Murui JayaPerdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk / Tergugat untukmengakuisisi sebanyak 63.250 saham perseroan dengan nilai Rp.6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima juta rupiah ) yangharus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta PT.

Murui JayaPerdana nomor 104 tertanggal 13 Januari 2012 yang sudah mendapatpengesahaan sangat mengejutkan / mengherankan, karena Para Penggugattidak pernah mengetahui / tidak pernah melakukan RUPS untuk membuatakta 104 tersebut (bukti P8);A. Bahwa dalam Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 104 ( bukti P 8)yang disebut sebagai perubahan atas Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 3tertanggal O02 Februari 2011 (bukti P5), tercatat sebagai Pengurus danPemegang Saham adalah sebagai berikut:a.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 104,oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta nomor 104secara ilegal yang merugikan para Penggugat;8. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III telah membuat akta PT.

Tentang Perseroan Terbatas , yang berbunyisebagai berikut :1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;2 Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang , yang berwenangmewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi , kecuali ditentukan laindalam anggaran dasar ;3 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalamUndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS

;4 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atau anggaran dasarPerseroan ;Hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI.

Atas setoranberupa aset dimaksud, selanjutnya harus dilakukan balik namanya dari semulaatas nama pemegang saham menjadi ke atas nama Perseroan Terbatas (PT).Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk asset dapat dilakukan padawaktu pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau jika dilakukan setelah pendirianPerseroan Terbatas (PT), berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas(PT), penambahan modal harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca

Gavrila Abadi (vide bukti P3) telah diangkat sebagai Direksiadalah Tergugat dan sebagai Komisaris adalah Penggugat I, makapertanggungjawaban direksi dan komisaris kepada pemilik saham dilakukanmelalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Direksibertugas membuat laporan tahunan perseroan, dan kemudian disampaikankepada komisaris untuk ditelaan dan setelah itu baru disampaikan kepadaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tenggang waktu penyampaianlaporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1)UUPT. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan harus memuat:1.

Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dantunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang barulampau;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukanbukti surat dari Para Penggugat sehubungan tentang hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berisi laporan tahunan sebagai bentukpertanggungjawaban perseroan yang pada umumnya dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham.

Oleh karena tidak ditemukan buktilaporan tahunan dan/atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), menyebabkan ketidakpastian perhitungan apakah PT. Gavrila Abadimendapatkan laba atau justru sebaliknya mengalami kerugian dari pengelolaantambak udang tersebut.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDHalaman 4 dari 62 Putusan Nomor 45/PID/2019/PT BTNuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalam rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA SULISTIANAWATI selakuDirektur di dalam perusahaan PT.

BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) mengundang korban TOMMY DAVIDuntuk menghadiri RUPS ternyata saat itu yang hadir adalah saksi OCTO,saksi LIONG ANDRY dan saksi ALFRED di kantor PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI). Bahwa dalam pelaksanaan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terdakwa menyampaikanbahwa PT.

BELL ke dalarn rekeningPribadi terdakwa tidak dibuatkan dan disampaikan dalam RUPS hanyapenyerahan dalam bentuk Internet Banking senilai Rp. 2.000.000.000, danditerbitkan Bilyet Giro Bank BCA sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu miliarrupiah). Hal tersebut diketahui oleh saksi ERNA selaku Direktur di dalamperusahaan PT.

INTAN MEDINA DEWI selaku Komisaris memiliki saham sebanyak400 lembar senilai Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)Bahwa selanjutnya PITER SITUMORANG berdasarkan RUPS LuarBiasa PT.

Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening:127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013,Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagaipemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian dividen/keuntungan perusahaan;Bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikanperusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang sahamdalam RUPS

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya BabKuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebin dari Y2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanperseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;Dalam pasal 86 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPSakan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

Dalam hal pemanggilan yang kedua kali inidicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kalitelah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalamRUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain.

Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapaimaka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinyajuga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorumyang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan mengenaikourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinyabahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupeninjauan kembali);Selanjutnya dalam pasal 87 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.

MAWAR TAXI KALIMANTAN namunPenggugat tidak hadir, dan RUPS tetap terlaksana karena peserta yang hadir masihquorum / sah, dimana saham Penggugat hanya senilai500 lembar..........500 lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000, dan jabatan hanya sebagai Direkturbukan Direktur Utama, dan hasil RUPS tersebut tertuang dalam Akta Nomor 48 tanggal12 Oktober 2009 ;Bahwa terhadap putusan bersifat Declaratoir yaitu suatu putusan yang bersifat hanyamenerangkan, menegaskan suatu keadaan hokum sematamata terdapat

MAWAR TAXI KALIMANTAN melalui Rapat Umur Pemegang Sahamluar Bisaa tanggal 07 September 2002, dan Notulen Berita Acara RUPS LB tanggal 7September 2002 Nomor 081 / RUPS/ B / MTK/ IX / 2002 maupun akta pernyataan keputusanRUPS LB, Nomor 42 tanggal 11 Nopember 2002, dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum ;Menimbang, bahwa danri P4 s/d P6, ternyata benar Penggugat telah diangkatSebagai ..........sebagai Direktur PT.

MAWARTAXI KALIMANTAN sebesar Rp. 500.000.000, dan tidak lagi ditunjuk / diangkat sebagaidirektur, telah diganti oleh Fahmi, ketidak hadiran Penggugat dalam RUPS tersebut, bukanlahkesalahan dari para Tergugat ;2223Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat tidakberhasil membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat berhasil membuktikan dalilsangkalannya, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;DALAM REKONPENSII DALAM EKSEPSIMenimbang,

SNETINDONESIA berdasarkan pengangkatan atau penunjukan dari PT.GNETSystem Inc. yang bermarkas di Korea untuk terdakwa bekerja di PT.SNET INDONESIA, dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

SNET INDONESIA dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SNETHalaman 17 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstINDONESIA Nomor: 56 yang disusun oleh NOTARIS ROSLIANA, SHalamat Ruko Kalimalang Commercial Center Blok C1 No. 7, Jl.

) karena PerseroanTerbatas pada dasarnya merupakan perjanjian, sesuai Anggaran Dasar(AD) yang ditentukan dan kuorumnya;Bagi Perusahaan yang berstatus PMA memiliki kepentingan sehinggamenempatkan Presiden Direktur orang tertentu melalui RUPS;Bahwa tujuan mendirikan Perseroan Terbatas adalah mendapatkankeuntungan, sehingga dapat dilihat perusahaan ini mendapatkankeuntungan;Bahwa Direksi sudah melakukan apa yang merupakan kewajibannyamaka terlepas dari tanggungjawabnya, maka meskipun LaporanKeuangan

sehingga dikemudian hari RUPS dapatmenentukan apakah memberhentikan atau tidak,atau kedua, jika Direksisudah tidak menjabat, maka menimbulkan 2 ekses, yaitu pertamaapabila dia diberhentikan dengan diberikan a quit et de charge dandengan tidak diberikan a quit et de charge;Bahwa Ahli menerangkan a quit et de charge tidak dikenal dalamUndangUndang Perseroan Terbatas akan tetapi dalam praktekdiberikan, dan disini ada 2 penafsiran, dimana penafsiran pertama jikamengacu dari bahasa Perancis diarikan

,dan jika gaji dan tunjangan tidak ditentukan dalam RUPS, dan bilaperusahaan asing menentukan, maka penetuan besarnya gaji dantunjangan tersebut harus melalui RUPS;bahwa menurut Ahli, gaji dan tunjagan yang dibahas dalam RUPS tidakdi jabarkan (breakdown) dalam RUPS tetapi dibuat secara underlying;bahwa Ahli berpendapat, Pasal 92 ayat (2) UndangUndang PerseroanTerbatas memberikan ruang bagi Direksi untuk membuatkebijakan untukkepentingan perseroan;bahwa Direksi dipercaya untuk menjalankan perusahaan

UU No. 19 Tahun 2003, maka kekuasaantertinggi pada PTPN XIII (Persero) adalah ditangan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dalam hal ini diwakili olen Pemerintah Cq. Menteri NegaraBUMN ;Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PTPN XIII (Persero) tertanggal11 Maret 1996 sebagaimana dirubah dengan Anggaran Dasar tanggal 7Oktober 2002 jo Pasal 3 huruf c UU No. 1 Tahun 1995 jo. Peraturan PemerintahHal. 3 dari 16 hal. Put.

UU No.19 Tahun 2003 maka kekuasaan tertinggi dalamPTPN XIll (Persero) adalah ditangan RUPS yang dalam hal ini diwakili olehPemerintah Cq.

Menteri Negara BUMN ;Bahwa Pembangunan PMS Rimba Belian dengan Pola BLT adalahberdasarkan persetujuan RUPS PTPN XiIll (Persero) tanggal 05 Desember 2001dan Telah Dilaporkan dalam Laporan Tahunan PTPN XIll (Persero) kepadaRUPS PTPN XIII (Persero) untuk Tahun Buku 20032004 setelah terlebihdahulu di Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan AuditorIndependen, laporan mana telah Diterima oleh RUPS Tahunan PTPN XiIll(Persero) dan kepada Direksi PTPN XIll (Persero) Telah Diberikan Release andDischarge

., tertanggal 19Januari 2007 adalah berisi acara tentang RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) yang membahas tentang rencana penjualan saham, jadi belum adakeputusan bahwa Termohon Kasasi sebagai pembeli sahamnya. Bahwadalam Akta Notaris Nomor 55 yang dibuat oleh Notaris Silviani Tri Budi Esti,S.H., tertanggal 19 Januari 2007 tidak menjelaskan akhir posisi kepemilikansaham, karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menjual sahamnya;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa adanya kejanggalan 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16Januari 2007 (Bukti P6) dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) yang hanya berjarak3 (tiga) hari sehingga bertentangan dengan Pasal 79 ayat (5) UU PT Nomor40 tahun 2007 yang menyebutkan, direksi wajib melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan RUPS diterima;.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak cermat dalammemeriksa 2 (dua) bukti adanya RUPS tertanggal 16 Januari 2007 (Bukti P6)dan 19 Januari 2007 (Bukti P4) tersebut merupakan RUPST (Rapat UmumPemegang Saham Tahunan) atau RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa);Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2385 K/Padt/2014e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkantidak adanya akta pemindahan hak.

Ulu Bukit Suluban Pasal 11 Ayat 3 dan 4yang intinya untuk melakukan pinjaman, undangundang mewajibkankepada Direksi untuk memperoleh ijin terlebin dahulu dari para pemegangsaham melalui mekanisme RUPS. Maka ketika manajemen KabushikiKaisha Ulu Bukit Suluban yang kedudukannya hanyalah sebagai kantorpemasaran untuk wilayah Jepang kemudian mengatasnamakan PT.

Hutanghutang tersebut oleh RUPS PT. Ulu Bukit Sulubantanggal 18 Juli 2005 kemudian di"acknowlegde" (dipahami/diakui)sebagai hutanghutang PT. Ulu Bukit Suluban. RUPS tersebutdihadiri pula para pihak yang bersengketa sebagai pemegangsaham atau setidaknya terafiliasi dengan pemegang saham PT.Ulu Bukit Suluban. Hal ini membuktikan bahwa persoalan hutanghutang PT. Ulu Bukit Suluban adalah persoalan internal antaraPemegang saham dengan PT.

ULU BUKIT SULUBAN tanggal 18 Juli 2005di Patra Bali Hotel dimana salah satu isinya di halaman 3menyatakan adanya pembicaraan mengenai pengembalian hutangPT.ULU BUKIT SULUBAN ke Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dan ke Tergugat II/Pemohon Banding/PemohonKasasi dimana "disepakati bahwa pengembalian hutang tersebutmasih akan dibicarakan lagi dalam RUPS berikutnya.

Faktanya,Penggugat/Termohon' Banding/Termohon Kasasi melanggarkesepakatan tersebut dan tidak membahas lagi permasalahandimaksud dalam RUPS namun sebaliknya mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Denpasar.

Dengan demikian maka gugatanyang diajukan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasitanpa terlebin dahulu membicarakan lagi dan menyelesaikannyadalam RUPS; hal ini merupakan gugatan yang keliru atau setidaktidaknya gugatan yang prematur dan harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Majelis Hakim baik Tingkat Pertama maupun Bandingkeduanya mengabaikan amanat UndangUndang No.1 Tahun1995 khususnya Pasal 88 dan Anggaran Dasar PT.

MessinaRapa, para Penggugat tidak keberatan dengan syaratharus ada perubahan pada pasal 18 ayat (2) AnggaranDasar Perseroan tersebut, mengenai hak suarapemegang saham ;Bahwa setelah diadakan perubahan AnggaranDasar pada bulan Agustus 1992, pasal 18 ayat (2)menjadi berbunyi sebagai berikutDi dalam RUPS, tiaptiap pemilik satu surat sahamMemberikan ow.memberikan hakhak untuk mengeluarkan satu suara,dan pemilikan saham lebih dari 6 (enam) saham hanyamengeluarkan 6 (enam) suaraSedangkan susunan pengurus

Lince Tarik Laby (10lembar)Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2001 diadakanRUPS Luar Biasa untuk merubah susunan pengurus,dengan komposisi kepemilikan saham yang dikuasaipara Penggugat sesuai dengan pasal 18 ayat (2)Anggaran Dasar Perseroan maka melalui votingdicapai keputusan untuk memecat Tergugat I sebagaiDirektur Utama, namun Tergugat I menolak pemecatandirinya dengan tidak mengakui hasil RUPS LB, denganalasan bahwa pemungutan suara mengenai keputusanPemegang Saham adalah berdasarkan suara setujulebih

karenaperubahan tersebut telah disepakatisejak awal saat Pemohon KasasiI/Penggugat I/Pembanding akan bergabungdengan perusahaan Termohon Kasasi ;3. apabila pasal 18 ayat (2) Anggaran DasarAkta No. 46 tanggal 10 Mei 1991 tidakdirubah dengan perubahan Anggaran DasarAkta No. 2 tanggal 1 Agustus 1992 makaTermohon Kasasi I akan menjadi pemegangsaham mayoritas yang akan selalu menangsuara dan akan terbebas daripertanggungjawaban keuangan sekalipun iamelakukan penyimpangan ;Bahwa Termohon Kasasi I dalam RUPS

Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

MASS) dianggap menyetujui seluruh hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS) sepanjang tentang penjualan atau pengalihan saham milik Pemohon meskipun tanpa kehadiran Para Termohon dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan PT. Mitra Agung Sawita Sejati (PT.MASS);

SE sebagi direktur untuk mengikuti rapat RUPS (rapat umumpemenggang saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempat Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru SH.MH.Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapat undanganke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25 Februari 2013 tempatyang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru SH.MH;Bahwa pada tanggal 5 maret 2013 Penggugat kembali menyampaikan suratkepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru SH. MH.

Agardapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugat kepada Tergugatagar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan aturan UUtenaga Kerja yang berlaku, namun hal ini pun tidak di tanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yang tertanggal20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS pada tanggal 6 Maret 2013tempat Kantor Notaris Tb.

Lukman Suheru SH.MH.Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undagan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan pada tanggal 27Mei 2013;Bahwa setelah Undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugat selaluberusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidak ada rapat samasekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalam undagan tersebutPenggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan

Gajah Katulistiwa Andalan Bersamayang ditanda tangani oleh Saudara Ahmad Jazuli, SE sebagai direktur untukmengikutit RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) di Kaantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat menyampaikan surat kepadaTergugat melalui Notaris Tb.

Lukman Suheru, SH,.MH agar dapat membantumenyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, namun tidakditanggapi Tergugat;71011Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 Penggugatmendapatkan undangan lagi untuk mengikuti RUPS di Kantor Notaris Tb.Lukman Suheru, SH,.MH, dimana Penggugat hadir sementara dari pihakTergugat tidak hadir;Bahwa karena proses penyelesaian perselisihan tersebut secara bipartit tidaktuntas, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

pasal 1340 BW), lebihlebih lagi perjanjian lisan tersebut tidakmenyebutkan klausulaklausula untuk mengikat pihak ketiga, dalamhal ini Tergugat II;Menimbang, bahwa di samping itu dalam putusan perkara a quo tidakmempertimbangkan bahwa Tergugat II kapasitasnya sebagai subyekhukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang berdasarkanAnggaran Dasar dan Hukum Perusahaan yang berlaku apabila akandilakukan penambahan modal atau penjualan saham atau pembeliansaham suatu PT, harus terlebih dahulu dilakukan RUPS

, ternyatadalam perkara a quo tidak pernah ada RUPS tentang itu;Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat dalam PT Kiani Kertas(Tergugat II) adalah sebagai pemegang saham minoritas, sedangkanperjanjian lisan yang telah dilakukan oleh Tergugat denganPenggugat tersebut tidak pernah dimintakan persetujuannya kepadapemegang saham mayoritas yaitu PT Lakemba Limited, dan Tergugat kedudukannya dalam PT Kiani Kertas (Tergugat II) bukanlah Direksihanya selaku Komisaris, dus perbuatan Tergugat yang telahmenawarkan

dan ternyata dalamperkara ini tidak pernah ada RUPS tentang itu.

;(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untukmemberikan persetujuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) kepada komisaris untuk waktu palinglama 5 (lima) tahun;(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) sewaktuwaktu dapat ditarik kembalioleh RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang UndangNomor 1 Tahun 1995 sebagaimana dikutip di atas, telahbegitu jelas bahwa hukum mengatur halhal berikut:Halaman 46 dari 59 hal.

Bahwa sejak adanya penyetoran dana tersebut sampaidengan diajukannya gugatan pertama (pada tahun2000) sebagaimana diputus dengan putusan yangdisebutkan di atas, tidak ada RUPS mengenaipengalinan saham dan tidak ada akta perjanjianpengalinan saham dari Mohamad Hasan selakuTermohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) a quoHalaman 50 dari 59 hal. Put. Nomor 2030 K/Pdt/2016.12.1.3.12.2.

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya..

Pasal 15 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :1, Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS ;2. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. ; Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia No. Per02/MBU/1999 tentang PedomanPenetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan DewanPengawas Badan Usaha Milik Negara ( PerMen 02/MBU/1999)mengatur :(1).

(Persero) AngkasaPura :a.Tergugat tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil yangdiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugasnegara lainnya ; Karena bukan merupakan pegawai negeri sipil dan tidak diangkatoleh Pejabat yang berwenang, Tergugat tidak tunduk pada UUNo. 43/1999 ; Tergugat diangkat olen RUPS ; Tergugat sama sekali tidak bekerja pada Departemen, LembagaPemerintah NonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten

/Kota, Kepaniteraan Pengadilan ; Jabatan Tergugat terbatas dan hanya berlaku di lingkunganPerusahaan Tergugat ; Tergugat berkewajiban untuk mencapai maksud dan tujuandidirikannya Persero sebagaimana diatur dalam Anggaran DasarPerusahaan ; 2m nnn nnn nnn nnn en nnn nnn crn cnn cnn ee nnn nnnGaji dan penghasilan Tergugat tidak dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, NAMUNditetapkan oleh RUPS ; +n 2222222 nso nce nooneDengan demikian jelas terbukti bahwa sengketa antara

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS pengangkatan danpemberhentian Direksi dilakukan oleh Menteri. ; Pasal 17 UU No. 19/2003 menyatakan bahwa :Anggota Direksi sewaktuwaktu. dapat diberhentikan berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ; Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur :(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan ; += 7 7 2222 =Berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 yang dimaksuddengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahankekayaan

Adapunyang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah saatdibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan yaitu padasaat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan";Bahwa saat terutangnya PPh 26 atas pembayaran dividen adalah saatdisediakan untuk dibayar, dan bukan sebagaimana menurut TermohonPeninjauan Kembali, yaitu saat pencatatan dividen.

Dan yang dimaksuddengan saaat disediakan untuk dibayar adalah saat dibukukan sebagaihutang dividen, yakni saat pembagian diumumkan/ditentukan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;Bahwa berdasar penjelasan di atas, koreksi yang dilakukan TermohonPeninjauan Kembali/ dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajaksehubungan pengenaan PPh Pasal 26 atas pembagian dividen sebesarRp.8.324.982.720,tidak berdasar dan kami minta dibatalkan;.

hukum yang didirikan berdasarkan hukum danundangundang di Indonesia dan bertempatkedudukan di Indonesia, PTHenkel Indonesien juga tunduk dan patuh pada ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuanUndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disebutdi atas (yang berlaku saat itu);Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu:"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS

adalahorgan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan danmemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atauKomisaris";Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (yang berlaku saat itu):"RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksiatau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini danatau Anggaran Dasar";Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki wewenangtertinggi dalam

Rabik Bangun Pertiwi(Blueline Broadband Internet)) tidak akan sanggup untuk membayaruang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan apabila Perusahaanmelakukan efisiensi dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja sepihakterhadap ke12 (duabelas) orang tersebut, mengingat kondisi Tergugat(Blueline Broadband Internet)) yang tidak berkembang dan terusmenerus merosot;Bahwa perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perselisihan antaraPenggugat dengan Komisaris Utama Amir Rabik, yang berbuntutdengan pemanggilan RUPS di

Mkn., pada tanggal 23 November 2015, denganagenda pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Tergugat (PT.Rabik Bangun Pertiwi (Blueline Broadband Internet));Bahwa didalam Rapat RUPS tersebut, Penggugat diberhentikan denganhanya diberikan secarik kertas dan dipaksa untuk menandatanganisurat tersebut oleh Komisaris Utama Amir Rabik. Penggugat tidakmendapatkan alasanalasan yang jelas atas pemberhentian Penggugatsebagai Direktur dan Kepala Petugas Teknologi (Chief TechnologyOfficer) Tergugat (PT.

Disamping itu ada juga permasalahanpermasalahan yangdapat membuat citra perusahaan terpuruk (tidak dipercaya) sebagaiakibat kurangnya menjaga hubungan baik selaku Direktur perusahaandengan pihakpihak rekanan kerjasama baik pemerintah maupunswasta, oleh karena demikian sikap dan perbuatannya maka tergugatmengadakan RUPS (rapat umum Pemegang Saham) pada tanggal 25Nopember 2015 dengan agenda pemberhentian Penggugat sebagaiDirektur PT. rabik Bangun Pertiwi dan mengangkat Ryan Soma sebagaiDirektur yang

Bahwa dari segi imbalan maka Pekerja mendapatkan imbalan darimelaksanakan perintah kerja berdasarkan perjanjian kerja, sedangkandirektur mendapat imbalan karena menjalankan kepengurusan perseroanberdasarkan RUPS;Dari dasar pertimbangan tersebut dengan melihat fakta faktadipersidangan, maka hakim Disenter memutuskan bahwa PenggugatHal 38 dari 46 halaman Putusan Nomor: 22/Pdt.SusPH1/2016/PN Dpsyang menjabat sebagai direktur dan tidak merangkap jabatan sebagaitenaga CTO adalah seorang Pengusaha dan

Putusan ini kemudian diperkuat oleh PutusanKasasi No.566 K/Pdt.Sus.PHV/2016 tagl 26 Juli 2016, dngpertimbangan bahwa karena Pemohon Kasasi di PHK sebagai Direkturatas putusan RUPS maka tidak ada kewajiban Termohon Kasasi untukmemberikan pesangon kepada Termohon dng amar Menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dahliani tersebute Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.169/Pdt.Sus.PHV/2015/PN.Jk.Pst antara SdrWILLIAM SUTHERLAND SOCLAIR (Direktur selaku

EPS ), Nomor 02, tertanggal5 Januari 2005, halaman 7, dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS ) Luar Biasa yangHalaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor : 142/G/2008/PTUN.JKTdilegalisasi dengan akta Nomor039/L/RSD/VI/2008, halaman 4 = danNomor 040/L/RSD/VI/2008, tertanggal14 Juni 2008, halaman 4 dan 5, yangyang dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.Eurocapita Pregrine Securities( PT.

No. 654 K/Pdt/2014Terhadap hal tersebut maka perlu disampaikan:1.Bahwa sedari awal gugatan ini bukanlah berkaitan dengan badanhukum tetapi tindakan Tergugat V/Terbanding VTermohon Kasasi sebagai direktur utama yang tidak pernah mengundangPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam rapat umumpemegang saham, dimana sehingga terhadap hal tersebutPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah melayangkan suratsomasi sebanyak 3 kali yang intinya meminta Termohon KasasiVTerbanding VTergugat untuk mengadakan RUPS

Akan tetapi tidaklah mungkinbadan hukum tersebut bertindak tanopa ada organ yangmenjalankan, organ tersebut disebut dengan organ PT;Organ PT berarti organisasi yang menyelenggaran suatu perseroanterbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

No. 654 K/Pdt/2014Kasasi/Pembanding/Penggugat yang semula sebagai direktur dipenjarakan karena kasus penggelapan atas laporan TermohonKasasi ITerbanding VTergugat, kemudian digantikan olehTermohon Kasasi I/Terbanding Il/Tergugat Il sebagai direktur ataspenunjukan Termohon Kasasi VTerbanding VTergugat tanpapernah ada RUPS dan karenanya sejak saat itu resmi menjalankantugastugas dan kewajiban sebagai direktur perseroan terbatas;Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Termohon KasasiVlerbanding

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 915 K/Pid/2008tanggal 1 Juli 2008 telah diputuskan terbukti melakukan tindak pidanapenggelapan dalam menjalankan pekerjaan selaku Direktur PT PuriPrestigeous Tour and Travels;Terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menyatakan:1.Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebenarnyaberkedudukan sebagai pemegang saham yang seharusnya selalumendapatkan undangan bila RUPS akan tetapi kenyataannya tidakpernah di undang, hal mana bertentangan dengan ketentuan

Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar Sumenep Nomor : 1.040/06.A/435.505/2012 Tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2012, tanggal 26 Januari 201283. Kwitansi Pembayaran Deviden Kepada PT. MAHASA MADURA INVESTAMA sebesar 33,2 % Rp. 388.756.820,31 dari Bendahara PT. Wira Usaha Sumekar atas nama EKO S. MADANI kepada Penerima PT.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wira Usaha Sumekar Nomor : 1.010/03/BA.RUPS-LB/435.505/2013 tanggal 4 Januari 2013113. 1 (satu) buah folder transparan warna orange yang berisi :114. 1 (satu) buah Salinan Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 14 Agustus 2008 dari Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah SJAIFURACHMAN, SH., MH115. 1 (satu) buah Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Wira Usaha Sumekar No. 36 tanggal 07 Desember 2016 dari Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MOHAMMAD, SH., M.Kn126. 1 (satu) buah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Wira Usaha Sumekar No. 1.010/02/BA.RUPS-LB/435.505/2016 tanggal 07 Oktober 2016127. 1 (satu) buah map warna pink yang berisi :128. RUPS tahun 2016129. Berita Acara RUPS PT. Wira Usaha Sumekar130. Surat Pernyataan Nomor : 1.030/50/435.505/2012 bulan April 2012131.

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar tanggal 31 Agustus 2016134. Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta135. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur Atas Kepatuhan Terhadap Per-UU Dalam Rangka Kerangka Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2015136. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor :1.010/02/BA.RUPS-LB/435.505/2016 bulan Agustus 2016137. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

pembahasan tentang rencana kerja dan rencana pendapatan dan belanja perusahaan (RKAP) tahun Anggaran 2012 No.1.040/01/RUPS/435.505/2015 dan copy salinan akta notaris dan PPAT DR, SJAIFURRACHMAN, SH.

RUPS tahun 2016129. Berita Acara RUPS PT. Wira Usaha Sumekar130. Surat Pernyataan Nomor : 1.030/50/435.505/2012 bulan April 2012131. Notulen Hasil Rapat tanggal 3 Mei 2012132. 1 (satu) buah folder transparan warna merah yang berisi :133. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar tanggal 31Agustus 2016Hal. 12 dari 276 hal. Putusan No. 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby134. Permohonan Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan PT WUS diJakarta135.

Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor:1.010/02/BA.RUPSLB/435.505/2016 bulan Agustus 2016137. Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Wira Usaha Sumekar Nomor:1.040/02/BA.RUPSLB/435.505/2016 tanggal 31 Agustus 2016138. Laporan Posisi Keuangan PT.

Rp. 388.756.820,31 = Rp. 129.067.300 dandalam RUPS yang saksi hadiri tidak pernah membahas pembayaran devidentersebut.Bahwa jadi waktu itu Sdr.

MM., bersamasama tanpapersetujuan dari pemegang saham maupun Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), tetapi hanya persetujuan dari Drs. H.

MM., bersamasama tanpa persetujuan dari pemegang saham maupun RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya persetujuan dari Drs.