MARULAM SIMANGUNSONG meninggalbelum dilakukan RUPS sampai dengan sekarang ; Bahwa, benar saksi melaporkan terdakwa kepolisi dikarenakan terdakwa tidakpernah melaporkan perkembangan jalannya perusahaan kepada saksi secaratrasparan, sepeninggal Alm.

Ut.Bahwa, benar sementara unsure melawan hukum terpenuhi karenapengggunaan kekayaan perusahaan tidak sesuai dengan RUPS ; Keterangan saksi XIII SEKAR RAHAYU/ saksi ADE CHARGE, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediamemberikan keterangan dengan sebenarnya ; Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa ; Bahwa, benar saksi mengenal terdakwa dan Alm.

TUNAS GANDA MASIMAbelum pernah diadakan RUPS, dengan alasan bahwa perusahaan PT. TUNASGANDA MASIMA perusahaan keluarga ; Bahwa, benar hubungan terdakwa dengan MARIALAM PANJAITAN adalahsaudara kandung dan Alm. MARULAM SIMANGUNSONG mempunyaiisteri 2 (dua) orang, MARIALAM PANJAITAN isteri pertama, sedangkanterdakwa sebagai isteri kedua almarhum ; Bahwa, benar Alm.

DJOHAN SIMANGUNSONG ;e Bahwa, benar sejak perusahaan berdiri sampai dengan sekarang tidak pernahdilakukan RUPS dan audit ; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupasuratsurat bersangkutan dengan perkara ini yaitu :e 1 (satu) bendel akta pernyataan Rapat Perubahan AnggaranDasar PT. TGM ;e 1 (satu) bendel akta pernyataan Keputusan pemegang sahamADRT PT.

MARULAM HALOMOAN SIMANGUNSONG sampaimeninggal dunia, PT TUNAS GANDA MASIMA tidak pernahmelakukan RUPS;Bahwa selama terdakwa HOTRIA PANJAITAN menjalankanperusahaan, ada beberapa asset perusahaan yang dijual oleh terdakwaHOTRIA PANJAITAN ;Bahwa Asset perusahaan yang telah dijual oleh Terdakwa yaitu:e Pada tanggal 9 Peberuari 2011 dijual kepada ALEXANDERpemilik PT.

yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,RUPS Tahunan yaitu membuat laporan tahunan dan RUPS Luar Biasayaitu membuat halhal diluar laporan tahunan ; Bahwa RUPS tahunan bertugas menerima laporan dari Direksi,sedangkan RUPS Luar Biasa membahas setiap perubahan badanhukum harus melalui RUPS, seperti perubahan nama, tempat ; Bahwa RUPS Luar Biasa mekanismenya setiap pelayanan Sahamharus ada pemanggilan oleh Direksi, Komisaris minimal 10% (sepuluhpersen) pemegang Saham harus hadir ; Bahwa RUPS dapat dilaksanakan

RUPS dapatdilaksanakan ditempat tertentu dan hadir pula disana Notaris dan 3.RUPS dapat dilaksanakansecara sirguler yaitu dengan membuatpernyataan yang beredar ditanda tangani oleh Pemegang Sahammasingmasing ; Bahwa RUPS dibawah tangan tidak memberi jaminan saat ditandatangani, tapi dalam prakteknya surat disiapbkan Pemegang Sahamdatang mengecek, setelah disetujui baru ditanda tangani ; Bahwa apabila pemegang saham 5 (lima) orang, 3 (tiga) orangkerja di denpasar dan 2 (dua) orang di Surabaya, yang

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015 ;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015 ;18.

Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.

semua Pemegang Saham ; Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut, RUPS di bawah tangganumum dilakukan, dan sepanjang ditandatangani oleh para pemegang saham,BA RUPS tetap sah, masalah diakui atau tidak tandatangan yang terdapat disurat tersebut harus dibuktikan melalui pengadilan ;Bahwa terhadap Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.

.> Membuat Laporan Keuangan yang di sah kan olehRUPS sesuai dengan Pasal 66, 68, dan 69UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas;> Menyelenggarakan RUPS SESUAI DANBERDASARKAN PASAL 82 DAN 83 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas DENGAN MAKSUD RUPS YANGDISELENGGARAKAN ADALAH SAH DANMENGIKAT SEMUA PEMEGANG SAHAM.> Menyelenggarakan RUPSLB dengan agendaPenyelesaian kewajiban terhadap pihak ketiga danPembubaran Perseroan (jika ingin dibubarkan)sesuai dan menurut ketentuan

didugamemiliki itikad buruk dengan tetap mencoba menguasai uangperseroan dalam rekening pribadinya, padahal apabila uangperseroan tersebut ditempatkan pada rekening perusahaan,maka tidak ada seorang pun juga termasuk PEMBANDINGAWAL/ semula TERGUGAT IV yang dapat menggunakan ataumengambil uang tersebut.Bahwa terbukti PARA TERBANDING I, Il, dan IlIl/ semulaPenggugat I, Il, dan Ill hanya mau untungnya saja dan tidakmau rugi ketika terjadi permasalahan dalam perseroandengan dalih telah melaksanakan RUPS

dsb, padahal PARATERBANDING I, Il, dan III/ semula Penggugat , Il, dan Illsama sekali tidak pernah menyelenggarakan RUPS ataumemanggil pemegang saham lain secara sah dan patut.Halaman 15 dari Putusan 24 Perkara Perdata Nomor 217/Pdt/2018/PT DPS20.21.22.23.Karena penyelenggaraan RUPS mulai dari panggilan RUPS, agenda, dan penyelenggaraan semuanya diatur dalamUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentag PerseroanTerbatas.

Bahwa PARA TERBANDING lI, Il, dan III/ semula Penggugat I,Il, dan Ill = memiliki itikad buruk mengajukan gugatan dalamperkara a quo guna membubarkan perseroan, padahal tatacaradan ketentuan pembubaran perseroan tunduk pada Bab XPasal 142 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas, yang kemudian selanjutnya setelahpembubaran maka harus dilikuidasi yang pertanggungjawabanlikuidasi tersebut harus diterima RUPS, yang mana proses inbiasanya dapat berlangsung selama 4 sampai 5 tahun.Bahwa

Nyonya OEY HUEI BENG sebanyak 825 (delapan ratus duapuluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); Nyonya OEY CHEUW MING sebanyak 825 (delapan ratus duapuluh lima) lembar saham dengan nilai Rp. 825.000.000,(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);Bahwa terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2010 menghadapNotaris Yohana dan menyuruh saksi Notaris Yohana untukmembuatkan suatu akta yang isinya seolaholah pada tanggal 18Nopember 2010 tersebut telah terjadi RUPS

Sari YunikaHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BDGdimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatanpengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa.Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untukmemiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Mingsebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerikaserikat;Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksiNotaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu : Akta Berita Acara Rapat

SARIYUNIKA JAYA Tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 23berisi tentang RUPS LB yang menghasilkan kesepakatanpengalihan 825 lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MINGkepada Sdr. OEY HAN BING; Sedangkan Akta Jual Beli Saham Perseroan, Tanggal 18Nopember 2010 Nomor : 24 berisi tentang penjualan 825lembar saham milik Sdri. OEY CHEUW MING di PT.SARIYUNIKA JAYA kepada Sdr.

Sari Yunikadimana dalam RUPS LB tersebut telah terjadi kesepakatanpengalihan saham dari saksi OEY CHEUW MING kepada terdakwa.Hal tersebut sengaja terdakwa lakukan dengan maksud untukmemiliki dan menguasai kepemilikan saham saksi Oey Chew Mingsebanyak 825 lembar yang saat itu sedang berada di Amerikaserikat;Bahwa selanjutnya atas permintaan terdakwa tersebut saksiNotaris Yohana Menggala menerbitkan 2 buah akta yaitu : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang SahamPT.

Sumber Pangan Nusantara sangat dirugikankarena tidak bisa mendapatkan informasi dari hasil RUPS baik yangmenyangkut keberadaan deviden, keuntungan perseroan dimanfaatkanuntuk apa, berapa besar hutang piutang perseroan PT.

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yangdidahului dengan pemanggilan RUPS;Bahwa, diharapkan dari hasil RUPS bisa dihasilkan Laporan Tahunan yangdidalamnya terdapat Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Perseroan.Namun kenyataan yang terjadi adalah sampai diajukannya gugatan dalamperkara a quo tidak ada Laporan Tahunan PT.

Sumber Pangan Nusantara yang sudah menjadiHalaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY11.12.fakta natour yang harus diserahkan kepada Tergugat III selaku Kreditur,tapi faktanya laporan keuangan tersebut bukan dari hasil RUPS PT.Sumber Pangan Nusantara, karena PT.

Sumber Pangan Nusantara tidakpernah mengadakan RUPS yang menghasilkan Laporan Tahunan PT.Sumber Pangan Nusantara untuk tahun buku 2016, 2017, 2018;Bahwa, oleh karenanya selama tiga periode kepengurusan Tergugat dan Tergugat II dalam 3 tahun buku tersebut, Penggugat tidak pernah tahufasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat Ill dipakai dan dimanfaatkanuntuk apa saja oleh Tergugat dan Tergugat II selaku Direktur Utama danKomisaris PT.

Bahwa, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakanTerbanding dan II bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalampasal 66 jo pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,tentang kewajiban Direksi untuk mengadakan RUPS Tahunan dan tidakada alasan lain untuk menangguhkan RUPS Tahunan kecuali adaperintah UndangUndang dan pelanggaran serta penyalahgunaanpenyelenggaraan kepengurusan PT.

(lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yangdilaksanakan bersamaan dengan rapat umum pemegang saham(RUPS

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.

Patra Drilling Contractor adalah tindakansewenangwenang dan merupakan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) karena untuk dapat dilakukannya RUPS maupunRUPSLB harus memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat(3) dalam penjelasannya menyatakan bahwa RUPSLB baru bisa diadakanapabila direksi tidak mau mengadakan RUPS sesuai dengan masa waktuyang ditentukan dan atau jabatan direksi atau komisaris akan berakhir.Bahwa sedangkan

jabatan Penggugat baru 8 (delapan) bulan sehinggabelum waktunya untuk melakukan RUPS sehingga tidak bisa dipaksakanuntuk melakukan RUPSLB;8.

Bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk diadakannya RUPS/ RUPSLB,maka tindakan Tergugat dan Tergugat II yang berusaha untuk melakukandan memaksakan diadakannya RUPSLB untuk mengganti Penggugatadalah merupakan tindakan yang sewenangwenang yang sangatmerugikan perusahaan dengan maksud ingin menguasai perusahaan agardapat sewenangwenang mengelola perusahaan yang dapat merugikanperusahaan dan merugikan Negara.

Bahwa indikasi tindakan kesewenangwenangan dari Para Tergugat untukmengganti Penggugat dapat dilakukan oleh Tergugat melalui berbagai cara,termasuk melalui rapat di luar RUPS atau Circular Resolution. Oleh sebab ituHal. 7 dari 28 hal. Put.

Nomor 84 K/Pdt/2014selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan Hakim yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka Tergugatdilarang atau tidak diperkenankan melakukan rapat di luar RUPS untukmengganti Penggugat secara Circular Resolution.

Nomor 256 K/Pdt/2016sebagaimana dituangkan dalam Akta No.264 dan Akta No.265, yangdibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Pada tanggal 8 Desember 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Luar Biasa PT. Guna Kadota Manunggal, yang dipimpin olehTergugat Il. Dalam Rapat tersebut beliau mengusulkan dilakukannya :1) Perubahan Nama Perusahaan dari PT. Guna Kadota Manunggalmenjadi PT. Kadota Textile Industries dan 2) Perubahan Nama SuntechKadota Co. Ltd. menjadi Kadota Co.

Selanjutnya, padatanggal 21 Februari 2011 RUPS Luar Biasa PT.Kadota Textile Industriestelah menyetujui penjualan seluruh saham milik Tn. Otong Tjandradinatakepada Aoyama Sangyo Co. Ltd., sebagaimana dituangkan dalam AktaNo. 167 dan Akta No. 168, yang dibuat oleh/di hadapan Tergugat III;Dan pada tanggal 12 Juli 2011 RUPS Luar Biasa PT. Kadota TextileIndustries kembali menyetujui penjualan selurun saham milik PT. Insansandang Internusa kepada Aoyama Sangyo Co.

Ltd.: 28 %:Selain penjualan saham tersebut di atas, RUPS juga telah menyetujuiPerubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi:Presiden Direktur : Tn. Kazuto Hayashi;Direktur : Tn. Shankar Sunderdas Manghwani;Direktur : Tn.Alvosius Gunawan;Presiden Komisaris : Tn. Motohiro Aoyama;Komisaris : Tn. Naren Manghwani:Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/201610.Komisaris : Ny.

,M.H., Notaris di Karawangadalah sah dikarenakan diambil berdasarkan kuorum lebih dari 50 %Pemegang saham (yaitu 64%) yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Akta Pendirian PerseroanNomor 73 tertanggal 26 April 1996 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a AktaPernyataan Rapat Nomor 33 tertanggal 29 Agustus 2008 jo Pasal 86Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Bahwa dalam RUPS aquo, keputusan RUPS ditandatangani olehPemohon Kasasi dahulu Pembanding

I/Tergugat yang mewakili KadotaCo.Ltd (86% saham) dan Tn.Motohiro aoyama mewakili Aoyama SangyoCo.Ltd (28% saham) sedangkan dari pihak Koshii (HK) Ltd tidak adasatupun yang menandatangani keputusan RUPS a quo, dimana ataskeputusan aquo, Ibu Ria Muliati lrawan, S.H., selaku kKuasa Koshii (HK) Ltdmengatakan bahwa keputusan a quo adalah sah berdasarkan kuorumsebagai jawaban dari pernyataan yang diajukan oleh Tn.

Bimoli (BML);bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding keliru dalam menafsirkan penegasanyang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S465/PJ.42/2001dimana menurut Pemohon Banding tanggal efektif merger dan dimulainyapembukuan secara gabungan adalah pada saat persetujuan oleh para pihak yaitupada tanggal RUPS (16 Agustus 2006) padahal angka 12 huruf a Surat tersebutmenyatakan bahwa Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati

oleh para pihak yangbergabung sesuai ketentuan RUPS masingmasing pihak, dan sekaligus merupakantanggal dimulainya pembukuan gabungan.

Berdasarkan penegasan tersebut diatas, maka tanggalefektif merger dan tanggal dimulainya pembukuan gabungan adalah yang telahdisepakati oleh RUPS yaitu tanggal 1 Juni 2006 dan bukan tanggal RUPS dilakukan(16 Agustus 2006) sehingga sejak tanggal efektif merger yaitu 1 Juni 2006 seluruhpenyerahan yang terutang PPN wajib dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiSurviving Company;bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pihak Terbanding dan PemohonBanding serta memeriksa dokumen pendukung yang disampaikan

Dalam surat tersebut dijelaskan :Angka 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati oleh para pihak yangbergabung sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)masingmasing pihak, dan sekaligus merupakan tanggal dimulainya pembukuangabungan sebagaimana tercantum pada neraca awal gabungan yang dibuat olehpihak yang menerima pengalihan harta (Surviving Company);bahwa berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah

Terbanding, total DPP PPN Pemohon Banding selama Masa Januaris.d Desember 2006 adalah sebesar Rp.3.489.082.444.436,00 dengan rincian : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.466Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.927Pendapatan lainlain (sewa tanah dan bangunan) Rp 8.619.662Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.94Pemakaian sendiri Rp 1.011.532Jumlah penyerahan Rp 3.489.082 bahwa menurut Terbanding, sejak tanggal efektif merger sebagaimana disepakatidalam RUPS

(5) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar ;"Menimbang, bahwa selanjutnya mengaju pada ketentuan Pasal 94 ayat (1), (4), (6),dan (7) jo Pasal 105 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi sebagai OrganPerseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

) ;1011Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, halamam 18, alinea ke 18 :"Menimbang, bahwa mengingat kedudukan Penggugat (Termohon Kasasi)sebagai Direktur Utama (Direksi) perseroan maka pemberhentian Penggugatsebagai Anggota Direksi Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tidak perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrialsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demikian pula Penggugat dalamkedudukannya

PPAT Go Public tersebut, terlampir);Bahwa ternyata Judex Facti dalam diktum putusannya butir 3 (tiga), yangberbunyi "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat (Termohon Kasasi), terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2010" ;Bahwa putusan Judex Facti tersebut didasarkan dari Pengangkatan TermohonKasasi, selaku Anggota Direksi dari Pemohon Kasasi, hal mana terbukti TermohonKasasi berdasarkan Akta No. 41, tanggal 30 Maret 2009, telah diangkat menjadiDirektur Utama (Direksi) oleh RUPS

Perseroan, sedangkan dalam RUPS Perseroan,tanggal 30 Oktober 2010, Tergugat sekarang Termohon Kasasi tetap selaku DirekturUtama (Direksi) dari Perseroan Pemohon Kasasi tersebut ;Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah keliru dan tidak sesuai denganposita dari gugatan Penggugat (Termohon Kasasi), seharusnya diktum putusan JudexFacti berbunyi : "Menyatakan "Putus" hubungan kerja antara Penggugat (TermohonKasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi) terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009",maka Judex

No. 555 K/Pdt.Sus/201214Bahwa Termohon adalah Direksi yang diangkat oleh RUPS sehingga dengandemikian hubungan Pemohon dan Termohon diakui oleh UndangUndang Nomor 10Tahun 2007, sedang UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013tidak termasuk dari bagianyang mengatur perselisihan antara Termohon dan Pemohon Kasasi dan jelas dalamUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Direksi adalah bagian dariPengusaha oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenangmengadilinya, sehingga gugatan tidak

Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.

Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.

GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.

Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.

RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy

Perlu diketahui bahwa salah satu kepentingan perlindunganpemegang saham minoritas, sehingga sesuai pasal 75 (3) UUNomor.40/2007 diatur setiap RUPS dalam mata acara lainlain tidakberhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadirdan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara 44.

Bahwa setelah diberhentikan untuk sementara maka sesuai dengan pasal 106 UUNo40/2007, Komisaris Perseroan telah'mengirimkan undangan kepadaPENGGUGAT dan istri PENGGUGAT dalam kapasitas sebagaBDirektur Utamadan Direktur yang diberhentikan sementara untuki melakukan pembelaan diri didepan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Selain ituKomisaris: juga telah menyampaikan undangan RUPS LB kepada PENGGUGATdan istri PENGGUGAT karena atas nama Press Tour (PT.

ataupun RUPS LB dan membuahkanaktaakta notaris yaitu..

All9a dan 9b)agar mereka datang pada RUPS LB yang akan diselenggarakan tanggal 3Nopember 2011, dengan agenda mendengarkan Pembelaan diri dari'v.. pereka yang diberhentikan sementara (Penggugat dan istrinya yaitu Ny. %, e Djuliana ganda masingmasing sebagai Direktur Utama dan DirekturSatral ./S Perseroan Primaa Wisatama berdasarkan Akte No. 4 Tanggal 18 Oktober Tahun 2011 ;Menimbang, bahwa RUPS LB Tanggal 3 Nopember 2011 tersebut dihadiri1.

Tuan Rudi Sutanto selaku Komisaris Ketua RUPS LBdan pemegang 600 saham atau 60% saham yang telah dikeluarkan olehPerseroan hingga2. Ny. Efi Supriati sebagai Undangan ; 3. Tuan Harinudin sebagai undangan ;4. Tuan Rendy Maulana, karyawan perseroan sedangkan RimbaSimanjuntak sebagai Direktur Utama dan Ny. Djuliana Suganda sebagaiDirektur tidak hadir dalam RUPS LB ; Menimbang, bahwa dalam rapat tanggal 3 Nopember 2011 tersebut pihakRimba Simanjuntak dan Ny.

Bahwa perbuatan dimaksud untuk mewakili Kedua anak tersebutuntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYA ENERGY yang akandilaksanakan dalam waktu dekat;7.

Menetapkan menunjuk Para Pemohon (SUKA ADHISATYABin H.SUKAWI S, SH dan HAYFA Binti MUHAMAD AHMAD) untukmewakili anakanak PARA PEMOHON yang masih dibawah umur dalammelakukan Perbuatan Hukum, menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.ADHISATYA PROPERTY dan PT.ADHISATYAENERGY;4.

tahun dan Shyabelita AishyamalkiaAdhisatya, perempuan berumur 6 (enam) tahun, anakanak tersebut berada dibawah pengasuhan para Pemohon dan oleh karena anakanak tersebut masihdibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka paraPemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalianatas anakanak tersebut, knususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengan kepemilikansaham dan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

tersebut berada di bawahpengasuhan serta tinggal bersama dengan para Pemohon; Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebutdalam kondisi sehat dan terawat dengan baik; Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebutselama dalam pengasuhan para Pemohon; Bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan perwalianadalah untuk khususnya untuk melakukan tindakan hukum berupapenandatangan Akta Akta yang diperlukan kaitannya dengankepemilikan saham dan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan penyelenggaraan RUPS PT. Persatuan Perkasa untuk pengangkatan pengurus yang baru ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini adalah sebesar Rp 431.000,- (empat tiga puluh satu ribu Rupiah);

;

Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara,dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPStetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggapHalaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELsah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegangsaham tidak diundang maka RUPS tidak sah.

Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemupada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baruHalaman 55 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELbertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksiAan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER; Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulanDesember 2007 di Samarinda.

FELIX di kirim diundang atau tidak dandalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Aktadengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016; Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual danTerdakwa tidak tahu nilainilai menjual dan Terdakwa hanyamempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%; Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H.

CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegangsaham PT. MULTI SARANA PERKAS;. Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkandalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr.

Imansayah, dimana dalam RUPS tersebut yangdijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa denganAkta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunanDirektur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahuibahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, denganberdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, denganberdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebutterjadi perubahaan susuna Direksi dan

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak ;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahulalamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS ;c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

Ref. : 012/HEF1801/AFiS/I/18tertanggal 21 Februari 2018 ;Namun dari suratsurat somasi tersebut beserta seluruh pertemuan yangtelah diadakan, Termohon 1 tetap tidak menyampaikan laporan tahunansesuai ketentuan perundang undangan ;Pasal 66 UU Perseroan Terbatas (kutipan) :"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir ;(2) Laporan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (

tidak akan pernahmencapai kuorum karena perselisihan tersebut dan selamanya tidakakan ada kesepakatan yang dapat diambil melalui RUPS ;Pasal 10 ayat 1.a.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b. Dewan Komisaris melaukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub. Dewan Komisaris melaukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Dalam perkara ini, Para Penggugat mengakungaku sebagaipemegang saham Tergugat (quod non hal mana ditolak), dan apabilamerasa perlu atau berkepentingan untuk dilaksanakan RUPS, maka sesuaidengan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 UndangUndangPerseroan Terbatas, Para Penggugat dapat meminta secara tertulis disertaidengan alasanalasannya kepada direksi Tergugat untuk diselenggarakanRUPS, yang untuk lebih jelasnya dikutip sebagai berikut:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (

Bahwa pada faktanya, Para Penggugat tidak pernah mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dan Tergugat I tidakpernahmenerimapermintaandari Para Penggugat untukmelaksanakan RUPS, dan karenanya segala tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernahmelaksanakan RUPS Tergugat haruslah ditolak, dan karenanya Tergugat IItidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehPara Penggugat.46.

Disamping itu, berdasarkan ketentuan ayat (6) Pasal 79 UndangUndang Perseroan Terbatas, dalam hal para pemegang sahamberkepentingan ataupun merasa perlu untuk diadakan RUPS, parapemegang saham dapat juga meminta kepada dewan komisaris perseroanuntuk melaksanakan RUPS, yang dikutip sebagai berikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.47.

Bahwa pada faktanya, hingga saat ini, Para Penggugat juga tidakpernah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada direksiTergugat dan Para Penggugat juga tidak pernahmengajukanpermintaan RUPS kepada dewan komisaris Tergugat 1, dan karenanyasetiap dan seluruh tuduhantuduhan Para Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat tidak pernah melaksanakan RUPS Tergugat tidakberalasan dan sangat absurd.48.

Notaris di Balikpapan ;Bahwa pembelian 950 saham tersebut dituangkan dalam Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. PASIR PRIMA COALINDONESIA No.71 tanggal 15 Februari 2005, dengan perincian sebagai berikut :1 NY. NONNY OENTORO ( Pemohon) = 550 saham.3 NY. UCKY OENTORO (Adik Pemohon) = = 50 saham.Bahwa selanjutnya susunan Direksi PT.

Pemohon tersebut saat ini mereka masih sekolahdi SMA Patra Dharma Balikpapan mereka tinggal bersama Pemohon ; Benar semasa hidupnya suami Pemohon tersebut (almarhumah HANDI JAYAAWIE) dan Pemohon ada mempunyai 950 saham pada Perseroan Terbatas PT.PASIR PRIMA COAL INDONESIA, yaitu suatu perusahaan yang bergerakdibidang tambang batu bara, berkedudukan di Balikpapan ; Bahwa benar kepemilikan 950 saham almarhum suami Pemohon dan Pemohontersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

PASIR PRIMA COAL INDONESIA belumditindak lanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di depan Notaris,karena suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ; Bahwa untuk mempertanggung jawabkan penjualan 950 saham PT.

keterlambatan pembayaran dari waktuyang telah disepakati dikarenakan kondisi perusahaan yang sedangmengalami kerugian yang sangat mempengaruhi kemampuan ekonomiPemohon sebagai Debitor PKPU untuk memenuhi seluruhkewajibannya sesuai dengan kesepakatan ;Bahwa mengingat Pemohon sebagai Debitor PKPU adalah PerseroanTerbatas, maka sesuai Penjelasan ketentuan Pasal 224 UU Kepailitandan PKPU, Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON sebagaiDebitor PKPU harus mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

).Penjelasan ketentuan Pasal 224Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapatmengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.Dalam halDebitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaankewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya dapatdiajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum PemegangHal.3 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga Sby11.2.13.saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan samadengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan

pailit.Telah Mendapat Persetujuan RUPS dan Permohonan PKPUDiajukan Melalui Pengadilan Daerah Tempat Kedudukan HukumDEBITOR.Bahwa sebelum Permohonan PEMOHON PKPU ini diajukan, Pemohonsebagai Debitor PKPU telah mendapat persetujuan RUPS sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

debitor atas prakarsanya sendiri , maka selain harus memenuhiketentuan pasal 224 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana yangditentukan dalam penjelasan pasal 224 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Dalam hal Debitor adalahperseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembataranutang atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatpersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Dan AnggaranTahunan PD PK kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawasyang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan,keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkanpengesahan;G: Menyusun dan menyampaikan laporan keuagan secara berkalakepada pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas;d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PD PK setiap 3bulan sekali kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas dane.

Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas;b.

Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnyabertanggungjawab kepada Pemilik atau RUPS melalui DewanPengawas;b.

Nazarudinsimpanan PD PK Ciomas;1 (Satu) buah odner meliputi: BA rapat umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengawasanpersetujuan Dewan Kominsari terhadap laporan keuanganan kinerjaserta penetapan pembagian dividen PT LKM Ciomas KabupatenSerang Tahun buku 2016; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengawasanpersetujuan Dewan Kominsari terhadap laporan keuanganan kinerjaserta penetapan pembagian dividen PD PK Ciomas KabupatenSerang Tahun buku 2015; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang PerubahanPendirian

Nazarudinsimpanan PD PK Ciomas;1 (Satu) buah odner meliputi: BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengawasan persetujuan Dewan Kominsari terhadap laporankeuanganan kinerja serta penetapan pembagian dividen PT LKMCiomas Kabupaten Serang Tahun buku 2016; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPengawasan persetujuan Dewan Kominsari terhadap laporankeuanganan kinerja serta penetapan pembagian dividen PD PKCiomas Kabupaten Serang Tahun buku 2015; BA Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentangPerubahan