mekanisme pemanggilan RUPS, UU PerseroanTerbatas juga menentukan ketentuan untuk menyelenggarakan RUPSyang mana apabila tidak terdapat Direksi dan Dewan Komisaris,pemegang saham yang berhak dapat melakukan pemanggilan RUPS danpenyelenggaraan MRUPS.

Telah terbukti bahwa PEMOHON mempunyai kepentingan yangwajar untuk menyelenggarakan sendiri RUPS dan melakukansendiri pemanggilan RUPS, yaitu. karena: (i) Direksi tidakmengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yangtelah ditentukan; dan (ii) masa jabatan anggota Direksi dan/atauanggota Dewan Komisaris telah berakhir; danc.

RUPS Luar Biasa dan menetapkan pemberianizin melakukan sendiri pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 80 ayat (1) UU Perseroan Terbatas.Diperbaiki sehingga ketika dibaca menjadi sebagai berikut:20.

Berikut adalah uraiannya:a) MAKNA PETITUM BUTIR 4 SEBELUM PERUBAHAN: TANPAPEMANGGILAN RUPSPemohon, selaku pemegang saham 95% PI West Point Terminalmeminta agar dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa secara sendiri,yang berarti tanpa perlu melakukan pemanggilan kepada parapemegang saham atau pemanggilan RUPS.

pemanggilan RUPS.23.Padahal, M.

Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

ISIR, pada pokoknya menerangkan, bahwa selama saksi bekerja,Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut diadakan bar 2 kali. Saksikenal dengan orangorang yang ada dalam foto bukti foto T7a dan T7b diambilpada acara RUPS PT.

Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

Prima MamberamoSukses dan melakukan dokumentasi pada saat diadakan RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping bukti yang diajukan olehpara pihak tentang adanya pelaksanaan RUPS, ternyata dalam posita gugatanPenggugat, Penggugat menyatakan telah hadir dalam RUPS PT. PrimaMamberamo Sukses tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mengikutinya sampaiselesai RUPS PT.

saham hadirdan/ atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat ;Menimbang, bahwa Penggugat hadir di permulaan RUPS PT.

Prima Mamberamo Sukses tetap berjalandengan peserta berjumlah 65% (enam puluh lima persen) pemegang saham (Total650 dari 1000) dan seluruhnya menyetujui hasil RUPS tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim,RUPS PT. Prima Mamberamo Sukses telah berjalan dengan normal dan wajar.Adapun dalam perjalanan RUPS PT. Prima Mamberamo Suksesterdapatpemegang saham tidak mengikuti RUPS PT.

Bahwa, selanjutnya kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat adalah dengan tidak menjalankan RUPS tahunansesuai dengan ketentuan pada Pasal 78 ayat (2), hal mana merupakantugas dan tanggung jawab Tergugat sebagaimana ketentuan pada Pasal 79ayat (1) yang menyatakan: "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahuluipemanggilan RUPS;"Kualifikasi perbuatan melawan

Nomor 1360 K/Pdt/20179.Rp4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah);Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat Rencana Kerja danLaporan Tahunan PT KDE serta melaksanakan RUPS Tahunansebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar dan UUPT;Memerintahkan Para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS yangmengagendakan pertanggungjawaban Direksi PT KDE danlaporankeuangan;Memerintahkan Para Tergugat untuk menyelenggarakan RUPS yangmengagendakan persetujuaan Pemegang Saham untuk pembubaran(likuidasi) terhadap PT KDE

Dengan kata lain Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT Kaisheng Dinamika Energy berinisiatif untuk memintadiselenggarakan RUPS Luar Biasa guna meminta pertanggungjawabanDireksi yang tidak membuat rencana kerja, laporan kKeuangan dan tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan, sesuai ketentuan anggaran dasar PTHalaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 1360 K/Pdt/2017Kaisheng Dinamika Energy, dan bukan langsung mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Pusat.

belum pernah berinisiatif untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dimaksud.

Jangankan berinisiatifuntuk meminta diselenggarakan RUPS Luar Biasa, diundang untuk hadir didalam RUPS Luar Biasa yang pernah diselenggarakan pun penggugat jugatidak berkenan untuk menghadirinya, dan justru mengajukan gugatan dipengadilan (Bukti T7):Sesuai penjelasanpenjelasan tersebut di atas jelas bahwa gugatanPenggugat masih terlalu pagi (premateur) untuk di ajukan.

Karena adanya kejanggalan ini maka antara PENGGUGATdan TERGUGAT IV muncul ketidak sepahaman tentang tamu yang boleh ikutHalaman 8Putusan No. 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn26.27.28.dalam RUPS maka RUPS diundur hingga 8 Oktober 2015.

Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, Penggugat menggugat pembatalan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pantai Indah Perupuk tertanggal 16Desember 2014 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 05Januari 2015.

Pantai PerupukIndah di dalam RUPS tahunan PT. Pantai Perupuk Indah, tegasnyaNeraca Laba Rugi PT.

tetapsah;Bahwa bila saham akan dialihkan, maka harus dibicarakan dalam RUPS,dan harus dibicarakan;Bahwa alasan ketidak hadiran pemegang saham minorotas dalam RUPSharus juga dipertimbangkan;Bahwa apabila ada keberatan terhadap diadakannya RUPS, maka harusdilakukan undangan ulang;Bahwa ketika terjadi perubahan pengurus lalu ada RUPS tentangpenambahan modal, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum,karena agenda RUPS harus jelas dan merupakan kesepakatan pemegangsaham;Bahwa bila undangan RUPS yang

Keuntungandeviden PT Pantai Perupuk Indah belum pernah ditentukan di dalam RUPStahunan, tegasnya neraca laba/ rugi PT Pantai Perupuk Indah tahun buku 2014dan 2015 belum diputuskan oleh RUPS, sehingga apa yang menjadi pedomanatau acuan untuk mengadakan RUPS mengenai penambahan modal dasar danmodal yang ditempatkan jika RUPS mengenai pertanggungjawaban keuangan danneraca Laba/ rugi belum pernah disahkan dalam RUPS.

Nomor 1892 K/Pdt/201510.11.12.13.RUPS di tempat kedudukan Perseroan, yaitu:"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroanmelakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalamAnggaran Dasar";Bahwa dengan demikian tempat penyelengaraan RUPS pada angka 8diatas tersebut tidak sesuai UUPT sehingga cacat hukum dan tidak sah;Bahwa hasil RUPS tersebut di tuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat Perseroan Terbatas PT Panyindangan (d/h N.V.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 (dibawah tangan) diduga telah dibuat/disusunsebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 tersebut;Didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009, terdapat data peserta rapat (pemegang saham)yang tidak benar (palsu), dimana faktanya si pemegang saham dimaksudtidak pernah hadir didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal

dari alasan sebagaimana dimaksud diatas, adalah jikaBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PerseroanTanggal 7 Februari 2009 dibuat/disusun pada saat diselenggarakannyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, maka namanamapeserta rapat yang tercantum didalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 sesuaidengan namanama peserta rapat yang hadir;.

Pemegang Saham (RUPS)Perseroan Tanggal 7 Februari 2009 terdapat nama dan tandatangan IbuAriani Lawu.

Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (Direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara a quo.Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasberbunyi sebagai berikut:(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan

Nomor 47 K/Pdt/201415.Bahwa dasar keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan RUPS PTRAS Tgl 30 November 2011 karena masih ada perkara menyangkuttentang RUPS PT RAS tersebut dan juga ada surat dari KementerianHukum dan HAM RI cq Dirjen AHU Tgl 2 Desember 2009 NomorAHU.AH.03.04.150 yang tidak mendaftarkan RUPS PT RAS sebelumnya.Dengan demikian undangan RUPS PT RAS untuk Tgl 30 November 2011adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notaris yang tidakdidaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;16.Bahwa

menerima keterangandalam RUPS.

RUPS PT RAS.

keberatan terhadappelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011, maka Tergugat III(Kementerian Hukum dan HAM RI) adalah yang bertugas untukmendaftarkan Hasil RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 sesuaimenurut Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas.

Bahwa Judex Facti pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkatbanding tidak menganalisa dan mempertimbangkan Berita Acarapelaksanaan RUPS PT RAS mulai dari fakta surat undangan RUPS PTRAS, fakta pengusiran Pemohon Kasasi untuk ikut RUPS PT RAS, faktaBerita Acara Absensi pelaksanaan RUPS PT RAS dan Notulen RUPS.Tentu dari fakta tersebut telah terbukti ketidakhadiran Pemohon Kasasikarena adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengusir PemohonKasasi.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenail:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesual dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.9) Bahwa

ARGA KAELASEberkaitan dengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat

, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:Halaman 15 dari 28 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Dpsa. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau

Jadi, penyelenggaraan RUPS LuarBiasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPSTahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kalidalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan ;Menimbang, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalampraktek sering disingkat RUPS LB yang dalam praktek diadakan setiap waktu dandigantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, sebagaimanapenjelasan pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UU RI Nomor 40 Tahun

ARGAKAELASE ;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.

Isoliani Ginting,SH selaku Notaris untuk menyerahkan datadatamengenai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibuatkanAkta.

saksi Nyoman Yudi Saputra berpendapatbahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut batal demihukum.

dalam Pasal 78ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS, serta ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Acaramengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelasdalam panggilan RUPS tidak dilaksanakan oleh Direksi PT.

Garduh KecamatanKarang Tengah Kabupaten Cianjur, namun di dalam Risalah Rapat terterabahwa bahwa RUPS dilaksanakan di Kantor JI. Aria Wiratanudatar Nomor 25Kelurahan Muka Cianjur, artinya RUPS tidak dilaksanakan di tempatkedudukan Perseroan sebagaimana yang termaksud di dalam AnggaranDasar PT.

Sepengetahuan pelapor setelah 30(tiga puluh) hari pelaksanaan RUPStersebut seharusnya hasil RUPS diberitahukan kepada Menteri Hukumdan HAM RI untuk didaftarkan menjadi data Perseroan yang tercatat padaKementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi hasil RUPS tersebutternyata tidak didaftarkan, yang berarti Sdr.

Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUTTERGUGAT dan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar BiasaPT. Modular Alkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LBtersebut yaitu mengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGATtidak lagi menjadi Direktur Utama Perseroan.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukumkarena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagaiDirektur Utama pada PT.

Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebutdiatas adalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidaklagi menjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

) terdiri dari RUPS TahunanHal 103 dari 127 Hal.

Permintaan tersebutdisampaikan baik dalam RUPS Tahunan, RUPS LB maupun melaluiSirkuler Resolusi Pengganti RUPS ;Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyebutkan :Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonanpemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT :Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan ;Bahwa selain Perseroan tidak menyesuaikan AD II nya dengan UUPT,ORGAN PERSEROAN JUGA

No. 830 K/Pdt/2012Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan mengadakan RUPSLB ke1 pada 10 Desember 2010 dengan agenda Pembubaran danPenunjukan Presiden Direktur sebagai Likuidator, namun kuorumkehadiran tidak terpenuhi karena hanya dihadiri oleh 40% pemegangsaham sehingga RUPS LB ke1 tidak dapat dilanjutkan ;. PENYELENGGARAAN RUPS LB ke2 ;Pasal 89 ayat (2) dan (8) UUPT :Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai dapat diadakan panggilan RUPS kedua.

;Oleh karena kuorum kehadiran pada RUPS LB ke1 tidak terpenuhisehingga gagal mengambil keputusan yang sah, maka Perseroanmengadakan RUPS LB ke2 pada 29 Desember 2010, namundemikian RUPS LB ke2 pun tidak dapat mengambil keputusan yangsah karena tidak terpenuhinya kuorum ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Tangerang supaya memberikan penetapan yang dapatdijalankan lebih dahulu sebagai berikut :1.MENETAPKAN :MENYATAKAN PERSEROAN BUBAR DEMI HUKUM ;2.

kuasa dari Penggugat Konvensi untuk tidak hadir dalam RUPStersebut karena adanya surat penolakan tersebut;Bahwa pada rapat Kedua RUPS PT.

Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah tentang RUPS PT.RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuangdalam Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris,di Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht vangewisde) mutatis mutandis Akta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor20 tanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto,S.H.

;Bahwa setiap hasil RUPS Tahunan, baik PT.

RCS dan Karim Tano Tjandra vis a vis selama keduaperseroan itu eksis dan tentu akan melakukan RUPS setiap tahun, makaselama itu pula akan selalu digugat oleh PT. RCS dan Karim Tano Tjandradengan objek gugatan mengenai Undangan Rups dan mengenaiPelaksanaan RUPS;Halaman 32 dari 35 hal. Put.

RASmelaksanakan RUPS tahunan;Bahwa satu perkara diantaranya sudah mempunyai putusan berkekuatanhukum tetap yakni perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Jo.perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI Jo. Nomor 2177 K/Pdt/2012adalah RUPS, PT. RAS Tahun Buku 2009 yang hasilnya tertuang dalamAkta RUPS PT. Riau Anugerah Sentosa Nomor 20 tanggal 21 Oktober 2009yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, S.H.,M.kn., Notaris, di Pekanbarumutatis mutandis Akta RUPS PT.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Bahwa dalam RUPS LB telah hadir : a. Tn SHEN WEI, Komisaris Utama Perseroan Terbatas pemegang200.000, SAAN seseeese esate teenb. Tn. DING DONGSHENG, Komisaris Perseroan Terbatas pemegang75.000, saham ; $=" 2 2 ono nnn on neem non nce cnc cen neec. Tn. LIU JIANQIANG,Direktur Utama Perseroan Terbatas pemegang205.000, saham ; 22225 222 rn noe nne en nee nne neeTn.

LIU MING, Direktur Perseroan Terbatas pemegang 20.000, sahamBahwa penerjemah dari Dewan Komisaris (Tergugat Il dan Tergugat Ill)ditunjuk Tn.LUKAS an BAMBANG DJUNAEDI ;Bahwa penerjemah dari Direksi (Penggugat dan Penggugat Il) ditunjukBahwa rapat RUPS LB dengan agenda : 1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas Direksi. 2. Penggantian Direksi dan Dewan Komisaris, 3.

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit keuangan Perseroan ; Telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 4 AngaranDasar PT FORTUNE FOREST sehingga Komisaris dapat menjadiPimpinan Rapat, disini telah terjadi penafsiran yang salah sebab denganjelas Pasaltersebut berbunyi : RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, Selain itu sebagai alternativeRUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor :311/PDT/2016/PT SMG10.11.12.Bahwa dalam hal ini rapat langsung dipimpin

Jika Direktur Utama tidak hadir atautidak bersedia memimpin rapat,oaru Alternative RUPS LB dipimpin olehKomisaris Utama ; 22222 202 ne one nnn nce sen cenaBahwa RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 30 April 2015, yangdipimpin langsung oleh Komisaris Utama itu telah melanggar ketentuan,Pasal 9 ayat 4, Anggaran Dasar PT FORTUNE FOREST ; Bahwa kemudian dalam rapat,Ketua rapat telah mengusulkan hal halyang dipandang perlu, tetapi usulan itu tidak dapat disepakati olehPenggugat dan Penggugat Il, sehingga

keputusan rapat diambil secaraCS) 0Bahwa dalam voting itu Tergugat Il dan Tergugat Ill menyetujui acararapat dilanjutkan, sedangkan Penggugat dan Penggugat Il tidakmenyetujui acara rapat tersebut dan kemudian Penggugat danPenggugat Il meninggalkan rapat ; Bahwa walaupun demikian RUPS LB tanggal 30 April 2015, itu tetapdilanjutkan, dengan hanya diikuti Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagaipemegang saham PT FORTUNE FOREST sebesar 200.000.dan 75.000saham saja.

agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasamamewakili

ini berjumlah 85.000 (delapan puluh lima ribu) sahamatau sebesar 46 % (empat puluh enam persen) dari selurunh saham yang telahdikeluarkan oleh perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 212.500 (duaratus dua belas ribu lima ratus) saham sehingga ketentuan mengenai kuorumPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 15 dari 20kehadiran tidak terpenuhi, dan RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian dari jumlahseluruh saham dengan

dan tidak mencapai kuorum;Ayat (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah selurunh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kKecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan dalam Pasal 86 ayat (2),(3), dan ayat (4) undangundang yang dimaksud, dan oleh karena Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pertama mengenai kuorum kehadiran tidakterpenuhi

, selanjutnya diadakan kembali Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kedua dengan mengundang pemegang saham sebagaimana undanganrapat tanggal 31 Januari 2019 yang isinya untuk menghadiri RUPS kedua padahari Jumat tanggal 8 Februari 2019 dengan agenda RUPS Kedua sama denganRUPS Pertama (bukti P21) dan untuk bukti P21 sama dengan bukti P25tentang undangan rapat walaupun bukti P25 tanpa ditunjukkan aslinya, namunkarena isinya sama dengan bukti P21, maka bukti P25 yang dimaksud dapatditerima sebagai bukti;

Krisman Girsang, SpPD ;i os RUPS tgl. 21 Oktober 2001Bahwa sesuai RUPS tgl. 21 Oktober 2001, terjadiperubahan pengurus PT. HIA, sbb13Direktur Utama Penggugat iDirektur Pelayanan Medis : Dr. Paulus Suryananta,SpPD ; Direktur Administrasi Keuangan : Dr. Robin HoodDamanik ; Komisaris Utama f SP.

Sidadolok iKomisaris : Dr.Krisman Girsang, SpPD ;Komisaris : Cristian Madya Purba ;Komisaris : Natha Viegas Saragih ;Komisaris : Dharma Situngkir ;Selain perubahan pengurus, dalam RUPS tersebut jugadisepakati bahwa yang dapat menjadi Direktur atauKomisaris PT. HIA, adalah orang yang memiliki sahamsebesar 5% dari jumlah saham PT.

HIA ;~ 14RUPS Memberhentikan PenggugatBahwa pada tgl. 26 Februari 2003, diadakan RUPS yangdihadiri oleh seluruh pemegang saham, dan memutuskanuntuk memberhentikan Dewan Direksi yang terpilihberdasarkan RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, danmengangkat Dr. Petrus Yusuf, MHA sebagai care takerDirektur ;4. Bahwa..........Bahwa pemberhentian Dewan Direksi tersebutbertentangan dengan Pasal 80 ayat (38) UU No.1 Tahun1995 jo. RUPS tertanggal 21 Oktober 2001, denganalasan sbba.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tertanggal 26 April 2003 yang dilakukan Tergugatyang membubarkan Dewan Direksi (memberhentikanpenggugat sebagai Dewan Direksi) tidak sah danbatal demi hukum ;. Menyatakan pengangkatan Dewan Direksi dan DewanKomisaris pada PI. Horas Insani Abadi dengansusunan kepengurusan sebagaimana dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS No, 2, tol. 27November 2004 oleh Henry Sinaga,SH, Notaris diPematang Siantar yaituDirektur : Dr.

Dharma Situngkir ;Adalah kepengurusan yang sah menurut hukum hinggaberakhir masa jabatannya selama 3 (tiga) tahunatau hingga dibentuk susunan kepengurusan yangbaru berdasarkan RUPS yang sah ; .

Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 yang dituangkan didalam akta pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari P.T. Asmoro Jati Subur ;3.

.(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4): Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalamPasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

(baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78) tanpa melalui permintaan tertuliskepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

;(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Penjelasan Pasal 78:Ayat (1):Yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) : Cukup Jelas.Pasal 79:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS kedua harusdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum;(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Halaman 48 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT SMG14.15

pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari terhitung mulai tanggal permintaanpenyelenggaraa RUPS diterima ;2.

Putusan No.1717 K/Pdt/2014puluh) juta rupiah dan kerugian tahun buku berjalan sebesar 1,5 (satu setengah)miliar rupiah;Tanggapan:1Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran Saksidalam RUPS bertentangan dengan Daftar Hadir RUPS yang menjadi satubagian dalam Risalah RUPS LB 1 Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karenadi dalamnya tidak terdapat nama dan tanda tangan yang bersangkutan,sehingga kesaksiannya harus ditolak.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakui kehadiran saksidalam RUPS adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan denganDaftar Hadir RUPS yang menjadi satu bagian dalam Risalah RUPS LB 1Agustus 2012 (Alat Bukti P1/T5) karena di dalamnya tidak terdapat namadan tanda tangan yang bersangkutan, kapasitas saksi juga hanyamerupakan karyawan biasa bagian OB yang tidak ada urgensinya untukhadir, saksi juga menyebutkan lokasi RUPS adalah di R.M.Mekarsari,bertentangan dengan fakta dan alat bukti

Risalan RUPS, Saksi jugamenyatakan tidak mengetahui alasan pemberhentian Direksi;G.

Bahwa Majelis Hakim sudah mengesampingkan Alat Bukti Tertulis ParaPembanding dahulu Para Penggugat yaitu Risalahn RUPS Tahunan tanggal23 Februari 2011 (P2) dan Risalah RUPS Tahunan tanggal 22 Februari 2012(P3) yang berisi Laporan Kinerja Para Penggugat sebagai Direksi;3.

Anggota Direksi diangkatoleh RUPS...menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS sehinggakekuasaan tertinggi dalam PT BPRS BSA adalah RUPS bukan pada ParaPenggugat....... dan seterusnya;Tanggapan:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sangat sempit dan dangkalkarena tidak memperhatikan ketentuan lain dalam UndangUndang yang sama,yaitu:a.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pemohon yang sah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Termohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS dan Melakukan Sendiri Pemanggilan RUPS Termohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

dilaksanakan;