Jenis Modal

Permodalan Terakhir<

Sehingga Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam Anggaran Dasar menjadi :

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Berdasarkan Akta Berita Acara No. 95 tanggal 28 Maret 2022

Rencana Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam RUPS LB Ketiga

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Register : 03-10-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 08-05-2020 Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 14 April 2020 — Penggugat: 1.PT. WANG XIANG MINING. Diwakili oleh LI ZHIMING 2.EKA SINTO KASIH TJIA Tergugat: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Intervensi: PT MAESA OPTIMALAH MINERAL 796 — 1310 ) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;21. Bahwa, bukan saja tidak pernah mengadakan RUPS maupunmengeluarkan keputusan pemegang saham diluar RUPS, Para Penggugatjuga tidak pernah membuat atau mengadakan atau menandatanganidokumen apapun terkait dengan pengalihan sahamsaham Para Penggugatdi Perseroan, karena logika hukum yang sederhana, untuk apa PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel masih berlangsung kalau ParaPenggugat telah mengalihkan hakhak atas sahamnya di Perseroan kepadaVence Rumangkang Martin (yang nota bene bertindak selaku penggugatdalam Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat ( ) maupun mengeluarkan keputusan pemegang sahamdiluar RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas pada RUPS terkait denganperubahan anggaran dasar maupun persetujuan pengalihan saham;6. Bahwa, fakta Para Penggugat, selaku pemegang saham yang sah dantercatat serta terdaftar pada Tergugat, tidak pernah menghadiri RUPS ataumenandatangani keputusan pemegang saham diluar RUPS karena sejak 22Halaman 85 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKTApril 2019 telah terjadi sengketa sebagaimana dimaksud dalam PerkaraNomor 371/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang saat ini masih dalam pemeriksaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Para Penggugat juga tidak pernahmembuat dan menandatangani dokumen Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Register : 25-03-2011 — Putus : 01-12-2011 — Upload : 08-05-2014 Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 452/PDT.PLW/2010/PN.JKT.PST Tanggal 1 Desember 2011 — DAVID OCTAREVIA >< Tn. HUANG SHU ZHONG ; H.AGUS ALI 100 — 26 Igata JayaPerdania beralih ke Penggugat.5 Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. perlawanan karena masihdalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undangundang.2 Bahwa, putusan yang didalilkan oleh Pelawan dalam perkara No.30/PDT.G/2009/PN.BTM. juncto No. 32/PDI/2010/PTR belum memiliki kekuatan hukumtetap / belum Inkraacht van Gewijsde.3 Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Riautelah mengabaikan bunyi UndangUndang Perseroan Terbatas tentang syaratsyarat jualbeli saham perseroan, yang antara lain harus/wajib diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS 30/PDT.G/2009/PN Batam yangamarnya;Dalam Eksepsi:e Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tururt Tergugat I tersebut tidak dapatditerima;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;e Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugattertanggal 26 Juni 2008 adalah sah secara hukum; Menyatakan kepemilikan saham Tergugat sebesar 60 % di PT Igata JayaPerdania beralih ke Penggugat;* Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS No.32/PDT/2010/PT.R belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;e Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan TinggiPekanbaru telah mengabaikan Undangundang Perseroan Terbatas tentang syaratsyaratjual beli saham perseroan yang antara lain wajib diadakan RUPS;e Dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tertanggal 15September 2011 dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini yang selanjutnyamemohon agar menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat doterima danmenyatakan Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 02-12-2019 — Upload : 06-07-2020 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 773 PK/Pdt/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT PANTAI PERUPUK INDAH, diwakili oleh Rony Samuel, selaku Direktur VS Ny. RENY TRISNAWATY JONG DAN 1. Tuan RONY SAMUEL, 2. Tuan SJOFIAN ARTEJO, 3. Tuan HAMONANGAN LAUTAN, 4. Tuan POERYANTO POEDJIATY, S.H. 335 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap Kantor dan Pabrik PT ABS Raya Rubber Workdi Jalan Medan Binjai Km. 12,5 milik Tergugat IV; Tanah seluas + 1 Ha yang terletak di Jalan Patimura Nomor 131/415 Medan,Kelurahan Medan Darat, Kecamatan Medan Baru milik Tergugat IV;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugatdalam perkara ini;Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat Vtelah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menyatakan undangan/panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Gugatan Penggugat prematur;4.Gugatan Penggugat kurang pihak;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Illmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:lk2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014, yangsebagai tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Pantai Perupuk IndahNomor 11., tanggal 16 Desember 2014, yang diperbuat dinadapan PoeryantoPoedjiaty, S.H., Notaris di Medan, yang tercatat di dalam Sistem AdministrasiBadan Hukum Kementerian Hukum dan HAM~ RI, NomorAHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 5 Januari 2015, yangsebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 8 Oktober 2015, yangsebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 12, tanggal 8Oktober 2015, yang diperbuat oleh Cipto Soenaryo, S.H., selaku Notaris diMedan:5. Pengadilan PN STABAT Perdata Register : 11-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019 Putusan PN STABAT Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Stb Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon: RATNA DEWI, SH., M.Kn 92 — 31 Zainul Arifin Nomor 76C, Stabat ;Bahwa Pemohon bekerja sebagai Notaris / PPAT dengan wilayahhukum di Kabupaten Langkat ;Bahwa pada Bulan Juli, Tahun 2018, atas permintaan direksi PT BerlianSarana Wisata yang terletak di Kompleks Ruko, Griya Riatur, Blok A,Nomor 3848, Kota Medan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) luar biasa yang dihadiri oleh Tuan Robert Hutahean selakuDirektur dan pemilik 24 (dua puluh empat) saham dalam perseroan danNyonya Aini Sugoto selaku Komisaris dari perseroan dan pemilik 56(lima puluh enam) saham dalam perseroan ;Bahwa dari RUPS yang diadakan tersebut dibuat akta berita acararapat, nomor 4, tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat oleh Pemohon denganiSi :Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisarisperseroan, dengan susunan yang tidak berubah,Memberikan persetujuan kepada Tuan Robert Hutahean untukmenjual sebagian sahamnya yakni sebanyak 8 (delapan) sahamkepada dan menunjuk Nyonya Aini Sugoto sebagai pembelinya,sehingga setelah penjualan/pengalihnan saham memberikanketerangan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11dan keterangan saksi saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di persidanganmaka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Notaris / PPAT denganwilayah kerja di Kabupaten Langkat ;Bahwa benar pada Bulan Juli, Tahun 2018, atas permintaan direksi PTBerlian Sarana Wisata yang terletak di Kompleks Ruko, Griya Riatur,Blok A, Nomor 3848, Kota Medan diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS ) luar biasa yang dihadiri oleh Tuan Robert Hutaheanselaku Direktur dan pemilik 24 (dua puluh empat) saham dalam11perseroan dan Nyonya Aini Sugoto selaku Komisaris dari perseroandan pemilik 56 (lima puluh enam) saham dalam perseroan ;Bahwa dari RUPS yang diadakan tersebut dibuat akta berita acararapat, nomor 4, tanggal 5 Juli 2018 (bukti surat P.1) yang dibuat olehPemohon dengan isi :Mengangkat kembali segenap anggota Direksi dan Dewan Komisarisperseroan, dengan susunan yang tidak berubah,Memberikan Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 12-07-2018 — Upload : 24-07-2018 Putusan PT SEMARANG Nomor 238/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 12 Juli 2018 — KARYAWATI, dkk lawan Ir. AGUS SALIM 78 — 39 yang dihadiri olehseluruh Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham dimana Berita Acaratersebut memutuskan untuk para Ahli Waris yang dalam hal ini diwakilioleh Tergugat dan Tergugat Ill untuk menandatangani akta Peralihan HakSHM No. 298, 258, 1696, 1744 (Objek Sengketa) atas nama DennyCharso paling lambat harus dilakukan pada tanggal 30 September 2016 ;Bahwa ternyata Tergugat I, II dan Ill hingga paling lambat 30 September2016 Menolak dan Tidak Melaksanakan hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS WERSUT SEGUNIINDONESIA yang memutuskan bahwa perusahaan telah memberhentikanHalaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 238/Pdt/2018/PT SMG19.20.dengan hormat Tergugat dari jabatannya selaku Komisaris dan menunjukDirektur Utama untuk menindaklanjuti permasalahan aset perusahaan ini ;Bahwa tindakan Tergugat I, Il dan Ill menolak dan tidak melaksanakanhasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakanpada tanggal 3 September 2016 dihadapan Notaris MARTHA VERONICAENDANG KUSASTUTI BUDI SANTOSO Menyatakan Akta Jual Beli SHM No.258 dan 298 antara Agus Salim danDenny Charso yang dibuat Daryanto Mukandar, SH PPAT sementaraKecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal (Turut Tergugat I) adalah CACATHUKUM ;Menyatakan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa di bawah tangan yangdibuat oleh Tergugat , Il dan Ill yang dibuat pada tanggal 13 Februaritahun 2015 adalah sah menurut hukum yang berlaku ;Menyatakan perbuatan Tergugat , Il dan Ill menolak dan tidakmelaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Bahwa Pengugat menjalankan kuasa selaku Direktur Utama PT WersutSeguni Indonesia, sedangkan par Tergugta adalah salsh satu pemegangsaham pada PT Wersut Seguni Indonesia dimana dalam menjalankanperseroan Direktur dalam memberikan kuasa harus berdasarkankesepakatan RUPS dan disepakati oleh pemegang saham dimana direksibertindak atas kepentingan pribadi orang perorangan sehingga surat kuasayang diberikan oleh direksi kepada kuasanya adalah cacat dan tidakmemenuhi unsur diberikan kuasa sebagaimana peraturan Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 26-09-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 23-08-2017 Putusan PN MEDAN Nomor 527/Pdt.G/2016/PN Mdn Tanggal 17 April 2017 — - BILLIH RACHMAN (PENGGUGAT) - EDDY SURYANTO (TERGUGAT I) - RAHMAD NAULI SIREGAR, SH (TERGUGAT II) 94 — 77 PT.Pancakarsa Bangun Reksa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober2013, yang salah satu agendanya adalah Jual Beli Saham, sebagaimanadimaksud dalam Akta Berita Acara RUPS PT. PANCAKARSA BANGUNREKSA No. 4 tertanggal 4 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Notarisdan PPAT Medan Irwan Santoso,SH, dan berita Acara Nomor 31 tanggal 19Desember 2008 telah dilakukan beberapa kali RUPS, diantaranya dapatdilihat dengan telah terbitnya Akta Nomor 75 tanggal 17 Oktober 2013tentang Berita Acara Perseroan Terbatas PT. PANCAKARSA BANGUN REKSA adalah menunjukkantelah dilakukannya RUPS di PT. PANCAKARSA BANGUN REKSA dengan tertibacara rapat yaitu :1. Jual Beli Saham,2. Perubahan Susunan Direksi Perseroan, dan3. Halhal lain yang timbul dalam rapat ;Bahwa tertib acara rapat yang telah diketahui oleh peserta rapat adalah :1. RUPS, Direksi, dan Komisaris, (Vide Pasal 57 Undangundang Nomor : 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);c. bahwa pembuatan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. PancakarsaBangun Reksa Nomor : 75, tertanggal 17 Oktober 2013 dan kemudian AktaJual Beli Saham Nomor : 76, tertanggal 17 Oktober 2013, dihadapanTergugat II, dihadiri oleh Alm. Syawaluddin, karena tidak ada kewajibansaksi untuk hadir dan mengikuti RUPS perusahaan ;Bahwa saksi terjadinya jual beli saham antara Alm. Muhammad Rachmaddengan Edy Suryanto dilakukan ketika Alm. Muhammad Rachmad masih hidup ;SAKSI 3. Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 18-02-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 10-07-2014 Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar Tanggal 10 Juli 2013 — 1. PAULUS TJUNG; 2. FITRIA NINGRUM JONG; Lawan; 1. PT. MITRA PRIMA SEJAHTERA; 2. DANIEL HAMRAN; 3. IVON INDRIA SARI, SE.; 4. TATY SUHARTATY 235 — 78 , yang telah dibeli oleh tergugat I berdasarkan akta Perjanjian PengikatanJual Beli nomor : 23, tanggal 26 Maret 2003, dibuat dihadapan BERNATPAHLAWAN SILITONGA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untukselanjutnya menjadi sertipikat ; 10 Mewajibkan Tergugat I untuk segera melaksanakan Rapat Umum pemegangSaham (RUPS) untuk mengangkat pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yang baru dan menyesuaikan Anggaran Dasar Tergugat I dengan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 # Tahun 2007 ;11 Menyatakan MITRA PRIMA SEJAHTERA TERGUGAT I sampaid engan hariin RABU TANGGAL 10 APRIL 2013 BELUM PERNAH MENGADAKANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ; c Bahwa berdasarkan ketentuan anggaran dasar TERGUGAT I PT. MITRAPRIMA SEJAHTERA dan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, maka masa jabatan Direktur dan Dewan Komisaris TURUTTERGUGAT telah berakhir dan saat ini secara Hukum berstatus Demisioner ;d Bahwa TERGUGAT I PT. Mitra Prima Sejahteramengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), permintaan Penggugat ini sangatpenting untuk dilaksanakan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untukpelaksanaan RUPS dimaksud haruslah tetap mengacu dan berpedoman kepadaketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maksudnyapermohonan untuk mengadakan RUPS tersebut tidak bisa digabungkan dalam perkara aquo, tetapi harus dengan caracara atau prosedur tersendiri, namun demikian MajelisHakim berharap andaikata Mitra Prima Sejahtera yang defitif, sementara Pengurus yang sekarangini sudah demisioner, sehingga sebenarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sangat diperlukan dalam hal ini, namun sesuai dengan ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, mekanisme agar Pengadilan Negeri dapatmemerintahkan Perseroan incassu PT. Mitra Prima Sejahtera (Tergugat I) untukmengadakan RUPS telah diatur tersendiri, berarti tidak dapat digabungkan dalamperkara aquo, maka tentang petitum ke9 (Sembilan ) ini haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat ke10 (sepuluh), yaitu :Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti rugikerugian secara immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 140.000.000.000.(seratus empat puluh milyar). Pengadilan PT BANDUNG Perdata Register : 12-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-12-2019 Putusan PT BANDUNG Nomor 382/PDT/2019/PT BDG Tanggal 23 September 2019 — Pembanding/Tergugat III : PT. Central Kreatifindo Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman Turut Terbanding/Terg 64 — 58 Identitas berupa KTP bagi seluruh Pemegang saham dan seluruhSsusunan Pengurus Perseroan bagi Pemilik tanah berbentukPerseroan dengan kelengkapan, Akte Anggaran Dasar Perseroan,Akta RUPS pelepasan asset Perseroan;c. Surat Sporadik diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camatsetempat;d. Surat Keterangan Tidak Sengketa serta suratsurat lain yang terkaitdengan tanah;e. Akta Pelepasan Hak dan/atau Pengoperan Hak telah selesaidilakukan;f. Identitas berupa KTP seluruh pemegang saham danseluruh Susunan pengurus Perseroan bagi pemilik tanahberbentuk Perseroan + Akta AD, Akta RUPS PelepasanAset Perseroan;c. PBB atas tanah sudah terbit;d. Surat Keterangan tidak sengketa serta suratsurat lainyang terkait dengan tanahtanah tersebut.Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah hargakeseluruhan dengan syarat :a. Persetujuan RUPS atas Pelepasan Aset perseroan bagipemilik tanah yang berbentuk perseroan;b. tanggungan, menerima uang pembayarantanah dari pihak manapun, mengalihkan Tanah kepada Pihak lain, apalagidengan memberikan kuasa menjual Tanah Asset Perseroan, dimanamerupakan Fakta Notoir sebagai syarat untuk menjual asset Perseroantentu harus dilakukan berdasarkan Pasal 102 ayat 1 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya pengalihanAsset perseroan baik berupa benda bergerak maupun benda tidakbergerak dilakukan dengan prosedur Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan (RUPS , karena faktanya Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dariTergugat, memberikan kuasa jual ataupun mengetahui transaksisebagaimana Akta Perjanjian Pendahuluan dan Akta Addendum;Bahwa Turut Tergugat merupakan sebuah Perseroan Terbatas yangmana untuk pengalihan asset perusahaan memerlukan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham sebagaimana Pasal 102 ayat 1 huruf a UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakanDireksi wajid meminta persetujuan RUPS untukmengalihkan kekayaan perseroan dan dipertegas oleh bukti TTI2 dalamPasal 12 ayat (2) huruf a menyatakan : Direksi wajib memintapersetujuan RUPS untuk menjual/mengalihkan sebagian asset kekayaanPerseroan, sehingga Para Pembanding / Para Turut Tergugatmerupakan badan hukum yang dalam pengalihan asset perseroannyamemerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang faktanyatidak terpenuhi dalam bukti P16 dan P16A sebagaimana bukti tersebutdijadikan pertimbangan oleh Judex Factie dalam memutus Pengadilan PN PALU Perdata Register : 21-06-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 26-12-2018 Putusan PN PALU Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat: 1.MUHAMMAD TABRANI 2.SAIDIN Tergugat: 1.PT Hasal Logam Utama 2.PT DAVINDO JAYA MANDIRI 3.PT PUTRA PUTRI WINATA INDONESIA 4.PT PUTRA PUTRI WINATA 5.PT MAXIMA TIGA BERKAT 6.PT PUTRA ELAN BALINDO 7.PT JUBA PRATAMA 8.PT UTAMA SIRTU ABADI 9.PT RISGUN PERKASA ABADI 10.PT ANUGRAH KARYA JAYA MANDIRI 11.PT BATUAN ALAM RAYA 12.PT INDAKO BANGUN PERSADA 13.PT NURINDO WATUSAMPU 14.PT SINAR TERANG MANDIRI 15.CV SUMBER ALAM GEMILANG 16.CV SUMBER BATUAN PRIMA 17.PT WATU PALU PRIMA 18.CV DINAMIS ABADI 19.PT SALENA JAYA SEJATI 20.PT AGUNG JAYA MINING 21.PT WATU MERIBA JAYA 22.PT WATU SINAI ABADI 23.PT BINTANG MANUNGGAL PERSADA 24.PT MEGA JASA PRATAMA 25.PT ACES SELARAS 26.PT SIRTU KARYA UTAMA 27.PT FARHAN BATU PALU 28.PT ATNUR PRIMA MANDIRI 821 — 304 Padahal, ketentuan perundangundanganyang mendasari kewajibanCSR bagi perseroan adalah UUPT tahun 2007dan PPNo.47 Tahun 2012, yang secara tegas menyebutkan :Tanggungjawab sosial dan linkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencanakerja tahunanperseroan setelah mendapat persetujuan Dewan komisarisatau RUPS. Jadi, sangatlah jelas bahwa ketentuan perundangundanganmenyiratkan persoalan CSRatau TJSL secara tegas disebutkan olehUndangundang merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Direksisetelah mendapat persetujuaan Dewan Komisaris atau RUPS, bukankewajiban "pembayaran"CSR/TJSL yang harus diserahkan kepada parapengugat. Artinya, persoalan CSRmerupakan komitmenTangung Jawab Sosial dan Lingkungan yangharusdiprogramkan dan dilaksanakan Direksi setelah disetujui oleh DewanKomisaris atau RUPS. Sebab,ketentuan CSR atau Tangung JawabSosial dan Lingkungan (TJSL), yangdiatur dalamketentuan pasal 74 ayat (1) UUPT Tahun 2007 dan Pasal 3 dan4 PP No.47 Tahun 2012, bersifat programCSR yang merupakan tugasDireksi dengan persetujuanDewan Komisaris atau RUPS, yang dituangkandalam rencana kerja. Bahwa program kemudian dilaporkan perusahaan setiaptahun di RUPS, dan apabila ingin mengetahui apakah barang ini jalan atau tidakHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Pal.tinggal periksa laporan itu bagaimana realiasasinya, apakah tidak jalan karenaperusahaan atau proposal masyarakat yang tidak valid. Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Register : 25-05-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-06-2017 Putusan PN BANDUNG Nomor 608/Pid.Sus/2016/PN BDG Tanggal 5 Desember 2016 — IR.TIRTAREKSA SUTANTRA 113 — 26 Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi bank dan ;Halaman 9 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN .Bdg8) Membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.Pada Pasal 10, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TimLikuidasiberwenang :1) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan/atau penagihanpiutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh RUPS YOHANES ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari Terdakwa atasproses yang dilakukan Tim Likuidasi ;Halaman 20 dari 64 him Putusan Nomor 608/Pid.B/2016/PN.BdgBahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS ;Bahwa Proses Pembubaran BPR Mutiara Artha Pratama danPengambilalihan BPR Mutiara Artha Pratama sudah tertuang dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat Dewan Komisioner LPS sebagai RapatUmum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mengambil alin dan menjalankan segala hak dan wewenangpemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan Kewajiban bank ;3. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4. adalah keputusan tertinggi suatu PT ; Bahwa untuk PT yang bergerak dibidang keuangan, pada saat ijinusanya dicabut, maka RUPS menjadi beku dan kewenangan beralihkepada Lembaga yang berwenang untuk itu ; Ahli berpendapat bahwa peralihan kewenangan kepada LPS harusmelalui RUPS ; Bahwa apabila tidak dilakukan RUPS berdasarkan Pasal 6 UUPTdianggap batal demi Hukum ; Bahwa Proses Likuidasi merupakan suatu proses penyelesaianBadan Hukum Perdata yang bergerak dibidang Perbankan ; Bahwa apabila ada sengketa Mengambil aset dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegangsaham, termasuk Hak dan wewenang RUPS ;2. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank ;3. Menyelesaikan dan membatalkan, mengakhiri dan atau mengubahsetiap kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga yangmerugikan Bank ;4. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 30-09-2016 — Upload : 02-06-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1840 K/Pdt/2016 Tanggal 30 September 2016 — NICO LIEKE VS HANDI PUTRANTO WILAMARTA, DKK 333 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap yangsebelumnya ditempatkan oleh Penggugat di Perseroan tidak dizinkanmeninggalkan areal Perseroan, yang mana peristiwa tersebut pada saatini sedang dalam penyidikan pihak yang berwajib (bukti P10), dan haltersebut menunjukkan bahwa Tergugat merupakan pemegang kendalidalam Perseroan;.Bahwa oleh karena Tergugat merasa sebagai pemegang kendaliPerseroan sebagaimana dijelaskan dalam angka 9 di atas, makaPenggugat sangat sulit meminta kepada tTergugat untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) baiktahunan ataupun luar biasa dimana seharusnya salah satu agendaRUPS adalah pertanggungjawaban keuangan oleh Tergugat selakuDirektur Utama berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu AktaNomor 34 Pasal 8 ayat 3 dan 4, Direksi diwajibkan untuk menyampaikanLaporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS, dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPSberarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataspengurusan Nomor 1840 K/Pdt/2016Pasal 92 Undang Undang PT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa setelah ditutupnya RUPS Perseroan pada tanggal 26 September 2011,yang bertindak sebagai Direksi Perseroan adalah Nico Lieke, hal ini berdasarkanPasal 94 ayat (6) Undang Undang PT yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 94 ayat (6) Undang Undang PT:Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan ketentuan ini maka Handi Putranto Wilamarta telah sahdiberhentikan sebagai Direktur Utama dan diangkat menjadi KomisarisPerseroan sejak ditutupnya RUPS Perseroan Harahap di dalam bukunya mengenai Hukum Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi wajib menjalankan pengurusan sesuai dengankebijakan yang dianggap tepat yang artinya bahwa suatu kebijakan ataudiskresi yang dianggap tepat menurut hukum adalah kebijakan pengurusanyang mesti berada dalam batasbatas yang ditentukan oleh Anggaran DasarPerseroan dan Undangundang PT Pasal 92 ayat (2) UUPT menyatakanbahwa kedudukan direksi adalah mandiri, tidak tunduk pada RUPS danKomisaris, yang terpenting bahwa tindakan Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum Register : 10-07-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 30-09-2014 Putusan PN MEDAN Nomor 402/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 13 Mei 2014 — KARIM TANO TJANDRA : Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Tilak No. 83/45 Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan sekarang berada di Blok 2028 Bukit Batok st 23 Unit 01-288 Singapore 659533, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n 1. DEDDY HANDOKO ALIMIN : Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 85 RT 02 RW 02 Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. MUJIANTO: Pekerjaan Wiraswasta, mantan Pimpinan Umum Redaksi Media Cetak Harian Jurnal Medan, alamat Jln. Jenderal S. Parman Komplek The Crown Blok A No. 23 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 1250 — 386 Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalildalil gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannyaKronologis Perkara :1.3.Bahwa perlu Para Tergugat meceritakan kembali kronologis kejadian ataufakta hukumnya, sebelum kami menjawab dalildalil gugatan Penggugat,bahwa pada awal mulanya permasalahan hukum ini terjadi pada tanggal 21Oktober 2009 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT.Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS). Hasil RUPS PT. Dalam gugatanaquo didalilkan antara lain bahwa saham Tergugat hanya 2.775 (dua ributujuh ratus tujuh puluh lima) lembar dan saham Hendra Tandi hanya 975(sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar, dengan dalil itu Karim TanoTjandra hendak membangun opini bahwa RUPS PT. RAS tanggal 21Oktober 2009 tersebut tertuang dalam Akta Risalan RUPS PT. RAS NO. 20tanggal 21 Oktober 2009 oleh Nursyirwan Koto, S.Mkn. Data palu berupa pengurangan jumlah sahamtersebut diragukan sebagai dalil dalam naskah gugatan mengenai tidaktercapainya korum dengan maksud agar RUPS PT. Riau Anugrah Sentosa (RAS);Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penggugat telah dilaporkan padaPolisi;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya RUPS Luar Biasa pada PT.RAS;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penggunaan hak jawab olehPenggugat;. RAS sebesar 3.000 sahamnilai nominal Rp. 3.000.000.000, (vide bukti P14);Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawabannya,Penggugat menggunakan data yang dipalsukan tentang jumlah saham tersebutdalam gugatannya sebagai dalil tentang tidak tercapainya quorum dengan maksudagar RUPS PT. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Register : 12-10-2020 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 09-09-2021 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 5 Agustus 2021 — Penuntut Umum: LEONARD S SIMALANGO, SH Terdakwa: 1.STEFANUS JOKO MOGOGINTA 2.BUDHI ISTANTO SUWITO 2285 — 4642 28). Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga Piar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011. 29). Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.10-24349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 30). Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Tiga Pilar Sejahtera Foof Tbk Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013. (lampiran) satu bundel laporan presentasi financial performancedalam board or diredtor meeting, Desember 2017.Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. Tiga PiarSejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.Fotocopy surat Direjn AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar SejahteraFood Tbk.Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. Bahwa dari Januari sampai Desember 2018 saksi tahu permasalahan diperusahaan itu antara Pemegang Saham, RUPS tidak setuju; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberi tanggapan sebagaiberikut :Terdakwal =: laporan keuangan, disiapkan kepada Terdakwa yangsudah jadi, hal ini dibenarkan oleh saksi ke5;Terdakwa II: tidak ada pertanyaan;6. Bahwa setelah menghadiri RUPS Tahunan pada tanggal 27 Juli 2018,saksi sebagai Auditor baru mengetahui adanya informasi bahwa atasenam debitur yang tercantum dalam Laporan Keuangan (Akun PiutangUsaha) merupakan pihak berelasi, yaitu. bentuk Pertanyaan dariPemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham yang bernama Sadr. Fotocopy legalisir akta :berita acara RUPS tahunan PT. TigaPiar Sejahtera Food Tbk, Nomor 76 tanggal 28 Juni 2011.Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 1028/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL29. Fotocopy surat Direjm AHU Kemenkum dan HAM RI Nomor :AHUAH.01.1024349, tanggal 28 Juli 2011 perihal penerimaanpemberitahuan perubahan data perseroan PT. Tiga Pilar Sejahtera FoodTbk.30. Fotocopy legalisir akta ; berita acara RUPS luar biasa PT. TigaPilar Sejahtera Foof Tok Nomor : 101 tanggal 30 Agustus 2013.31. Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 31-10-2018 — Upload : 27-12-2018 Putusan PT SEMARANG Nomor 382/PDT/2018/PT SMG Tanggal 31 Oktober 2018 — PT. JAYA PERKASA INVESTAMA lawan PT. MERDEKA GRAHA INDO dkk 117 — 70 JAYA PERKASA INVESTAMA* dari Notaris/ PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH. pasal 11 ayat 3 dengan tegasmenyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktu.Berdasar hal tersebut masa kepengurusan Direksi adalah 5 (Lima) tahun,dalam hal ini Direksi Agus Triharto diangkat sebagai direksi pada tanggal 3Agustus 2009, maka berakhir pada tanggal 3 Agustus 2014 ; bahwa karenasekarang tahun 2017, maka pemberi kuasa JAYA PERKASAINVESTAMA* dari Notaris / PPAT Tangerang, MOYARI DEWATA,SH.Bahwa dalam pasal 11 ayat 3 akta tersebut dengan tegas menyatakanAnggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk Jangka waktu 5 ( lima )tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannyasewaktu waktuBahwa Direktur Agus Triharto diangkat sebagai Direktur pada tanggal 3Agustus 2009 sebagimana Akta No.03 tanggal 3 Agustus 2009, masakepengurusan Agus Triharto sebagai Direktur berdasar Akta No.3 tanggal3 Agustus 2009 pasal 11 MERDEKA GRAHA INDO* yang ddibuat NotarisSemarang TANTY HERAWATI, SH. tanggal 21 September 2010, masaberlakunya kepengurusan Perseroan khususnya Komisaris telah habis.Berdasar Pasal 14 ayat (8 ) Anggaran Dasar menyatakan AnggotaDewan komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu.Bahwa berdasarkan hal tersebut Komisaris diangkat berdasarkan AktaNo.32 tahun 2010 dengan masa kepengurusan 5 (lima) tahun, sekarangtahun 2017 JAYA PERKASA INVESTAMA yangdibuat dan ditandatangani dihadapan MOYARI DEWATA, SH, Notaris diTangerang, dalam pasal 11 ayat ( 3 ), secara tegas menyatakan AnggotaDireksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dengantidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu .Dari uraian tersebut diatas, masa kepengurusan Direksi adalah 5 ( lima )tahun, dalam hal ini Direksi AGUS TIHARTO diangkat sebagai Direksi padatanggal 3 Agustus 2009, maka jabatan tersebut demi hukum telah berakhirsejak untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahundengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu ;Menimbang bahwa jika diperhatikan dalam Anggaran Dasar pasal 20angka 2, AGUS TRIHARTO diangkat sebagai Direktur sesuai Akte PendirianPerseroan Terbatas PT Jaya Perkasa Investama, tanggal 3 Agustus 2009,masa jabatan pengurus / jangka waktu kewenangan Direksi dibatasi,selama 5Halaman 47 dari 49, Putusan Nomor 382/Pdt/2018/PT SMG(lima) tahun diatur secara tegas, sehingga seharusnya masa jabatan Pengadilan PT SURABAYA Perdata Register : 28-02-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 31-05-2019 Putusan PT SURABAYA Nomor 122/PDT/2019/PT SBY Tanggal 7 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. SURYA SAKTI POWER Diwakili Oleh : Eduardo H.H Sitompoel, SH Pembanding/Tergugat II : VONNY POERNOMO alias VONNY FU LI FANG Diwakili Oleh : Eduardo H.H Sitompoel, SH Terbanding/Penggugat : JOHNY HARTONO POERNOMO alias SUN ING Terbanding/Turut Tergugat I : SRIWATI, S.H., M.Hum. Terbanding/Turut Tergugat II : ANDI MULYA Terbanding/Turut Tergugat III : PT. DASAPLAST NUSANTARA Turut Terbanding/Tergugat III : TOPAN DWI SUSANTO, S.H. Turut Terbanding/Tergugat IV : DARBI, S.H. 100 — 94 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2010, Penggugat sebagai Komisarismengundang Tergugat untuk mengadakan RUPS, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam RUPS, dan bahkan Tergugat mengirimkan suratkepada Turut Tergugat III tertanggal 01 Maret 2010 yang menyatakan bahwaRUPS pada tanggal 10 November 2009 tidak sah karena tidak sesuaiprosedur, padahal saat itu Andi Mulya (Turut Tergugat II) sebagai perwakilandari Tergugat telan hadir dan menandatangani Berita Acara RUPS P.T.Surya Satria Sembada;Bahwa Surya SatriaSembada, karena tidak ada RUPS yang diselenggarakan oleh P.T. SuryaSatria Sembada akibattidak kooperatifnya Tergugat sebagai pemegangsaham mayoritas dalam P.T. Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. Surya SatriaSembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya Satria Sembada, membuatPenggugat juga terhalang untuk mendapatan deviden dari P.T. Surya SatriaHalaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 122/PDT/2019/PT SBY23.24.25.Sembada yang setiap tahunnya dapat diperkirakan sebesarRp.1.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Surya Satria Sembada tidak dapatmengadakan RUPS kembali untuk menentukan jalannya P.T. SuryaSatria Sembada. Terhambatnya kegiatan P.T. Surya SatriaSembada, membuat Penggugat juga terhalang untuk mendapatkandeviden dari P.T. Surya Satria Sembada yang setiap tahunnyadapat diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah). Oleh karena itu, total kerugian materiil yang dialami olehPenggugat adalah:Rp.1.000.000.000,00 x 11 tahun = Rp.11.000.000.000,00 (sebelasmilyar rupiah);2.