Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan menyebutkan Tindakan AdministrasiPemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyauntukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkretdalam rangkapenyelenggaraan pemenntahan. ,a.

Dan dalam UU No. 30Tahun 2014 tersebut yang dimaksud dengan perbuatan PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya adalahperbuatan/tindakan hukum (rechthandeling). Perbuatan/tindakanhukum (rechthandeling) adalah tindakan tindakan yang berdasarkansifatnya menimbulkan akibat hukum yang dikeluarkan oleh PejabatTata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan.

;Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo merupakan tindakanadministrasi Pemerintahan yang mana dikeluarkan oleh PejabatPemerintahan/Pejabat Tata usaha Negara, maka unsur PerouatanPejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnyaterpenulll. ;~ won nnn nnn nnn nnn nnn nee rn mene nnn cnn nen nnnb. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret.

Tindakan yang dikeluarkan oleh PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara atau Pejabat Tata UsahaNegara dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, makaterhadap objek gugatan a quo yang saat ini diajukan oleh ParaPenggugat masuk dalam ranah Tindakan AdministrasiPemerintahan/Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara adalah objeksengketa yang sah menurut hukum untuk diajukan pada PengadilanTata Usaha Negara; 2752522222 25 ="Bahwa dikarenakan yang mengeluarkan objek sengketa a quo tersebutadalah Plt

negara, adalahsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme,termasuk Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah;Bahwa adapun Penyelenggara Negara menurut UU No. 8 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasDari Kosupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan ketentuanPasal 2, beserta penjelasannya menyebutkan sebagai berikut:Pasal 2 :Penyelenggara Negara meliputi:1.

negara;Hal 151 dari 257 Hal.

SIMATUPANG, S.H., M.H., dibawah sumpah padapokok mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa pengertian Penyelenggara Negara didalam hokumadministrasi negara diatur didalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun1999 tentang penyelenggara Negara bebas KKN ataupenyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang meninggalkanfungsi dibidang eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pejabatlainnya yang mempunyai fungsi penyelenggara Negara sesuaiperaturan perundangundangan.

Negara dengan pejabat Negaraadalah semua pejabat Negara pasti penyelenggara Negara tapitidak semua penyelenggara Negara pasti pejabat Negara,dirumuskan dalam peraturan perundangan pejabat Negara itu diPasal 122 UU no.5 tahun 2014 dilimitatifkan dari Presiden sampaidengan walikota, bupati, peneyelenggara negara dilimitatifkandalam Pasal 2 dari pejabat tertinggi Negara sampai ada pejabatNegara yang ditetapkan peraturan perudangan atau pejabat NegaraHal 196 dari 257 Hal.

Ketikadisebut operasi tentu ada suatu tindakan pendahuluan.Bahwa Barang berupa uang yang tadi dipegang oleh yang bukanpegawai negeri atau penyelenggara negara dijadikan barang buktihasil OTT dibuatkan berita acara penyitaan untuk negara maupunpegawai negeri sedangkan pada penyelenggara negara itu barangsitaan berupa mobil itu ilustrasinya demikian.

SusTPK/Z0 LARD Bahwa perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum dilaksanakanoleh pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut, namun sudahketahuan atau tertangkap lebih dahultu ;Bahwa AKP JOHANIS TITUS LEFTUNGUN tugas adalah sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara bedasarkan undangundang republikIndonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undangundangNomor 8 tahun 1974, tentang PakokPokok Kepegawaian ;Bahwa menurut pasal 1 angka 1 pegawai negeri sipil adalah setiap warganegara

Unsur Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara;2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji;3. Unsur Diketahui atau Patut Diduga;4. Unsur Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya;5. Unsur Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut adahubungan dengan jabatannya;6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan.1.

Dan kedudukan Terdakwa sebagai penyelenggara negara yangHalaman 52 dari 68 Putusan Nomor 16 /Pid.SusTPK/2017/PN Amb AyZ berkedudukan sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres MalukuTenggara Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa demikian terdakwa telah memenuhi unsur PegawaiNegeri/Penyelenggara Negara yaitu sebagai subyek pelaku yang mampubertanggung jawab sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yangmelakukan tindak pidana adalah TERDAKWA AKP.

Berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahMaluku Nomor Pol. : Kep/103/V/2014 Tanggal 05 Mei 2014 Tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Maluku;Dengan demikian unsur Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara telahterpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.2. Unsur Menerima Hadiah atau Jani : Menurut .

Dan terkait seluruh kegiataPenyelidikan maupun Penyidikan, sebagai suatu penyelenggara negara telah adadianggarkan dana untuk menangani suatu perkara hingga tuntas. Namun dengansuatu kesengajaan dan kesadaran penuh sebagai Anggota Poiri ataupun jugasebagai penyelenggara negara Kaur Bin Ops Polres Maluku Tenggara Barat yangdijabat saksi AKP.

negara untuk tidak melakukan perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotismeserta dilarang menerima gratifikasi

negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusidan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) UndangUndang Nomor 27Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu AnggotaDPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerimagratifikasi

=== $7 === === Bahwa TERDAKWA SUTAN BHATOEGANA selaku pegawai negeriatau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 20092014 berdasarkan SuratKeputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dandiangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat KeputusanPimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/TV/20112012 tanggal 28 Mei 2012, padabulan Oktober Nopember 2011, pada awal tahun 2013, pada tanggal 26 Juli 2013dan pada

1) KUHP.LEBIH SUBSIDIAIR == === Bahwa TERDAKWA SUTAN BHATOEGANA selaku pegawai negeriatau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 20092014 berdasarkan SuratKeputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dandiangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat KeputusanPimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/TV/20112012 tanggal 28 Mei 2012, padabulan Oktober Nopember 2011, pada awal tahun 2013, pada tanggal 26 Juli

Bahwa Terdakwa bukanlah pejabat publik yang dapatmelakukan tindak pidana korupsi, juga bukanlah pihakyang berkepentingan untuk melakukan penyuapanterhadap Saksi 2, apalagi pada kenyataannya Saksi 2bukanlah penyelenggara negara sebagaimana dimaksudUU Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara.f.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.c. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim padahalaman 17 angka 16 dan dihadapkan denganpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertamahalaman 21 tersebut di atas, maka terlihat dengan jelasadanya kontradiksi pertimbangan putusan Majelis Hakimtingkat pertama yang salah menafsirkan pengertianPenyelenggara Negara dalam perkara Aquo.d.

negara mengingatjabatan tersebut bukan~ termasuk~ eselon satu.Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(UU KKN), yang termasuk penyelenggara negara adalah(1) pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2)pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (8) Menteri,(4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan (7) pejabat

Namun berkaitan denganpembuktian Unsur Ketiga Penasehat Hukum tidaksependapat, dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut :1) Bahwa dari penguraian unsur Ketiga MemberiSesuatu kepada Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara sudah sangat jelas disebutkan siapa yangmenjadi Objek dalam delik Korupsi sebagaimanadimaksud putusan Pengadilan Tingkat Pertama.2) Bahwa yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yangbersih dan bebas dari

Namun berkaitandengan pembuktian Unsur Keempat kami tidaksependapat, dan akan kami sampaikan pertimbanganhukum sebagai berikut :1) Bahwa Unsur Keempat Karena atau berhubungandengan sesuatu. yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalamjabatannya sangat berhubungan dengan UnsurKetiga Memberi Sesuatu kepada Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara tersebut di atas.2) Bahwa dalam penguraian Unsur Ketiga MemberiSesuatu kepada Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara di atas telah

negara adalah penyelenggara negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, meliputi: pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabatnegara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negarayang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan

adalah sebagai berikut:1. pegawai negen atau penyelenggara negara;2. menerima pembenan atau janji;3. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Ad.1.

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara:Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkandalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaannegara dalam dakwaan Primair di atas.

Oleh karenanya untuk mempersingkatHal 39 dari 50 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.SmgAd.2.uraian putusan ini, maka Majelis mengambil alin pertimbangan pegawai negeriatau penyelenggara negara dalam dakwaan Primair tersebut sebagaipertimbangan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam dakwaanMenimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negaradalam dakwaan Primair telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis beroendapatbahwa unsur pegawai negern atau penyelenggara negara dalam dakwaanUnsur

negara yangmenerima.

Menyatakan PARA TERGUGAT telah melanggar hukum tidakmenjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara.3.

Gugatan Citizen Law Swtpada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugattanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhihakhak warga negara.

Negara ataskegagalan atau kelalaian negara dalam memenuhi hakhak warganegara dan memberikan kesempatan bagi Penyelenggara Negara untukmelakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan.

negara(Tergugat , Tergugat 2, dan Tergugat 3) yang telah merugikan diriPenggugat dan termuat dalam petitum surat gugat no.2 menyatakan ParaTergugat telah melanggar hukum tidak menjalankan tugas dan fungsinyasebagai penyelenggara negara.Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan citizen law suit sebagaiTergugat adalah penyelenggara negara dan penyelenggara dimaksudcitizen law adalah mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagaipimpinan teratas, menteri dan terus sampai kepada pejabat negara.Bahwa dalam

perkara aquo sebagai Tergugat adalah Presiden RepublikIndonesia adalah termasuk penyelenggara negara, Tergugat 2 KepolisanRepublik Indonesia bukanlah termasuk penyelenggara negara, danTergugat ill Tentara Nasional Indonesia juga bukan termasukpenyelenggara negara.Bahwa karena yang dapat dijadikan sebagai subjek Tergugat adalahPenyelenggara negara sementara Tergugat Ill bukan termasukpenyelenggara negara maka gugatan Penggugat salah subyek, olehkarena gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.GUGATAN

Sedangkan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, dapatdiketahui dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor : 28 tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, sebagai berikut : Penyelenggara Negara adalahPejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatf, atau yudikatif danpejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dgn ketentan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Adapaun yg dimaksud dengan penyelenggara negara adalah: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri; 92 22902 222 2222 nnn ono4. Gubernur; 22+ 22222 ono nan nn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; "7.

No. 24/G/2015/PTUN.PLKdan Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 3 UndangUndangNomor : 3 Tahun 2009 Tentang : Penyelenggara Negara Yang Bersih danKKN yang berbunyi ........ eee nl lll niin nnn nnnnninnniiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenee AsasAsas Umum Penyelenggara Negara Meliputi : Asas kepastian Hukum Asas Tertib Penyelenggara Negara Asas Kepastian Umum Asas Keterbukaan Asas Proposionalitas Asas Profesionalitas Asas Akuntabelitas4.

Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawabterhadap kebijakan Penyelenggara Negara ; =ll. DASAR GUGATAN :Adapun Dasar Gugatan ini di ajukan berdasarkan halhal sebagai berikut :1. Bahwa Tergugat selaku Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negaratelah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yangmerupakan Obyek Sengketa Gugatan ini, Yaitu + ..........:::ccsssssssseesseeeeeeeeeeeeeeeeees1.1.

Undang UndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan sebagai berikut:"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (ima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga

"Adapun Unsurunsur dari dakwaan subsidair, adalah sebagai berikut .1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2 Menerima hadiah atau janji ;3 Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatan, atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauHal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1081 K/Pid.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.16e Unsur Pegawai NegeriBahwa Unsur Pegawai Negeri, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 1 Undangundang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianmenyebutkan "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat olehpejabat yang berwenang dan diserahi tugastugas dalam suatu jabatannegeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji

Negara meliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3 Menteri;4 Gubernur;5 Hakim;6 Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, didalam penjelasannya.

Negara atau Pejabat Negarasebagaimana yang dimaksud ke dalam ketentuan Undangundangtersebut, sehingga unsur Seorang Pejabat Negara tidak terpenuhi.Ad. 2.

Bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4)UndangUndang Nomor 30 tahun 2014, Pemohon mengajukanpermohonan aquo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untukmemperoleh putusan penerimaan permohonan atau rekomendasi PanwasterSebut. 2 $n nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa adapun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014, maka pengertian badan atau pejabatpemerintahan termasuk juga penyelenggara negara lainnya.

Selanjutnyadalam Pasal 87 huruf b UndangUndang Nomor 30 tahun 2014, kriteriaKeputusan TUN juga diperluas sehingga mencakup juga keputusan yangdikeluarkan oleh penyelenggara negara lainnya.Dengan demikian maka setiap tindakan atau keputusan Termohontermasuk tindakan untuk tidak mengeluarkan keputusan atas permohonanatau rekomendasi Panwas sebagaimana telah dijelaskan diatas setelahlewat jangka waktunya, dapat dimohonkan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon untuk memperoleh putusan atas penerimaan

Hal ini mengingat Termohonmerupakan salah satu penyelenggara negara yang bertugasmenyelenggarakan pemiihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya,Tahun 2015n nn nnn nn nnn nnn ncn ncn cnn ncn ccnaBerdasarkan halhal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonberwenang mengadili permohonan aquo. ITI.

No. 1260 K/Pid.Sus/2016Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikutmelakukan perbuatan itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan

Sehingga total uang yang dibayarkan oleh Terdakwakepada saudara Andi Asdar adalah sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta duaratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saudara AndiAsdar selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumatau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa dengan carameminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidangtanah kepada warga masyarakat yang tanahnya

No. 1260 K/Pid.Sus/2016 Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saudara Andi Asdarselaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan dengan mengadakanbiaya materai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan danPengalinan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkenaketentuan perpajakan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun2013 yang dikeluarkan oleh BPNRI pada Bab II huruf H tentang Biaya yaitubahwa Untuk memastikan

No. 1260 K/Pid.Sus/2016melakukan perbuatan itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk selurun atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ataukeadaan sebagai berikut : Berawal saat Terdakwa selaku Kepala Desa Tapong, KecamatanMaiwa, Kabupaten Enrekang mengirimkan Surat Nomor 218/DT/I/2013

Negara yang menerima hadiahatau janji dengan mengadakan biaya materai, patok tanda batas, BPHTBHal. 18 dari 34 hal.

Negara yang bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, khususnya tentang asas umumpenyelenggara negara dan kewajiban penyelenggara negara (Pasal 5 ayat 4 dan6).Disamping itu Terdakwa dalam menjalankan kewenangganya juga tidakmemperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoortijke bestuur).Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telahmengajukan usulan RAPBD tahun 2004 untuk dilakukan pembahasan di DPRDTemanggung.Bahwa pada RAPBD Kabupaten

negara yang telah menerima hadiah atau janjiberupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 yang diberikan oleh Bupati TemanggungDrs.

No.215 K/Pid.Sus/2012.DpKabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata TertibDPRD Kab.Temanggung periode 1999 s/d 2004.UndangUndang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersihdan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (1) huruf b dan c UndangUndang No.22 tahun 2003 tentangSusunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 18 ayat (1)huruf e UndangUndang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahdan

TOTOK ARYPRABOWO, Msi, MA.Bahwa Terdakwa menerima uang pemberian Bupati Temanggung Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA dalam kapasitas terdakwa selakuanggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 19992004.Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggungberdasarkan ketentuan Pasal 1 ke 1 UndangUndang No.28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, termasuk unsur Penyelenggara Negara.Bahwa Bupati Temanggung Drs.

Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yangmenyatakan setiap penyelenggara negara wajib :1 tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.2 Melakukan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukanperbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga,kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentukapapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Hal inimembuktikan bahwa, tidak hanya Pemohon Peninjauan Kembali yangmendapatkan uang dari rekanan tetapi terdapat pihak lain yang jugamendapatkan uang tersebut yaitu para anggota KPUD;e Bahwa menurut pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI antara lainhalaman 12 menyatakan, sebagai berikut:Bahwa meskipun penerimaan dilakukan setelah proyek selesai, namun tetap tidakbisa dilepaskan dari hubungan antara Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara/Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan pemborong,

di samping ituketika proyek belum ditetapkan pemenang, Terdakwa mengetahui dilakukanpenggelembungan harga oleh rekanan;Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Pemohon PeninjauanKembali sangat tidak sependapat dan terdapat suatu kekhilafan Hakim sertakekeliruan yang nyata;e Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara sesuai ketentuan yangdiatur dalam undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme Pasal angka 1:Penyelenggara

Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif,Legislatif atau Yudikatif dan pejabat lain dan fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Terkait dengan pasal terebut di atas, jika memang Pemohon Peninjauan Kembalidiputuskan bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi disebabkan memilikihubungan sebagai penyelenggara Negara dengan pemborong, namun mengapa paraanggota KPUD yang lain seperti Syahrir

Namunfakta hukum yang terjadi, yang dinyatakan bersalah hanyalah Pemohon PeninjauanKembali sebagai penyelenggara Negara, sedangkan para penyelenggara Negarayang lain (in casu para anggota KPUD) sama sekali tidak dinyatakan bersalah olehMajelis Hakim Agung;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapatdibenarkan oleh karena Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum sebab alasanalasan Pemohon Peninjauan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkanKeputusan Camat Geragai Nomor 34 tahun 2005 tanggal 24 November 2005,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulanNovember 2005 sampai dengan April 2006 atau setidaktidaknya pada sewaktuwaktu lain antara tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat di KecamatanGeragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKuala Tungkal, selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain atau pada kasumum, seolaholah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang lain ataupada kas umum seolaholah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahuibahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Bahan Bakar Minyak Bidang Infrastruktur Perdesaan ( PKPSBBMIP )di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkanKeputusan Camat Geragai Nomor 34 tahun 2005 tanggal 24 November 2005,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulanNovember 2005 sampai tahun 2006, bertempat di Kecamatan GeragaiKabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara

negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Hal tersebut merupakan faktabahwa telah terjadi pembiaran oleh Tergugat yang tidakmengedepankan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaituAsas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara Negara. Tergugat dan pihakpihak lainnya(DPRD Kota Bima, Gubernur NTB, KPU Kota Bima dan pasanganincumbent kakak dan adik H. Qurais H. Abidin dan H. A.

Oleh sebab itu tindakanTergugat sebagai Penyelenggara Negara sangat merugikanPenggugat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadamasyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Il.

Putusan Nomor 215 K/TUN/2015Tahun 2012, pada Asas Mandiri, Jujur, Adil, Keterbukaan,Proporsionalitas, Profesionalitas, Kepastian hukum, Tertib,Kepentingan Umum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas;Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2013 Tergugat mengesahkan objeksengketa yang telah melanggar UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 28Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Nur A Latif yang meninggal dunia telah nyatanyatamelanggar ketentuan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menjadi pertanyaan apakahHalaman 32 dari 41 halaman. Putusan Nomor 215 K/TUN/2015boleh dan sah dilanjutkan pemerintahan yang diangkat nyatanyatatelah melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlakuatau justru sebaliknya.

Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi dasardari UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahterhadap objek sengketa a quo.

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Il yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan yang seadiladilnya dan seringanringannya terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa Ill;Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:See Bahwa Terdakwa BAMBANG KARIYANTO dan Terdakwa Il ADAMMUNANDAR selaku pegawai negeri atau penyelenggara

negara yaitu selakuanggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2014 sampai dengantahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNo.490/KPTS/IV2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 23 Juli2014, pada waktu antara Desember 2014 sampai dengan 19 Juni 2015 ataupada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015, bertempatdi Jl.

dan FAISYAR adalah untuk menggerakkan anggotaDPRD Kabupaten Musi Banyuasin masa jabatan Tahun 20142019 melaluiTerdakwa dan Terdakwa Il selaku anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin dengan maksud agar anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasinmembahas dan mengesahkan APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015dan memberikan persetujuan terhadap LKPJ Kepala Daerah KabupatenMusi Banyuasin TA 2014, perbuatan tersebut bertentangan dengankewajiban para Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten MusiBanyuasin sekaligus Penyelenggara

Negara sebagaimana diatur dalamPasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, yang berbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkevejibanuntuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan Pasal5 angka 6 yang berbunyi Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untukmelaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jaweb dan tidakmelakukan perbuatan tercela, tanoa pamrih baik untuk kepentingan pribadi,keluarga

Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum :(a)Bahwa hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakatharuslah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada AsasasasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/ Algemene Beginselen vanBehoorlijk Bestuur atau Good Governance).

Selain itu asas Kepastian Hukum merupakan asas dalamnegara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslahberlandaskan atas peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan.

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal3 angka (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan:Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara negara ;Halaman 24 dari 41 halaman.

Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :(a)Bahwa pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalahsebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 angka (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yang menyatakan:Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negaraadalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara,Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat, Penyelenggara Negara haruslah pula

;Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Penyelenggara Negara danmasyarakat, Penyelenggara Negara haruslah pula berpegang teguhpada asas proporsionalitas sebagai salah satu AUPB (AlgemeneBeginselen van Behoorlijk Bestuur atau Good Governance).

Adapun pengertian "Penyelenggara Negara", menurutpenjelasan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsidan Nepotisme, yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara tersebutmeliputi :1.

Wiyono, dalam bukunya "Pemberantasan UndangUndangPembahasan Tindak Pidana Korupsi" (Sinar Grafika, 2009) hal. 60, menyatakanbahwa yang ditentukan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999di atas, bukanlah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan"Penyelenggara Negara", karena pengertian tentang Penyelenggara Negarajustru terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999yang menyebutkan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

Negara;Berkaitan dengan pengertian Penyelenggara Negara, ahli di bidangHukum Administrasi Negara yakni DR.

,M.H, di persidangan berpendapat bahwa : "Penyelenggara Negara secarateoritik adalah setiap orang yang dalam fungsinya, dalam tugasnya mengembankepentingan dari penyelenggaraan Negara untuk mencapai tujuan Negara.Dikaitkan dengan filosofi tersebut, maka setiap orang yang dalam menjalankantugas dan fungsinya itu yang siginifikan terhadap tercapainya suatu tujuanNegara, maka orang tersebut bisa disebut sebagai penyelenggara Negara.

Jikadikaitkan antara kualifikasi penyelenggara Negara di Lingkungan KementerianKeuangan khususnya terkait dengan Aparat Pajak ahli menerangkan bahwaapabila pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisi tertentu jika dalam tugaspokok dan fungsinya memainkan peranan yang penting dan strategis dalampengelolaan pajak itu sendiri maka pegawai tersebut termasuk dalam kualifikasisebagai Penyelenggara Negara";Dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri" dan"Penyelenggara Negara" dihubungkan dengan unsur

dalam Pasal 9 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2009 yang isinyaadalah sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa WAHYU PUDJIANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaPegawai Negeri atau penyelenggara

Negara untuk berbuat atau tidak berbuatsuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU PUDJIANTO dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terhadap Terdakwa untukditahan;Hal. 7 dari 21 hal.

Sbytanggal 23 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa WAHYU PUDJIANTO telah terbukti secara san danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukummemberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara denganmaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;Menghukum Terdakwa WAHYU PUDJIANTO tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu)

SbyMENGADILI SENDIRI :121011Menyatakan Terdakwa WAHYU PUDJIANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukummemberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara denganmaksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu. dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;Menghukum Terdakwa WAHYU PUDJIANTO tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana

Negara;Bahwa dalam persidangan hanya seorang saksi ialah Sehat Budiman yangmenerangkan kalau saksi telah menerima uang dari Terpidana sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi keterangan itu disangkal atau ditolakoleh Terpidana;Bahwa seorang saksi ialah Sehat Budiman yang menerangkan kalau saksi telahmenerima tanpa ada bukti tertulis sehingga dalam aspek hukum amat NAIF danUNSUR REKAYASA;Pernyataan di depan Persidangan Pengadilan Negeri atas dokumen yang diberikanamat tidak sesuai