(RUPSLB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalamKetentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007, ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabar;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksimengenai Perubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International,padahal Direksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankanHalaman 3 dari 38 hal.

DePetroleum International:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggotaDireksi dalam Perseroan yaitu:ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, ayat (2) Keputusanuntuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelan yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diridalam RUPS:Bahwa terhadap pemberhentian

dari jabatan sebagai anggota DireksiPerseroan, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum Internationaltertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroanterhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasarhukum

, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT, keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dapatdilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhipersyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapbkan dalam undangundangini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012Penggugat telah menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.

SITI AISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasiftersebut melayangkan surat melalui Tiki dengan maksudmengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS (rapatumum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yangtempat pelaksanaan RUPS tersebut di kantor NotarisSUJAYANTO, SH., MH, akan tetapi para terdakwa tidakmenanggapi surat dari persero pasif yang juga sebagaisaksi dalam berkas perkara atas nama para terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat danditandatangani oleh terdakwa I. Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS dak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa semasa ayah masih hidup hasil perparkiranGisetorkan ke Ayah saya Adenan kemudian diserahkankeanakanaknya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK

Fakum, CV tersebut jalan tapi bukan kami lagi yangjalankan.Bahwa RUPS tidak pernah ada perubahan, pernah maudGiadakan perubahan 2 kali oleh Pengurus yaitu Hj.

Halimah.Bahwa setelah ayah meninggal pernah akan diadakan RUPSdan para terdakwa di undang 2 kali kalau tidak salah.Bahwa Setahu saya yang mengundan RUPS adalah Notaris.Bahwa RUPS tidak jadi dilaksanakan karena dari paraterdakwa tidak ada yang datang.Bahwa setelah ayah saya meninggal saya tidak pernahdiberi hasilnya.Bahwa selama Ayah meninggal dari hasil perparkiranSaya pernah diberi Rp.500.000,, Saya hanya diberi 1(satu) kali, Yang memberi Terdakwa YATIK , Saya diberiuntuk biaya kebutuhan.Bahwa waktu

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

SINTAI INDUSTRISHIPYARD (TURUT TERGUGAT). 1 Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Pemegang Saham dalam TURUTTERGUGAT telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, dan kemudiantelah dinyatakan dalam akta otentik sebagaimana ternyata berdasarkan aktaPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT.

., M.Kn, Notarisdi Kota Batam.2 Bahwa sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) telahmengambil keputusankeputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD jo Pasal 76 ayat (1), ayat (3),ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas.3 Bahwa selanjutnya NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.5 Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, dengan demikian jelaslahkiranya bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANGSAHAM (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yangkemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan akta PERNYATAANKEPUTUSAN RAPAT PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT) dibuat dan ditandatangani berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, SarjanaHukum, Notaris di Batam tersebut, akan tetapi terjadi karena adanya peralihanberdasarkan Jual Beli Saham yang telah dilakukan berdasarkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

;c Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupasehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluh persen) saham; atauHal. 15 dari 34 hal.

selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

No. 119/PID/2014/PT.DKIPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di PT. Purnama Putra Mandiri. Yang selanjutnyaditerbitkan dalam AKTA Nomor : 64 tertanggal 31 Januari 2009;Adapun Susunan Pengurus perusahaan PT.

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PT. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Hal 3 dari 14 hal Put. No. 119/PID/2014/PT.DKIBahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelihnatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telan melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Multipolar Technology untuk mendapatkan pinjaman uang dari PT.Multipollar untuk pengerjaan proyek pengadaan batterey hp Nokia.

Tato tersebut disetujui oleh Termohon IX : MenteriKehakiman dan HAM RI, vide Keputusan No.C01630.HT.01.04.TH.2002,tanggal 30 Januari 2002 ;Bahwa dari Akta No.31 perihal Pernyataan Keputusan Rapat tersebutdiketahui bahwa Termohon VI telah bertindak selaku kuasa yang diberikankepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS LuarBiasa) PT. Tato, untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT.

HasilKeputusan RUPS tersebut kemudian menyepakati untuk menyelesaikanpersoalan PT. Tato dan PT. Upati tersebut secara menyeluruh, yakni denganpembubaran pemegang saham korporasi PT. Tato dan PT. Upati danmenyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban korporasi kepada para krediturdan karyawannya. Vide bukti P8 Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT. Tato dan PT.

Upati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009kepada Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 AnggaranDasar PT. Tato. Namun hanya menyerahkan tugas dan kewajibannyakepada anakanaknya Termohon VI dan Termohon VII ;d. Faktual, dari sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, Termohon Il tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmemberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur Tunggal PT.

TATO, tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TATO perihalPembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru.Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnyaPengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagaiPengurus/Direksi PT. Tato, sampai dengan terpilinnya Pengurus/Direksidan Komisaris PT.

Halini jelas melanggar Pasal 86 UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 100 jo Pasal 66 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pengurus PT.untuk membuat Laporan Tahunan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Termohon lI,yang sebelumnya telah mengakui tidak pernah lagi aktif mengurus PT.Hal. 18 dari 26 hal. Put.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR)dan ditetapkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS). RKAP PT.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR) danditetapbkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).RKAP PT.

Rapat pra RUPS ;3. RUPS;Dan dalam pembahasan RUPS ada tanggapan dari komisaris terhadapRKAP. Kemudian setelah selesai pembahasan disepakati RKAP tersebutuntuk disahkan dan ditandatanganiolh seluruh Direksi, kKomisaris dan wakilpemegang saham. Setelah disahkan dalam RUPS dilakukanpenandatannganan komitmen kesepakatan antara pemgang saham denganPT.

RUPS;Bahwa besaran Tantiem ditentukan berdasarkan aturan Menteri BUMN danbesaran untuk realisasi yang menentukan RUPS dibahas dalam RUPS;Bahwa dalam hal saksi melakukan Dropping pernah menggunakan dana daripihak ke tiga dan mengggunakan jaminan dari aset perusahaan SHS danbukan dari aset negara;Bahwa dalam hal dropping tersebut saksi lakukan untuk kepentingan GMdan KR dan saksi hanya mendropping dana nya setelah dropping adapengembalian setelah ada penjualan;Bahwa saksi mengetahui tidak ada aliran

; Bahwasetelah ditentukan dalam RUPS dituangkan dalam SK Direksi sesuai denganhasil RUPS yang ditantatangani oleh Dirut;e Bahwa ada laporan dari masingmasing KR, ada laporan keuangan dansaksi tidak mengetahui ada tidaknya laporan Non Riil;21.

Berdasarkan aturanini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkanrapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUSHAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri ataspermintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkanhakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengaturdan pada tanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai DirekturUtama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengatur dan padatanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagaiDirektur Utama PT.KKM atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku.

IndrawanSusanto yang pengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT.Karya Karimun Mandiri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang terurai diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolutberpatokan kepada pembatasan yuridiksi badanbadan peradilan.

Karya Karimun Mandiri (BUMD) yangpengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT. Karya KarimunMandiri, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini telah terdapatsuatu sengketa menyangkut kewenangan sdr. Indrawan Susanto sebagai Plt DireksiPT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) yang mana dalam pengangkatannya sebagai PitDireksi PT.

Buahan dengan akta nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 nomor : C-01196 HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas ;

yang sudah dilegas ;

17 Maret 2017 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dari Menkumham dengan nomor AHU-0006714.AH.01.02 Thn.2017 yang telah dilegas.

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196 HT.01.01Thn 2004 yang sudah dilegas;Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Gin1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014

yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumham denganNomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

M E N G A D I L IDalam Eksepsi- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam penyelenggaraan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menyatakan tindakan Tergugat I yang menuangkan RUPS-LB tanggal 8 November 2019 dalam Akta Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 adalah Perbuatan

Melawan Hukum;Menyatakan bahwa:RUPS-LB tanggal 8 November 2019 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

., sebagai direktur untuk mengikuti rapat RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempatKantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.,Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapatundangan ke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25Februari 2013 tempat yang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru S.H.,M.H.;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat kembali menyampaikansurat kepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru, S.H.

., agar dapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugatkepada Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang adasesuai dengan aturan UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku,namun hal ini pun tidak ditanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yangtertanggal 20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS padatanggal 6 Maret 2013 tempat Kantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.

;Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undangan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 27 Mei 2013;Bahwa setelah undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugatselalu berusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidakada rapat sama sekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalamundangan tersebut Penggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan surat kepadaDinas

Hal ini sangat dirasakan tidak obyektif karena peminjaman danpenjualan kendaraan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatanperdata yang kelak dapat diperhitungkan dalam RUPS.

Fakta yangsesungguhnya terjadi adalah perselisinan antara para pengurus dan parapemegang saham perihal Pengauditan keuangan dalam rangka PraRUPS, namun permintaan Direktur Utama agar Komisaris Utama (saksiPelapor) & suami Komisaris Utama tidak bersedia memberikan datapemakaian uang perusahaan sehingga RUPS belum dapat terlaksana;Oleh karenanya sesuai uraian di atas Terdakwa berkeberatan atasHal. 5 dari 9 hal. Put.

Al Husein Putra Mandiri (bukti persidangan) tentang Tugas &Kewenangan Direksi dalam mengurus dan mewakili kepentingan Perseroan.Berdasarkan ketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007, Pasal 102 ayat(1) tentang Perseroan Terbatas, menegaskan sebagaimana Direksi wajibmeminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan Perseroan, ataub.

., dan telahdisahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM);Bahwa berdasarkan akta tersebut Saksi Adipurna Sukarti sah menjadisalah satu pemegang saham sehingga sesuai Akta Perubahan Anggaranpada butir 16 tentang kourum rapat dan persyaratan sahnya keputusanhuruf c RUPS untuk mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atauseluruh kekayaan perseroan kourum dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui

Putusan Nomor 1073 K/Pid/2018Bahwa dengan tidak hadirnya Saksi Adipurna Sukarti selaku pemegangsaham dan Para Terdakwa memaksakan kehendak dan menyuruh SaksiRustianah, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk tetap membuat Akta RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Selembaran Jatimulia,maka menjadikan akta tersebut cacat yuridis karena tidak sempurnanyakehadiran pemegang saham, sehingga mengakibatkan Saksi AdipurnaSukarti mengalami kerugian;Bahwa namun demikian putusan judex facti tersebut harus

kepada Para Terdakwa,karena terdapat fakta relevan yang memberatkan Para Terdakwa yangbelum cukup dipertimbangkan judex facti sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut:= Bahwa dalam perkara a quo yang berinisiatif membuat akta adalahPara Terdakwa dengan cara memberikan informasi yang keliru kepadaNotaris dan menjamin kehadiran Saksi Adipurna Sukarti, tetapi padakenyataannya Saksi Adipurna Sukarti tidak pernah hadir, ParaTerdakwa memberitahukan RUPS

BIMA JAYA MAKMUR, berdasarkan AktaPendirian Nomor : 02 Tanggal 09 Februari 2011 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan TerbatasPT. BIMA JAYA MAKMUR, No. 08 Tanggal 21 September 2016, yang manakedua Akta Tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan NotarisPPATFLORA AGUSTINE ARITONANG,S.H. ;Bahwa Pemohon saat ini hendak menggantikan kedudukan AlmarhumSuami Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT.

BIMA JAYA MAKMUR, kepadaPemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondidepan sidang telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515182602690004, atas namaErwanto Rachmansyah, diberi tanda P1;2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515186801760003, atas nama SriSyamsiah, diberi tanda P2;3.

BIMA JAYA MAKMUR, kepada Pemohon melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9 serta 2(dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Jance Ratu Openg dan 2. Elly Normawati;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan buktisurat serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut := Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di Perum.

BIMA JAYAMAKMUR, kepada Pemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena dalam hal iniPengadilan tidak berwenang untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijinuntuk menetapkan/menggantikan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatuperusahaan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 3haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian dimana penetapan ini merupakan Yurisdiksi Volunter untukHalaman 9 dari