MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor Sp.Tap/391.b/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 atas nama tersangka Nelly dan Devina;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan/melanjutkan penyidikan

Termohon);Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/1152/V1I/2020/SUMUT/SPKT I,tanggal 28 Juni 2020, Termohon telah meningkatkan proses pemeriksaandari Penyelidikan menjadi Penyidikan, hal ini sebagaimana dimaksuddalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/385/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2020;Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, Termohon mengirimkanSurat dengan Nomor: B/5520/X/RES.7.5./2019/bareskrim, perihalPermintaan Laporan Kemajuan Laporan Polisi Nomor:LP/1152/VI/2020/SUMUT/

Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: Sp.Sidik/385.a/X/2020/ Ditreskrimum, tertanggal 28 Oktober 2020terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapansebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana atasnama Terlapor DEVINA dan NELLY yang diterbitkan oleh Termohon adalahTIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;Bahwa kemudian telah beralasan hukum pula bagi Pemohon bermohonkepada Hakim Tunggal Praperadilan untuk menyatakan Hasil GelarPerkara Khusus

Pemohon),maka selanjutnya terhadap perkara tersebut ditingkatkan daripenyelidikan ke penyidikan, sehingga kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 385 / VII /2020 / Ditreskrimum, tanggal 8 Juli 2020 dan Surat Perintah TugasNomor: Sp.Gas / 1149 / VII / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 8 Juli2020;Bahwa kemudian Ditreskrimum Polda Sumut (ic.

Pemohon) berdasarkan SuratHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN MdnPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/358.a / X /2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020 dan Surat Ketetapan Nomor :SP.Tap / 319.b / X / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020,telan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP danPeraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana, sebelum penghentian penyidikan dilalui dengan gelarperkara.2.

Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/385/VII/2020/Ditreskrimumtanggal 8 Juli 2020, bukti T2;3. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tanggal 07 Oktober2020 nomor B/391/X/2020/Ditreskrimum, bukti T3;4. Notulen Gelar Perkara Awal, Senin tanggal 29 Juni 2020 , bukti P4;5. Berita Acara Pemeriksaan saksi Jin Ngi tanggal 10 Juli 2020, bukti T5;6. Berita Acara Pemeriksaan saksi Ganefo/Bie Guan tanggal 10 Juli 2020,bukti T6;7.

Teguh Anggara kepada Termohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/691/V1I/2014/UM/JATIM tertanggal 12 JuniBahwa atas pelaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/136/II/2015/Ditreskrimum tertanggal 18 Pebruari 2015 dan jugamengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/105/II/2015/Ditrekrimum tertanggal 18 Peruari 2015 ;9910Bahwa atas laporan Pemohon, Termohon memberitahukan perkembangan hasilpenelitian laporan berdasarkan Surat Pemberitahuan

Teguh Anggara diduga melakukantindak pidana Penipuan dalam pelaksaanaan Pemborongan Pembangunan dan atauPenipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 387 dan atauPasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP ;Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut Termohon seharusnya melakukanpenyelidikan dan mencari alat bukti, setelah menemukan alat bukti maka statusperkara ini dinaikan menjadi dalam tingkat penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/136/II/2015/Ditreskrimum tertanggal

penggelapan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 387 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP,Termohon selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dengan sebelumnyamempersiapkan surat perintah penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/845/V1/2014/Dit reskrimum tanggal 20 Juni 2014; Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/329V1I/2014/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2014, dilanjutkan dengan melakukanpenyidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

tanggal 1Desember 2015, bukti T2e ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/92/I/2016/Ditreskrimum tanggal14 Januari 2016, bukti T2f ;Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SPGas/330/I/2016/Ditreskrimum tanggal14 Pebruari 2016, bukti T2g ;Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SPLIDIK/329/VI/2014/Ditreskrimum tanggal20 Juni 2014, bukti T3a ;Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor SPLIDIK/98/H/2015/Ditreskrimum tanggal 18Pebruari 2015, bukti T3b ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik

/501/VI/2014/Ditreskrimum tanggal 20Juni 2014, bukti T4a ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/34/II/2016/Ditreskrimum tanggal 14Januari 2016, bukti T4b ;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/136/H/2015/Ditreskrimum tanggal 18Pebruari 2015, bukti T4c ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor : B/958//SP2HP1/2015/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2014, bukti T5a ;Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan Nomor : B/272

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/101.b/V/2019/Reskrim, Tanggal 29 Mei 2019.23.Bahwa bersamaan dengan surat yang di sampaikan Oleh TERMOHONKepada PEMOHON dilampirkan surat Ketetapan NomorSP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim;24.Bahwa surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tentangPenghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.

jelas merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan olehTERMOHON yang dapat menyebabkan proses penyidikan cacathukum sehingga penerbitan Penghentian Penyidikan denganproses yang cacat hukum tersebut dapat mengakibatkan TidakSah;Bahwaberdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepantasnyalahsurat ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang PenghentianPenyidikan yang dikeluarkan Oleh TERMOHON dinyatakan TidakSah;25.Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/V/2019/Reskrim tanggal10 Mei 2019d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/101/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019e.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 101.b / V /2019 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2019;c. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019tentang Penghentian Penyidikan;d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/480/V/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019 Kepada :1). Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;2). Tersangka Sdri. WISHE PANGEMANAN;3). Pelapor an.

menurut hukum, sedangkan terhadap petitum Permohonan Pemohonselain dan selebinnya Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan petitumHalaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lboyang sifatnya assesoir terhadap petitum pokok ini, sehingga apabila petitumpokok ditolak maka petitum selain dan selebihnya harus pula ditolak begitu pulasebaliknya ;Menimbang bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan terdapatkeanehan dan kejanggalan atas surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02 April 2024 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karenanya prosesnya harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

• Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./ 2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon

dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak adil olehTermohon karena ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkansurat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim,tanggal O04 Juli 2019 kemudian dilakukan penangkapan/penahanan dan hingga gugatan praperadilan ini diajukan diPengadilan Negeri Bengkalis, padahal Pemohon mendatang!

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim, tanggal 04 Juli2019 oleh Termohon sesuai adalah tidak sah memerintahkan Termohonmencabut status Tersangka terhadap Pemohon.3.

Menyatakan tindakan Termohon menangkap dan menahanPemohon berdasar surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7/Vil/Reskrim, tanggal 04 Juli 2019 adalah tidak sah dan memerintahkanTermohon membebaskan Pemohon dari status tahanan Polsek TebingTinggi di selat Panjang.A. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkanPemohon sebagai Tersangka, menangkap dan menahan adalahperbuatan melawan hukum karena tidak dilaksanakan secara patut.5.

Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sesuai suratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7 /VII/Reskrim, tanggal 04 Juli2019 oleh Termohon sesuai adalah tidak sah memerintahkanTermohon mencabut status Tersangka terhadap Pemohon.3.

Menyatakan surat Perintahn Penyidikan Nomor : SP.Sidik/O7/Vil/Reskrim, tanggal 04 Juli 2019 tidak sah dan batal demi hukum.6. Menyatakan tidak sah segala ketetapan yang dikeluarkan lebihlanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangkaterhadap diri Pemohon oleh Termohon.7.

BitSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimumtanggal 6 Juni 2016;6. Bahwa setelah sekian lama menunggu kepastian proses penyidikanalangkah terkejutnya Pemohon ketika beberapa waktu yang alumendapatkan informasi bahwa Perkara yang ia Laporkan telah dihentikanPenyidikannya.

Bahwa dengan terbitnyadua Surat Perintah Penyidikan, yaitu: SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal24 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016, TERMOHONsudah mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHONadalah sebuah peristiwa pidana sehingga proses penyidikan seharusnyadimaksimalkan sebagai upaya untuk menentukan siapa Tersangkanya,namun anehnya Berdasarkan hasil Gelar perkara tanggal 30

Bit10.membuat laporan polisi kepada Termohon dengan Laporan PolisiNomor : LPB/1357/X1/2014/UM/JATIM tanggal 11 Nopember 2014tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263KUHP;Atas laporan tersebut maka dilakukan proses penyidikan dengandasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudian terdapatperubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6Juni 2016

Bitdilakukan proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/949/X1/2014/ Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudianterdapat perubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016.Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (Sebelas) saksi termasukpelapor dan pemohon, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016dilakukan gelar perkara dengan hasil agar dilakukan penghentian penyidikanperkara

/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014, T3 tentangSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/645/V1I/2016/Ditreskrimum tanggal06 Juni 2016, T4 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/692/X1/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Nopember 2014, T5 tentang BeritaAcara Pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2014 a.n.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 385 dan atau 372 KUHPidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam Surat Penetapan Nomor : S.Tap / 52 / II / 2024 / Reskrim tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/483/ IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum sehingga

Bahwa Termohon selanjutnya melaksanakan tindakan penyidikanSetelahberdasarkan Laporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ; surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014 dan Suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrimtanggal 6 Mei 2014.Bahwa pada saat dilakukan penyidikan, selanjutnya Termohondapat menyimpulkan / menetapkan bahwa pemohon sebagaitersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupaLaporan Polisi,

Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 adalah sah menurut hukum.3.

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 (bukti T6).7. Foto copy Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara keBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/519/IV/2014/Res. Bms, tanggal 7April 2014 (bukti T7).8. Foto copy Risalah Hasil Pemaparan Perkara dari BPKP Provinsi JawaTengah tanggal 21 April 2014 (bukti T8).9. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Mei 2014 (bukti T9).10.

ini berdasarkan surat permintaanyang diterbitkan oleh Polres Banyumas pada tahap Penyidikan.Selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2014dengan menyimpulkan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan dan Termohon juga melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkanLaporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ;surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik

bukti permulaanyang cukup berupa Laporan Polisi, keterangan saksisaksi yang telah dituangkandalam BAP saksi, alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksidan barang bukti, serta keterangan ahli dan lebih ditegaskan lagi dengan laporanHasil Audit yang dikeluarkan oleh BPKP Prov.Jawa Tengah, sehingga Termohonmemohon kepada Hakim untuk menyatakan menolak permohonan PraperadilanPemohon dan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik

Medan Timur, tanggal 24 Juli 2019 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/213/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, haltersebut terlihat secara jelas dan nyata dalam Surat Perintah PenahananNomor : SP.Han/42/III.2019/Reskrim, tanggal 28 Maret 2019 dan SuratNomor : B/37/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019, PerihalPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diterbitkan danditandatangani Termohon;3.

Bahwa setelah Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari Pelaporatas nama SINSIRIA tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim tanggal 24Juli 2018 untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya Termohonmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yang berhubungandengan terjadinya peristiwa pidana yang dilaporkan oleh PelaporSINSIRIA tersebut..

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim, tanggal 24 Juli 2018, yang telahHalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Pra/2019/PN Mdndinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T2.. Foto copy keadaan luka pada bagian tubuh korban, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T3..

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/213/III/2019/Reskrim, tanggal 21 Maret 2019, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T18.19.Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.

permulaan atau pemulaan yang cukup adalah alat bukti yangtersebut dalam pasal 184 UndangUndang No.8 tahun 1981 tetnang KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan adanyalaporan polisi (bukti T.1) dan bukti T.2 tentang surat perintah penyidikan, buktipermintaan Visum et Repertum dan Visum et Repertum atas nama Sinsiria danNg Min Ing merupakan bukti bukti yang cukup sebagai dasar menetapkanpemohon sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa bukti T.18 tentang Surat Printah PenyidikanNomor :SP.SIDIK

. : SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrimdan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No. : S/TAP/23/1X/2013/Reskrim ;Bahwa setelah SP3 diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 16September 2013, maka Pemohon telah menerima 2 (dua) lembar SP2HPsekitar bulan Oktober 2013, yaitu sehubungan dengan perkara yangdilaporkan Pemohon tidak dapat dilanjutkan lagi, adapun surat tersebutantara lain :1. SP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/Reskrim, tanggal 17 September2013 (A4) ;2. SP2HP No.

SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim tanggal16 September 2013 dan mengeluarkan Surat Ketetapan No : S.TAP/23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikan tanggal 16September 2013 ;Bahwa Termohon tentu menyadari sejak diperiksanya perkara pidanayang dilaporkan Pemohon, perkara tersebut memang memiliki unsurpidana, akan tetapi dalam perjalanan kasus ini Termohon menjadi ragudan ditambah lagi mendapat tekanan (intimidasi) dan intervensi, sehinggaTermohon tidak fokus sebab alasan apa sebenarnya perkara pidana

SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrim tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No :S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikantanggal 16 September 2013 ataukah ;2. Perkara ini dihentikan karena alasan perkara tersebut tidakmerupakan tindak pidana (perdata)> Dapat dilihat di dalamSP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/ Reskrim, tanggal 17 September2013 dan SP2HP No.

SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim, tanggal 16 September 2013 danSurat Ketetapan No : S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 16 September 2013 adalah tindakan yang bersifat SUMIR.2. TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN' PENYIDIKAN(DISINGKAT DENGAN SP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANGPENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITERBITKAN OLEHTERMOHON (IC.

Menyatakan tindakan Termohon yang menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan No. : SP.Sidik/549a/IX/2013/ Reskrim,tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No. : S.TAP/23/1X/2013/ Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 16September 2013 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STPL/476/III/2013,tanggal 29 Maret 2013 adalah tindakan melawan hukum ;.

., atas Laporan Polisi Nomor LP/92/2018/Bareskrim tanggal 19 Januari 2018 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 48.a-1.2/IV//2021/Ditreskrimum tanggal 7 April 2021 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup adalah sah dan berdasar hukum;

Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti bahwa bukti Surat(Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur) yangdipergunakan Penyidikan untuk Penyidikan perkara ini adalahcacat hukum yang dibuat palsu, kemudian penyidikannyamenetapkan para Pemohon menjadi Tersangka, sedangkanPenyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sp.Sidik/ 735/V1.2013/Reskrim tanggalHal. 8 dari 94 hal. Put.

/735/V1/2013/Reskrim tanggal 27Juni 2013 ;Oleh karena itu, maka Surat Perintah Penyidik Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidaksah dan dibatalkan :Bahwa penjelasan tersebut angka Nomor 2A dan Nomor 2B diatas yang telah terbukti bahwa Penyidik tersebut LaporanPengaduan Sdr.

Bahwa Penetapan Para PEMOHON SEBAGAI Tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 735 / VI /Hal. 34 dari 94 hal. Put.

PREMISE KESATU :Bahwa telah terang benderang para pemohon Pemohon Il danPemohon Ill dijadikan sebagai Tersangka oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/V1/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 dan Laporan PolisiNomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013yang oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti P4.b berupaPenetapan Nomor 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut berhubunganHal. 66 dari 94 hal. Put.

PREMISE KEDUA:Bahwa telah terang benderang bahwa Para Pemohon telahdijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim,tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013.

SP.Sidik/21.a/II/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 ;Bahwa Penghentian Penyidikan tersebut dilakukan dengan alasan sebagaiberikut :a. Penyidik.........a. Penyidik dalam penyidikan mendapatkan fakta bahwa selainSertifikat Merek No. IDM 000199185 tanggal 1 April 2009 yangtelah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 595 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 17 Oklober 2011 jo. Putusan PengadilanNiaga Jakarta Pusat No. : 10/Merek/2011/PNNiagaJkt.Pst,tanggal 6 Juli 2011, akan tetapi PT.

SP.Sidik/21.a/III/2013/Ditrekrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan No.

:LP.1312/I1/2012ISPKT "II", tanggal 19 Maret 2012 atas nama PelaporERRY SYARIEF AFFANDI S., sesuai dengan surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus, tanggal 19Maret 2013 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/21.B/IM/ 2013/Ditreskrimsus, tanggal 19 Maret 2013, adalah sah demi hukum danharuslah dipertahankan.e Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pra.Pid/ 2013/PN.Mdn. tanggal 15 Mei 2013 ; Menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Terbanding semulaPemohon > Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 dan Surat KetetapanNo.SP.Tap/21.B/ I/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah Sah ; Memulihkan hak PT.

Tindakan sewenangwenang kepada pihak pihak yang diduga melakukanperbuatan pidana ; Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding I danI semula Termohon I dan II Pra Peradilan tersebut pada Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor : SP.Sidik/21.A/III/2013/Ditreskrimsus tanggal 19 Maret 2013 adalah29sah menurut Hukum.

Pra 4).2.Pemohon Praperadilan menilai lagi bahwa TermohonPraperadilan melakukan kesalahan besar secara Hukum Pidana(KUHP) atau hukum KUHAP tidak melihat ada perbedaan3.Nomor Laporan Poliso No : Pol : LPB/176/Res I.II/V11/2020/Kalbar/Res.Sgu/Sek Kapuas tanggal 27 Juli 20204.Surat Perontah Penyidikan No : SP.Sidik/g.a/VII.2020 Reskrim,tanggal 27 Juli 2020 lihat bukti Pemohon Praperadilan ini lebihkuat dan benar maka Termohon Praperadilan harus mengikutinyakesalanan dan kekeliruan pemohon' praperadilan

Posita 5 yangmenyatakan atau mengkalim bahwa Termohon Praperadilan tidaklahmemperhatikan hubungan baik Pemohon Praperadilan terhadap siPelapor hubungan baik dan belum terjadinya Pidana TermohonPraperadilan membuat surat lain pada Kejaksaan Negeri Sanggaudengan surat Termohon Praperadilan Nomor : B/ 84/ VIII/ 2020/ Reskrimtanggal 24 Agustus 2020 dengan mendasari Laporan Polisi Nomor: LP.B/188/ VIII/ Res.I.1I/ 2020/Kalbar/Res Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Penyidikan Nomor:SPDP/13/VIII/2020/Reskrim tanggal 23 Agustus 2020.Halaman 15 dari 22 halaman, putusan praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tanggapibahwa penyidik dalam melakukan proses penyidikan atas Laporan PolisiNomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/ Sek.Kapuastanggal 17 Agustus 2020 didasari dengan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

praperadilan nomor 1/Pid.Pra/2020/PN SagBahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, dengan ini Termohontanggapi bahwa penyidik setelah menerima laporan adanya TindakPidana, kemudian melakukan proses penyidikan dengan membuatLaporan Polisi Nomor: LP.B/ 188/ VIII/ Res.I.II/ 2020/ Kalbar/ Res.Sgu/Sek.Kapuas tanggal 17 Agustus 2020, Kemudian melakukan prosespenyidikan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/ 12/ VIII/ 2020/ Reskrim tanggal 17 Agustus 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik

tersebut Termohon harus menyerahkan Surat Perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, paling lambat 7 hari setelahditerbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lambat 26 februari2018, dan akibat hukum Termohon tidak memberitahukan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dalam waktu 7 harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan yaitu paling lama tanggal26 februari 2018, maka penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkanSurat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik

Mesin :251340, tahun pembuatan 2009, warna Orange, milik Pemohon yangdilakukan Termohon;Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon meminta yang mulia Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo untuk menentukan hari sidangdan memanggil pihak dalam perkara A Quo, serta memberikan putusan yangamar nya sebagai berikut:1.2.Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses penyidikan yangdilakukan oleh Termohon, dengan surat perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik

LANRES HASUGIAN Anak dari SIMON HASUGIAN adalahBerdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018.2. Bahwa TERMOHON dalam melakukan tindakan hukum berupa penyitaantelah sesuai dengan kewenangannya yang telah ditentukan olehPeraturan Perundangundangan.3.

Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam prosesPenyidikan yang dilakukan TERMOHON dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018tanggal 19 Februari 2018, bukan Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari2018;3.

Menyatakan sah Penyidikan dan seluruh tindakan dalam proses Penyidikanyang dilakukan TERMOHON dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik.03/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018,bukan Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik.02/BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018 tanggal 19 Februari 2018;Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN Plw2.

Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan;Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.Bahwa inti pokok permohonan adalah :1.DeMenerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak sahsecara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/IX/2017/Reskrimtanggal September 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON;Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/1X/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menolak untuk membayar ganti kKerugian kepada PEMOHON : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan; Kerugian Immateriil sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar RpHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.

Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut, H.Pujiyarto, SH., MH., yang diberi tanda bukti T 3;Fotokopy Laporan Hasil Penyilidikan tentang Perkara KekerasanPsikis Dalam Rumah Tangga, tertanggal 8 September 2017, yangdiberi tanda bukti T 4;Fotokopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/5971/1X/2017/Reskrim., tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani KepalaSatuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut. Nasriadi, SH., S.I.K.

Kantor Satuan ReserseKriminal Polres Jakarta Utara;Menimbang, bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yangmenyatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus lebihdahulu diperiksa sebagai saksi lebih dahulu;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P2 = T6 SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/134/III/2018/Reskrimtanggal 14 Maret 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,sedangkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Negeri Baubau Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Mineraldan Batubara dan atau Lingkungan Hidup Hidup sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 UndangUndang nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dan atau Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor : 32 Tahun2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menindak lanjutiSurat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Nomor : Sp.Sidik

Bahwa keputusan Termohon untuk menetapkan/menjadikan Pemohon sebagaitersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/62/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018 Jo Surat NomorB/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 adalah tidak sah, karena tidakdilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angkan 14,Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU/XII/2018tanggal 28 Oktober

Sp.Sidik/199/II/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor Imansyah Syamssoeddin ;4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin ;7 Bahwa pada tanggal 17 April 2009, PT. Elnusa, Tbk. (PEMOHON) telah menunjukPT.

Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin ;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya Kami mohonagar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.

Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin;4 Menetapkan dan membebankan biaya perkara kepada negara;Atau;Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilanini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadirkuasanya Durapati Sinulingga, S.H., Giovanni Sinulingga, S.H., Michael P.Simanjuntak, S.H.

Gas/2498/V/2012/ReskrimRestro Jaksel, 01 Mei 2012 (Bukti T3) ;4 Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/199/II/2012/Reskrim Resto Jaksel,tanggal 01 Februari 2012 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.

Sp.Sidik/199/I/2102/Reskrim Restro Jaksel, tanggal 01 Februari 2012 atas nama Pelapor ImansyahSyamssoeddin ;Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan pada hari: Senin, tanggal : 09 Juni 2014 oleh Dr.YANTO, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut pada hariitu juga diucapkan dimuka sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakimtersebut, dengan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.

LPB/364/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016 Jo. surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/360/III/2017/Ditreskrimum Tanggal 30 Maret 2017 Jo. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nommor A.3/40/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 4 April 2017;-