Ditemukan 51528 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandasari megasari mendagri mindasari meidasari mardasari meidiasari meindasari meldasari
Pengadilan PA BLAMBANGAN UMPU Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Blu
Tanggal 25 September 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
21 — 11
  • Lg Sl y Ua woe sLeslo ssArtinya : Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan denganverstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
Pengadilan PA BANTUL Perdata Agama Perceraian
Register : 10-02-2011 — Putus : 31-03-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PA BANTUL Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Btl
Tanggal 31 Maret 2011 — Penggugat dan Tergugat
21 — 1
  • sebagaimanaMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa gugatanPenggugat telah memenuhi salah satu unsur alasanperceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, jopasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, oleh sebabitu Gugatan Penggugat secara yuridis telah mempunyaialasan hukum; Menimbang, bahwa disamping alasan yuridis tersebutdiatas maka secara psychologis dapat disimpulkan bahwaikatan batin yang mendasari
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 12-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 0601/Pdt.P/2018/PA.Tbn
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 5
  • Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Perceraian
Register : 30-01-2012 — Putus : 14-03-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 266/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 14 Maret 2012 — PENGGUGAT : TERGUGAT
21 — 18
  • Undangundang, maka PengadilanAgama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatn tidak pernah hadir di persidangan,maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RINomor tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil,sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 22-12-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 K/Pid/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — RISMA BUNGA RIA SIAHAAN;
65 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa perlu kami sampaikan saat ini pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telahterbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimanayang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, sehingga Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pertimbangan sendiri dalam memutusperkara ini di tingkat banding, kecuali tentang pemidanaan terhadap diriTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dimanaperbuatan Terdakwa juga dikarenakan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
90 — 32
  • Tergugat II Nomor : 360/70558 tanggal 27 Desember 2010tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencanahalaman 3 putusan Nomor. 59/Pdt/2017/PT BNAAlam yang ditujukan kepada Tergugat dan tembusannya ditujukan juga kepadaTergugat Ill.Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:KU.602/ASDW/5365/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Surat PersetujuanTergugat Il Nomor: 360/70558 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan olehTergugat dan Il, semuanya mendasari
    Aceh Utara(Bencana Alam) yang dikerjakan Penggugat dan mendasari padahasilPemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh ke lokasi Pekerjaan.. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangan dengan totalnilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat benar masih terdapatsisa nilai volume pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran kepada Penggugatsejumlah yang disebutkan Penggugat pada angka 10 alasan gugatan.
    Oleh karena itu sangat tidak tepatTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapPenggugat.11.Menyangkut dengan tuntutan Penggugat yang meminta usulan anggaran 13 % daritotal nilai harga volume pekerjaan Penggugat untuk disahkan dalam APBAPerubahan Tahun 2014 guna pembayaran kerugian materiil yang dialamiPenggugat yang terlilit hutang akibat membayar harga bahan material yang telahdigunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKTergugat dengan mendasari pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2739 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — MUCHTAR alias TARE bin AMBO DALLE, VS SALEH ALATAS, S.E, DKK
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya.Bahwa Penggugat Il dalam gugatannya, di dalam posita ataufundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya, karenaPenggugat II berdasar pada surat kuasa dari 37 (tiga puluh tujuh) pemilikkavling yang fiktif atau pemilik kavling yang tidak ada kebenarannya;b. Tidak jelasnya objek sengketa;Kekaburan objek sengketa di dalam gugatannya dapat dilihat dalamposita 4 bahwa luasnya 12.000 m?
    Bahwa ketidaksamaan pendapat yang mendasari permohonan kasasi iniadalah sebagai berikut:2.1 Bahwa Judex Facti Tidak Tepat Dan Tidak Benar Dalam MenerapkanHukumnya, yaitu: Bahwa Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi danPenggugat Il/Terbanding Il/Termohon Kasasi Il belum dapatbertindak sebagai Penggugat atau mengatasnamakan sebagaiHal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2739 K/Pdt/2015Direktur PT. Mulia Alam Raya dan Direktur PT.
    Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatannya;Bahwa Penggugat Il/Terbanding II/Termohon Kasasi Il dalamgugatannya, di dalam posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatannya, karena Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II berdasar pada Surat Kuasadari 37 ( tiga puluh tujuh ) pemilik kavling yang fiktif atau pemilikkavling yang tidak ada kebebanarannya.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843 B/PK/PJK/2016
Tanggal 31 Januari 2017 — PT. MENTAYA SAWIT MAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semula ss am Baty MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 239.559.704 0) 239.559.704Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 239.559.704 0) 239.559.704Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 479.119.408 0 479.119.408 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari pengajuan banding ini adalah sebagai berikut: 1.
    Putusan Nomor 1843/B/PK/PJK/2016Bahwa landasan filosofis yang mendasari perlunya ditetapkannyaPeraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30Januari 2014 ini, secara jelas dan tegas adalah: untuk lebin memberikankepastian hukum dan mendorong peningkatan nilai tambah komoditasprimer";6).
    Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahnan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
361 — 2079
  • Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalahuntuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (videKonsideran Menimbang, huruf a ObyekSengketa) ; 222222 nn nnn nn ncn ncnnnnne19. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusanyang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembaliyang diajukan oleh: (1) PT.
    PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untukmembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali iniditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah; Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya ObyekSengketa atau Obyek Gugatan 20.
    hukum Pidana;d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atasdasar hasil pemeriksaan badan peradilanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;e.Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha AngkatanBersenjata Republik Indonesia;f.Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah,mengenai hasil pemilihan umum.21.Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang hurufa Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 213/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : MUNAWAROTI Diwakili Oleh : RUSTAM, S.H.
Terbanding/Tergugat I : KETUA DPRD TINGKAT II Kabupaten Pemalang, Cq. Ketua Komisi B DPRD Tingkat II Kabupaten Pemalang Diwakili Oleh : DR. H. AJI SUDARMAJI, S.SH.,MH.
Terbanding/Tergugat II : DALIWAN Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat III : KISWOYO Diwakili Oleh : CIPTO WALUYO, S.H.,M.H.
113 — 49
  • Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi SecaraElektronik telah terbit Nomor Induk Izin Berusaha Nomor8120013082136 milik Penggugat. Surat izin tersebut TIDAKSERTA MERTA menjadi izin penyelenggaraan peternakan ayamdi lokasi tersebut.
    Mendasari hasil penyampaian dari SKPD terkait yang hadir,bahwa Penggugat yang merupakan pemohon perizinan belummengajukan permohonan komitmenkomitmen yang diminta,sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara PerizinanPertanian sesuai Pasal 33 bahwa perusahaan peternakan wajibmenyampaikan pemenuhan atas komitmen dimaksud palinglambat 2 bulan sejak izin berusaha nomor 8120013082136 namausaha pembesaran ayam potong alamat usaha Dukuh PeronGang Garuda III nomor
    Mendasari Peraturan Pemerintahn Noor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan TerintegrasiElektronik telah terbit izin usaha, telah terbit Nomor Induk IzinBerusaha nomor 8120013082136 nama usaha PembesaranAyam Potong, alamat usaha Dukuh Peron Gang Garuda IllNomor 7 RT.05 RW.13 Kelurahan Petarukan, nama KBLIBudidaya Ras Ayam Pedaging kode KBLI:01641, tertanggal 23Oktober 2018, surat izin tersebut TIDAK SERTA MERTAmenjadi izin penyelenggaraan peternakan ayam di lokasitersebut, dikarenakan
    mendasari Peraturan Menteri PertanianNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, Tentang Tata CaraPerizinan Pertanian diperbarui Peraturan Menteri PertanianNomor 05 Tahun 2019 bahwa NIB tersebut sampai batas akhirdua bulan menurut Pasal 33 Ayat (1) tidak melengkapipersyaratan perizinan peternakan rakyat sehingga tidak bolehmenyelenggarakan usaha peternakan di lokasi tersebut.2.
Pengadilan PA PONOROGO Perdata Agama
Register : 27-11-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 26-12-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 488/Pdt.P/2017/PA.Po
Tanggal 12 Desember 2017 — PEMOHON
11 — 1
  • Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuaipula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 21-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0408/Pdt.P/2021/PA.Pas
Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
  • Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama FITRIANA lahir pada tanggal 22 Desember 2003 denganseorang lakilaki yang bernama FATHURROZI akan tetapi maksud para Pemohontersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan PohjentrekKabupaten
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 29-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 4571/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 26 September 2019 —
5 — 10
  • di Kecamatan Kemang,Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat buktiPenggugat di persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinongdalam register perkara Nomor 4571/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Agustus2019, mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 11-05-2004 — Putus : 30-06-2004 — Upload : 08-11-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 972/ Pdt.G /2004 / PA.Sby
Tanggal 30 Juni 2004 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 6
  • Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suamiistri dan telah dikaruniai 2 orang anak =namun~ meninggal dunia; Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama: XXXX, umur 22 tahun, pendidikanterakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXX Kabupaten Tuban ;Bahwa alasan yang mendasari permohonan tersebutadalah;1.
Pengadilan PA TRENGGALEK Perdata Agama
Register : 06-03-2018 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0166/Pdt.P/2018/PA.TL
Tanggal 16 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 0
  • oleh pejabat yang berwenang.Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisir oleh Paniteraserta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PTA SURABAYA Nomor 204/Pdt.G/2017/PTA.Sby
Tanggal 15 Juni 2017 — Pembanding vs Terbanding
21 — 13
  • yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, makaberdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan bandingPembanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmengadili materi perkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, terutama pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 18-12-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 742/PID/2014/PT-MDN
Tanggal 23 Januari 2015 — MAULUD SIAGIAN Als. MULUD
18 — 12
  • dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 734/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 18Nopember 2014, dan memori banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diajukanoleh Para Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakimtingkat pertama yang mendasari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 01-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/MIL/2016
Tanggal 1 September 2016 — DEVI CHANDRA
47 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terjadinyaperbuatan in casu dikarenakan terdapat kesalahpahaman antara Saksi1dengan Terdakwa;Bahwa dengan demikian mendasari keadaankeadaan tersebut putusanJudex Facti in casu haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 18-11-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1885/Pdt.G/2013/PA.Tng
Tanggal 19 Februari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 0
  • harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Pengadilan PA PASURUAN Perdata Agama
Register : 17-06-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0385/Pdt.P/2021/PA.Pas
Tanggal 2 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
  • Puskesmas Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruantanggal 15062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari