DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA 2 B.V

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd tersebut;

BUT AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1007/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd, berkedudukan di Arkadia OfficePark Tower F, Lantai 14, Unit 14021404, Jalan Letnan Jenderal TBSimatupang Kav. 88, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI.

Putusan Nomor 1007/B/PK/PJK/2015 Alasan Pemohon Bandingbahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh PemeriksaPajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materi sengketatersebut di bawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatan melalui S3062).Latar Belakang Sengketa Materi1.AWE (Northwest Natuna) Pte Ltd (sebelumnya Genting Oil Natuna Pte Ltd)adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPP Migas;AWE (NWN) memegang 100% Participating Interest atas Kontrak

KerjasamaNorthwest Natuna (NWN KKS).

adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratTerbanding Nomor S3062/WPuJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal:Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaijawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa KenaPajak dari Luar Daerah Pabean Masa Februari Tahun Pajak 2008 Nomor:00023/277/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012, atas nama: BUT AWE(Northwest Natuna

membayar biaya perkaradalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (Northwest Natuna

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2136/P J/2019, tanggal 30 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanBUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA

Januari 2016;Menimbang, bahwa amarPUT096529.15/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2274/WPJ.07/2015 tanggal10 Juli 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Pajak Pajak 2012 Nomor00003/216/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama BUT KufpecIndonesia (Natuna

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP2274/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00003/216/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama BUTKufpec Indonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000,alamat Gedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, JalanJenderal Sudirman Nomor 28 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat10210, adalan telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/216/12/081/14tanggal 25 April 2014, atas nama BUT Kufpec Indonesia (Natuna)BV, NPWP 02.410.225.3081.000, alamat Gedung Wisma GKBILantai 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1005/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD, beralamat diArkadia Office Park Tower F, Lantai 14, Unit 14021404, JalanLetnan Jenderal TB Simatupang Kavling 88, Jakarta;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta

) Pte Ltd (sebelumnya Genting Oil Natuna Pte Ltd)adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPP Migas;AWE (NWN) memegang 100% Participating Interest atas Kontrak KerjasamaNorthwest Natuna (NWN KKS).

Putusan Nomor 1005/B/PK/PJK/2015jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean Masa November Tahun Pajak 2008 Nomor00036/204/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012, atas nama: BUT AWE(Northwest Natuna) PTE, LTD, NPWP: 02.072.056.1081.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower F Lantai 14, Unit 14021404, Jalan LetjendT.B.

Kembali (dahulu Pemohon Banding)pada tanggal 17 Juli 2014 adalah sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratTerbanding Nomor S3064/WPJ.07/KP.10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal;Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratansebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 masa November TahunPajak 2008, Nomor 00036/204/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012 atasnama: BUT AWE (Northwest Natuna

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD tersebuttidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 25 dari 26 halaman.

BUT MEDCO E&P NATUNA LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4453/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED, beralamat diGedung Wisma Barito Pacific Star Energy Tower A Lantai911, Jalan Letjen S.

Desember 2013 Nomor 00013/246/13/081/15 tanggal 6 Agustus 2015,atas nama BUI Natuna UK (KAKAP 2) Limited, NPWP01.757.914.5081.000, beralamat di Gedung Wisma Barito Pacific StarEnergy Tower A Lantai 911, Jalan Letjen. S.

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis HakimAgung dalam mengedepankan prinsip judicial activism diketahui bahwadalam Plan of Development (POD) dan dokumen korespondensi MenteriKeuangan Nomor S443a/MK012/1982, tanggal 6 Mei 1982, danMenteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antaraBUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited dengan Pemerintah RepublikIndonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihakadalah

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE. LTD.,tersebut;

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte. Ltd vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1009/B/PK/Pjk/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) Pte.

dipungut/dibayarsendiri 2.765.731 2.765.731PPN yang kurangdibayar 2.765.731 2.765.731SanksiadministrasiBungaPasal 13 (2) KUPJumlahsanksiadministrasi 1.327.551 1.327.551Jumlah PPN yang masihharusdibayar 4.093.282 4.093.282 Alasan Pemohon BandingBahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan olehPemeriksa Pajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materisengketa tersebut dibawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatanmelalui S3053);Latar Belakang Sengketa Materi1.AWE (Northwest Natuna

) Pte Ltd (sebelumnya Genting Oil Natuna Pte Ltd)adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPPMigas;AWE (NWN) memegang 100% Participating Interest atas lKontrakKerjasama Northwest Natuna (NWN KKS).

Bahwa dengan demikian, tidak tedapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE.

membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturanperundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : BUT AWE (NORTHWEST NATUNA

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;

BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2879/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV, beralamat diGedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12190, yang diwakili oleh Gary Selbie, jabatanDirektur BUT Premier Oil Natuna Sea BV;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada M.

Putusan Nomor 2879/B/PK/Pjk/2020nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 10, Jalan JenderalSudirman Kav. 5253, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 10

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2269/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00001/216/12/081/14tanggal 22 April 2014, atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV,NPWP 01.068.713.5081.000 yang semula berlamat di GedungBursa Efek Indonesia Tower Lantai 10, Jalan Jenderal SudirmanKavling 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190,dan pada saat ini berpindah

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.096870.15/2012/PP/M.IVATahun 2019, tanggal 22 Oktober 2019:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding BUTPREMIER OIL NATUNA SEA BV;2.

Penggugat:
SUPRIADI
Tergugat:
West Natuna Exploration, Ltd

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV

PUTUSANNomor 1533/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU237/PJ/2018,tanggal 18 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

Ali Nasir, S.H., LL.M., dan kawankawan, masingmasingpegawai But Premier Oil Natuna Sea BV, beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorL/PONSBV/89772/LEGAL/III/2018, tanggal 6 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 9 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2554/WPJ.07/2015 tanggal O/7 Agustus 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajakoleh Pemungut Pajak Masa April 2012 Nomor00013/287/12/081/14 tanggal 13 Mei 2014, atas nama: BUTPremier Oil Natuna Sea BV, NPWP 01.068.713.5081.000,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower Lantai 10, JalanJenderal Sudirman Kavling 5253, Senayan, Kebayoran Baru,Jakarta

dan menguatkan atasPutusan Pengadilan Pajak a quo karena Kontrak Karya antara PemohonBanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dengan PemerintahRI yang berlaku doktrin hukum /ex specialis derograt lex geralis dan lexsuperior derogat legi inferiori, dan baik dalam Production SharingContract (PSC) yang memuat prinsip assumse and discharge dansharing facility, menganut prinsip adalah kontraktor menggunakansecara bersamasama atas fasilitas yang dimiliki olen negara, sehinggaatas objek PSC Blok Natuna

BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV

BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 2025/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV, beralamat diGedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502, Jalan JenderalSudirman Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210,yang diwakili oleh Arend Johannes Franciscus Maria VanNieuwland, jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa John Leonardi Lauwrenz,kewarganegaraan Indonesia, kuasa hukum

Putusan Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak JanuariDesember2012 Nomor 00002/246/12/081/14, atas nama BUT KUFPEC Indonesia(Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000, alamat Gedung Wisma GKBILantai 15 Suite 1502, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Bendungan Hilir,Jakarta Pusat

KEP2329/WPJ.07/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2012 Nomor 00002/246/12/081/14 tanggal 25 April 2014, atas nama: BUT KUFPECIndonesia (Natuna) BV, NPWP 02.410.225.3081.000, beralamat digedung Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1502 JI. Jend.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87540/PP/M.VIIIA/36/2017, tanggal 16 Oktober 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding BUTKUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 9 dari 11 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE Ltd tersebut;

BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE Ltd vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1006/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE Ltd, diwakili olehHERRY G WIBIKSANA, selaku President and GeneralManager Indonesia BUT AWE (Northwest Natuna) PTE Ltd,tempat kedudukan di Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lantai14, Unit 1402 1404, Jalan Letnan Jenderal TB SimatupangKav. 88, Jakarta Selatan;Pemohon Peninjauan

Kurang Dibayar 967.599.354 967.599.354Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 464.447.690 464.447.690Jumlah Sanksi Administrasi 464.447.690 464.447.690 Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar 1.432.047.044 1.432.047.044 Alasan Pemohon Banding;Bahwa AWE (NWN) tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh PemeriksaPajak (perlu dicatat bahwa DJP tidak mempertimbangkan materi sengketatersebut dibawah ini dan menolak Surat Permohonan Keberatan melaluiS3069);Latar Belakang Sengketa Materi: 1AWE (Northwest Natuna

) Pte Ltd (sebelumnya Genting Oil Natuna Pte Ltd)adalah entitas Singapura yang telah mendaftarkan cabangnya di KPPMigas;AWE (NWN) 100%Kerjasama Northwest Natuna (NWN KKS).

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2015MENGADILIMenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap SuratTerbanding Nomor S3069/WPJ.07/KP. 10/2013 tanggal 14 Mei 2013 hal;Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratansebagai jawaban terhadap permohonan keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Desember TahunPajak 2008, Nomor 00037/204/08/081/12 tanggal 27 Desember 2012 atasnama: BUT AWE (Northwest Natuna) PTE, LTD, NPWP: 02.072.056. 1081.000, beralamat

Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2015MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE Lid tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H.

WAN IQRAR WAHYUDI/Sertu / 21050002320783/Ba Kodim/Kodim 0318/Natuna

Bahwa Terdakwa sangat keberatan atas putusan pidana tambahanberupa pemecatan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingatTerdakwa/ Pemohon Banding meskipun masih lajang adalah tulangpunggung keluarga, dimana kedua orang tua sudah tidak mampumencari nafkah untuk membiayai adikadik Pembanding yang masihsekolah di Medan, sehingga setiap bulan gaji Pembanding dikirim keMedan untuk membantu kebutuhan keluarga dan selama 7 tahunberdinas sebelum dipindahkan ke Kodim 0318/Natuna Terdakwa/Pembanding berdinas

saya sadari ternyata saya telahmengalami ketergantungan karena setiap ada kesempatan, setiap ada uang danapalagi kalau ada yang mengajak mengkonsumsi sabu, maka saya semakin kuatkeinginan tersebut untuk mengkonsumsi dan merasakan kembali efek sabutersebut dan Pembanding baru sadar bahwa efek sabu tersebutlah yang mendorong saya untuk memilki niat jahat untuk terlibat transaksi fiktif dengan Sdr.Danil dimana saya hanya akan membawa kabur uang tersebut untuk uang sakuberangkat pindah tugas ke Kodim Natuna

Akbar di Perumahan Villa Muka Kuning Blok D4 No. 12 BTembesi Batam, namun kenyataannya kami bertiga berbeda putusan dipengadilan tingkat pertama.Keberatan terhadap perbedaan penjatuhan hukuman tambahan pada putusanpertama.Bahwa dalam perkara ini Pembanding diperiksa bersama 2 (dua) orangTerdakwa yang sekarang telah menjadi Terpidana yaitu Sertu Dayaner Edo PutraNrp. 21050011800985 Ba kodim 0318/Natuna dan Serda Nana Krisna Nrp.21070326700187 Ba Korem 033/WP dan kami bertiga oleh Majelis Hakimdinyatakan

Raja Iskandar) di Pantai Pelabuhan Tanjung Pinang.Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkotika jenis sabusabu sekira sejak tahun2008 saat bertugas di Kompi C/Natuna Yonif 134/TS, dan pertama kali Terdakwamengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Amel di JI. Air LakonNatuna dan Terdakwa sudah bisa merasakan efeknya dimana tubuh menjadibergairah dan bersemangat serta tidak punya selera makan.Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011, sekira pukul 23.45 Wib di rumah kostSaksi9 (Sdr.

Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan MiliterTingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaPengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya telah memberikanpertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan faktahukum di persidangan dan mengenai Terdakwa yang menyatakan bahwaPengadilan Militer 103 Padang tidak berlaku adil terhadap Terdakwa karenadengan perkara yang sama atas nama Sertu Dayaner Edo Putra NRP21050011800985 Ba kodim 0318/Natuna

BPR NATUNA

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUT PREMIER OLI NATUNA SEA B.V;

BUT PREMIER OLI NATUNA SEA B.V vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU121/PJ/2019,tanggal 11 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

Pengadilan Pajak NomorPUT108825.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01319/KEB/WPJ.07/2016tanggal 13 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00005/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 Masa Pajak Mei 2013,atas nama BUT Premier Oil Natuna

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01319/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00005/287/13/081/15 tanggal 26 Juni 2015 MasaPajak Mei 2013, atas nama BUT Premier Oil Natuna Sea BV,NPWP 01.068.713.5081.000, Alamat: Gedung Bursa EfekHalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2597/B/PK/Pjk/2019Jakarta Tower Lt. 10, Jalan Jend.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT PREMIER OIL NATUNA SEA BV

kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU124/PJ/2019,tanggal 11 Januari 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi DanangPrasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Susbtitusi tanggal 24 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT PREMIER OIL NATUNA

Pajak NomorPUT108822.16/2013/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01320/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00002/ 287/13/081/15, tanggal 26 Juni 2015, Masa Pajak Februari 2013,atas nama BUT Premier Oil Natuna

bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01320/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 13 September2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00002/287/13/081/15, tanggal 26 Juni 2015, Masa Pajak Februari2013, atas nama BUT Premier Oil Natuna

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED