Ditemukan 9788 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp stahl sahal small shally shali shale
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 31-08-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — I. PT PASSOKKORANG, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), DKK
198 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
225 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembayaran Security Deposit untuk 2 (dua) pesawat yakniBoeing 737400 dan Boeing 737500 sebesar USD.1.000.000 (satujuta dollar Amerika Serikat) sesuai dengan Lease of AircraftSummary Of Term (LASOT), pada bagian Security Depositdisebutkan "Lease Agreement pada point Security Depositdisebutkan : Lessee Shall Pay to Lessor a Security Deposit in Cashin Amount of US $.500.000 will be paid within one day after lessorsigning the Aircraft Purchase Agreement of the Aircraft With EastDover Limited of
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 11/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN Bin DARMAJI Alm
130 — 40
  • terhadap pemidanaan itupada dasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga, Incapacitation (preventing the offender from committing crimes insocietynormally by locking him up, though punishment and capitalpunishment are also incapacitating penalties to which we shall
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Register : 07-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PN KALABAHI Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Klb
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPd., M.SI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALABAHI selaku PENYIDIK
155 — 77
  • UndangundangKejaksaan memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan dalam adanyadugaan tindak pidana korupsi, yang dalam hal proses penyidikan tersebut dapatuntuk menetapkan subyek hukum tertentu untuk menjadi Tersangka denganmemperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada;Menimbang, bahwa dari sudut pandang Hukum Internasional Dalam UNGuidelines on the Role of Prosecutors ketentuan dalam pedoman peranan jaksayang sudah disepakati Negaranegara anggota PBB berbunyi = yakni.Prosecutors shall
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH K, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ENDANG MARYATI Binti SUKARMAN Diwakili Oleh : TAUFIKKURAHMAN, S.H.I
111 — 37
  • Pertama, Deterrence (bothspecific to the individual offender and general to exert a deterrentinfluence on the population at large); Kedua, Rehabilitation (to reform theHalaman 71 dari 97 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT BJMoffenders character, rather than frighting him into good future behaviour);Ketiga, Incapacitation (preventing the offender from committing crimes insocietynormally by locking him up, though punishment and capitalpunishment are also incapacitating penalties to which we shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 23-09-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 23 September 2015 — WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd VS RUSSEL VINCE, dkk
618 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Each country of theUnion shall in due course make available to the public the lists soHal. 60 dari 75 Hal. Put. Nomor 85 PkK/Pdt.SusHKI/20152.3.communicated.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2014
Tanggal 10 Nopember 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), I. M HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb; 2. Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., FCBrb, ; 3. Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW, vs. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc,
162 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tllk9) yang disepakati dan mengikat layaknya undangundang bagi PT Pertamina EP dan Termohon Kasasi;Pasal 12.2 EOR Contract:12.2 Disputes, if any, arising between Pertamina and contractir relatingto this contract or the interpretation and performance of any of theclauses of this contract, and which cannot be settled amicably,shall be submitted to the decision of Indonesian Board ofArbitration "BANI" (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia)..."
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
5005 — 10872
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut :e Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
    :a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yangdimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakanterhadapnya.Hal 13 dari 244 Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.14e Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a)b)to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
120 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bidang Perbankan dan perbuatan yang sama dibidang Perbankan danmenimbulkan kerugian Keuangan Negara, namun dengan Ratifikasi KonvensiPBB Antikorupsi Tahun 2003 dengan Undangundang Nomor 7/2006, unsurKerugian Negara (State Damage) tidak lagi merupakan unsur mutlak dari suatutindak pidana korupsi, dan perbuatan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 menjadisuatu keharusan sebagai pengakuan atas Konvensi tersebut, dan Pasal 3 Ayat(2) Konvensi PBB menegaskan For the purposes of implementing thisconvention, it shall
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6258 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Still, its legalrepresentatives have to approve of the treatment.With regard to patients younger than 16 and older than 12, a doctor is allowedto treat a patient without the approval of its legal representatives, if necessarywith a view to the interests and well considered wishes of the minor patient (art.7:450 par. 2 DCC).With a view to minors older than 11 that are considered not capable of evaluating its own interest reasonably, a doctor shall perform his dutieslike the duty toinform and to obtain
    its child; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on AgeLimit), on tort cases.Under Dutch law cases e, fand & would not have led to responsibility of another person than DefendantI; Ade Maman Suherman, Capacity and authority to act (Based on Age Limit), on compensation and tortcases.30 Perspektif Internasional isi3 fot70.indd 30 42/13/2010 9:21:35 PH.1,686970 isi3 fot70.indd 31Capacity in CourtsAccording to art. 12 par. 2 of the UN Convention of the Rights of the Child, thechild shall
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 09-11-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Dum
Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 25
  • Menimbang, bahwa pada oprinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
150 — 85
  • Tte16.Each State Party to the present Covenant undertakes : a) to ensurethat any person whose rights or freedoms as herein recognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that theviolation has been committed by persons acting in an official capacity;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright thereto determined by competent judicial, adminitrative or legislativeauthorities, or by any other competent authority provided for by thelegal system of the
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
3108 — 2435
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • Article Il (3) Convention berbunyi:"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter inrespect of which the parties have made an agreement within the meaningof this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties toarbitration, unless it finds that the said agreement is null and void,inoperative or incapable of being performed."8.
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 27-08-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2609/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 27 April 2017 — Penggugat/Tergugat Rekonpensi & Tergugat/Penggugat Rekonpensi
22 — 5
  • Putusan No.2609/Pat.G/2015/PA.SdaCus y che Vs ceil aise als Cues jl shall Glue Gus GUI) alles poy! pls! a,Sell Gaull Guay sal le Say gl cline Sipe OY csp ot Oe Boge cy Sl Ab! cnet4talle yy ol lay aArtinya : /slam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat laginasihat/perdamaian dan hubungan suamiistri menjadi tanpa ruh(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu suamiistri dengan penjara yang berkepanjangan.
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 02-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2211/Pdt.G/2020/PA.Lpk
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 11
  • HilalFaturrahman, lakilaki, lahir tanggal 18 Agustus 2009 sementara denganperceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensitidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istriuntuk mengasuh anakanaka quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall be a primary consideration)sebagaimana prinsipuniversal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 KonvensiHakhak Anak PBB
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 57/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Mei 2016 — EKA TAUFIK SYAH PUTERA ; Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Tim Penasihat Hukum / kuasa hukumnya Rizal TH., SH.,MH, IRSYAD NOER, SH, DEDDY SOELISTIJONO, SH, ARIESANTO EN., SH., WAHYU ADI TRIPRAYOGO, SH. dan UGI HIKMAT SUGIA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advocat/ Pengacara RIZT LAW FIRM, di Sudirman Park, Tower A Lantai 29 Nomor 29 AD dan Tower B lantai 3 Nomor 3BB Jln. KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai : -------------------------------------------------- PEMOHON ;
339 — 171
  • Salah satu prinsipnya yang terkenal adalah "No free man shall beseized, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or injured in anyway, nor will we enter on him or send against him except by the lawfuljudgment of his peers, or by the law of the land." Bahwa semua orang tidakdapat dipenjarakan atau diasingkan, direbut kebebasannya tanpa proseshukum yang dilakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — 1. PT PASSOKKORANG,DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
213 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (2)International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)menyatakan, Everyone charged with a criminal offence shall have the right tobe presumed innocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of Human Rights;Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0990/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 30 Oktober 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
28 — 3
  • Vdd ced. ddl shall decd.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111DT Lele LT Le Dab Led Lae Led el LT Led LT Led DL LL Lek111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL
    Vdd cel. dcdcdc L shall decd.111111111111111111111111111111111111111111110000000000a1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119851PILI LT Pid LiL LL a0 00000 000dLILIAL LIL LiL i1111111111111111111111c80 4111111111d81111111c670411111c670311111111111111PILI LIL 11d 11 liiilee/ 04111 ilecey 031i titi.11111111111111111d8111111111111111111111c670311111111111111111cb1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111c670411111111111110011111VAL
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 12-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PA RAHA Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Rh
Tanggal 18 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 29
  • telahditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama bernama ANAKl, umur 9 (Sembilan) tahun dan ANAK Il, umur 4 (empat) tahun, sementaradengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagaisuami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anakdan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 21-01-2022 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Dps
Tanggal 9 Februari 2022 — Pemohon:
1.Gregory Lee Simpson
2.Nicola Di Santo
Termohon:
Pemerintah Negara RI, CQ Kapolri, CQ Kapolda Bali, CQ Kapolresta Denpasar CQ Kapolsek Kuta
118 — 76
  • To ensure that any person whose right or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that the violation has been committed by personacting in official capacity ;(Terjemahan : Menjamin bahwa setiap orang yang hakhak ataukebebasannyadiakui dalam Kovenaninidilanggar, akanmemperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggarantersebutdilakukan oleh orangorang yang bertindak dalamkapasitas resminya) ;a.