Ditemukan 1933 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 13/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL Tanggal 9 Oktober 2017 — Penggugat:
1.Zaenal Arifin
2.Brigade Tris Ade Susanto
3.Mukhamad Ibnu Shobir
Tergugat:
1.PT. Smelting
2.Rizal Haliman, S.H.
153 — 362
1.Zaenal Arifin
2.Brigade Tris Ade Susanto
3.Mukhamad Ibnu Shobir
Tergugat:
1.PT. Smelting
2.Rizal Haliman, S.H.
153 — 362
., SelukBeluk dan AsasAsas HukumPerdata, PT Alumni, Bandung, 2006, halaman 267:Hubungan causalUntuk dapat menuntut ganti Kerugian terhadap orang yang melakukanperbuatan melanggar hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal1365 B Wjuga mensyaratkan adanya hubungan causal artinyaHal 45 dari 109 Hal Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Selhubungan sebabakibat antara perbuatan melanggar hukum dankerugian.
Register : 14-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
157 — 42
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
BERNARD JONLY SIAGIAN, ST
157 — 42
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan
Register : 02-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2015/PTUN-SMD Tanggal 25 Mei 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (BADAK);
melawan
1.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA;
3.BUPATI KUTAI BARAT;
4.PT. TEGUH SWAKARSA SEJAHTERA (Tergugat II Intervensi);
198 — 79
198 — 79
ataudirehabilitasi; sehingga batasan orang atau badan hukum perdata mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undangundang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentinganyang merugikan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegera yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukanhukum (legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Register : 04-06-2010 — Putus : 23-12-2010 — Upload : 25-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 221 / Pdt.G/2010/PN-BKS Tanggal 23 Desember 2010 — N U R S E N sebagai Penggugat I;
HERU MARSONGKO sebagai Penggguat II;
ADANG bin SARIP sebagai Penggguat III;
GANDI SAMSUDIN sebagai Pengggugat IV;
Melawan
RESTI DYAH HASTIRIANI, SH, Dkk (RESTI DYAH HASTIRIANI, SH, RAMZANI, SH, CAHIDIR NOER, SH, MULIA WARMAN, SH, SUNDJONO PS, SH) sebagai Tergugat I;
BAMBANG WIJIANTO, SH,MH CN dan ALEXANDER DARIUS, SH sebagai Tergugat II;
HASAN KARNO sebagai Tergugat III;
ALI ASSEGAF sebagai Tergugat IV;
Ahli waris almarhumah Ny NYAI DEWI sebagai Tergugat V;
MUHAMAD SYUKRONI sebagai Tergugat VI;
RYANDRA RINATRI sebagai Tergugat VII;
BRIGJEN TNI AD SUGENG WIDODO, SH, MSi, MH sebagai Turut Tergugat I;
KOLONEL TNI AD CHK NURHAJIZAH, M, SH sebagai Turut Tergugat II;
H. DANI BAHDANI, SH sebagai Turut Tergugat III;
PEMERINTAH R I Cq Walikota Bekasi sebagai Turut Tergugat IV;
PEMERINTAH R I Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat V;
1338 — 607
1338 — 607
Harus ada hubungan causal antara kerugian yang timbul denganperbuatan melawan hukum.
Putus : 26-08-2014 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 294/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 Agustus 2014 — PT. KUSUMOMEGAH JAYASAKTI,
Lawan
1. PT. HEWLETT PACKARD INDONESIA,
2. SUBIN JOSEPH,
3. HEWLETT PACKARD SOUTH EAST ASIA,
4. HEWLETT PACKARD COMPANY,
151 — 92
151 — 92
Sel.Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan melawan Hukum paraTergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, maka tuntutan pembayaran uangpaksa tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan tuntutan ganti kerugianmimmaterial, oleh karena menurut hemat majelis kerugian immatareil yang merupakanakibat langhsung dari perobuatan melawan Hukum oleh para Tergugat belumlahcukup terbukti secara nyata sebagai hubungan causal sebabakibat, maka tuntutantersebut juga tidak dapat
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mad Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
168 — 65
Runi Widiastuti
Tergugat:
1.PT. IMSS
2.PT. INKA Persero
3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara
168 — 65
yang dimaksud sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan MelawanHukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdt adalah Tiapperbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4(empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Putus : 18-06-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3159 K/PDT/2014 Tanggal 18 Juni 2015 — HASAN ISMAIL vs BHARWANI TARMIN RASKAM, dkk
165 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebuah perbuatan dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukumapabila perbuatan itu menimbulkan kerugian, apabila tidak menimbulkankerugian, perbuatan itu tidak merupakan perbuatan melawan hukum.Harus ada hubungan causal atau sebab akibat antara perbuatan yangdinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan adanya kerugianyang ditimbulkan.
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017 Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatandan akibat kematian (orang lain);Hal. 103 dari 117 hal. Put.
Putus : 13-07-2015 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Psp Tanggal 13 Juli 2015 — Drs. H. IMRAN LUBIS (PENGGUGAT I) ;
BASRAH LUBIS, S.H (PENGGUGAT II)
ALI HASYIM LUBIS, S.H (TERGUGAT)
144 — 35
144 — 35
Adanya Hubungan Causal, sedangkan yang di maksud dengan CideraJanji/Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan atas perjanjian sesuai dengan Pasal1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber padaundangundang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, danyang dimaksud dengan sengketa hak milik adalah konflik antara dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan
Register : 14-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
FERNANDO HUTAPEA
119 — 25
CHARLES HUTABARAT,SH.MH
Terdakwa:
FERNANDO HUTAPEA
119 — 25
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanharus ada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atausarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan ataukedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan saranayang timbul dari jabatan atau kedudukan
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2019 Tanggal 23 Mei 2019 — ASOSIASI DAUR ULANG PLASTIK INDONESIA, DKK VS GUBERNUR BALI;
505 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
505 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29sebabakibat (causal verband) dengan berlakunya Pasal 7 danPasal 9 ayat (1) Pergub yang dimohonkan pengujian;7). Kalaupun kemudian permohonan hak uji materiil para Pemohondikabulkan maka hal tersebut tidak menjamin adanya kemungkinanbahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugianseperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;1.
Putus : 08-08-2016 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 658/Pdt.G/2015/PN Tng. Tanggal 8 Agustus 2016 — PT. GIGA KONSTRUKSI x . MAIN bin ALI SAMAD,DKK
110 — 35
110 — 35
Adanya hubungan causal antara Perbuatan Melanggar Hukum denganKerugian.Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT XV kepada BANI NARUNbukan merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi jual beli tersebuttelah disahkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1950 K/PDT/2007tanggal 25 November 2009 (Bukti T.XV 6) Jo. Putusan pengadilan TinggiBanten No. 109/PDT/2006/PT.BTN tanggal 02 Maret 2007 (Bukti T.XV 7)Jo. Putusan Perdata No. 71/PDT.PLW/2006/PN.TNG tanggal 10 Agustus2006 (Bukti T.XV 8).
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
201 — 258
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
201 — 258
Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/TUN/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 — JOKO PRIANTO, DKK., DAN YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA VS I. GUBERNUR JAWA TENGAH., II. PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) sekarang bernama PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK;
1584 — 1765 — Berkekuatan Hukum Tetap
1584 — 1765 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sri RejekiSuninto, tidak memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) guna tampilselaku para pemohon pengujian undangundang karena tidak terbuktiterdapat adanya keterkaitan sebab akibat (causal verband) yangmenunjukkan bahwasannya hak konstitusional mereka dirugikan olehberlakunya Pasal 60 huruf g Undangundang Nomor 12 Tahun 2003tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Putus : 30-05-2012 — Upload : 08-04-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 10 / Pid. Sus. K / 2012 / PN. Mdn Tanggal 30 Mei 2012 — - HERMAN TAHER alias ALAM
69 — 65
69 — 65
Sedangkan sarana adalah cara kerja ataumetode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusada hubungan causal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau saranadengan jabatan atau kedudukan, oleh karena memangku jabatan atau kedudukankonsekwensinya mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbuldari jabatan atau kedudukan
Register : 06-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks Tanggal 18 Mei 2017 — 1. Nama : TARMAN BIN H. KIMAN
2. Nama : SARKINAH BINTI H. KIMAN
3. Nama : DEDEH MARWATI BINTI H. KIMAN
4. Nama : EMAR MARTINAH BINTI H. KIMAN
5. Nama : HJ. ICIH BINTI H. BAHRUDIN
6. Nama : H. ENGKOS BINTI H. BAHRUDIN
7. Nama : HJ. NESIH BINTI H. BAHRUDIN
8. Nama : H. YUSUF BIN H. BAHRUDIN
disebut sebagai âÃÂàPARA PENGGUGAT;
L a w a n
1) IYAN, sebagai TERGUGAT I;
2) JUAR, sebagai TERGUGAT II;
3) JUHANDA, sebagai TERGUGAT III;
4) Camat Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I;
5) Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II;
D a n
PT. LIPPO CIKARANG (Tbk), sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
154 — 46
154 — 46
melawan hukum sebagaimanaHalaman 86 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks.dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalahTiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lainmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut,Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untukmenentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsurperbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal
Register : 20-05-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 14 Agustus 2014 — - AHMAD BASRI
62 — 16
62 — 16
Sedangkan sarana adalah carakerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan daripelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harusmenunjukkan adanya hubungan causal antara keberadaan kewenangan,kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan, oleh karenamemangku jabatan atau kedudukan konsekwensinya mempunyai kewenangan,kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan
Register : 15-04-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 63/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
290 — 221
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB CILACAP. Diwakili oleh DJOKO SUMEDI, SH., MH
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3.RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
290 — 221
mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk secara sah menurut undangundang dapatHalaman 126 dari 148 Halaman Putusan Nomor :63/G/2019/PTUNJKT.mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapatkepentingan penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungansebagai akibat antara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat (causal
Register : 17-11-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 143/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 19 April 2018 — Penggugat:
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
225 — 146
1.Ir Annin Hudaya MT
2.Linda Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII Persero
225 — 146
yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokokyang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atassuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, karenadengan unsur tersebut terjadi hubungan causal
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
444 — 2669
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
444 — 2669
Ketentuan Pasal 1365 BW menekankan adanya hubungan causal(relasicausalitas; sebab akibat), manakala terdapat suatu perbuatan(i.c. yang bersifat Melawan hukum) yang merugikan orang lain dankarena kesalahan tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung gugat(ganti rugi) bagi si pelaku;Bahwa Dalam khasanah keilmuan hukum tanggung gugat berdasarkanPasal 1365 BW ini disebut dengan tanggung gugat atas dasar adanyakesalahan, artinya Perbuatan Melawan hukum itu dapat disesalkan(dipertanggungjawabkan unsur kesalahan