Afrizon Nazar, tertanggal 15Juni 2017 (foto copy dari fotocopy) ;Surat Inspektorat kepada Kepala BKPSDM KabupatenPesisir selatan, Nomor: 700/179/InspPS/II/2018 perihalkelengkapan bahan usulan pensiun atas nama Ir.Afrizon Nazar tanggal 13 Pebruari 2018 (foto copysesuai dengan aslinya) ;Surat Keterangan Catatan Kepolisian NomorSKCK/YANMAS/ 0598/II/2018/Res.Pessel, tertanggal15 Februari 2018 (foto copy dari foto copy) ;Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal mohondi terbitkan surat keterangan

SH.,, Tempat Tanggal Lahir Pungasan 07081967, Lakilaki,Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Painan Kecamatn IV JuraiKabupaten Peisisr Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telan memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuatberikut:dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiBahwa jabatan saksi di BKPSDM

sebagai Sekretaris;Bahwa surat dari Inspektorat kepada Kepala BKPSDM berkaitansebagai bahan usulan untuk kelengkapan berkas pensiunRISING Ne ljsssese anaes eeBahwa Pemohon pernah diusulkan oleh Bupati yaitu KeputusanNomor: 2/P/FP/2018/PTUN .PDGHalaman 18Bupati Pesisir Selatan Nomor:824.6/061/BKPSDM2017tentangmutasi pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenPesisir Selatan tertanggal 19 Mei 2017; Bahwa segala urusan menyurat dinas yang ditujukan ke BKDSMdisposisikan melalui SekretariS

;j22nnnnnc nnn nnnnnnnennn nen nnnns Bahwa Surat kepada Inspektorat dari Pemohon, perihal mohon diterbitkan surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan dantidak dalam Menjalankan Hukuman tertanggal 12 Maret 2018diterima juga tanggal 12 Maret 2018; Bahwa permohonan yang di ajukan kepada Inspektorat olehPemohon memakai SOP;222ne nn ncnc enone Bahwa isi surat yang dikirimkan dari BKPSDM kepada Inspektoratberkaitan dengan usulan Permohonan pensiun atas namaP@MONON)2 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn

BKPSDM sertapermohonan dari pemohon tersebut, seharusnya termohon sudah dapatmengeluarkan surat rekomendasi atau keterangan' tidak dalam prosespemeriksaan dan tidak dalam menjalankan hukuman, apabila dalampemeriksaan tahapan ditemukan kekurangan seharusnya Termohon untukmemberitahukan kepada pemohon maupun BKPSDM kelengkapan apa yangkurang sehingga pemohon dapat menindaklanjuti, namun yang dilakukanoleh termohon hanya mendiamkan sehingga Standar Operasional Prosedur(SOP) Inspektorat Kabupaten Pesisir

yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kabupaten Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah mendapatIzin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

) Kabupaten Serang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 TentangPemberian Izin Perceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan olehKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kabupaten Serang tanggal 19 Juni 2019.

Olehkarenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kabupaten Serang telah mendapat izin dariatasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KabupatenSerang Nomor 472.23/17/Bangrir/2019 Tentang Pemberian IzinPerceraian terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kabupaten Serang

Bahwa karena Keputusan Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaianmerupakan keputusan tentang Penguatan Keputusan Walikota DepokNomor 884/3083/BKPSDM Tentang Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

Bahwa Penggugat (ELIPSON, SE) berdasarkan Keputusan WalikotaDepok Nomor : 884. /3083/BKPSDM tanggal 18 Agustus 2018diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama ELIPSON, SE, NIP. 19750804POOSO1LOUG (PENQGUGEL) j~~=n monn nmn nnn nme rn nnn nmnnmmcn anne5.

./3083/BKPSDM tanggal 18 Agustus 2018 tentangPemberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ELIPSON, SE, NIP.19750804 200501006, Maka Penggugat mengajukan BandingAdministratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta ;6.

No. 11/G/2019/PT.TUN.JKTpada Penggugat ;n nn nnn nnn nn nn nn nnn nn ncn nnn cnnnnnDengan Demikian Bapek mengambil keputusan hanya berdasarkansurat Keputusan Walikota Depok Nomor: 884. /3083/BKPSDM tanggal18 Agustus 2018 diberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipii atas namaELIPSON, SE, NIP. 19750804 200501006 ;. Obyek Sengketa Memperkuat Keputusan Walikota Depok yang cacatProsedur.

/BKPSDM TentangPemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. ELIPSON, SE.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Darna,S.Sos., tanggal 2 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBuol Nomor: 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDarna, S.Sos., tanggal 2 Mei 2018;4.

Bahwa tidak benar halhal yang telah didalilkan Penggugat padaangka 13, angka 14, dan pada angka 15, berhubung sebab Tergugatbaru. menerima usulan pemberhentian dari Sekretaris DaerahKabupaten Buol selaku Pejabat yang Berwenang tertanggal 23Maret 2018 sesuai Surat Nomor: 800/167.20/BKPSDM/2018,sementara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2018.

BuktiP1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDarna,S.Sos., tanggal 2 Mei 2018 (Sesuai dengan asli);2. BuktiP2 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Bupati Buol, tanggal15 Mei 2018 (tanpa asili);3.

Bukti T1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDarna, S.Sos., tanggal 2 Mei 2018 (Sesuai asli);Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.PL2. Bukti T23. Bukti T34. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2018 Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 888/226.26/V/BKPSDM/2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilHalaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 24/G/2018/PTUN.PLatas nama Darna, S Sos, tanggal 2 Mei 2018 sebagimana objeksengketa a quo (vide bukti P1=T1);12.

DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------

Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketaberupa Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama,S.Pd tanggal 12 April 2017 sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota MataramNomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewa Gede Sutama,S.Pd tanggal 12 April 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/471/BKPSDM/IV/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama DewaGede Sutama, S. Pd tanggal 12 April 2017;4.

beralamat di Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/68/Hkm/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/03/BKPSDM

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Wahyudi, S.T.,NIP 19800412 200604 1 014:4.

Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang ada Hubungannya dengan jabatan atas nama Wahyudi, S.TNIP 19800412200604 1 014;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor 888/03/BKPSDM/IV/2019, tanggal 29 April 2019, tentangPemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau yang ada Hubungannya dengan jabatan atas nama Wahyudi, S.TNIP 19800412200604 1 014;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentang pemberhentian tidak denganhormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ujang Saari, BRE. ST,tertanggal 22 Juli 2019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiEmpat Lawang Nomor 8:00/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas namaUjang Saari, BRE. ST, tertanggal 22 Juli 2019:4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor800/91/KEP/BKPSDM.1/2019 tentang pemberhentian tidak denganhormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ujang Saari, BRE. ST,tertanggal 22 Juli 2019;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiEmpat Lawang Nomor 800/91/KEP/BKPSDM.I/2019 tentangpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas namaUjang Saari, BRE. ST, tertanggal 22 Juli 2019:4.

Objek Gugatan :Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat telahmenerbitkanKeputusan Walikota Sorong No. 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04Oktober 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaDrs.

POSITA / ALASAN GUGATANAdapun alasanalasan Penggugat menggugat Keputusan Walikota SorongNo. 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentangPemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Markus lek, M.Si, adalahsebagai berikut:I. Legal Standing Penggugat1.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sorong No. 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Markus lek, M.Si.Halaman 18dari52halaman Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN JPR.3.

Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara in casu Surat KeputusanWalikota Sorong Nomor : 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Drs. MARKUS IEK, adalah sah dan tidak bertentangandengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan;3. Menyatakan bahwa keputusan Walikota Sorong Nomor:888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tidak dapat dicabut;4.

SusTPK/2014/PN Mnktanggal 11 februari 2015 (fotokopi sesuai Petikan).;: Keputusan Walikota Sorong Nomor: 888/03/BKPSDM/2019tertanggal 04 Oktober 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, a.n.Drs. MARKUS IEK, M.Si (fotokopi sesuai dengan asili);: Surat keberatan dari Penggugat atas terbitnya KeputusanWalikota Sorong Nomor: 888/03/BKPSDM/2019 tertanggal 04Oktober 2019 a.n. Drs.

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI;

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (lampiran nomor

urut 2);

(Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XV/2017 tanggal 6 Nopember 2017 Nomor Urut 2) Selanjutnyadisebut Obyek Sengketa.. Tenqgang Waktu Gugatan1) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6Nopember 2017 dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat padahari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 Oleh :NAMA : WAHYUD!

/XV2017 tanggal 6 Nopember 2017 menyatakan tanggal berlakunyaadalah 6 Nopember 2017 sedangkan pada Petikan Surat KeputusanBupati Seruyan Nomor 888/15/BID.I/BKPSDM/ XV/2017 tanggal6 Nopember 2017 terjadi perubahan berlakunya sejak bulan Januari2011.

Adanya perubahan isi dalam Petikan Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.Il /BKPSDM/XV2017 tanggal 6 Nopember2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati SeruyanNomor 888/15/BID.I/BKPSDM/ XV2017 tanggal 6 Nopember 2017menyebabkan Penggugat harus mengembalikan gaji yang telahditerima secara sah terhitung dari bulan Februari 2011 sampai denganbulan Desember 2017 sebesar Rp. 254.480.800,00 (Dua ratus limapuluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)..

SYSWANSYAH, A.Mdsebagaimana disebutkan pada angka 5 diatas tidak bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimanadisebutkan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1);Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XV2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XV2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an.SYSWANSYAH, A.Md adalah sah dan sesuai menurut hukum;3.

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI;

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
  1. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Taufik Rahman, ST., tanggal 6 Nopember 2017 (lampiran

nomor urut 3);

/XI/2017 tanggal 6Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama TAUFIK RAHMAN, ST,(Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.I/BKPSDM/XV2017 tanggal 6 Nopember 2017 Nomor urut 3) selanjutnya disebut ObyekSengketa.Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan1.

/XI/2017tanggal 6 Nopember 2017 yaitu dimana di dalam Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.IVBKPSDM/XV/2017 tanggal 6 Nopember 2017menyatakan tanggal berlakunya adalah 6 Nopember 2017 sedangkan padaPetikan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.IV/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 terjadi perubahan berlakunyasejak bulan April 2011.

Adanya perubahan isi dalam Petikan SuratKeputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.I/ BKPSDM/XV2017 tanggal6 Nopember 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan BupatiSeruyan Nomor 888/15/BID.I/BKPSDM/ XV2017 tanggal 6 Nopember 2017menyebabkan Penggugat harus mengembalikan gaji yang telah diterimasecara syah terhitung dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Nopember2017 dengan perkiraan sebesar Rp. 263.192.400,00 (Dua ratus enam puluhtiga juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.I/BKPSDM/XV2017, Tanggal6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil an. TAUFIK RAHMAN, ST sebagaimana disebutkanpada angka 5 diatas tidak bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1);Halaman 22 dari 62 Halaman Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.PLK7.

Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250huruf b.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 10 ayat (1)Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.I/BKPSDM/XV2017, Tanggal 6 November 2017 a.n.

tahun, padatahun 2015 Tergugat tibatiba menelfon Penggugat dan mengatakan bahwamenikahlah dengan lakilaki lain,Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut terjadi perpisahan tempattinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun 7 bulan lamanya, danselama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepadaPenggugat;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada KantorKecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, telah mendapat izin untukbercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/053/BKPSDM

/V1/2019tanggal 25Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu, dan SuratKeterangan Nomor 800/576/BKPSDM/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020yang dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu;Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atasPenggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembalibersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masaHal. 2 dari 12 Hal.

Saksi1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor482/01/X/2008 Tanggal 31 Desember 2008, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1Asli Pemberian Izin dan Persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil atasnama Rusna Nomor 800/053/BKPSDM/VI/2019 yang dikeluarkan olehBupati Luwu, tanggal 25 Juni 2019 yang telah diberi meterai cukup,telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis

Bahkan; Pada tanggal 26 Maret 2007 Bupati Mamuju dengan Keputusan No.823.3.03 dinaikan pangkat dengan pangkat Penata Muda, golonganruang Ill/a; Pada tanggal 05 Januari 2017 Bupati Majene dengan KeputusanNo. 820/BKPSDM/005/I/2017 diangkat menjadi Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majenesampai dikeluarkannya keputusan ini (objek gugatan); Pada tanggal 31 Maret 2017 Bupati Majene dengan Keputusan No.823.3/BKPSDM/446/III/2017 dinaikan pangkatnya dari Penata Ill/cmenjadi

Dalam Jabatan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 820/BKPSDM/031/I/2017, tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti, Bsw., dalam Jabatan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Majene;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan MasihMenduduki Jabatan, Nomor: 820/BKPSDM/032/I/2017,tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti, Bsw;Fotokopi sesuai dengan

asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor: 820/BKPSDM/033/I/2017,tanggal 10 Januari 2017, atas nama Alfia Jayanti,Bsw..

;Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan BupatiMamuju Nomor: 823.3/BKPSDM/446/III/2017, tanggal31 Maret 2017, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Alfia Jayanti, dinaikan Pangkatmenjadi Penata Tingkat Golongan Ruang IIlI/d, terhitung mulai tanggal 01 April 201 7;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Keterangan,No.Pol.

., tanggal 18 Mei 2005;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Tugas Nomor: 090/BKPSDM/119/IV/2019, tanggal 02 April 2019;Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April 201 9;Fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuaifotokopi, Surat Pengantar Nomor: 800/BKPSDM/1389/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, beserta lampiran;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Nomor:800/BKPSDM/1534/1X/2019, tanggal 12 September2019, beserta lampiran;Fotokopi sesuai dengan

BIN DARMIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa sekira tahun 2014 atau 2015, pihak BKPSDM Kab. Aceh Tamiangmelalui salah satu Kabid di BKPSDM yaitu Saksi Wan = Syahrilmengumpulkan para honorer KIl yang telah lulus seleksi di Aula dinaskesehatan kab. Aceh Tamiang di komplek perkantoran Kab.

Aceh Tamiangmelalui salan satu Kabid di BKPSDM yaitu. Saksi Wan = Syahrilmengumpulkan para honorer KIl yang telah lulus seleksi di Aula DinasHalaman 30 dari 63 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bnakesehatan kab. Aceh Tamiang di komplek perkantoran Kab.

Aceh Tamiang melaluisalah satu Kabid di BKPSDM yaitu Saksi Wan Syahril ada mengumpulkanpara honorer KII yang telah lulus seleksi di Aula Dinas kesehatan kab.Aceh Tamiang di komplek perkantoran Kab.

/PPKPA.1/V1I/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang dikirimkan melalui PosIndonesia tertanggal 18 Juni 2021 dan telah diterima oleh Penggugatpada tanggal 21 Juni 2021;Bahwa terhadap surat tanggapan atas keberatan Penggugat Nomor:299/BKPSDM/PPKPA.1/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021 Penggugattidak mengajukan upaya yang lainnya sampai dengan adanya Gugatana quo;Bahwa Gugatan a quo diterima dan didaftarkan pada pada hari Jumat25 Juni 2021, maka jelaslah Gugatan yang diajukan Penggugat masihHalaman 12 dari 88

Efendi, A.Md (sesuaidengan asili);Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor : 77/BKPSDM/PPKPA.1/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 Hal :Konsultasi Putusan Perkara Tata Usaha Negara atasgugatan Sadr. Efendi, A.Md (sesuai dengan asli);Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 09/ND/BKPSDM/PPKPA.1/III/2021 tanggal 09 Maret 2021,Hal : Laporan Amar Putusan Perkara Tata UsahaHalaman 61 dari 88 halaman Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN. TP 10. Bukti T1011.Bukti T1112. Bukti T1213. Bukti T1314. Bukti T1415.

(sesuaidengan asili);Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM Kota Batam Nomor: 366/ND/BKPSDM/PPKPA.1/V1/2021 tanggal 8 Juni 2021, Hal:Tanggapan atas keberatan Sdr. Efendi, A.Md. (sesuaidengan asili);Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan SDM Kota Batam Nomor: 185/ND/BKPSDM/PPKPA.1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Hal:Pencabutan dan Penerbitan Keputusan Walikota Batamtentang Pemberhentian Sdr. Efendi, A.Md (sesuaidengan asili);Nota Dinas Sekretaris, a.n.

Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan SDM Kota Batam Nomor : 150/ND/BKPSDM/PPKPA.1/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 Hal :Konsultasi terkait Putusan Tata Usaha Negara atasgugatan sdr. Efendi, A.Md (sesuai dengan asli);Surat Panggilan Nomor: 296/BKPSDM/PPKPA.1/IV/2021 tanggal 26 April 2021 (sesuai dengan asili);Surat dari Pit. Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Batam Nomor: 20/SKL/HK/II/2021 tanggal 25Februari 2021 perihal: Pemberitahuan Amar Putusan(Sesuai dengan asli);Surat dari Plt.

Pembayaran tersebut berdasarkansurat dari BKPSDM Nomor 184 yakni terjadi kelebihan pembayarangaji mulai bulan Maret hingga Juli 2020 dan gaji ke14;Bahwa sebelum Pemko mengembalikan uang ke Efendi, adakelebihan bayar dari perhitungan bendahara sebesar Rp 14.983.345,00 pada bulan Maret hingga Juli 2020 dan gaji ke14 yangdipotong melalui dana pensiun.

Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Kampar Nomor : 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor : 888/BKPSDM-PPI/468 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 367.600 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Bukti T5 Laporan hasil Pengawasan dan PengendalianKepegawaian Nomor LHW LAP.34/Wasdaldetikdispen/X/2018 Perihal Auditi BKPSDM KabupatenKampar. Tertanggal 5 Oktober 2018. Bahwa Penggugatterhadap laporan tersebut Nomor urut 2 atas namaYusri, S.P (fotocopy sesuai dengan asli);6.

Bukti T9 Surat Nota Dinas Kepala BKPSDM Kabupaten KamparNomor 800BKPSDMSET/2018 tertanggal 31Desember 2018 Perihal SK Pemberhentian tidakdengan hormat PNS yang terkena kasus tindak pidanakorupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdari Pengadilan (fotocopy sesuai dengan asli);10.

kepada Penggugat sehingga antara Penggugat denganTergugat terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran sampai saat iniPenggugat dan Tergugat telah berpisah 6 bulan lamanya dan selamaberpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagihubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikannafkah wajib kepada Penggugat;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izindari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan AgamaNomor 800/1125/IPK/BKPSDM

tetap pada dalildalil gugatannya untuk berceraidengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipildan Penggugat telah mendapatkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dariBupati Sarolangun, nomor 800/12/IPK/BKPSDM

SrlSurat Izin Perceraian dari Bupati Sarolangun nomor800/12/IPK/BKPSDM/2018, tanggal 11 Juli 2019 (bukti P2);Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkandengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukupserta telah dinazegelen;B.

lagidengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimanadimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari BupatiSarolangun nomor 800/12/IPK/BKPSDM

kepadaPenggugat;Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluargatelan berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat denganTergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yangterbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yangtelah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat KeputusanBupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM

Putusan No. 766/Pat.G/2020/PA.Skg Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yangterbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yangtelah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan; Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat KeputusanBupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberian izinperceraian tanggal 08 Juli 2019.Saksi 2 iS uur 67 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempattinggal

Penggugat;Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluargatelah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat denganTergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yangterbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yangtelah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat KeputusanBupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM

Perceraian sudahmerupakan alternatif satusatunya yang terbaik bagi Penggugat daripadamemertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksuddan tujuan perkawinan, dan Penggugat adalah seorang Pegawai NegeriSipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan SuratKeputusan Bupati Wajo Nomor: 871.4/1910/BKPSDM tentang pemberianizin perceraian tanggal 08 Juli 2019.Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugatpada pokoknya mengakui sebagian dalildalil gugatan Penggugattersebut

BuktiT9 : Nota Dinas dari Kepala BKPSDM KotaGunung Sitoli kepadaWali Kota Gunung Sitoli tanggal 14 Mei 2019 nomor :800/2738/BKPSDM/2019 ;10. Bukti T 10 : Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kota Gunung Sitoli tanggal 16 Mei 2019 nomor :Halaman 42 Put.253/G/2019/PTUNMdn800/2792/BKPSDM/2019 Perihal : Undangan (rapat) padatanggal 17 Mei 2019 ;11. Bukti T11: Daftar hadir rapat tanggal 17 Mei 2019 ;12.

Bukti T13 : Nota Dinas dari KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia (BKPSDM) Kota Gunung Sitoli kepada Wali KotaGunung Sitoli tanggal 24 Mei 2019 nomor800/2941/BKPSDM/2019 ;14. BuktiT.14: Surat Sekretariat Daerah Pemerintah KotaGunungsitoli nomor : 800/2983/ BKPSDM/2019 tanggal 27Mei 2019 Perihal : penyampaian data PNS yang terbuktimelakukan tindak pidana korupsi atas nama Hendra SyamZega, A.Md (Penggugat);15.

Bukti T15: Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kota Gunung Sitoli tanggal 28 Mei 2019 nomor :800/2980/BKPSDM/2019 Perihal : Undangan (rapat) padatanggal 29 Mei 2019 ;16. Bukti T16: Daftar hadir rapat tanggal 29 Mei 2019 ;17. Bukti T 17: Notulen Rapat tanggal 29 Mei 2019 ;18. Bukti T18: Nota Dinas dari Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Gunung Sitoli kepada Wali Kota GunungSitoli tanggal 29 Mei 2019 nomor : 800/3055/BKPSDM/2019 ;19.

Bukti T20: Nota Dinas dari Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaHalaman 43 Put.253/G/2019/PTUNMdn(BKPSDM) Kota Gunungsitoli kepada Wali Kota Gunungsitolitanggal 13 Juni 2019 nomor : 800/3300/BKPSDM/2019 ;21. Bukti T 21 : Surat Sekretariat DaerahPemerintah Kota Gunung Sitoli tanggal 13 Juni 2019 nomor :800/3319/BKPSDM/2019, Perihal Undangan (rapat) padatanggal 14 Juni 2019 ;22. Bukti T22: Daftar hadir rapat nomor800/3319/BKPSDM/2019 tanggal 14 Juni 2019;23.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota GunungsitoliNomor 8002983/BKPSDM/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentangPenyampaian Data PNS yang terbukti melakukan tindak pidanaHalaman 53 Put.253/G/2019/PTUNMdnkorupsi atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Gunungsitoli yang berkekuatan hukum tetap (videbukti T14);3.

Aries Farhan, M.Si, Jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat;Sukaryo, M.Pd., Jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan KabupatenLahat;Abi Syahmora, S.H M.T., Jabatan Kepala Bagian Hukum SekdaKabupaten Lahat;Tri Agustini, S.H, Jabatan Jabatan Kasubag Bantuan Hukum SetdaKabupaten Lahat;Redho Junaidi, S.H., M.H.;Redhi Setiadi, S.H.,M.H.;M. Hasyim Yasri, S.H.;Hepni Wahyudi, S.H.;Tara Febri Ramadan, S.H.;10. Martha SA Hutabarat, S.H.;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jl.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu. di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat, beserta lampirannya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, beserta lampirannya;4.