;Bahwa selaku direktur APRIH ALMANTO ALIAS APRIH ALAMANTOmelaporkan kegiatan usaha dan memasukkan SPT Masa PPN Januari sampaiDesember tahun pajak 2007 CV PUTRI PERTIWI SEJATI ke KantorPelayanan Pajak Semarang BaratBahwa asas dalam Perpajakan yang menganut sistem self assesmentPerpajakan memiliki kewajiban sebagai berikut :a.

tumbuh dilahan masyarakat;Bahwa jenis kayu tersebut bisa diolah oleh masyarakat;Bahwa sudah ada penetapan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara;Bahwa yang tetapkan yaitu Menteri Kehutanan;Bahwa Ahli bekerja di kantor Kehutanan, sejak tahun 2017 Ahli bertugas dikantor Kehutanan Prop.Sultra;Bahwa sebagai ahli sejak kapan ada perkara ini;Bahwa ada perbedaan dalam pengelolaan hasil hutan dengan hasil darilahan masyarakat, kalau dari lahan masyarakat dokumenya adalah dibuatoleh masyarakat itu sendiri (Self

disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self

proses identifikasi masalah, analisis, danevaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesionalberdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kKebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;Bahwa pelaksanaan penghitungan kerugian keuangan negara perludilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, karena dalampemeriksaan investigatif harus selalu berpegang pada prinsip atau azaspresumption of innocence, non self

Bank Danamon Indonesia, Devisi Self Employed Mass MarketManado in casu Tergugat I. Pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan tersebutterakhir dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2012 yang merupakan lelang ulangeksekusi Pasal 6 UUHT dari pelaksanaan lelang sebelumnya atas permohonanpenjual in casu Tergugat I melalui surat Nomor: 284/ALUSEMM/MDO/0912tanggal 14 September 2012 perihal Permohonan Lelang Ulang, dengan lampirandokumen dokumen persyaratan lelang, berupaa.

tahun2009 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 10 tahun1998 mengandung subtansi prinsip kehatihatian juga didapat dalam pasal 8, pasal 10, pasal11 dan pasal 29 ayat (2), (3) (4);Menimbang, bahwa dalam rangka mendukung atau menjamin telaksananya prosespengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehatihatian,bank wajib memiliki dan menerapkan prinsip kehatihatian, bank wajib memiliki danmenerepkan sistem pengawasan internal dalam bentuk self

Nomor 123/Pid.B/LH/2017/PN Skw.menerima kayu bulat, selanjutnya oleh industri tersebut kayu diolah sesuai denganpesanan hingga akhirnya sampailah ke tangan pembeli;Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin pengolahan kayu bulat adalah BKPMMasyarakat yang membeli kayu dari PO/PD sedangkan pengirimannya hanyacukup dengan nota saja;Bahwa PSDH/DR dibayarkan pada saat kayu masih dalam bentuk kayu bulat,karena kayu baru boleh diangkut setelah membayar PSDH/DR karena sekarangsistem yang digunakan secara self

Penggerak;Type 4 langkahBahan bakar solarDaya maksimum 8 9 HPBerat mesin maksimum 98 kgSistem pengaturan lampu IC regulator.Unit Traktor :Dimensi ;Tinggi dgn roda karet 840 1.450 mmTinggi dgn roda besi 840 1.450mmBobot operasional traktor dgn roda besi =< 350 kgTinggi penggandengan dengan roda karet 170 450 mmTinggi penggandengan dengan roda besi 300 600 mmSPESIFIKASI 564 UNITPOMPA AIRMotor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Halaman 55 dari 192 halaman,Putusan No.179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg56Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)d.

180 NTransmisi ;Sistem Transmisi Kombinasi gigi dan rantai (ChainGear)Sistem Kopling utama; Vbelt dan tension pulley atau diskclutchRumah (box) transmisi; Casting/besi tuang (cor) atau presplateSistem Pembelokan; Kopling Kemudi (Dog Clutch)Implemen dan Perlengkapan Dokumen;Roda besi dan karet standar masingmasing 1 pasangBajak singkal/luku 1 unitGaru 1 unitGelebeg 1 unitTool Kit 1 set Motor Penggerak;Type 4 langkah (4 tak),Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 6 HPKonstruksi dan Unjuk Kerja;Model Self

roda karet1.140 mmTinggi dgn roda besi 1.280mmBobot operasional traktordgn roda besi 268 kgUnjuk Kerja:Kapasitas lapang efektifminimum 0,077 ha/jamEfesiensi Lapang minimuntB7,05 %Kecepatan kerja optimumD,99 km/jamKedalaman pembajakan14,24 cmBlip roda maksimum 11,30a)Pemakaian bahan bakar1,00 Lt/JamEfisiensi penerusan dayaP3,19 %Type 4 langkah (4 tak),Tinggi total pemompaan 264Motor Penggerak;Bahan Bakar Premium,Daya maksimum 5 HP (3,1KW).Konstruksi dan Unjuk Kerjafipe Horizontal ShaftCentrifugal Self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgRumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)D.

Putusan Nomor 61/G/2019/PTUN.Mtrkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehinggadengan adanya norma baru oleh MK tersebut membawa implikasibahwa putusan MK aquo langsung dapat dieksekusi (SelfImplementing), tanpa memerlukan pengaturan lebih lanjut, karenapengujian undangundang yang bersifat Self Implementing padadasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yangtidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga

Dasar daritidak dipidananya orang yang disuruh adalah pasalpasal 44, 48, 51 ayat 2 (2)KUHP, serta ketentuanketentuan menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidanayang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (mens rea) ataukesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (actus reus) telah dilakukaknnya.Dalam istilah bahasa latin : Actus non facit reum nisi mens sit rea, an actdoes not constitute it self guilt unless teh mind is quilty atau geen strafzonder schuld.Terhadap bentuk penyertaan Mereka yang

Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh money dalam bentuk apapun sebagaisalah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKAFATRISIA,SE.

Sehingga dengan kondisitersebut para debitur tidak memiliki self financing atau freshmoney dalam bentuk apapun sebagai salah satu syaratpemberian fasilitas kredit.b. Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh TerdakwaRIKA FATRISIA, SE.

verifikasipenghasilan dan investigasi, verifikasi agunan, mengecek IDIBI calonDebitur, jika hasil pengecekan tidak memenuhi persyaratan BJB ConsumerMortgage, ajukan surat penolakan kepada Pimpinan KCP untukditandatangani dan dikirimkan oleh staf administrasi, untuk BJB ConsumerMortgage tujuan take over, memastikan dan ditindak lanjuti dengan memintabukti jumlah kredit yang akan diambil alih di Bank asal, untuk BJBConsumer Mortgage tujuan membangun rumah tinggal, dipastikan calonDebitur telah memiliki Self

Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh Terdakwa RIKA FATRISIA,SE, Ak Binti DODDY EFMAN tidak memiliki validitas yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana teknis penilaian repayment capacity yangdilakukan adalah sebagai berikut : Tidak dilakukan pengujian kembali terhadap Informasi pendapatan yangdiperoleh dari hasil kunjungan kepada

Sehinggadengan kondisi tersebut para debitur tidakmemiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satusyarat pemberian fasilitas kredit.a.

sosialisasi dengan pihak lain yang terkenapembebanan;Bahwa kalau kita mengacu pada Pasal 66, Pasal 69 UndangUndang Nomor30 tahun 2014 berkaitan dengan perubahan, pembatalan, penarikan kembali,penundaan semua, pasti ada ayat (2) nya selalu menyatakan bahwa setiaptindakan itu harus ada alas hukum tapi juga harus memperhatikan AAUPB,jadi dua itu menggunakan katakata dan sehingga tidak menggunakan kataatau jadi harus memperhatikan tidak hanya soal dasar hukum tetapi jugamemperhatikan AAUPB;Bahwa proses self

Putusan No. 332/ Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Brt.dilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.o Bahwa terdakwa bertindak melampau kewenanganya dengan carabelum melakukan pengikatan Jaminan, namun pembiayaan telah dicairkan, dalam pencairan Pada tanggal 30 April 2012, telah dilakukanpencairan pembiayaan sesuai MPP nomor : 113/MPP/JAS/11, tanggal 30April 2012 yang diusulkan oleh terdakwa, dimana Pada saat pencairanterdapat syaratsyarat

Teknopreneurs),dimana Mark Updilakukan agar pelunasan dari Lembaga Pembiayaan Dana BergulirKemenkop tidak perlu ada Self Financing dari KIP PLN.o Bahwa terdakwa bertindak melampau kewenanganya dengan carabelum melakukan pengikatan Jaminan, namun pembiayaan telah dicairkan, dalam pencairan Pada tanggal 30 April 2012, telah dilakukanpencairan pembiayaan sesuai MPP nomor : 113/MPP/JAS/11, tanggal 30April 2012 yang diusulkan oleh terdakwa, dimana Pada saat pencairanterdapat syaratsyarat sebagaimana tercantum

Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Asset Liquidation RepDivisi Self Employed Mass Market tanggal 16 Juni 2014 tentangPerincian Hutang Debitur a.n. Kamisan Hamzah;e. Fotocopy Surat Peringatan No. 01/SPI/DSP/3704/0514 tanggal 21Mei 2014, Surat Peringatan II No. 01/SPII/DSP/3704/0514 tanggal 28Mei 2014 dan Surat Peringatan III No. 01/SPIII/DSP/3704/0614;f.

dihukum,melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atausupaya jangan mau menurut peraturan perundangundanganatau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturanUndangundang;Menimbang bahwa pengertian menghasut adalah suatu perwujudanuntuk membangkitkan orang supaya marah (untuk melawan ataumemberontak (KBBI, Dept Pendidikan Nasional, 2003, hal 392); Selanjutnyadalam Blacks Law Dictionary, edisi ke8, hal. 1262; Provocation : something(such as word or action) that affect a persons reason and self

Setiap pemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh Bank dalam aturan tersendiri;Self financing dapat tidak dipersyaratkan untuk jenisjenispembiayaan tertentu yang lazim tidak mempersyaratkan adanya selffinancing antara lain pembiayaan dengan skema mudharabah atauprodukproduk lain setelah mendapat persetujuan Direksi;Dalam pemberian pembiayaan sindikasi, analisa pembiayaan bagiBank yang merupakan anggota sindikasi harus

Kesimpulanini dapat ditarik karena sepanjang jalannyapersidangan tidak dapat anasiranasir yang Persidangan mengenai adanya tindakanpenandatanganan yang dilakukan oleh Terdakwa Idan Terdakwa II adalah dalam kerangka Self dealingyang menguntungkan Terdakwa I dan Terdakwa II, halini pula telah dipertimbangkan oleh judex factiepada pertimbangannya halaman 125 bahwa Terdakwa Idan Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dariperbuatannya; Bahwa oleh karena tidak ada faktafakta yang dapatdibuktikan bahwa

Tanjung Mulya Perkasa akan sutit membayarkewajiban ke bank apalagi terdapat peminjam fiktif31.Bahwa tidak ada analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self financing sebesar Rp32,89 milyar untuk ayam petelurdan Rp6,1 milyar untuk ayam pedaging32.Bahwa pemberian plafond KKPE untuk ayam petelur dan ayampedaging total maksimal Rp40.000.000.000, ( Empat puluh milyarRupiah ) kepada 80 kelompok tani (+/ 800 petani) tanpa dilakukanverifikasi terhadap keberadaan kelompok tani tersebut.33.Bahwa

pemerintah;Bahwa standar KUR ada di SOP tentunya harus diikuti;Bahwa kredit KUR tidak tepat sasaran;Bahwa hal tersebut terjadi karena swiching KUR tidak dimintakanrekomendasi DRK dan tidak dilakukan analisa ulang terhadap kKemampuanavalis dan repayment capacity kelompok tani;Bahwa ada rekomendasi DRK ayam pedaging namun tidak ditindaklanjutiyaitu tidak dilakukan perhitungan mengenai kemampuan and user untukmembayar beban bunga;Bahwa tidak adanya analisa terhadap kemampuan debitur untukmenyediakan self

Tanjung Mulia Perkasa tanggal 30 September 2010.Bahwa benar pada tahap analisa kredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasisebagaimana mestinya kepada kelompokkelompok peternak selaku end useroleh Relationship Officer (RO) SKC Tasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadapkemampuan debitur dalam menyediakan self financing, tidak dilakukan analisakemampuan avalist untuk mencover pinjaman atas nama 20 kelompok peternakayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayam pedaging.Bahwa benar selain

mengenai persyaratan debitur atas nama 20kelompok peternak ayam petelur dan 60 kelompok atas nama peternak ayampedaging tidak memenuhui kriteria debitur kKelompok sebagaimana dimaksud dalamPetunjuk Pelaksanaan KUR tanggal 15 November 2010, ternyata pada tahap analisakredit oleh pihak BNI tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya kepadakelompokkelompok peternak selaku end user oleh Relationship Officer (RO) SKCTasikmalaya, tidak dilakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalammenyediakan self

Dino Andrian;Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yang dilakukanoleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TI60) dan terbukti bahwa PTCOSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut: Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BD Periode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s.d. 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s.d. 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s.d. 31 August

SuksesMakmur Sejahtera yang SAH;Bahwa menurut Ahli dalam kegiatan TPTKO wajib melaporkan setiapbulan ke Dinas dalam bentuk Laporan Mutasi Kayu (LMk);Bahwa menurut Ahli Nota Angkutan yang dibawa oleh Terdakwa adalahdokumen yang Sah dan Dokumen Nota Angkutan tersebut merupakandikeluarkan oleh Internal Perusahaan (Self Assesment);Hal 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 587/Pid.B/LH/2019/PN PbrBahwa menurut Ahli TPTKO mengirim Kayu Olahan berupa Kayugergajian, sedangkan SDH dan DR dibayarkan ketika Kayu