soArtinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

Penetapan No.62/Pdt.P/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial

masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

PA.MIlArtinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebin baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupan sosialmasyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

leoaJl 55>Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

Penetapan No.108/Padt.P/2020/PA.MIlNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

s 50Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social contro!

KRISBOW 450.000 450.0005 Kunci Pass Ring 1 Set KRISBOW 450.000 450.0006 Kunci Sock 1 Set KRISBOW 450.000 450.0007 Obeng Plus 1 Set KRISBOW 100.000 100.0008 Obeng Minus 1 Set KRISBOW 100.000 100.0009 Gerinda LIstrik 1 Unit MAKITA 1.500.000 1.500.00010 Mata Bor 1 Set KRISBOW 200.000 200.00011 Bor LIstrik 1 Unit KRISBOW 1.500.000 1.500.00012 Palu 1 Ea KRISBOW 340.000 340.00013 Palu 1 Ea KRISBOW 334.000 334.00014 Tang Kakak tua 1 Ea KRISBOW 120.000 120.00015 Avo Meter 1 Unit KRISBOW 670.000 670.00016 Tool

Palu 1 Ea 334.000 334.000 KRISBOW14 Tang Kakak tua 1 Ea 120.000 120.000 KRISBOW15 Avo Meter 1 Unit (670.000 670.000 KRISBOW16 = Tool Box 1 Ea 1.600.000 1.600.000 KRISBOW17. Senter 2 Ea 195.000 390.000 KRISBOW18 = Solder LIstrik 1 Ea 120.000 120.000 KRISBOW19 Aerometer 1 Unit 1.500.000 1.500.000 KRISBOWI Sistem Pipa1 Pipa Bahan Bakar 1 Set 3.250.000 3.250.000 FIBER PIPE2 Pipa Air Tawar 1 Set 1.650.000 1.650.000 FIBERPIPE3 Pipa Buangan Kotoran dari !

Avo Meter 1 Unit Digital Krisbow Jepang14 Tool Box 1 Ea Susun tiga Krisbow Jepang15 Senter 1 Ea 4 Battery Krisbow Jepang16 Solder Listrik 1 Ea Minimal 80 watt Krisbow Jepang17 Aero Meter 1 Unit Krisbow JepangI Sistem Pipa1 Pipa Bahan Bakar 1 Set Include sistem pemasanganFiberpipe Indonesia2 Pipa Air Tawar 1 Set Include sistem pemasangan Fiberpipe Indonesia3 Pipa pembuangan kotoran 1 Set Include sistem pemasanganFiberpipe Indonesiadari Palka Ikan4 Pipa Bilga / Cuci Deck 1 Set Include sistem pemasangan

Avo Meter 1 Unit KRISBOW 670.000 670.00016 Tool Box 1 Ea KRISBOW 1.600.000 1.600.00017.

Avo Meter 1 Unit Digital Krisbow Jepang14 Tool Box 1 Ea Susun tiga Krisbow Jepang15 Senter 1 Ea 4 battery Krisbow Jepang16 Solder Listrik 1 Ea Minimal 80 watt Krisbow Jepang17.

tidak dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangkaskema ACFTA, sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umumsebesar 5%;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalamkeputusan keberatan Nomor: KEP1190/KPU.01/2013 tanggal 27 Februari2013 dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:bahwa barang impor Pemohon Banding berupa "Yunnan CY Gap Bed Lathe"seperti yang diberitahukan dalam PIB Nomor 498367 tanggal 10 Desember2012, diimpor dari pemasok Yunnan Machine Tool

Pengadilan tetapi memilihlangsung saja menikah di bawah tangan;Menimbang, bahwa bagi seorang perempuan yang belum mencapaiusia 16 tahun untuk dapat melakukan pernikahan menurut ketentuan Pasal 7Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harusmendapatkan dispensasi Pengadilan;Menimbang, bahwa Pemohon Il melakukan pernikahan tanpamendapatkan dispensasi Pengadilan, maka perbuatan itu dapatdikategorikan sebagai pelanggaran hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (tool

Penetapan No.152/Padt.P/2020/PA.MIl SALINAN berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

s 55Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social contro!

s 55Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social contro!

soArtinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukHal. 10 dari 14 Hal.

Tool Set Kawan Lama : (ada) (tidak ada)2. Dongkrak Buaya Kecil :9. Engine Scaner Auto : (tidak(ada) ada)3. Engine Scaner Lunch : 10. Pompa Oli Drum : (ada)(ada)4. Tool Set Krisbow : (ada) 11. Tool Box : (ada)5. Kompresor : (ada) 12. Jack Stand : (tidak ada) 6. Jack Stand Besar : (ada) 13. Tool Set Krisbow : (tidakada) 7.

Tool Set Kawan Lama2. Dongkrak Buaya Kecil 9. Engine Scaner Auto3. Engine Scaner Lunch 10. Pompa Oli Drum4. Tool Set Krisbow 11. Tool Box5. Kompresor 12. Jack Stand6. Jack Stand Besar 13. Tool Set Krisbow7. Jack Stand Kecil (3) Assetasset bengkel, yaitu: satu unit Mobil Avanza No. Pol F 1420 SQ; satu unit Mobil Honda Jazz No. Pol. DA 8812AW, dan satu unit sepeda motor Honda Bit No. Pol. 8703 PAH,;a.

alasan sangat mendesak, yangmenurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Perkawinan adalahkeadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan;Hal. 5 Penetapan Nomor 485/Pat.P/2019/PA.SelMenimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, keterangan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukanalasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool

pemeriksaan dan pengujian kebenaran danketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahanseseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengonirol alasanalasan dandasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya;Bahwa apabila teoriteori perihal Praperadilan tersebut di atas dikaitkandengan pandangan Soejono Soekanto mengenai dua fungsi yang dapatdijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol (a toolof sosial kontrol) dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (a tool

Dengan adanya a tool of social control ini maka padadasarnya, Praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yangsewenangwenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnyaHal 16 dari 20 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Nlasering melakukan tindakan yang kurang pantas, sehingga melanggar hak danharkat manusia.

Selanjutnya hukum sebagai a tool ofsocial engineering, Praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasidan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum kedepan;Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAPini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yangsekaligus berfungsi sebagai Sarana pengawasan secara horizontal, atau dengankata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasanhorizontal dengan tujuan memberikan perlindungan

PA.MIlArtinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambilkemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebin baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019 , pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool

of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

Penetapan No.143/Padt.P/2020/PA.MIl SALINAN Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

Penetapan No.58/Padt.P/2020/PA.MIlMenimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul fiqgh tersebut di atas,menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripadaberharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya denganketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukumsebagai a tool of social engineering (alat untuk merekayasa kehidupansosial

masyarakat) dan sebagai a tool of social control (alat untukmengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat).

(kerusakan) didahulukan daripadamengambil kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah ushul figh tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akanterjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan disamping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimanatermuat dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnyamemiliki maksud dan tujuan hukum sebagai a tool

of social engineering(alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai a tool ofsocial contro (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosialmasyarakat).