Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 08-06-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 90-K/PM I-02/AD/VI/2017
Tanggal 28 Agustus 2017 — Riki Andiar, Pratu NRP 31070878880887.
42 — 19
  • Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhanhukum tentang bahaya narkotika maupun penekanan KomandanSatuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan.: Bahwa terhadap keterangan Saksi5 yang dibacakan dipersidangan adayang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah menjualNarkotika, atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakimmenganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan keterangan Saksi5 dan Terdakwa berhenti diwarung nasi daerah Perbaungan
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 04-09-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 123/PID/2013/PT PTK
Tanggal 9 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : PARULIAN PRAYUDI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUJENG ANAK AHEN (Alm)
80 — 31
  • Unsur mengambil sesuatu barang;~Yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait denganpembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa diatas yang tentunyadidasari atas rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka ada baiknyamajelis hakim perlu memberikan suatu penekanan dan kejelasan terkait dengan maksud (makna)yang
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 04-02-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-03-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Hadianto
50 — 29
  • Bahwa selaku prajurit TNI,Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan daripimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan maupun peredarannarkotika.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-07-2010 — Upload : 09-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300/C/PK/PJK/2009
Tanggal 8 Juli 2010 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI PASA DJATIROTO vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
87 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan penekanan PejabatBea dan Cukai atas perusakan alkohol sulingan menjadi spiritusbakar hanya kepada minyak tanah.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 09-06-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 02-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 272/Pid.B/2017/PN Gpr
Tanggal 23 Agustus 2017 — KUSWANDI Bin (alm) JAMINGAN
32 — 4
  • Darmaji; Bahwa benar pada saat pemeriksaan tersebut, tidak pernah dilakukanpenganiayan atau penekanan terhadap Sdr. Darmaji;Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN GprBahwa benar pemeriksaan dilakukan pada pagi hari sampai dengan sorehari;Bahwa benar pemeriksaan juga sempat beristirahat dan Sdr. Darmajidiberikan makanan dan minuman;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO, 2.Buggy Putra Pratama Tergugat; PT. Bank Perkreditan Rakyat Mega Artha Mustika
101 — 25
  • Belum ada definisi bakumengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
261 — 124
  • Mtr.gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau PejabatPemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan adanyasanksi administratif
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
PRATOMO HADI H, S.H.,MH
Terdakwa:
SATRIA KINATA PERANGIN ANGIN
35 — 25
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pbu
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
1.CHANDRA SAPUTRA, S.H.
2.DAVID LAFINSON SIPAYUNG, S.H.
Terdakwa:
ORDIANUS HALE Bin BALTASAR BEREK
139 — 30
  • voordaardelijk opzet) atau biasa disebutdengan opzet bersyarat (dolus eventualis) yaitu Seseorang yangmelakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatuakibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila iamelakukan perbuatan tersebut kemungkinan perbuatan itu akamenimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana olehperaturan perundangundangan dan terhadap akibat lain tersebutbukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanyadidasari kemungkinan terjadinya;Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Bjn.
Tanggal 6 Nopember 2015 — ZULIYATI
37 — 7
  • selaku kreditur telah melakukan perbuatan dengan sengajatidak memberikan pelayanan secara transparan kepada Pelawan, pada masingmasing dokumen perjanjian kredit tersebut Pelawan tidak diberi salinannya dankesulitan untuk mendapatkan akses informasi tentang berapa sisa hutang Pelawanyang harus diselesaikan kepada Terlawan II;Bahwa, dalam kredit tersebut Pelawan telah melaksanakan prestasi pembayaranangsuran sejak awal kredit secara baik dan lancar, ketika angsuran menunggakTerlawan II melakukan penekanan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-06-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/74-K/PM.I-01/AD/VI/2010, 21-09-2010
Tanggal 21 September 2010 — KOPDA KUSMADI
29 — 20
  • Selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telahmenerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinanTNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangatdilarangnya prajurit INI terlibat dalam masalahpenyalah gunaan narkotika, dan ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
195 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http:/Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2016mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalamlingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danHalaman 137 dari 139 halaman.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
200 — 68
  • Asep Johan Hidayatkartunya dikembalikan, tapi uangnya belum dikembalikan;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan dari Kepala UPTD kepada Kepala Sekolahbahwa kartu NISN tersebut laku seluruhnya;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan
    202buah yang sudah terjual sebanyak 32 buah dan uangnya tidak pernahdiserahkan kepada saksi, melainkan langsung ditangani oleh guru kelasmasingmasing;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
    didistribusikan melaluiWali Kelas masingmasing;Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti kartu NISN yang telah dibagikan,tetapi kelas VI sejumlah 33 siswa telah menerima kartu yang berasal dariUPTD tersebut;Bahwa kartu yang belum terjual sudah dikembalikan kepada UPTD;Bahwa penggunaan kartu NISN selain untuk mendaftar ke SMP dapat jugadigunakan untuk pindah sekolah;Bahwa sebelum mengedarkan/menawarkan kepada para siswa, para KepalaSekolah sebelumnya minta persetujuan Komite Sekolah;Bahwa tidak ada penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-08-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 185/Pdt.Bth/2017/PN Pbr
Tanggal 15 Februari 2018 — PT. BANK PANIN TBK. Kantor Cabang Utama Pekanbaru VS .SAUT SIHALOHO, SH, Dkk
126 — 39
  • perlawanan adalah dimana PELAWANmempunyai kepentingan dan nyatanyata putusan atas penetapan yangdilawan tersebut merugikan hakhak Pelawan.Maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut PELAWAN mempunyaikualitas hukum untuk mengajukan Perlawanan Penetapan Sita Jaminanterhadap Obyek Sita Jaminan aquo, sehingga Perlawanan yang diajukanPELAWAN haruslah diterima dan dikabulkan :Pendapat hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 378 RV, hal manakemudian dalam bukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:..penekanan
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pid.B/2003/PN.Psp
Tanggal 30 Juni 2004 — 1. H. SOLEMAN HARAHAP GLR SUTAN SORIPADA 2. SYUKUR HALOMOAN HARAHAP 3. SYAHRIN HARAHAP
162 — 42
  • Saksi: MAZNY ZAI, menerangkan : Bahwa dalam perkara ini yang diperiksa saksi adalah terdakwa Sarulla Harahap yaitupada tanggal 6 desember 2003 pada saat dibawa di Polres Selatan dan langsungdiperiksa ;Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebagaitersangka dan tahap ke dua sebagai saksi dan saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman apalagi penyiksaan ;Bahwa setelah BAP selesai dibuat lalu terdakwa membaca sendiri kemudiannienandatanganinya ;21e Bahwa sewaktu dilakukan
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 30-06-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 917/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pemohon:
1.ABD. HALIM BIN NAIM
2.Halim Bin Naim
Termohon:
SUPARMI BIN SARUDDIN
24 — 6
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan danditegakkan di atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asassesuai kemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutahmaka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asaskepatutan dan asas sesual kemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patutmempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisadiketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Walno VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III : 3. Kepala Desa Harapan Baru.
79 — 8
  • Bahkan dalam perjalanan praktek peradilan yangsudah cukup lama berlangsung di Indonesia justru dibenarkan adanya pihak turut tergugat yangmungkin hanya sebatas penekanan agar Janya kelak tunduk dalam putusan perkara dimaksudsehingga kehadirannya lebih kepada pelengkap pihak berperkara (Putusan Mahkamah AgungRI No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 dan No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus1973);26Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang demikian bila dihubungkan dengangugatan penggugat maka sesungguhnya
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 22-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 202/Pdt/2018/PT.DPS
Tanggal 22 Januari 2019 — IRAWAN, dk melawan I WAYAN GEDE WIRYAWAN, dkk
66 — 31
  • Atau barangkali adanya peralihanhak terhadap tanah sengketa dari perkara aquo, sengaja dibuatoleh Penggugat yang bersifat intimidatif / penekanan terhadapTergugat yang bertujuan untuk menguntungkan diri Penggugatatau pihak lain?Karena terbukti sejak perkara ini muncul bahkan sampai bersidang diPengadilan Negeri Denpasar, ternyata Tergugat ( KETUT SUADA)sama sekali tidak mau menunjukkan etikat baiknya untuk hadir di dalamsidang Pengadilan.