danTergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini;Atau :Apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara iniberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat tidak sempurna dan kurang pihak; Gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi subjektif yang dilarang;Bahwa terhadap gugatan tersebut

Putusan Nomor : 1507/Pdt.G/2012/PA Kab.KdrNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka gugatan Penggugatincasu dapat dikabulkan; 2c ne ne nen nn nnn n nn nn nen en enn en ene en eneMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat incasu telahdikabulkan, maka gugatan kumulasi berikutnya berupa nafkah anak tersebut,dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 156 huruf (d) kompilasi Hukum Islampatut pula dikabulkan yang besaran nominalnya disesuaikan dengan kemampuanTergugat dan kepatutan biaya anak

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan oleh karenanya haruslah ditolak atautidak dapat diterima karena gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasiyang mana materi gugatan tidak termasuk materi gugatan kumulasi karenasatu sama lain tidak ada hubungannya yang erat (dasar hukum, MARI 1998Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Ilhalaman 118 Nomor 28.1 Cetakan ke3);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 85/Pdt.G/2010

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan pokok diatas,Penggugat juga mengajukan gugatan kumulasi yang terdiri dari:... tahun ... bulan,Rp ..., x 30 hari =...,Rp ..., x 12 bulan =...,Rp ..., X ... tahun (.. bulan) = Rp

DENGAN ALASAN YANGRASIONAL DAN TERTIB DALAM TOLERANSI PENGGABUNGANGUGATAN (KUMULASI GUGATAN YANG DIMAKSUD OLEH PAKARHUKUM DAN HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA PROF.R.SUBEKTI SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARAPERDATA halaman 72 Terbitan Bina Cipta Tahun 1982 yangpada prinsipnya mengatakan kumulasi gugatan hanyadapat diterapkan bila pokok pokok subtansial satusama lain memiliki koneksitasBahwa pada prakteknya Pengadilan di Indonesia AzasKonektifitas tersebut telah diterapkan dalampengabungan gugatan

(kumulasi gugatan) dalam perkarasebagaimana nyata dan telah menjadi YURISPRUDENSItetap MAHKAMAH AGUNG Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tertanggal 28 Agustus 1976 No.Hal. 13 dari 16 hal.

Dengan kenyataan tersebutpenggabungan 2 (dua) gugatan (kumulasi obyektif) yang dilakukan paraPenggugat adalah tidak dibenarkan dan gugatan haruss dinyatakan tidakdapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI tanggal 29 April 1986, No. 1875 K/Pdt/ 1984 yang abstrak hukumnya:"Penggabungan gugatan yang campur aduk bertentangan dengan tertibberacara".3.

Mengenai Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tentang penggabungangugatan dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) yang diajukan olehPara Tergugat dst........ ;7 Para penggugat/Terbanding perjelas............. bahwa hal ini sudahdijelaskn dan ditegaskan dalam putusan (hal.4344). Kumulasi subyektifpada dasarnya merupakan penggabungan (kumulasi) dalam tuntutanhak, sesuai dengan (ps.4,81,107 Rv, 127 HIR, 157 Rbg, 1284 BW, dan18 WVK).

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak dapat diterima karenamemutuskan suatu perkara dalam gugatan kumulasi terhadap duaobyek yang berbeda dan berlainan pemiliknya, lagi pula salah satuobyek (I.A) telah diputus oleh pengadilan yang tidak boleh digabungdengan obyek yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketalainnya, hal ini Penggugat/ Terbanding perjelas kembali:Hlm. 48 dari 85 hlm.

Mengenai Penggabungan Gugatan (Gugatan Kumulasi)6.1 Bahwa para Tergugat/Pembanding tetap menolak/tidakterima putusan pengadilan tersebut karena tidak ada hubungan yangerat antara subjek dan objek yang satu dengan yang lainnyasebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding pada halaman 7(tujuh), pemilik A adalah A. MADJDJANG berdasarkan putusanPengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/1971 Tanggal 5 NopemberHlm. 78 dari 85 hlm.

PT.MKS1973 sedang subjek atau pemilik B adalah ANDI AHMAD yang alatbukti Surat/akta jual beli terindikasi terjadi pemalsuan surat dan tandatangan, yang sampai saat ini kasusnya masih ditangani oleh PenyidikPolres Bulukumba dan para Tergugat/Pembanding belum pernahmendapatkan penyampaian adanya surat pemberitahuanpenghentian penyidikan (SP 3) sebagaimana yang di dalilkan paraPenggugat/Terbanding.Mengenai Penggabungan Gugatan (Gugatan Kumualsi)6.2 Bahwa para Tergugat/Pembanding telahmempertimbangkan bahwa Gugatan

kumulasi (PenggabunganGugatan) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskandalam Memori banding pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh).7.

rupiah)Bahwa oleh karenaPenggugat telah memintahakhak yang seharusnyatidak diminta dan hanya bermainmain dan tidak serius dalam Gugatannyahingga membuat Gugatan menjadi tidak jelas/kabur, maka sangat beralasanhukum bagi Maielis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquoagar berkenanmenyatakanGugatan yang diajukan oleh Penggugattersebut dapat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard).GUGATAN PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DUA PERMASALAHANDALAM SATU GUGATAN

(KUMULASI TERLARANG)Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di bawah Reg.

GUGATAN PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DUA PERMASALAHANDALAM SATU GUGATAN (KUMULASI TERLARANG)Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di bawah Reg. No.92/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Mdn tertanggal 23 Maret 2020 merupakanperihalGugatan Perselisihnan Hubungan Industrial (PHI).

Pahala Simorangkir) tidak jelas, kabur (Obscuur Libel) dangugatan Penggugat menggabungkan dua permasalahan dalam satu gugatan(kumulasi terlarang)adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan olehkarenanya haruslah dinyatakan ditolak,;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah : Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT(Ic. PT.

Gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel)Tentang Kumulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan) .Bahwa jika dicermati dari dalildalil gugatan Para Penggugat maka terlihat dalamgugatan Para Penggugat tersebut terjadi penggabungan (kumulasi gugatan) yangterdiri dari kumulasi subjektif dan kumulasi objektif dalam satu gugatan sekaligus ;Bahwa disebut sebagai gugatan kumulasi subjektif sebab dalam gugatan ParaPenggugat terdapat pihak Penggugat dan pihak Tergugat lebih dari 1 (satu) orangatau ada beberapa

orang, dalam perkara aquo Para Penggugat ada 8 (delapan) orangdan pihak Tergugat ada 6 (enam) orang ;Bahwa disebut sebagai gugatan kumulasi objektif sebab dalam gugatan perkara aquoada terdapat 2 (dua) tuntutan sekali gus yang mana satu dengan lainnya saling tidakada hubungan hukumnya yaitu :a. gugatan waris mal waris : meminta Pengadilan Agama Rantauprapat menetapkan ahli waris Alm.H.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebutdiatas dan jika dikaitkan dengan perkara aquo adalah sama yaitu samasama terjadipenggabungan gugatan (kumulasi gugatan) maka maka dengan demikianpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut diatas dapat diambilsebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo dan selanjutnya berdasarkanpertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo sudah selayaknya secara hukum gugatan Para Penggugat

Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

dahulu eksepsi Tergugat II, Tergugat IVdan V pada angka 5 terlebih dahulu sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam HIR tidak mengatur mengenaipenggabungan suatu gugatan tetapi apabila ada hubungan yang erat antaraHalaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2019/PN Gprbeberapa gugatan maka penggabungan gugatan dapat dibenarkan dengantujuan untuk menghindari kemungkinan putusan yang saling bertentangan;Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatmerupakan bentuk penggabungan gugatan

kumulasi subjektif yaitu dalamgugatan terdapat beberapa orang Penggugat dan beberapa orang Tergugat;Menimbang, bahwa syarat suatu gugatan kumulasi subjektif adalahbeberapa orang tersebut haruslah ada hubungan antara satu dengan yang lainsebagaimana ditegaskan dalam dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor2177K/Pdt/1983 dan 1742K/Pdt/1983 serta putusan Nomor 343K/Sip/1975yang menyatakan karena Tergugat sampai dengan Tergugat IX tidak adahubungan antara satu dengan yang lain tidak dapat digugat sekaligus

Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukannyatersebut, Penggugat telah membenarkannya;Menimbang, bahwa Penggugat' telah menyampaikan kesimpulansecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya danmohon putusan;Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnyatelah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa penggabungan gugatan

(kumulasi) yang diajukanoleh Penggugat berupa permohonan itsbat nikah dengan gugatan perceraiantidak bertentangan dengan hukum, oleh karena hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo.

Gugatan Para Penggugat MERUPAKAN SAMENVOEGING ATAUKUMULASI SUBJEKTIF YANG TIDAK DIBENARKAN Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT yang menggugat beberapaTERGUGAT yaitu dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III danTURUT TERGUGAT adalah merupakan bentuk Gugatan KumulasiSubjektif; Bahwa bentuk Gugatan Kumulasi Subjektif, tidak diatur dalam H/R danRBG, tetapi dikenal dalam Teori dan Praktek Peradilan Perdata.

Bahwasyarat suatu Gugatan Kumulasi Subjektif dalam Praktek PeradilanPerdata ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yaituantara lain dalam: Putusan MA.RI. No.575 K/PDT/1983, tanggal 2061984 yangmengatakan "boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baikdalam bentuk subjektif maupun objektif, asal terdapat hubungan erat(Innerliike Samenhangen)"; Putusan MA.RI. No.2177 K/PDT/1983 tanggal 14111984 danPutusan MA.RI.

No. 1742 K/PDT/1983 tanggal 25101984menyatakan dengan tegas "diantara orang tersebut harus adahubungan hukum"; Dan Gugatan Kumulasi Subjektif yang dilarangoleh Hukum, pada pokoknya adalah PENGGUGAT mengajukangugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masingmasing objekgugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan (PutusanMA.RI.

No.201 K/Sip/1974, tanggal 2881974).Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN PlIkBahwa Gugatan Kumulasi Subjektif yang diajukan Para PENGGUGATternyata SUBSTANSINYA adalah mengenai Tuntutan PelaksanaanPembayaran akuisisi saham sebesar Rp. 6.325.000.000,00 (enammilyard tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar olehTERGUGAT (PT.

Gugatan Para Penggugat MERUPAKAN SAMENVOEGING ATAUKUMULASI SUBJEKTIF YANG TIDAK DIBENARKAN Bahwa Gugatan Para PENGGUGAT yang menggugat beberapaTERGUGAT yaitu dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III danTURUT TERGUGAT adalah merupakan bentuk Gugatan KumulasiSubjektif;Bahwa Gugatan Kumulasi Subjektif yang diajukan Para PENGGUGATternyata SUBSTANSINYA adalah mengenai Tuntutan PelaksanaanPembayaran akuisisi saham sebesar Rp. 6.325.000.000,00 (enammilyard tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus

Nomor: 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hakhadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dariperceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang ex officiomemerlukan penetapan pemeliharaan anak, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama (kumulasi);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

Nomor. 1286/Pdt.G/2018/PA.Lpk.Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi yang diajukanPenggugat mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan danketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikiankumulasi Penggugat Ssesuai pasal 86 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undangundang Nomnor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim menyatakan dapat menerimagugatan kumulasi Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat danTergugat

Nomor: 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatanhak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagaiakibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniaianak, yang ex officio memerlukan penetapan pemeliharaan anak,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antaragugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah)tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersamasama(kumulasi);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat

Nomor : 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatanhak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian denganhak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diterima dan diperiksasecara bersamasama (kumulasi); Gugatan Perceraian :Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat didasarkan atas dalildalil, bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat yang menikah pada

gugatan kumulatif ini Majlis berpendapat, bahwa GugatanPerceraian dan gugatan Hak Pemeliharaan Anak keduanya adalah berhubungan sangat erat(sammenhang), bahkan boleh dikatakan bahwa sebagai akibat perceraian bagi pasangansuamiistri yang telah dikaruniai anak, agar terdapat kepastian hukum exoffesio perluditunjuk siapa yang layak dan patut ditentukan sebagai pemegang hak pemeliharaan anakanak dari perkawinan mereka yang bercerai; Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebutMajlis berpendapat bahwa gugatan

kumulasi perceraian dengan hak pemeliharaan anak(hadlonah) ini dapat diperiksa dan diselesaikan secara bersamasama;A.

Qaedah fighiyyah yang artinya :Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapkemaslahatan;Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengankumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan olehMajelis Hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatantentang hak pemeliharaan dan pengasuhan 4 (empat) orang anak hasilHal. 19 dari 26 Put.

penggabungangugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 disebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasamadengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatanhukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatanPenggugat, maka gugatan

kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutkarena telah berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara danhal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkanPasal 45 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tanggungjawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatanperkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkanketerangan saksi serta