Surat Nomor: 412/UMP/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal: permohonan penerbitan faktur UWTO; dan ;b. Surat Nomor: 462/UMP/V/2008 tanggal 25 Oktober 2010 perihal: permohonan perpanjangan penerbitan faktur UWTO; 4.

Bahwa Penggugat kembali mengajukan permohonan penerbitan UWTO30 tahun kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 711/UMP/I/2016 tanggal26 Februari 2016 perihal Permohonan Penerbitan UWTO 30 tahun ; . Bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan Surat Nomor:784/UMP/XII/2017, Nomor:785/UMP/XII/2017, dan Nomor:786/UMP/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal PermohonanPeninjauan Lapangan dan Penjelasan Fungsi dan Status Kawasan Hutankepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Utamamas Propertindo tanggal21Mei2008Nomor.412/UMP/V/2008. Perihal Permohonan Penerbitan Faktur UWTO,yang ditujukan kepada Ir. Mustofa Widjaya Ketua Otorita Batam (fotocopy sesual dengan aslinya); P5a : Surat PT. Utamamas Propertindo Nomor. 462/UMP/V/2008, tanggal25 Oktober 2010, Perihal Permohonan Perpanjangan PenerbitanFaktur UWTO (fotocopy sesuai dengan aslinya); P5b:Surat PT.Utamamas Propertindo tanggal 3 November 2010Nomor:Hal 48 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPI462/UMP/X/2010.

UtamamasPropertindoNomor:786/UMP/XII/2017, tanggal21 Desember 2017.

Utama Mas Propertindo (Bukti P3);Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitanfaktur UWTO Nomor : 412/UMP/V/2008, tertanggal 21 Mei 2008(Bukti P4); Bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonanperpanjangan penerbitan faktur UWTO berturutturut secaratertulis dengan Surat Nomor 462/UMP/V/2008 tertanggal 25Hal 62 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPIOktober 2010 (Bukti P5a) dan Surat Nomor 462/UMP/X/2010tertanggal 3 November 2010 (Bukti PBahwa Tergugat melalui Surat Nomor B/522/BPBTM/A

tidak membayar upah Para Penggugatsesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 tentang upahminimum Provinsi tertanggal 20 November 2012 dengan alasan yang tidak jelas;3 Bahwa upah yang diterima Para Penggugat pada bulan Januari 2013 sampaidengan bulan Desember 2013 lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi DKIJakarta yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);4 Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Para Penggugat yang tidaksesuai dengan ketentuan tentang UMP

Nomor 473K/Pdt.SusPHI/2014(1)24 Januari 2013 perihal mohon menetapkan kenaikan upah tahun 2013, Nomor04/PBGSBM/PT.BRS SI/V/2013 tertanggal 9 Mei 2013 perihal mohonmelaksanakan UMP Tahun 2013, tetapi Tergugat tidak ada tanggapan untukmembayar kekurangan upah Para Penggugat dan dimana Tergugat tidakmelakukan penangguhan dan tidak membayar upah sesuai Peraturan Gubernur;Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian bersamatanggal 5 Juli 2013 pada point 3 perihal perpanjangan Perjanjian

Ahmad dkk (12 orang) sebagai berikut:1. pekerja bulanan NoNama Bagian / UMP 2013 Upah Kekurangan upah Jumlahjabatan diterima /bulan AHMAD Operator Rp2.200.000,00 Rp2.075.000,00 11 bulanx Rp1.375.000,00Rp125,000,00 RIYANTO Operator Rp2.200.000,00 Rp2.075.000,00 11 bulanx Rp1.375.000,00Rp125,000,00 MAKSUM Operator Rp2.200.000,00 Rp2.075.000,00 11 bulanx Rp1.375.000,00Rp125,000,00 BADRUN Operator Rp2.200.000,00 Rp2.075.000,00 11 bulanx Rp1.375.000,00Rp125,000,00 PARYONO Operator Rp2.200.000,00 Rp2.075.000,00

Nomor 473K/Pdt.Sus PHI/2014 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugatyaitukekurangan upah sejak Januari 2013 s.d Desember 2013 Rp.12.900.000,00 (duabelas juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:Pekerja bulanan No Nama Bagian UMP 2013 Upah diterima/ Kekurangan upah Jumlah/jabatan bulan1 AHMAD Operator Rp2.200.000,00 = Rp2.075.000,00 12 bulan x Rp1.500.000,00Rp125,000,002 RIYANTO Operator Rp2.200.000,00 = Rp2.075.000,00 = 12 bulan x Rp1.500.000,00Rp 125,000,003

DKI tahun 2013 sebesar Rp2.200.000,00, maka Premi Hadirdimasukkan ke dalam perhitungan UMP DKI tahun 2013, hal ini tidak dapat diterimaoleh Para Termohon Kasasi;Bahwa lagi pula alasanalasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku,

.,.2 Bahwa atas pembayar upah yang dilakuakan oleh tergugat sebesar Rp.1.445.000,makatergugat telah melanggar Ketentuan Pasal 90 Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan dan SK Gubernur No.107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013yang berbunyi pengusaha dilarang membayar Upah dibawah Upah Minimum ,ataspelanggatan tersebut tergugat wajib membayar hakhak penggugat sesuai dengan Pasal 96Undangudang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :Bulan Januari 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000

,. = Rp 185.000Bulan Februari 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000.. = Rp 185.000Bulan Maret 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000.. = Rp 185.000Rp 555.000,Terbilang ( Lima rataus lima puluh lima ribu rupiah )Bahwa pada Tgl 13 Februari 2013 Penggugat memindakan mobil tamu Tergugat yang manapekerjaan tersebut ada pekerjaan yang seperti biasa dilakukan oleh Penggugat,dan pada Tg13 Februari 2013 saat Penggugat memindakan mobil seperti biasa terjadilah kecelakaantanpa disengaja ( segolan ) dengan yang mana

9.780.000,Terbilang ( Sembilan juata tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah )Maka berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kiranya majelis Hakim yang Mulia,yangmemeriksa perkara ini dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan amar sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Upah Penggugat sesuai ketentuanPasal 96 Undangudang 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :Bulan Januari 2013 UMP

Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185.000Bulan Februari 2013. ~~ UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185.000Bulan Maret 2013 UMP Rp 1.630.000, Rp.1.445.000,. = Rp 185,000Rp 555.000,Terbilang ( Lima rataus lima puluh lima ribu rupiah )3 Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, dan Uang Penggantian Haksesuai dengan Pasal 56 Ayat (2),(4) paling sedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 Ayat 1keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No KEP150 tahun 2000 kepadaPenggugat dengan perincian

Rp 1.630.000, ( ) Rp.1.445.000,.. = Rp 185.000Februari 2013. + UMP Rp 1.630.000, ( ) Rp.1.445.000,.. = Rp 185.000Maret 2013 UMP Rp 1.630.000, ( ) Rp.1.445.000,..

Rp.1.520.000,00Tahun 2009= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500,00.......... Rp.10.062.000,00Tahun 2010= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 x Rp. 939.756,00............ Rp.9.397.560 ,.00Jumlah...... Rp. 41.081.560,00c. Hak dari PENGGUGAT III (Masa Kerja 12 Tahun)c.1. Uang Pesangon= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima= 2 x 9 x Rp. 750.000,00........... Rp. 13.500.000,00.2.

Rp.1.500.000,00Tahun 2009= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500,00............ Rp.10.062.000,00Tahun 2010= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 X Rp. 999.756, 00) cccsicie vn Rp.9.397.560 .00 Jumlah.... Rp.40.797.060,00Bahwa dasar perhitungan hak PARA PENGGUGAT denganberdasar pada ketentuan Pasal 156 UU 13/2003 JunctoPasal 27 ayat (1) KEPMENAKER Nomor : Kep150/Men/2000,dan dengan berpedoman pada ketentuan Upah MinimumProvinsi (UMP) Jawa Tengah yang diatur dalama.

Rp.1.520.000,00Tahun 2009= 12 Bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500,00.......... Rp.10.062.000,00Tahun 2010= 10 Bulan Upah x UMP Tahun 2010= 10 x Rp. 939.756,00........... Rp.9.397.560 ,00Jumlah...... Rp. 41.081.560,00c. Hak dari PENGGUGAT III (Masa Kerja 12 Tahun)c.1. Uang Pesangon= 2 x 9 Bulan Upah x Upah Terakhir Yang Diterima= 2 x 9 x Rp. 750.000,00........... Rp. 13.500.000,00.2.

(masa kerja 17 tahun)Upah selama ProsesTahun 2008 (November 2008 Desember 2008)= 2 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima= 2 x Rp. 760.00, = Rp.1.520.000, Tahun 2009 (Januari 2009 Desember 2009)= 12 bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500, = Rp.10.062.000,Tahun 2010 (Januari 2010 Oktober 2010)10 Bulan Upan x UMP tahun 2010 = 10 x Rp. 939.756, = Rp.9.397.560, +JUMLAH = Rp.20.979.560, b.

No. 367K/PDT.SUS/2011Tahun 2009 (Januari 2009 Desember 2009)12 bulan Upah x UMP Tahun 2009= 12 x Rp. 838.500, = Rp.10.062.000, Tahun 2010 (Januari 2010 Oktober 2010)= 10 Bulan Upah x UMP tahun 2010 = 10 x Rp. 939.756, = Rp.9.397.560, +JUMLAH = Rp.20.979.560, c.

Bahwa pada tanggal Februari 2010, Tergugat mengeluarkan suratpemberitahuan yang berisi :Bagi karyawan yang gajinya masih dibawah UMP 2010, untuk sementara iniperusahaan belum bisa melakukan penyesuaian gaji sesuai dengan SK GubernurJawa Barat No.561/Kep 1665Bangsos/2009 tentang UMP 2010 ;Dan bagi karyawan yang gajinya sudah berada diatas UMP 2010 untuksementara ini perusahaan belum bisa melakukan penyesuaian gaji ( sundulangaji ) ;. Bahwa PT.Tasya Buana telah merumahkan :1. Sdr. Jamaludin, Sdr.

tidak maumempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan pasal 125HIR jo Pasal 94 ayat (2) Undangundang Nomor: 2 Tahun 2004, telahcukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung untukmenerima gugatan Penggugat dengan alasan tidak hadir (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telahmendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 Tergugat mengeluarkanSurat Pemberitahuan tentang perusahaan belum bisa melakukanpenyesuaian UMP

2010 sampai dengan Agustus 2010,17Tergugat tidak membayar THR 210, Tergugat tidak mengajukanpenangguhan pelaksanaan UMK Kota Bekasi 2010 sehinggaPenggugat menuntut selisih upah sesuai UMK Kota Bekasi 2010;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan buktibukti surat P1 sampai dengan P6E dan tidakmengajukan saksi;Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2010 Tergugatmenerbitkan Pemberitahuan kepada seluruh karyawan PT.Tasia Buanayaitu bagi Karyawan yang gajinya masih dibawah UMP

2010 untuksmentara perusahaan belum bisa melakukan penyesuaian UMP 2010dan bagi karyawan yang sudah berada diatas UMP 2010 belum bisamelakukan perubahan ( bukti P1 );Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Feruari 2010 Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan tentang merumahkan sebagiankaryawannya yaitu Sdr.Jamaludin, Sdr.Darmin, Sdr.Wardana sejaktanggal 1 Maret 2010 s/d tanggal 31 Mei 2010 dengan upah 75 % perbulan ( bukti P2A s/d P2C ) dan pada tanggal 19 Mei 2010 Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan merumahkan

upah bulan Juni s/d Agustus 2010 sebesar 100 %membayar sisa upah sesuai UMK Kota Bekasi 2010 kepada Jamaludin,Nurochman, Wardana, Endi Suhendi, membayar THR Tahun 2010( bukti P4 );Menimbang, bahwa upah Jamaludin bulan September 2009 danJanuari 2010, upah Wardana bulan Desember dan Januari 2010, upahEndih bulan April 2010 masih dibawah UMK Kota Bekasi tahun 2010(bukti P6A, P6C, P6D) sedangkan upah Darmin bulan Januari 2010,upah Otoy bulan Januari, Upah Supriatna bulan Juni 2009 upahnyasudah diatas UMP

ketentuanPasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 ayat (1) kecuali Pasal 158 ayat (1)Pasal 160 ayat (3) Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum danPengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja buruh yangbersangkutan serta membayar selurunh upah dan hakhak yangseharusnya diterima;Hal. 6 dari 16 hal.Putusan Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/2015Maka dengan ini patutlah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat memerintahkanTergugat membayar upah secara tunai sesuai UMP

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Para Penggugat secaratunai dan tanpa syarat, dengan perincian adalah sebagai berikut: Ahmad Sugiarto dengan masa kerja 17 Januari 2009 sampai dengan 16April 2014 atau dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan,dengan upah/gaji sebesar Rp1.620.000,00 sesuai UMP maka hakhakyang akan diterima, dengan perinciannya sebagai berikut: Uang Pesangon sebesar Rp19.440.000,00 (sembilan belas jutaempat ratus empat puluh ribu rupiah); Uang Penghargaan Masa Kerja

berupa ganti rugi perumahan/pengobatansebesar Rp3.402.000,00 (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepadaPenggugat Ahmad Sugiarto adalah sebesar Rp26.082.000,00 (dua puluhenam juta delapan puluh dua ribu rupiah);Hal. 8 dari 16 hal.Putusan Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/2015Anggono dengan masa kerja 19 Januari 2009 sampai dengan 16 April2014 atau dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan, denganupah/gaji sebesar Rp1.620.000,00 sesuai UMP

duaratus empat puluh ribu rupiah); Uang Penggantian Hak berupa Ganti Rugi Perumahan/Pengobatansebesar Rp3.402.000,00 (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepadaPenggugat Anggono adalah sebesar Rp26.082.000,00 (dua puluh enamjuta delapan puluh dua ribu rupiah);Edy Surya dengan masa kerja 5 Agustus 2010 sampai dengan 16 April2014 atau dengan masa kerja 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan,dengan upah/gaji sebesar Rp1.620.000,00 sesuai UMP

10 K/Pdt.SusPHI/2015 Uang Penggantian Hak berupa Ganti Rugi Perumahan/Pengobatansebesar Rp3.402.000,00 (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepadaPenggugat Nur Adi Widodo adalah sebesar Rp26.082.000,00 (dua puluhenam juta delapan puluh dua ribu rupiah); Saddam Husin dengan masa kerja 1 April 2013 sampai dengan 16 April2014 atau dengan masa kerja 1 (satu) tahun dan 15 (lima belas) hari,dengan upah/gaji sebesar Rp1.620.000,00 sesuai UMP

yang sudahditentukan; Bahwa berdasarkan Permenaker No.04 tahun 1994 Pasal 2 Ayat (1) bahwapengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan minimal 3 bulandan seterusnya sesuai dengan agama masingmasing tenaga kerja; Berdasarkan Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 terdapat ancaman pidana apabilasuatu perusahaan membayarkan upah di bawah UMP dan menjadi kewajibanperusahaan tersebut untuk membayarkan kekurangan upah yang seharusnyadibayarkan tersebut; Bahwa dasar perhitungan kekurangan upah UMP dan

upah lebur sebagaimanaterdapat dalam bukti P5 adalah berdasarkan UMP; Bahwa terhadap ketentuan UMP dapat dilakukan penyimpangan, apabilaperusahan tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan UMP, yaitudengan cara mengajukan penangguhan kepada Gubernur dengan melangkapisyaratsyaratnya, yaitu kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, neracakeuangan, dan neraca progres perusahaan ke depan selama 2 (dua) tahun; Bahwa pihak Tergugat tidak pernah mengajukan penangguhan UMP; Tugas pokok saksi sebagai

Yogyakarta tahun 2010 yang ditetapkansebesar Rp725.694, untuk tahun 2011 UMP yang ditetapkan sebesar Rp808.000,Halaman 25 dari 67 Perkara No.01/ G/2013/PHI.Yk(delapan ratus delapan ribu rupiah), dan untuk tahun 2012 UMP yang ditetapkansebesar Rp892.000, (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); Bahwa walaupun terdapat kesepakatan antara perusahaan dan tenaga kerja yangsepakat untuk menerima upah di bawah UMP, apabila kemudian timbulpermasalahan, maka perusahaan wajib untuk membayarkan kekurangan

; Bahwa saksi menyarakankan kepada Tergugat bahwa tergugat sebagaipengusaha dilarang membayar upah di bawah minimum berdasarkan ketentuanPasal 90 UU No.13 Tahun 2003, dan kemudian mengupayakan kepada Tergugatuntuk menaikkan upahnya agar sesuai ketentuan dari UMP; 27Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke tempat Tergugat, dan memangternyata pihak Tergugat belum membayarkan upah sesuai UMP, kemudian saksimemberikan pembinaanpembinaan dan akan memberikan peringatan atauteguran apabila hal tersebut

SUMARWAN AJI, yangdalam memberikan keterangannya antara lain mengemukakan:e =: bahwa gaji itu sifatnya rahasia, tetapi sesama pegawai saling tahu gajinyaantara Rp 400.000, sampai Rp 500.000, masih ditambah Uang Makan danuang service, upahnya sudah diatas UMP, e =; Saat ini Upah karyawan sudah diatas UMP, ratarata sudah diatas Satu JutaRupiah (Rp 1.000.000,), terdiri dari gaji pokok, uang insentif, uang makan danUang Service tergantung accupasi Tamu hotel yang menginap; Menimbang, bahwa mengingat

Menghukum Tergugat untuk membayar selisin Upah Para Penggugat:Bahwa selisin Upah Penggugat 1 : UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1.875.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.230.000,00 maka selisih Upah Rp1.875.000,00 1.230.000 = Rp645.000,00; Selisin Upah Tahun 2016 sebesar Rp645.000,00 X 12 Bulan =Rp 7.740.000; UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.230.000,00 maka selisin Upah Rp2.030.000 1.230.000 =Rp800.000,00; Selisin Upah Tahun 2017 sebesar Rp800.000,00 X 3

Bulan =Rp 2.400.000,00;Bahwa selisin Upah Penggugat 2 : UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisin Upah Rp1.875.000 1.175.000 =Rp700.000,00; Selisin Upah Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 Bulan =Rp8.400.000,00; UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisin Upah Rp2.030.000 1.175.000 =Rp855.000,00; Selisin Upah Tahun 2017 sebesar Rp855.000,00 X 3 Bulan =Rp2.565.000,00;Bahwa selisin Upah Penggugat

3 : UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.233.750,00 maka selisin Upah Rp1.875.000,00 1.233.750= Rp641.250,00Halaman 3 dari 9 Hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Judex Factipertimbangannya, sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa bentukkontrak yang disepakati Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah kontrak yang bersifat kontrak /ump sum bahwadari semua disebutkan surat perjanjian kerja konstruksi (kontrak induk) /umpsum kontrak dan kontrak anakkan serta addendumnya adalah kontrak yangHalaman 14 dari 18 hal. Put.

Nomor 1760 K/Pat/2016bersifat /ump sum T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 sesuai apa yangdikemukan Penggugat pada bukti P1, P1a, P1b, P1c, P1d, P1e, P1f,P19;Bahwa kontrak anakkan dan addendum hanya mengatur teknis tahapanpembayaran, sehingga kesimpulan hakim yang menyatakan telah terjadipenggabungan kontrak antara kontrak /ump sum dan kontrak harga satuanadalah hal yang keliru, dan permintaan pembayaran penyesuaian hargabertentangan dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Keppres Nomor 80 tahun2003

yang pada intinya mengatur bahwa dalam kontrak /ump sum jumlahharganya pasti dan tetap, dengan demikian sudah tidak dimungkinkanadanya perubahan jumlah harga kontrak, hal ini diperkuat kembali denganketentuan dalam Lampiran Bab II huruf A angka 1 huruf f angka 5) huruf e)Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan juga tidak semua kontrak tahun jamakyang pelaksanaannya melebihi 12 bulan pasti diberikan penyesuaian harga,hal ini mengingat ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keppres Nomor 8 Tahun 2003tidak mengamanatkan

Nomor 1760 K/Padt/2016harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi110 % dari harga satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi;Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) point 3 dan Pasal 51Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 untuk kontrak /ump sum tidakdapat diberlakukan penyesuaian harga, ketentuan ini tidak dapat ditafsirkanlain, maka keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terhadapkontrak /ump sum diberikan eskalasi atau penyesuaian harga;Namun pada kenyataannya

sum yang termuat dalamkontrak induk, addendum ataupun kontrak anak adalah bersifat /ump sum,yang tidak dimungkinkan untuk diberikan eskalasi atau penyesuaian harga;Sudah samasama diketahui bahwa surat perjanjian kerja yang dibuat danditandatangani antara para pihak yaitu Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi berlaku sebagai undangundang, sesuai Pasal 1338 KUHPerdatayang berbunyi:Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.

tidak tetap menjadi tunjangannya tetap guna meneapainilai Upah Minimum Regional.Bahwa benar didalam Keputusan Gubernur Nomor : 167 tahun 2009 tentang UpahMinimum Tahun 2010 ditctapkan bahwa pada tahun 2010 UMP yang berlaku diPropinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 1.118.000.

Balticindo Jaya Food tahun 2010 yang tidak sesuai dibawah ketentuan UpahMinimum Propinsi (UMP) sebesar Rp 45.161.220.

Benar upah pokok atau gaji pokok tersebut tidak sesuai dengan Upah MinimumPropinsi (UMP) yang telah ditentukan di wilayah Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2010sebesar Rp 1.118.000.

Pengertian tersebut jelas bahwa perincian UMP adalahhanya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap saja.Bahwa pengusaha yang telah memberikan upah kepada pekerja/buruh yang terdiridari upah pokok dan tunjangan tetap. tetapi nilainya lebih kecil dari Upah MinimumRegional (IMP) tidak dibenarkan memasukkan tunjangan tidak tetap untukmemenuhi nilai UMP ataupun sebaliknya bila pengusaha telah memberikan upahlebih besar dari ketentuan Upah Minimum Regional tidak dibenarkan untukmemecahmemecah tunjangan

tidak tetap menjadi tunjangannya tetap gunameneapai nilai Upah Minimum Regional.Bahwa didalam Keputusan Gubernur Nomor : 167 tahun 2009 tentang UpahMinimum Tahun 2010 ditctapkan bahwa pada tahun 2010 UMP yang berlaku diPropinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 1.118.000.

Rp1.827.000,00Total =Rp 15.955.800,00(lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);Penggugat 2 : Uang Pesangon (2 bulan X Rp2.030.000) X 2) =Rp 8.120.000,00 Uang Penggantian Hak> Cuti Tahunan 24/25 X Rp. 2.030.000 =Rp 1.948.800,00> 15% dari uang Pesangon & penghargaansebesar =Rp1.218.000,00Total =Rp11.286.800,00(sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayar selisin Upah Para Penggugat:Bahwa selisin Upah Penggugat 1:UMP

Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisih Upah Rp1.875.000,00 Rp1.175.000= Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Selisih Upah Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 bulan =Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 Upah Pengggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisih Upah Rp2.030.000,00 Rp1.175.000= Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Selisin Upah Tahun 2017 sebesar Rp855.000,00

Nomor 805 K/Padt.SusPHI/2018Bahwa selisin Upah Penggugat 2:UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 Upah Penggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisih Upah Rp1.875.000,00 Rp1.175.000,00 = Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Selisin Upah Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 bulan =Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp.2.030.000 Upah Penggugatsebesar Rp1.175.000,00 maka selisih Upah Rp2.030.000,00 Rp1.175.000= Rp855.000,00 (delapan ratus

Provinsi DKItahun 2018 (untuk Penggugat yang dibayar dibawah UMP Provinsi DKI Jakarta)yaitu sebagai berikut:1) Supriadi (sesuai UMP DKI Jakarta tahun 2018) :eUpah tidak dibayar upah selama 12 Bulan X Rp. 3.648.035,82, =Rp43.776.429,84, (Empat Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh EnamRibu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan koma Delapan Puluh empatRupiah);e Tunjangan Hari Raya tahun 2018 Rp 3.648.035,82,2) Lindawati Warsito (sesuai UMP DKI Jakarta tahun 2018):eUpah tidak dibayar upah selama 12 Bulan

Supriadi, Lindawati Warsito dan Suprihatinselama belasan bahkan berpuluh tahun bekerja pada Tergugat hanya dibayardibawah UMP DKI Jakarta, karenanya atas kekurangan upah, pesangon, danTHR haruslah dihitung berdasarkan upah sebesar Rp. 3.648.035,82, (Tiga jutaenam ratus ribu tiga puluh lima koma delapan puluh dua rupiah) sesuaidengan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2018 (Vide Pergub Provinsi DKIJakarta No 182 TAHUN 2017 Tentang UMP Tahun 2018;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan

Menyatakan Tergugat belum membayar hakhak Penggugat atas upah sesuaidengan ketentuan Pasal 96 Ayat (1), (2), (8) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial berdasarkan UMP Provinsi DKItahun 2018 (untuk Penggugat yang dibayar dibawah UMP Provinsi DKI Jakarta)yaitu sebagai berikut:1) Supriadi (sesuai UMP DKI Jakarta tahun 2018) :eUpah tidak dibayar selama 12 Bulan X Rp. 3.648.035,82, =Rp.43.776.429,84, (Empat Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh EnamRibu Empat Ratus

Dua Puluh Sembilan koma Delapan Puluh empatRupiah);e Tunjangan Hari Raya tahun 2018 Rp. 3.648.035,82,2) Lindawati Warsito (sesuai UMP DKI Jakarta tahun 2018):eUpah tidak dibayar selama 12 Bulan X Rp. 3.648.035,82, =Rp.43.776.429,84, (Empat Puluh Tiga juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh EnamRibu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan koma Delapan Puluh empatRupiah);e Tunjangan Hari Raya tahun 2018Rp. 3.648.035,82,3) Suprihatin (sesuai UMP DKI Jakarta tahun 2018) :eUpah tidak dibayar selama 12 Bulan X Rp. 3.648.035,82

Provinsi DKI tahun2018 (untuk Penggugat yang dibayar dibawah UMP Provinsi DKI Jakarta) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat di atas, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Tergugat sudah membayarataukah belum membayar hakhak Penggugat atas upah sesuai dengan ketentuanPasal 96 Ayat (1), (2), (3) dan (4) UU RI No. 02 Tahun 2004 berdasarkan UMPProvinsi DKI tahun 2018 (untuk Penggugat yang dibayar dibawah UMP Provinsi DKIJakarta), menurut

Dalam /ump sumcontractconditions secara tegas dan terang pada halaman 17 poin 10.2menyatakansebagai berikut:*Perselisihan atau perbedaan yang tidak diselesaikan dengannegosiasi(Perselisinan) harus diatasi dengan Arrbitrase yangHalaman14 dari 26 hal. Put.

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Jetter of acceptance yangdidalamnya terdapat /ump sum contract conditions oleh PenggugatdenganTergugat maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata telahterjadipengikatan bagi kedua belah pihak yang membuatnya sebagaiundangundang.

Dan dikuatkan pula dalam ketentuanyang diaturdalam /ump sum contract conditions hal. 17 poin 10.4 yangmenyatakan"keputusan dari badan arbitrase adalah final, mengikat dan tidakdapatdiganggu gugat lagi dan dapat dipergunakan sebagai dasar keadilandilndonesia atau tempat lain.

Nomor 22 PK/Pdt/201610.Bahwa /ump sum contract conditions yang dijadikan dasar bagi Termohon11Peninjauan Kembali untuk mengajukan perkara ini di BANI hanyalah berupadraft kontrak yang belum disepakati Pemohon Peninjauan Kembali ataupunTermohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya /ump sum contractconditions tidak mengikat para pihak;.Bahwa lebih lanjut, /ump sum contract conditions tidak pernah diajukansebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar baik olehPemohon Peninjauan Kembali

Hal ini jelasjelas bertentangan dengan Pasal 1320dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang menyebutkan salah satu syarat perjanjian adalahsepakat;14.Bahwa atas dasar /ump sum contract conditions yang tidak pernahdisepakati dan ditandatangani, maka Pemohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali harusnya hanya tunduk pada kontraksesuai /etter of acceptance yang sudah disepakati bukanlah /ump sumcontract condition yang belum disepakati;15.Bahwa lebih lanjut

Varia Rejeki ;Bahwa sejak mulai bekerja sampai dengan bulan Juli 2016 penggugattidak menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) ;Bahwa sebagaimana UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 88ayat 1 (Setiap pekerja/ouruh berhak memperoleh penghasilan yangmemenuhi penghidupan yang layak bagi kKemanusiaan) ;Bahwa pada pasal 90 ayat 1 UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan(Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89) ;Bahwa sebagaimana Surat Keputusan

Gubernur tahun 2014 (No.364/12/X/2013) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.325.000, dan Gaji/Upah saya tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000,jadi selisih Gaji/Upah tahun 2014 adalah : dari Agustus s/d Desember2014 (menjadi 5 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.325.000, Rp. 1.000.000, = Rp. 325.000,= Rp. 325.000, x 5 bulan = Rp. 1.625.000.

Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2015 (No.426/13/X/2014) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.600.000, dan Gaji/Upah saya tahun 2015 sebesar Rp. 1.400.000,2 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtojadi selisin Gaji/Upah tahun 2015 adalah : dari Januari s/d Desember2015 (menjadi 12 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.600.000, Rp. 1.400.000, = Rp. 200.000,= Rp. 200.000, x 12 bulan = Rp. 2.400.000,10.Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur tahun 2016 (No.412/13

/X/2015) Upah Minimum Provinsi (UMP) Sebesar Rp.1.875.000, dan Gaji/Upah saya tahun 2016 sebesar Rp. 1.400.000,jadi selisin Gaji/Upah tahun 2016 adalah : dari Januari s/d Agustus2016 (menjadi 8 bulan) adalah sebagai berikut := Rp. 1.875.000, Rp. 1.400.000, = Rp. 475.000,= Rp. 475.000, x 8 bulan = Rp. 3.800.000. 11.Bahwa PHK yang dilakukan oleh UD.

Bahwa oleh karena tergugat membayar upah dibawa UMP, Olehkarena hal tersebut maka saya mohon kiranya hakhak saya dihitung5 dari 18 hal Perdata PHI No. 35/Pdt.SusPHI/2016/PN Gtosesuai undang undang ketenagakerjaan (UU 13 tahun 2003) sebagaiberikut ;Selisi Upah selama 2 tahun :e UMP Tahun 2014 sebesar = 1.325.000Upah yang diterima sebesar = 1/000.000Selisin Upah dari bulan Agustus s/d Desember 2014(menjadi 5 bulan )Gaji diterima 1.000.000. 1.325.000. = 435.0005 bln x 325.000. = Rp. 1.625.000.e UMP

Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat segera membayarkanupah Penggugat selama Penggugat melaksanakan tugas belajar S.2 diUniversitas Gadjah Mada pada Fakultas Psikologi yaitu dari bulanOktober 2009 sampai dengan Januari 2012, yaitu dengan perhitungansebagai berikut:a) Upah tahun 2009 sesuai standar UMP sebesar Rp.835.000, yangbelum dibayar selama 3 bulan yaitu Oktober, November, Desembersebesar Rp.835.000, x 3 = Rp.2.505.000,b) Upah tahun 2010 sesuai standar UMP tahun 2010 sebesarRp.952.897

, selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesarRp.952.897, x 12 = Rp.11.434.764,c) Upah tahun 2011 sesuai standar UMP tahun 2011 sebesarRp.1.095.831, selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesarRp.1.095.831, x 12 = Rp.13.149.972,Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.SusPHI/2014d) Upah tahun 2012 sesuai standar UMP tahun 2012 sebesarRp.1.452.000, selama 1 bulan Januari sebesar Rp.1.452.000, x 1=Rp.1.452.000,12.Bahwa setelah lulus S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada,Penggugat

Upah tahun 2009 sesuai standar UMP sebesar Rp.835.000, yangbelum dibayar selama 3 bulan yaitu Oktober s/d. Desember sebesarRp.835.000, x 3= Rp.2.505.000.b. Upah tahun 2010 sesuai standar UMP tahun 2010 sebesarRp.952.897, selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesarRp.952.897, x 12 = Rp.11.434.764,c.

Upah tahun 2011 sesuai standar UMP tahun 2011 sebesarRp.1.095.831, selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesarRp.1.095.831, x 12 = Rp.13.149.972,Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor: 111 K/Pdt.SusPHI/2014d. Upah tahun 2012 sesuai standar UMP tahun 2012 sebesarRp.1.452.000, selama 1 bulan Januari sebesar Rp.1.452.000, x 1=Rp.1.452.000,3.

Upah tahun 2009 sesuai standar UMP sebesar Rp.835.000, yangbelum dibayar selama 3 bulan yaitu Oktober s/d. Desembersebesar Rp.835.000, x 3 = Rp.2.505.000,b. Upah tahun 2010 sesuai standar UMP tahun 2010 sebesarRp.952.897, selama 12 bulan dari Januari s/d Desember sebesarRp.952.897, x 12 = Rp.11.434.764,c. Upah tahun 2011 sesuai standar UMP tahun 2011 sebesarRp.1.095.831, selama 12 bulan dari Januari s/d Desembersebesar Rp.1.095.831, x 12 = Rp.13.149.972.,d.

Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 PARA PENGGUGAT menerima upahdibawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Aceh sehingga PARAPENGGUGAT sangat dirugikan.

adalah sebesar Rp 6.600.000,x 2 = Rp 13.200.000, (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), adapun rinciankekurangan UMP tersebut adalah : UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 200.000, x 12 bulan = Rp 2.400.000,UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 350.000, x 12 bulan = Rp 4.200.000, +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 Rp 6.600.000,9.

Halaman 12 dari 53 halaman.Upah yang diterima : Rp 1.550.000, Kekurangan upah :Rp 200.000, x 12 bulan = Rp 2.400.000,UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000. Kekurangan upah :Rp 350.000, x 12 bulan = Rp 4.200.000, +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 = Rp 6.600.000,.

Halaman 33 dari 53 halaman.dengan ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Aceh tahun 2016 makadalam gugatan a quo upah terakhir PARA PENGGUGAT mestilah dihitungsesuai UMP Aceh tahun 2016 yakni sebesar Rp 2.118.500, (Dua juta seratusdelapan belas ribu lima ratus rupiah) sesuai peraturan Gubernur Aceh No.60Tahun 2015;Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 PARA PENGGUGAT menerima upahdibawah ketentuan upah minimum provinsi (UMP) Aceh sehingga PARAPENGGUGAT sangat dirugikan.

adalah sebesar Rp 6.600.000,x 2 = Rp 13.200.000, (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), adapun rinciankekurangan UMP tersebut adalah : UMP Aceh tahun 2014 : Rp 1.750.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 200.000, x 12 bulan = Rp 2.400.000,UMP tahun 2015 : Rp 1.900.000,Upah yang diterima : Rp 1.550.000.Kekurangan upah :Rp 350.000, x 12 bulan = Rp 4.200.000, +Total kekurangan UMP tahun 2014 dan 2015 Rp 6.600.000,Bahwa selama bekerja dengan TERGUGAT, PENGGUGAT tidakmendapatkan

.;12.Bahwa sesuai pasal 90 ayat (1) UU 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan(Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 89);13.Bahwa upah/gaji yang diberikan kepada Penggugat untuk tahun 2015sampai dengan bulan Mei 2016 sebesar Rp. 1.040.000. kemudianpada bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp.1.375.000. hal ini tidak sesuai dengan UMP 2015 sebesar Rp.1.600.000. dan UMP tahun 2016 sebesar Rp. 1.875.000.14.Bahwa oleh karena Upah dibayarkan

oleh tergugat di bawah UMP halini telah bertentangan dengan pasal 90 ayat (1) UU 13 tahun 2003maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kekurangan Upahdengan Perhitungan sebagai berikut : Selisih upah tahun 2015 :e UMP Tahun 2015 sebesar = Rp. 1.600.000,Upah yang diterima dari Jan s/d Des 2015 =Rp. 1.040.000,Selisin Upah Jan s/d Des 2015 adalah 12 BulanUMP Rp. 1.600.000.

Selisih upah tahun 2016e UMP Tahun 2016 sebesar = Rp. 1.875.000,Upah yang diterima dari Jan s/d Mei sebesar = Rp. 1.040.000,Selisin Upah jan s/d Mei 2016 adalah 5 bulan UMP Rp. 1.875.000. Gaji diterima Rp. 1.040.000. =Rp. 835.000,5 bln x Rp. 835.000. = Rp. 4.175.000.e Upah yang diterima dari junis/d Nop sebesar= Rp. 1.375.000,Selisin Upah dari bulan juni s/d Nop 2016 (6 bulan )UMP Rp. 1.875.000.

Nomor 804 K/Pat.SusPHI/2018UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 Upah Penggugatsebesar Rp1.230,00 maka selisih Upah Rp1.875.000,00 1.230.000 =Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);Selisih Upah Tahun 2016 sebesar Rp645.000,00 X 12 Bulan =Rp7.740.000,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 UpahPenggugat sebesar Rp1.230,00 maka selisinh Upah Rp2.030.000,00 1.230.000 = Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);Selisin

Upah Tahun 2017 sebesar Rp800.000,00 X 3 bulan =Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);Bahwa selisih Upah Penggugat 2 :UMP Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1.875.000,00 UpahPenggugat sebesar Rp1.175.00,00 maka selisih UpahRp1.875.000,00 1.175.000 = Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah);Selisin Upah Tahun 2016 sebesar Rp700.000,00 X 12 bulan =Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp2.030.000,00 Upah Penggugatsebesar Rp1.175.00 maka selisin Upah

Rp2.030.000,00 1.175.000,00 =Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);Selisih Upah Tahun 2017 sebesar Rp855.000,00 X 3 bulan =Rp2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa selisih Upah Penggugat 3 :UMP.

Gorontalo Tahun 2016 sebesar Rp1875.000,00 UpahPengggugat sebesar Rp750.000,00 maka selisih UpahRp1.875.000,00 750.000,00 = Rp1.125.000,00Selisih Upah Tahun 2016 sebesar Rp1.125.000,00 X 12 bulan =Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);UMP Gorontalo Tahun 2017 sebesar Rp.2.030.000 UpahPengggugat sebesar Rp750.000,00 maka selisin UpahRp2.030.000,00 750.000,00 = Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratusdelapan puluh ribu rupiah);Halaman 3 dari 8 hal. Put.

Memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara dengan membayar selisih upah Para Penggugat;6. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng atas keseluruhan total jumlah upah dan hak-hak normatif serta ha-hak lainnya kepada para Penggugat, sebesar Rp 213.911.000,- (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), dalam perincian sebagai berikut :1).

Udin Laiya Uang Pesangon 6 x 2 = 12 x Rp. 980.000,- = Rp. 11.760.000,- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 980.000,- = Rp. 1.960.000,- J U M L A H = Rp. 13.720.000,- Penggantian Hak 15% x Rp. 11.760.000,- = Rp. 2.058.000,- Hak-hak normatif lainnya:- Sisa upah bulan Mei bulan dan upah bulan Juni 2012 s/d bulan agustus 2012 belum dibayar - Sisa Upah Bulan Mei Rp. 4 x Rp. 980.000,- = Rp. 0,-- Selisih UMP Sulawesi Utara Tahun 2012 sejak bulan januari s/d bulan juli 2012 yaitu : Rp.1.250.000

Rp.980.000, = Rp.270,000,- (Selisih UMP) 7 x 270.000,- = Rp. 1.890.000,-- Upah Proses Menuju PHK 6 x 980.000,- = Rp. 5.880.000,- JUMLAH = Rp 23.548.000,- 2).

Rico A Tangkilisan Uang Pesangon 5 x 2 = 10 x Rp. 1.050.000,- = Rp. 10.500.000,- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 1.050.000,- = Rp. 2.100.000,- J U M L A H = Rp. 12.600.000,- Penggantian Hak 15% x Rp. 12.600.000,- = Rp. 1.890.000,- Hak-hak normatif lainnya:- Upah bulan Mei, bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 belum dibayar Sisa Upah Bulan Mei Rp.1.050.000,- x 3 = Rp. 3.150.000,-- Selisih UMP Sulawesi Utara Tahun 2012 sejak bulan Januari s/d bulan Juli 2012

Ronald E KatuukUang Pesangon 3 x 2 = 6 x Rp. 960.330.,- = Rp. 5.761.980,-Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.0,- = Rp. 0,-J U M L A H = Rp. 5.761.980,-Penggantian Hak 15% x Rp. 5.761.980,- = Rp. 864.297,-Hak-hak normatif lainnya:- Upah bulan Mei, bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 belum dibayar Sisa Upah Bulan Mei Rp. 960.330- x 3 = Rp. 2.880.990,-- Selisih UMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sejak bulan januari s/d bulan juli 2012 yaitu :Rp.1.250.000

Udin LaiyaUang Pesangon 6 x 2 = 12x Rp. 980.000,Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 980.000,JUMLAHPenggantian Hak 15% x Rp. 11.760.000,Hakhak normatif lainnya: Sisa upah bulan Mei bulan dan upah bulan Juni 2012 s/d bulan agustus 2012belum dibayar Sisa Upah Bulan Mei Rp. 4 x Rp. 980.000, = Rp. 0, Selisin UMP Sulawesi Utara Tahun 2012 sejak bulan januari s/d bulan juli2012 yaitu : Rp. 1.250.000 Rp.980.000, = Rp. 270,000,Rp. 11.760.000,Rp. 1.960.000,Rp. 13.720.000,Rp. 2.058.000, (Selisih UMP) 7 x 270.000

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayaruang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak 15 %dari total pasangon, dan uang penggantianhak normatif lain yaitu sisa upah yang belum dibayar bulan mei 2012, upahbulan juni 2012 s/d agustus 2012, Selisih UMP Sulawesi Utara bulan januaritahun 2011 s/d desember 2011 dan selisih UMP Sulawesi Utara bulanjanuari tahun 2012 s/d juli 2012 Para Penggugat secara tunai dan tangungrente bersama dengan perinciannya sebagai berikut

Udin LaiyaUang Pesangon 6 x 2 = 12 x Rp. 980.000, = Rp. 11.760.000,Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 980.000, = Rp. 1.960.000,JUMLAH = Rp. 13.720.000,Penggantian Hak 15% x Rp. 11.760.000, = Rp. 2.058.000,Hakhak normatif lainnya: Sisa upah bulan Mei bulan dan upah bulan Juni 2012 s/d bulan agustus 2012belum dibayar Sisa Upah Bulan Mei Rp. 4 x Rp. 980.000, = Rp. 0, Selisih UMP Sulawesi Utara Tahun 2012 sejak bulan Januari s/d Juli 2012yaitu : Rp. 1.250.000 Rp.980.000, = Rp. 270,000, (Selisih UMP)

Udin LaiyaUang Pesangon 6 x 2 = 12x Rp. 980.000,Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp. 980.000,JUMLAHPenggantian Hak 15% x Rp. 11.760.000,Hakhak normatif lainnya: Sisa upah bulan Mei bulan dan upah bulan Juni 2012 s/d bulan agustus 2012belum dibayar Sisa Upah Bulan Mei Rp. 4 x Rp. 980.000, = Rp. 0, Selisin UMP Sulawesi Utara Tahun 2012 sejak bulan januari s/d bulan juli2012 yaitu : Rp. 1.250.000 Rp. 980.000,= Rp. 270,000,Rp. 11.760.000,Rp. 1.960.000,Rp. 13.720.000,Rp. 2.058.000, (Selisih UMP) 7 x 270.000

UMP) 7 x 270.000, =Rp. 1.890.000, Upah Proses Menuju PHK 6 x980.000, = Rp. 5.880.000,JUMLAH = Rp 23.548.000,2).

Rp)l YuliusOpat Juni 1991 s/d sekarang = 18 tahun 1.000.000,00II EmmyRihi 25 Januari1990 s/d sekarang = 19 tahun 600.000,00Ill Yuliana Nuhan 1993 s/d sekarang = 16 tahun 800.000,00IV HermanTaimenas Juni 2001 s/d sekarang = 7 tahun 580.000,00 bahwa perselisihan yang timbul antara para Penggugat dan Tergugatdisebabkan karena Tergugat secara sepihak terhitung bulan Juli 2009mengurangi upah pokok Penggugat dan Il serta membayar upah paraPenggugat tidak sesuai dengan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP

)Provinsi NTT yang berlaku dan upah terakhir yang diterima para Penggugatsebagai berikut: Penggugat : Rp 600.000,00 Penggugat Il : Rp 600.000,00 Penggugat Ill : Rp 600.000,00bahwa oleh karena Tergugat secara sepihak telah mengurangi danmembayar upah para Penggugat di bawah UMP yang berlaku merupakanperbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka para Penggugat mengajukan masalah ini keDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur danmediator

Menyatakan hukum bahwa Tergugat membayar upah para Penggugat dibawah UMP yang berlaku dengan melanggar peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku;3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar upah para Penggugat sesuaidengan UMP Provinsi NIT yang berlaku;4. Menghukum Tergugat bertanggung jawab membayar tunai kekurangan upahdan hakhak para Penggugat selama tahun 2008 dan 2009 sebagaimanadalam tabel ini: No.

Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah membayar upah pokok paraPenggugat di bawah UMP yang berlaku dengan melanggar peraturanperundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku;3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar upah pokok para Penggugatsesuai dengan UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku;4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai kekurangan upah dan hakhakpara Penggugat selama tahun 2008 dan 2009 dengan perincian sebagaiberikut:Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 232 K/Pdt.Sus/20111.