Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 2
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang cq Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Cileunyi-Sumedang-Dawuan 2
3.KJPP Tiffani & Rekan

Surat Gugatan tertanggal 03 November 2020 Perihal : Permohonan KeberatanTerhadap Penetapan Nilai Ganti Rugi Tanah, Tanaman, Bangunan dan Bendabenda lain yang terdapat di atasnya, yang ditetapkan KJPP Andi Tiffani &Rekan dalam Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yangBersifat Komersial jalan Tol CileunyiSumedangDawuan 2 atas Bidang Tanahdi Dusun Sukaasih RT 003 RW 006, Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh,Kabupaten Sumedang, Jawa Barat., yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri

KJPP Andi Tiffani & Rekan, yang beralamat di Ruko Taman Arden Jl.Taman Malaka Selatan 3B No. 2D, Pondok Kelapa, Duren Sawit, JakartaTimur, yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Iswitardiyanto selaku Penilaipada KJPP Andi Tiffani & Rekan yang memberikan kuasa kepada Andi IrfanAsyari. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;B. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang No. 29/Pdt.G/2020/PN Smad,tanggal 03 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;C.

, denganbatasbatas tanah sebelah Utara tanah milik Liberty Agustinus Pardede,Halaman 4 Putusan No. 132/PDT/2019/PT.DKIsebelah Selatan tanah milik Lev Immanuel Pardede, sebelah Timur tanahmilik Armawaty Butar Butar dan sebelah Barat tanah milik Kali Krukut;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON !

, denganbatasbatas tanah sebelah Utara tanah milik Liberty Agustinus Pardede,sebelah Selatan tanah milik Lev Immanuel Pardede, sebelah Timur tanahmilik Armawaty Butar Butar dan sebelah Barat tanah milik Kali Krukut;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON II adalah sebesar Rp.10.567.300.000, (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus RibuRupiah);b.

Usman Bin Kaim, sebelahSelatan tanah milik Liberty Agustinus Pardede, sebelah Timur tanah milikArmawaty Butar Butar dan sebelah Barat tanah milik Kali Krukut;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON II adalah sebesar Rp.4.620.300.000,(Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);ARMAWATY BUTAR BUTAR (TERMOHON III)a.

Aliyas Bin Kasimi) dan sebelah Barat tanah milik LevImmanuel Pardede;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON Ill adalah sebesar Rp.4.442.400.000,(Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus RibuRupiah);Akta Jual Beli (AJB) No. 1406/Jagakarsa/1992, tercatat dalam Peta BidangTanah NIB:75,4 dan dalam Daftar Nominatif Nomor Urut: 73, yang terletakdi RT/RW: 005/

, denganbatasbatas tanah sebelah Utara tanah milik Muhammad Bin Salam,sebelah Selatan tanah milik Choirul Hamsyah, sebelah Timur tanah milikJalan Kranji dan sebelah Barat tanah milik Armawaty Butar Butar;Berdasarkan Hasil Penilaian dari KJPP Immanuel Johnny & Rekan, nilaiganti rugi bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitandengan tanah milik TERMOHON III adalah sebesar Rp.377.900.000, (TigaRatus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);7.

register Nomor 2/Pdt.PKons/2021/PN Blg telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlahRp. 161.223.201, (Seratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh TigaRibu Dua Ratus Satu Rupiah) kepada Termohon dan Termohon II sebagaiPembayaran Ganti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antaraKaladius Hutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan LahanPembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP

2021/PN Blg tanggal 30September 2021 Panitera Pengadilan Negeri Balige telah menawarkan kepadaTermohon II uang sejumlah Rp. 161.223.201, (Seratus Enam Puluh Satu JutaDua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) sebagai PembayaranGanti Kerugian atas tanah yang saling klaim kepemilikan antara KaladiusHutagaol dan Buntuon Muara Tua Hutagaol pada Pembebasan LahanPembangunan Jalan Balige By Pass dengan peta bidang yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Toba yang terdaftar pada Resume Penilaian KJPP

2021/PN Blg10.11.12.13.14.15.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama C.Br.Pangaribuan, diberitanda (P6);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Charles Hutagaol, diberitanda (P7);Fotocopy Surat Ketua Tim Persiapan Asisten Pemerintahan KabupatenToba Samosir Nomor : 570/574/SetdaPert/2019 Tanggal 07 Februari2019 Perihal Unangan Sosialisasi, diberi tanda (P8);Fotocopy Rincian Resume Laporan Penilaian Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Balige ByPass Tahap Il oleh KJPP

KetikaPENGGUGAT memberi tau bahwa jarak dari Jalan Raya keTapak Tower dimaksud lebih kurang 200 meter, TERGUGATmeluruskan keterangan KJPP bahwa penilaian dilakukansampai ke lokasi dan KJPP tidak membutuhkan izin dariPemilik Tanah untuk masuk dan melakukan Penilaian.TERGUGAT, dalam hal ini Saudara Hendro Murdiyatno,selaku Manager bagian Pertanahan, memanipulasiketerangan KJPP yang dengan jelas menyatakan barumelakukan penilaian terhadap lokasi Tapak Tower 52 padabulan Agustus 2017.

KJPP MBPRU & Rekan telahmendapat Lisensi Penilai Pertanahan berdasarkan Keputusan MenteriAgraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor87/KEP600.30.1/II/2018;Perubahan anggaran dasar terakhir sesuai dengan Akta PernyataanKeputusan Rapat Persekutuan Perdata Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Usmawatun & Rekan, Nomor 4349tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan oleh Notaris HestiSulistiati Bimasto, S.H., di Jakarta;Suherwin, S.T., Msi., MAPPI (Cert

P1.10.00303, dan juga telah mendapatkan Lisensi BPNNomor 87/KEP600.30.1/II/2018;Bahwa KJPP MBPRU Cabang Medan berdasarkan:4.1. Surat Pengadaan Barang/Jasa No. 259.PJ.

Fotokopi Resume Penilaian Kompensasi atas tanah, tanaman danbangunan KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan,selanjutnya diberi tanda Bukti T12;13. Fotokopi Surat PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera BagianUtara Nomor 0190/KON.02.02/UPP Jar Aceh/2019 tentang sosialisasipembayaran Kompensasi ROW T/L 150 kV Ulee KarengKrueng Raya danBerita Acara Penetapan Bentuk dan/atau besarnya Kompensasi tanah danbangunan, selanjutnya diberi tanda Bukti T13;14.

Fotokopi Dokumen Kontrak KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan Nomor 024.PJ.PLN 2019/DAN.02.06/UIP SBU/2019,selanjutnya diberi tanda Bukti T14;15. Fotokopi Berita Acara Mediasi antara PT PLN (Persero) UPP Jaringan Acehdengan masyarakat pemilik tanah pada jalur T/L 150 kV Ulee Kareng Krueng Raya Tower 52 Desa Durung tanggal 28 Maret 2019, tanggal 22Agustus 2019, serta tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda BuktiT15;16.

,Pimpinan KJPP Andi Tiffani dan Rekan CabangYogyakarta, berkantor di Jalan Raya Tajem Nomor 57,RT.3 RW.31, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal4 Januari 2021;Pemohon Kasasi dan Il;LawanHERU SUWARTI, bertempat tinggal di Curah Lor RT.3 RW.6,Bligo Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 9 hal. Put.

Menolak Permohonan Keberatan dari Termohon Kasasi (dahuluPemohon Keberatan);Menyatakan sah proses dan hasil musyawarah tanggal 7 Desember 2020;Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum hasil penilaian pengadaantanah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Adi Tiffani & Rekan dalamproses pengadaan tanah untuk pelaksanaan pengadaan tanah dalamrangka pembangunan Jalan Tol Kulonprogo Yogyakarta Solo;6.

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KJPP AndiTiffani Dan Rekan;2.

1554 K/Pdt/2021Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 5 Tahun 2012 terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012; Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum merupakan peraturan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dimana ditentukanPelaksanaan Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya ganti kerugianhasil penilaian ganti kerugian, in casu sesuai penilaian KJPP

, yang menurut KJPP Aksa Nelson & Rekan nilai penggantianwajar senilai Rp.725.000.000, (tujun ratus dua puluh lima juta rupiah) atau nilaipenggantian wajar per m? Rp.14.500, (empat belas ribu lima ratus rupiah).Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Ro.725.000.000, (tujuh ratusdua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekan untuk pembebasantanah untuk TPA di Jl. Bajak, Desa Muara Langkap, Kec. Bermani llir seluas 50.000m?

, yang menurut KJPP Aksa Nelson & Rekan nilai penggantianwajar senilai Rp.725.000.000, (tujun ratus dua puluh lima juta rupiah) atau nilaipenggantian wajar per m? Rp.14.500,.Bahwa setelah mendapatkan nilai penggantian senilai Rp.725.000.000, (tujuh ratusdua puluh lima juta rupiah) dari KJPP Aksa, Nelson & Rekan untuk pembebasantanah untuk TPA di JI. Bajak, Desa Muara Langkap, Kec. Bermani llir seluas 50.000m?

Bahwa dalam penentuan harga kewajaran yang dilakukanpihak KJPP tidakberpedoman pada nilai jual objek pajak(NJOP) Kab.

Kepahiang karenaberbeda antara NJOP dengan nilai harga pasar, NJOP tersebut dinilai bersifatmasal dan tidak individual dan digunakan untuk perhitungan pajak bumi danbangunan, jadi KJPP tidak menggunakan NJOP dalam melakukan penilaian; Bahwa produk dari penilaian yang dilakukan oleh KJPP adalah laporanpenilaian secara lengkap; Bahwa laporan tersebut dipertanggung jawabkan kepada pemberi tugas yaitukuasa pengguna anggaran yaitu SYAMSUL YAHEMI, SH ; Bahwa laporan penilaian yang di keluarkan oleh KJPP

Kader, MM;Bahwa terdakwa yang menyarankan untuk menggunakan jasa Tim KJPPyangsudah mendapatkan lisensi dari menteri Keuangan dan BPN RI;Bahwa KJPP yang ditunjukadalah KJPP Aksa Nelson dan Rehan;Bahwa penilaian yang wajar oleh KJPP adalah Rp.725.000.000, (tujuh ratusdua puluh lima juta rupiah) untuk luas 50.000 M atau nilai penggantian wajarper M2 Rp. 14.500;Bahwa sekda Kab.

KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN,
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA BANK RAKYAT INDONESIA BRI CABANG SETIABUDI Cq. BAGIAN KREDIT

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aditya Iskandar & Rekan, yangberalamat di Jalan Setra Dago Utara III Nomor 75 Kota Bandung,untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula TergugatIII;4. Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Setiabudi Cq.

melalui tahapan musyawarahsebagaimana undangan dari Para Tergugat yang diselenggarakan padatanggal 13 November 2018 yang bertempat di Aula Rumah makan PonyoJalan Raya Cinunuk Nomor 186, yang pada pokoknya Penggugatmendapatkan Amplop dari Para Tergugat yang berisikan mengenai besarnyaNilai Penggantian Wajar Tanah (NPW) dan Bangunan untuk pembangunanjalan tol CileunyiSumedangDawuanatas nama AYI SULAEMAN(PENGGUGAT) dengan nomor kavling 47 yang diterbitkan oleh Tergugat III(KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP

Hal ini dapatdiartikan bahwa tingkat berterimaan masyarakat pemilik lahan terkena tol,terhadap hasil penilaian KJPP Aditya Iskandar & Rekan lebih tinggi atau lebihbanyak daripada yang menolak hasil penilaian.Bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam daftar nominatifdari BPN Kabupaten Bandung (Bukti PK1), disebut bidang dengan NomorKavling 47 dengan nama pemilik Ayi Sulaeman.

Dengan demikian kekeliruan mengenai "mMusyawarahtidak perlu terjadi ;Bahwa ganti rugi yang layak dan adil telah dilakukan oleh TergugatI/Terbanding berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)yaitu KJPP Aditya Iskandar & Rekan yang telah terdaftar dan telahmenjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPP)),dimana dalam melakukan penilaian atau taksasi telah mempunyaistandar penilaian Indonesia dan diakui pemerintah berdasarkan hargapasar hasil Survey, sedangkan besaran yang diajukan

Bidang Kavling No. 46 dan 48 telah bebasdengan nilai UGK hasil penilaian KJPP Aditya Iskandar & Rekan ;9. Bahwa bidang No. 47 milik Sdr. Ayi Sulaeman merupakan Ruko di sisiJalan Raya Cileunyi Rancaekek. Sementara rukoruko lainnya yangberada di sisi Jalan Raya Rancaekek yang terkena tol yakni bidangdengan No.

Prosesnya adalahdiumumkan di Koran Media Indonesia hari dan tanggal Terdakwalupa, selanjutnya pada awalnya hanya ada 3 (tiga) pendaftarsedangkan syartanya harus ada 5 (lima), selanjutnya kita umumkanlagi dan ada 5 (lima) KJPP yang memasukkan pendaftaran.Terdakwa lupa KJPP mana yang mengikuti lelang tersebut;Bahwa seleksi pelelangannya menggunakan metode 2 (dua) sampul,sampul pertama dokumen pra kwalifikasi dan sampul kedua memuatpenawaran;Bahwa pagu yang disediakan untuk KJPP Penilai yang dilelangtersebut

Sih Wiryadi dan Rekan, dan selebihnya Terdakwa lupa;Bahwa semua Tim Panitia Pengadaan, dillibatkan dalam prosespelelangan tersebut;Bahwa KJPP yang diusulkan dan yang ditetapkan sebagai pemenangadalah KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, sedangkan yang menetapkanpemenang adalah Kuasa Pengguna Anggaran yaitu KabagPemerintahan yaitu Bok.

Himawan, S.Sos;Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh KJPP Pemenang dalamhal ini KJPP Sih Wiryadi dan Rekan adalah sesuai dengan Kontrakyaitu Rp. 345.765.000, (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratusenam puluh lima ribu rupiah);Bahwa masa keberlakuakn hasil penilaian KJPP tersebut adalahselama 1 (satu) tahun, sejak ditetaokannya harga tersebut.

Dasarnyaadalah berdasarkan penjelasan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan.Masanya atau lamanya KJPP penilai bekerja adalah 3 (tiga) bulan;Bahwa Terdakwa mulai mengenal Sdr. Kasim Assegaf di Kel. SungaiParit Kec. Penajam Kab. Penajam sejak tahun 2004 karena Sadr.Kasim Assegaf penduduk Kel. Sungai Parit dan sewaktu ituTerdakwa menjabat sebagai lurah Sungai Parit. Terdakwa dan Sadr.Kasim tidak mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah atausemenda;Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.

SURODAL SANTOSO, MT, HATTA KADIR Bin KADIRHASYIM, dan keterangan Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan KuasaPengguna Anggaran Nomor 050/01/SKKPA/2010 Terdakwa sebagaiketua Tim Pengadaan Penilai Harga Tanah tidak berhubungan denganproses penunjukan Penilai Harga Tanah (KJPP) untuk Tanah RelokasiKorban Kebakaran yang terjadi pada tahun 2009.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SIH WIRY ADI & REKAN

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRY ADI & REKANRABUMAH Binti M. Shaleh, bertempat tinggal di Wisma Penilai Lt. 15 JinKi Mangun Sarkoro Nomor 55 Solo, Kelurahan Nusukan, Banjarsari, KotaSurakarta Jawa Tengah;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 058/LBHRADAR/SKK/V/2021tanggal 19 Mei 2021, telah memberi kuasa kepada masing: 1. Azhari, S.Sy.,2.

Jawaban atas pernyataan Penggugat tersebut bahwa Kami Dalammelakukan penilaian ganti rugi KJPP WIRYADI & Rekan sudah sesuaidengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 sertamengacu pada Kode Etik Penilaian Indonesia, Standar Penilaian Indonesia(KEPI SPI Edisi Vil 2018,SPI 204).Nilai Penggantian Wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yangdengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yangdiakibatkan adanya pengambilalihan hak atas Properti yang dimaksud.Penilaian

Karena Dalam Menentukan Gugatan Penggugat tidakdilengkapi dengan Second Opinion dari KJPP ( Kantor Jasa PenilaiPublik ) lain sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan Gugatandan menolak secara tegas hasil penilaian KJPP SIH WIRYADI &Rekan, karena hanya Profesi Penilai ( Kantor Jasa Penilai Publik ) sajayang paham bagaimana Tata Cara, Metodologi, Pendekatan danFaktor Faktor lain yang dipakai sehingga terbentuknya NilaiPenggantian Wajar. Dan Menurut Kami Sudah Adil dan Layak.4.

Karena DalamMenentukan Gugatan Penggugat tidak dilengkapi dengan SecondOpinion dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) lain sebagai bahanpertimbangan dalam menentukan Gugatan dan menolak secara tegashasil penilaian KJPP SIH WIRYADI & Rekan, karena hanya ProfesiPenilai ( Kantor Jasa Penilai Publik ) saja yang paham bagaimana TataCara, Metodologi, Pendekatan dan Faktor Faktor lain yang dipakaisehingga terbentuknya Nilai Penggantian Wajar.

KJPP Sih Wiryadi &Rekan didukung oleh legalitas yang terkait dengan kompetensi antara lain :a) Menjadi anggota MAPPI Sejak tahun 1995 dengan status AnggotaBerserifikat (Certified Member) atas nama Sih Wiryadi dengan NomorMAPPI 95S00659 (Bukti T.III..7)b) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 141/KM.1/2009 Tentang IzinUsaha Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan yangditetapkan pada tanggal 10 Februari 2009 (Bukti T.III..8)c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/KM.1/2009 Tentang IzinPenilai

Besaran Nilai Ganti Kerugian atas tanah yang terkena proyekpembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung didasarkan pada hasilpenilain dari Penilai dalam perkara a quo adalah hasil penilaian dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel, Johnny Dan Rekan;b.

Hasil penilaiandari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel,Johnny dan Rekan berupa ganti kerugian atas bidang per bidangtanah (vide bukti T8);Artinya tiaptiap bidang tanah memiliki hasil penilaian yang berbedabeda sesuai dengan kondisi fisik tanah, tanaman dan bangunannyamasingmasing;Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 3451 K/Pdt/2017c.

Selanjutnya nilai ganti kerugian hasil penilaian dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Immanuel,dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk gantiKerugian;Johnny Dan Rekan tersebut9.

Nilai ganti kerugian atas tanah hasil penilaian Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Immanuel, Johnny Dan Rekan adalah nilai tunggaluntuk bidang per bidang tanahArtinya Nilai Ganti Kerugian tersebutbersifat tetap dan tidak dapat berubah lagi (dinegosiasikan);b.

Setelah mendapatkan hasil penilaian Ganti Kerugian atas tanah dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Immanuel, Johnny Dan Rekan,selanjutnya Pemohon Kasasi mengundang Termohon Kasasi danKementerian pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq. DirektoratJenderal Bina Marga cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, PerkotaanDan Fasilitasi Daerah cq.

Tetapi hingga diajukannya gugatana quo, ganti kerugian tersebut belum juga dilakukan kepadaPENGGUGAT.Bahwa perlu diketahui TERGUGAT III telah menunjuk atau menetapkanTERGUGAT (KJPP Immanuel, Johnny & Rekan) untuk melakukankegiatan penilaian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atas tanah milikmasyarakat yang berada di Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi,Kabupaten Bogor, termasuk tanah milik PENGGUGAT.Bahwa dalam perkembangannya, PENGGUGAT baru mengetahuibahwa penilaian yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut

Tidak pernah dilakukannya pengukuran atas Tanah milikPENGGUGAT, sehingga terdapat perbedaan luas tanah bidang 21MILIK PENGGUGAT yang akan terkena pengadaan tanahBahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pengukuran atastanah milik PENGGUGAT, yang mengakibatkan terjadi perbedaanLuas tanah pada bidang 21 milik PENGGUGAT yang terkenapengadaan tanah, dimana berdasarkan :> Hasil Laporan Penilaian KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan No.:00004D/PA/IMMII/2017 Tanggal 16 Februari 2017, tanahPENGGUGAT pada Bidang 21

Bahwa terhadap TERGUGAT Ill hanya sekali disebut dalam PositaGugatan Perkara aquo yaitu dalam angka 5 halaman 3, yangmenyebutkan:"5 Bahwa periu diketahui TERGUGAT Ill telah menunjuk ataumenetapkan TERGUGAT (KJPP Immanuel, Johnny & Rekan) untukme/akukan kegiatan peni/aian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah atastanah milik masyarakat yang berada di Desa Limusnunggal,Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, termasuk tanah milikPENGGUGAT."8.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi PengadaanTanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung #kepada KJPP Immanuel, Johnnydan Rekan, Nomor: 02A/Srt.PPT.KAB.BGR/CIMACI//2017,diberi tandabukti T.1.3;4. APPRAISAL REPORT GANTI KERUGIAN' Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung milik Masyarakat yangberlokasi di Desa Limusnunggal Kecamanatan Cileungsi KabupatenBogor, diberi tanda bukti T.1.4;5. Foto Pelaksaanaan Inspeksi PT.

Sinar Hoperindo oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan (Halaman 1), diberi tanda bukti T.1.5.1;6. Foto Pelaksaanaan Inspeksi PT. Sinar Hoperindo oleh KJPP Immanuel,Johnny dan Rekan (Halaman 2), diberi tanda bukti T.1.5.2;7.

Sehingga yang sebenarnya melakukan penilaian objek sengketaadalah kantor jasa penilai public (KJPP) Damianus Ambur & Rekan bukan Tergugat Isebagaimana yang dituduhkan si Penggugat .

majelis hakim untuk melihat secara jernih bahwa inti dari permasalahan ini adalahadanya hutangpiutang antara bank dan debiturnya yang mana debitur (Penggugat) sudahtidak mampu lagi melaksanakan kewajiban/prestasi seperti yang telah diperjanjikan (ingkarjanji/wanprestasi).Bahwa dalildalil Penggugat nomor 6 bila dikaitkan dengan dalildalil Penggugat nomor 10secara hokum sangat kontradiktif/bertentangan dengan fakta hokum yang telah terjadi yaitu:e Nilai jaminan yang dilakukan oleh Penggugat melalui KJPP

Nanang Rahayu dan Rekandengan nilai pasar Rp. 2.866.800.000, dan nilai likuidasi Rp. 2.006.800.000 adalahsangat tidak realistis dan sangat tidak masuk akal untuk dapat menjadi nilai limit objeksengketa dalam pelelangan karena faktanya dengan nilai limit Rp. 1.370.570.000, yangditetapkan oleh KJPP Damianus Ambur dan Rekan tidak ada peserta yang berminat untukmengikuti pelelangan tersebut.

atas nama Umrah, sesuai ashi ditandai dengan bukti TI 18 ;1(satu) lembar photo copy undangan yang ditujukan kepada Umrah yang dikeluarkan olehBank Papua tanggal2 Pebruari 2015, sesuai ash ditandai dengan bukti TI 19 ;1(satu) exemplar photo copy surat pemberitahuan dikeluarkan oleh Avokat A Baskam, SH& Rekan, tanggal 2 Pebruari 2015 ditujukan kepada Bank Papua Cabang Makassar, sesuaiash ditandai dengan bukti TI 20 ;1(satu) exemplar photo copy laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

oleh profesi yangsamasama independen namun berbeda hasilnya adalah hal yang sangat lumrah terjadi karenawaktu yang berbeda mengakibatkan harga pasar dan mekanisme yang berbeda.Bahwa berdasarkan keterangan saksi KJPP Damianus Ambur : Saksi I Tergugat: IKYPASERU, menerangkan bahwa laporan ringkas hasil penilaian Aset Properti atas nama Umrahtanggal 9 Oktober 2015 dilakukan dengan melihat datadata dilokasi, baik tanah maupunbangunan yang setiap saat terjadi penyusutan melihat datadata yang berbeda

Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan PemdaKota Sungai Penuh menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untukdiproses kontraknya. Setelah kontrak ditandatangani, Tim Kantor Jasa Penilaian Publik(KJPP) turun kelapangan untuk melakukan Penilaian harga tanah yangditetapkan oleh Bapak Walikota Sungai Penuh tersebut. Hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) tersebutdituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah seingat saksipada bulan oktober tahun 2019 saksi ikut ke lokasi bersama Sdr. BARNIS,Sdr. RAHMA HUSEN, Sdr. HAMDI PRAJA dan Tim KJPP. Sedangkanlaporan Tim KJPP tersebut yang diberikan kepada saksi denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi.

Bahwa Tim KJPP melakukan pengecekan ke lokasi tanah yaitu 3 harisetelah penandatanganan kontrak namun saksi tidak ikut ke lokasi namunTim KJPP menemui saksi di Kantor PERKIM sebelum melakukanpengecekan ke lokasi tanah. Sedangkan laporan Tim KJPP tersebut yangdiberikan kepada saksi yaitu Tanggal O04 November 2019 denganKesimpulan Penilaian tanah kosong yang terletak di JI. Pelita Ill, RT. 01,Desa Air Teluh, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, ProvinsiJambi.

Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan sebagai Kepala Cabang /Konsultan Penilai Jasa pada KJPP MBPRU Cabang Jambi adalah pendiripersekutuan perdata kantor jasa penilai publik (KJPP) Muttagin, BambangPurwanto, Rozak Uswatun dan Rekan (MBPRU) dengan akta notarisNomor : 44 Tanggal 30 maret 2010.

., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi bekerja sebagai quality control / kordinator tekhnik padaKJPP MBPRU Cabang Jambi adalah pimpinan cabang KJPP MBPRUCabang Jambi AMIR SOLIHIN dengan penunjukan pimpinan KJPP MBPRUCabang Jambi secara lisan.

Bahwa TERGUGAT akan melakukan Pelelangan rumah tersebut melalui KPKNLdengan (SHGB) No. 10, tanggal 12062006 atas nama ISKANDAR yang beralamatdi Bengkong Indah II No. 77 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Batamdengan harga yang tidak sesuagi dengan harga pasar dan tidak wajar yaitu Rp.Halaman 2 Putusan Nomor :273/Pdt.G/2015/PN.Btm317.000.000, (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), rumah tersebut dilakukan taksasioleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) sebelum di lakukan renov asi dan rumahtersebut

Pelaksanaan penilaian atas agunan kreditPENGGUGAT dilakukan oleh KJPP Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun &Rekan dengan penhjelasan sebagai berikut:a. Tanah HGB No. 10 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya, penilaiandilakukan pada tanggal 12 September 2015 dan hasil penilaian tersebutdituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No. 0464 /CLMandiri/MBPTUMDN/SHW/X/2015 tanggal 21 September 2015 ;b.

Tanah HGB No. 38 atas nama Iskandar berikut bangunan di atasnya, penilaiandilakukan pada tanggai 10 September 2015 dan hasil penilaian tersebutdituangkan dalam Laporan Penilaian KJPP No. 0463 /CLMandiri/MBPTUMDN/SHW/X/2015 tanggal 21 September 2015.Berdasarkan hasil penilaian dari KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun& Rekan TERGUGAT menetapkan limit lelang agunan kredit PENGGUGAT.

tanggal 15 September 2015, tanpa aslidiberi tanda P. 10;Foto copy Laporan kunjungan Debitur tanggal 7 Desember 2015, tanpa aslidiberi tanda P.11;Foto copy Formulir nformasi debitur ndividuan (IDI) untuk pengecekan kreditmelalui Bl Cheking tanggal 28 Mei 2015 tanpa asli, diberi fanda P.12;Foto copy hasil pengecekan hasil BI Cheking tanggal 3 Juni 2015, sesuaidengan aslinya, diberi tanda P.13;Foto copy perhitungan nilai tanah rumah tinggal 2 lantai yang dikeluarkanoleh kantor Jasa penilaian Publik (KJPP

No.0464/CLMandiri/MBPTUMDN/SHW /1X/2015tanggal 21 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.21;Foto copy laporan penilaian KJPP No.0463/CLMandiri/MBPTUMDN/SHW /1X/2015tanggal 21 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda T.22;Foto copy Print Out BI Checking pada systemnformasi Debitur tentang rincian BankIndonesia tentang Kolektibilitas Kredit. an.

Kalimantan Timur;

1. Menyatakan Nilai Harga Jual Harta Bersama berdasarkan Penilaian Independent yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan sesuai Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan Carin Gunawan No.

Menyatakan Penilaian Independent yang dilakukan Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan sesualLaporan Penilaian Aset untuk kepentingan Carin Gunawan No. RPPC/SISCOSMRD/SMRD/TS /050218.01 tanggal 5 Pebruari 2018terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat;7. Menyatakan Nilai Setengah Bagian Harta Bersama yang menjadiHak Tergugat, yakni berupa:a.

Kalimantan Timur;sesuai Penilaian yang dilakukan oleh (KJPP) Satria IskandarSetiawan dan Rekan adalah sebesar Rp. 832.500.000, (delapanratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,0 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.ARwWNE4.

Bahwa untuk menentukan Nilai Penjualan Harta Bersama makaPENGUGAT akan menggunakan dasar Hasil Penilaian Independent yangdilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan danRekan sesuai Laporan Penilaian Aset untuk kepentingan Carin GunawanNo.

Menyatakan Nilai Harga Jual Harta Bersama berdasarkan PenilaianIndependent yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) SatriaIskandar Setiawan dan Rekan sesuai Laporan Penilaian Aset untukkepentingan Carin Gunawan No.

Bahwa apabila dicermati pokok Permohonan Keberatan yang disampaikanoleh Pemohon Keberatan yang pada intinya tidak setuju/Keberatan atashasil penilaian besaran nilai kerugian yang dinilai oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan maka seharusnya Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan juga dijadikan sebagaipihak dalam perkara ini agar mereka dapat menjelaskan selengkaplengkapnya dasar pertimbangan penetapan nilai besaran ganti kerugianyang ditujukan kepada

Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi tetapikewenangan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 31 ayat (1) dan pasal 63ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 71 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaianObjek Pengadaan Tanah.b.

Bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai Pasal 13Undangundang Nomor 2 Tahun 2012 diselenggarakan melalui tahapanPerencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah yang harus sesualdengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penilaian Ganti Kerugiandilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah mendapatlisensi dari Menteri Keuangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional;20.

Fotocopy Berita Acara penyerahan hasil Inventarisasi dan IdentifikasiPengadaan Tanah Jalan Tol KisaranTebing Tinggi Tahap Ruas :KualaTanjung Tebing Tinggi kepada Penilai Publik KJPP Pungs Zulkarnaindan Rekan No.29/BAPT12/III/ 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang telahdiberi materai secukupnya (nazegelen) dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tandave ceeeeeeeee TL 83.

Fotocopy Laporan Penilaian Tanah dari Penilai Publik KJPP PungsZulkarnain dan Rekan No. file : 00111/2..000402/PI/11/0446/ I/V /2019tanggal 13 Mei 2019 yang telah diberi materai secukupnya (nazegelen)Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2019/PN Simdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda ...... 0. cece ce cce cece eee eee scenes eeeee eee PE Q!

adalah Rp123.000,00 (seratus duapuluh tiga ribu rupiah) oleh KJPP Toto Suharto dan Rekan dan hasilpenilaian yang ditetapkan tersebut tanggung jawab dari KJPP Toto Suhartodan Rekan dan ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang;Bahwa untuk menguatkan dalih keberatan tersebut Pemohon Keberatantelah menyampaikan bukti surat bertanda PK.5 beserta lampirannya yangmemuat harga ganti rugi berdasarkan hasil Appraisal ganti rugi rencanajalan Tol MantinganKertosono dan bukti surat bertanda PK.3

Dalam jawaban dari Termohon 1 dan Termohon 2 yang bertanggungjawab adalah KJPP Toto Suharto dan Rekan, didalam PERMAMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Termohon keberatan LembagaPertanahan sebagai Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakanurusan bidang pertanahan. (untuk Lembaga Pertanahan mohon ditinjaukembali Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal1 ayat 2 dan 10);3. Dalam bukti surat bertanda PK5 beserta lampirannya, ganti rugi tanahtersebut seluas 16.153 m?

Masa tunggu Rp144.946.597 00;(1, 2 dan 3) sesuai dengan ketetapan KJPP Toto Suharto dan Rekan.Belum termasuk kewajiban pajak dan biaya pengurusan perubahansertifikat tanah milik Pemohon keberatan yang terkena jalan tol baik dinotaris dan BPN RI Besarnya nilai tersebut kami hitung tidak hanyaberdasarkan nilai tanah dimaksud beserta apresiasinya, namun jugadengan mengingat:Hilangnya sebagian sumber penghasilan yang dapat kami terima daritanah tersebut serta nilai ekonomi yang akan dihasilkan olehkeberadaan

tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Ngawi,ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa ganti rugi telah sesuai dengan prosedur undangundang danbesarnya ganti rugi telah sesuai dengan buktibukti yang diajukan;Bahwa penetapan harga yang telah ditetapkan adalah berdasarkan hasilpenilaian jasa penilai resmi oleh KJPP

Termohon Kasasi selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah (P2T) selama ini hanya beralasan secara UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tidak berhak merombak harga yang dikeluarakan Tim Penilai KJPP Toto Suharto, pada hal penilaian yangdikeluarkan oleh Tim Penilai Publik KJPP Toto Suharto adalah hanyabersifat perkiraan dari nilai bukanlah Penetapan. Hal ini sesuai denganUndang Undang.

Kamis Tanggal 11 Febuari 2016;Berarti Kecurangan Tim Penilai KJPP Toto Suharto antara lain: Harga Ganti kerugian Listrik dan Sumur BOR dan 1 buah Parabolatidak diganti Kerugian dimana biaya Listrik Rp5.000.000, dan biayabuat Sumur BOR: Rp5.000.000, serta Parabola : Ro1.000.000.; Tim KJPP Toto Suharto mengatakan Rumah yang PertamaPemohon Kasasi (semula Pemohon) di Nilai Tim Penilai KJJPToto Suharto sebesar Rp600.000,/m* (sesuai PutusanPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura halaman 20) nyatanyahanya

Bukan ukuranyang dinilai Tim Penilai KJPP Toto Suharto yang sebelumnya,yaitu Rumah Pertama 130,46 m* dan Rumah kedua 18 m?(delapan belas meter persegi);Hal di atas mengakibatkan Kerugian terhadap Pemohon Kasasi(semula Pemohon);.

Tim KJPP Toto Suharto melakukan Penilaian Kerugian Non Fisikbiaya transaksi berbedabeda dan Tidak sesuai dengan PetunjukSPI 306 yaitu biaya Transaksi terdiri dari biaya Pindah, biayaPPAT/Surat dan biaya pajak (namun hanya dibuat biaya PPAT yangdihitung) serta Tim KJPP Toto Suharto mengatakan kerugian nonHalaman 19 dari 24 hal.Put.

Nomor 2171 K/Pdt/201612.13.14.fisik 1% namun berbedabeda.Tim KJPP Toto Suharto menilaiHarga Ganti Kerugian Non Fisik Biaya Transaksi yang terdiri dariBiaya Pindah, Biaya PPAT/ Surat dan Biaya Pajak adalah 1% darikerugian Fisik (Tanah, Tanaman dan Bangunan) Namun Tanamantidak dihitung untuk biaya transaksi.

Padahal sesuai PMK Nomor 27/PMK.06/2016,penentuan nilai limit barang yang akan dilelang harus atas dasarpenetapan dari Penilai (Juru Nilai) atau Penaksir (Juru Taksir) yangresmi, berkompeten dan indepeden; Bahwa untuk pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukannilai limit barang yang akan dilelang melalui Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) resmi, yaitu KJPP Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswatun dan rekan (bukti T.I18).

KJPP ini memiliki Kompetensi yangjelas dan bersifat independen yang hasil penilaiannya dapatdipertanggungjawabkan (Vide: bukti Surat T11 TI19). Hasilpenilaiannya juga telah diumumkan secara transparan sebagaipemenuhan asas publisitas (Vide: bukti surat TIl15 dan TI16), dantelah pula memberitahukan kepada Pembanding (Vide: bukti surat TI14).

Jadi pelaksanaan lelangsampai tiga kali bukan karena tidak transparannya proses lelang tetapi karenatidak ada penawaran yang mencapai batas limit yang telah ditentukan;oO Bahwa dalam perkara ini, penentuan nilai limit sudah dilakukan oleh Penilaidari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi yang memiliki kompetensi yangjelas dan bersifat independen, yaitu KJPP Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswatun dan rekan (bukti T.I18);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis HakimPengadilan

Surat Tugas tgl.24 Nopember 2011 kepada PT.Arjuna Raya dari KJPP Hari Utomo & Rekan--------------------------------------------------------20. Kwitansi Tanda Terima Kantor Penilai Publik Hari Utomo &Rekan; tanggal 29 Nopember 2011--------------------------------------------------------21. Uang Rp.450.000.000,- dengan cara RTGS dar Bank BCA ke Bank BRI---------------------------------------------------------------------------------------22.

Sby.14Bahwa namun demikian yang digunakan dasar penilaian agunandalam PAK adalah nilai taksasi dari KJPP HARI UTOMO &Rekan,dengan nilai untuk objek SHM No. 1189.

Sebesar Rp. 5.992.100.000,dan untuk objek SHM No. 1121 dengan nilai sebesar Rp.Bahwa terhadap KJPP HARI UTOMO & Rekan, ternyata tidak pernahada permintaan dari terdakwa Iman Cahyono selaku Kepala KCP Blitaruntuk melakukan penilaian agunan, dan hasil taksasi dari KJPP HariUtomo & Rekan, terhadap SHM No. 1189 dan SHM 1121, tersebutpernah dimintakan oleh Yenni Grace (istri terdakwa BambangSantoso) yang menurut Yenny hanya digunakan untuk keperluanInternal ; ++ 22+ 2 2 non nnn nnn nn on one nn nnn nn

Sby.26November 2011, dan berdasarkan Laporan Penilaian Aktiva Tetap(Tanah dan Bangunan) dari KJPP Agus Firdaus dan Rekan Nomor :452/AFKDR/BINPA/XI/2011 tanggal 09 Desember 2011, denganhasil Nilai pasar sebesar Rp. 3.100.795.000, untuk SHM No. 1189dengan luas tanah 11.129 m2 5 Bahwa namun demikian yang digunakan dasar penilaian agunandalam PAK adalah nilai taksasi dari KJPP HARI UTOMO &Rekan,dengan nilai untuk objek SHM No. 1189.

Sebesar Rp. 5.992.100.000,dan untuk objek SHM No. 1121 dengan nilai sebesar Rp.Bahwa terhadap KJPP HARI UTOMO & Rekan, ternyata tidak pernahada permintaan dari terdakwa Iman Cahyono selaku Kepala KCP Blitaruntuk melakukan penilaian agunan, dan hasil taksasi dari KJPP HariUtomo & Rekan, terhadap SHM No. 1189 dan SHM 1121, tersebutpernah dimintakan oleh Yenni Grace (istri terdakwa BambangSantoso) yang menurut Yenny hanya digunakan untuk keperluanINternal ; 2 n= noe non non now nnn rn nnn nnn nn nnn

KJPP Agus Firdaus & Rekan, penilaian oleh KJPP Hari Utomo &Rekan dan KJPP SAH & Rekan adalah sebagai second opinion (pertimbangan lain) ; 92 25 Bahwa benar kredit yang diberikan kepada Bambang Santoso adalahKredit Modal Kerja (KMK) sehingga yang menjadi agunan utamanyaadalah usahanya, sedangkan SHM 1189 dan SHM 1121 hanyamerupakan agunan tambahan, sehingga kredit ini hanya bisa diberikanapabila benarbenar memiliki usaha yang layak dibiayai dengan kredittersebut ; 2222 222 nn noo nnn nn en nnn cen