• President Taksi bukanatas Keputusan RUPS, sehingga secara formal tidak memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor 1 tahun 1995 yang diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini jelasHal. 2 dari 18 hal.

  sebagai pengurus tanpa dipilih melalui RUPS yang sah, sehinggaKepengurusan mereka dari periode 2011 s/d 2016 berdasarkan PenetapanPengadilan tersebut yang dinilai cacat hukum adalah suatu kepengurusanyang tidak sah;7.

  Putusan Nomor 1464 K/Pdt/2015hemat kami bahwa Termohon Kasasi untuk minta RUPS LB ketiga kePengadilan Negeri Jakarta Timur yang akhirnya oleh hakim tunggal yangmemeriksa permohonan tersebut telah dikabulkan dengan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 3/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Timtanggal 29 September 2011;Bahwa permohonan untuk RUPS LB ketiga yang ternyata berdasarkanketerangan palsu disampaikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timurdiketahui oleh Pemohon Kasasi setelah putusan pengadilan, sehinggaberdasarkan

  Terlebih dalam permohonannya dengan acarapengisian jabatan yang lowong yang berarti pengurus yang lainnya masihsah, padahal sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai diajukanpermohonan untuk RUPS LB ketiga PT. Presiden Taksi tidak pernahmengadakan RUPS LB untuk pemilihan pengurus PT.

  LB ketiga berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim,Termohon Kasasi atas kewenangannya tanpa persetujuan pemegangsaham melalui RUPS LB telah mengeluarkan pengumuman Nomor03/A/Dirut/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya antara laintelah menutup PT Presiden Taksi dan sampai saat ini belum diaktifkankembali.

• Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua) bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANY SEMESTA LESTARI 3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

  ke 3 (tiga)sah dan berhak mengambil keputusan dalam RUPS tersebut danpermohonan pemohon diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPayakumbuh pada tanggal 29 Desember 2015, didaftarkan dalamRegister perkara perdata permohonan dibawah Nomor105/Pdt.P/2015/PN.Pyh.

  Cany Semesta Lestari, Beralamat, Jl.SyehArrasuli No.79, RT.002, RW.003, Kel.Aur Tajungkang TangahSawah, Kec.Guguak Panjang Bukittinggi ;Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktSerta membuat Penetapan sebagai berikut :1.2,Mengabulkan Permohonan Pemohon ;Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT.

  Cany Semesta Lestari (vide bukti P1); Bahwa Pemohon mengirim surat kepada Komisaris Utama tertanggal28 Oktober 2015 yang isinya sama dengan surat yang ditujukankepada Direktur Utama yaitu agar dapat mengadakan RUPS PT.

  Pemohon adalah berkenandengan Permohonan penetapan Kuorum RUPS ke3 (tiga) sebagaimanaUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatasHalaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.BktPasal 88 ayat (1) jo.

  Menetapkan Kuorum 500 (lima ratus) saham atau 1/2 (satu perdua)bagian dengan hak suara hadir pada RUPS ke 3 (tiga) sah danHalaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PN.Bktberhak mengambil keputusan dalam RUPS ke 3 (tiga) PT. CANYSEMESTA LESTARI3. Menetapkan agar Dewan Komisaris PT.

• Bahwa berdasarkan bunyi amar putusan Penetapan 54/Pdt.P/2014/ PN.Jkt.Seltanggal 07 Agustus 2014 dalam pokok perkara pada garis datar kedua adalah sebagaiberikut: Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT AMATRA CITRA INDONESIA;Kemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yangmasingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS Iltanggal 20 Oktober 2014;4.

  Bahwa dalam kedua RUPS tersebut khususnya pada RUPS KeIl Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT. AMATRA CITRA INDONESIA kepadaPEMOHON, namun ditolak oleh PEMOHON dengan alasan Laporan Keuangantersebut belum pernah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana ketentuan yang termaktub didalam Pasal 69 UndangUndang Perseroan;Pasal 69 UU Perseroan :(1).

  makna dari pasal 138 UU PT tersebut kurang lebihnya adalah bahwakewenangan laporan bisa ditunjuk oleh Direksi untuk menunjuk akuntan publickemudian kalau penolakan terhadap RUPS didalam RUPS disebut tidak bisa dilakukanoleh Komisaris sendiri dalam artian tidak melalui RUPS ;Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyerahkan kesimpulannya padatanggal 29 Januari 2015, sedangkan Termohon menyusul mengajukan kesimpulannyapada tanggal 9 Februari 2015;Hal 25 dari45 hal, Penetapan No.459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.

  ) PT.Amatra Citra Indonesia;eKemudian Pemohon mengundang Termohon untuk menghadiri RUPS yang masingmasing diadakan pada RUPS tanggal 02 Oktober 2014 dan RUPS II tanggal 20Oktober 2014;Bahwa dalam kedua RUPS tersebut, knususnya pada RUPS Kell Termohon telahmenyerahkan Laporan Keuangan PT.

  yang diatur pada Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT, maka halhal yang mengenai penunjukkan ahli danlaporanepertanggungjawaban harus diputuskan dalam RUPS, berikut bunyi dari Pasal 75ayat (3) dan (4) UU PT tersebut: Ayat (3):"RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semuapemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahanmata acara rapat".

• 529, vi) Addendum Perjanjian Kredit 529, dan (vii)Perjanjian Kredit 924, HANYA DIDASARKAN DENGAN 2 (dua)PERSETUJUAN RUPS yaitu :1) Akta Berita Acara RUPS Nomor 1 tanggal 2 Maret 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 1"); dan2) Akta Berita Acara RUPS Nomor 29 tanggal 27 April 2015 yangdibuat di hadapan Nyoman Suryawan, S.H., Notaris di KabupatenBadung ("Akta RUPS Nomor 29)Bahwa masingmasing persetujuan RUPS tersebut, menentukan batasmaksimal

  Bahwa selain itu, baik Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29secara spesifik menyebutkan bahwa persetujuan RUPS tersebut jugatermasuk dalam hal kapan Direksi mendapatkan persetujuan untukMengajukan Permohonan.

  persetujuan olehAkta RUPS Nomor 29 untukpinjaman Rp.5 .mengajukan permohonanmilyar pinjaman.terpenuhi)Tambahan Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 3.000 Rp 8.000 Kredit Akta RUPS Sudahmelewati jumlah yangdum 2 disetujui Akta RUPS Nomor 29Pinjaman Nomor 29TetapTambahan Akta RUPS Jumlah tambahan pinjamanAdden Rp 1.000 Rp 9.000 Kredit Nomor 29 sudahmelewati jumlah yangdisetujui Akta RUPS Nomor 29dum 3 .PinjamanTetapPerjanj Akta RUPS Jumlah tambahanan Rp 1.000 Rp 10.000 Installment Nomor 29 pinjaman sudah

  Bila ada Klausule seperti itu , maka tidak perlu akta RUPS.

  milyar Rupiah) disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuaidengan Akta RUPS Nomor 29;6) Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;7) Perjanjian Kredit No :924/ PK IL/ XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015,dimana Tergugat memberikan kredit atau pinjaman sebesarRp1.000.000.000 (satu) milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Menimbang, bahwa sedangkan dalildalil Penggugat yang disangkaloleh Tergugat

• Perjanjian Kredit 140 senilai Rp 8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah)disebutkan mendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 1;Addendum 1 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) disebutkanrnendapatkan persetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29: Addendum 2 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetuju~an RUPS sesuai dengan

  Akta RUPS Nomor 29;Addendum 3 dimana Tergugat meningkatkan dan mencairkan tambahanhutang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkanmendapatkan persetujuaan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Perjanjian Kredit 529 dimana Tergugat memberikan kredlit atau pinjarnansebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) disebutkan mendapatkanpersetujuan RUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;Addendum Perjanjian Kredit 529 disebutkan mendapatkan persetujuanRUPS sesuai dengan Akta RUPS Nomor 29;

  dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKreditPinjaman Tetap".Addendumperanil Akta RUPSan Nomor 29kredit 529 Jumlah tambahanpinjaman sudahmelewatijumlah yang disetujui AktaPerjanjian Rp 1.000 Rp 11.000 Installment Akta RUPS RUPS Nomor 29; danKredit lean Romer 9 Jenis pinjamannya yaitu924 Installment Loan, tidaksesuai dengan jenispinjaman yang disetujuiAkta RUPS Nomor 29yaitu "tambahanplafondKredit Pinjaman Tetap.GrandTeel Rp.19.000 Rp 11.000 Akta RUPS Nomor 29

  Bahwa dengan demikian Tergugat telah menandatangani seluruh Perjanjian Kreditdengan Penggugat dengan jumlah yang JAUH MELEBIHI apa yang telah disetujuioleh RUPS Penggugat melalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29.Dengan kata lain, Tergugat menandatangani seluruh Perjanjian Kredit diluarkewenangan dan persetujuan yang diberikan RUPS kepada Direksi Penggugatmelalui Akta RUPS Nomor 1 dan Akta RUPS Nomor 29; Halaman 11 dari 65 halaman Putusan No.286/Pdt.G/2018/PN Dps 18.

  Kredit No. 924/2015, Addendum No 715/2015, Addendum No. 1370/2015serta Addendum No. 1370/2015 pada persetujuan RUPS yang baru (Akta RUPS No 29tanggal 27 April 2015) dan bukan memakai Akta RUPS yang lama yaitu Akta No 1tanggal 02 Maret 2015 ?

• yang wajar untuk diselengarakannya RUPS.

  PPA Consultants) ; Bahwa saksi tahu ada RUPS di PT.

  PPA Consultants pada tanggal 18Juli 2017 ; Bahwa saat RUPS di laksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 saksisebagai kesekretariatan pengurus RUPS yang bertugas membuatundangan 2 minggu sebelum RUPS di laksanakan dan juga membuatdaftar hadir ; Bahwa saksi membuat undangan pelaksanaan RUPS termasuk yangtercatat yaitu Para Pemohon ;Hal 34 dari 52 Hal Penetapan No.442/Pdt.P/2018/PN Jkt.SelBahwa saksi di rumahkan pada bulan April 2018 dan setahu saksiPara Pemohon tersebut saat itu masih berstatus sebagai

  pemegangsaham;Bahwa pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Juli 2017 , benar telah dibuatkan hasil rapat RUPS yang di perlinatkan di Notaris sesuaidengan bukti P14 yang diperlinatkan di persidangan ;Bahwa setelah dilakukan RUPS pada tanggal 18 Juli 2018, hasil rapatmemutuskan bahwa Direktur utama adalah bpk.

  Utama dan Bpk Jauharisebagai Administrasi Keuangan ; Bahwa setelah RUPS bulan Juli 2017 tersebut tidak ada lagipermintaan dana anggaran pelaksanaan RUPS ; Bahwa setahu saksi tidak ada penggantian management setelahpelaksanaan RUPS bulan Juli 2017 ; Bahwa sebagai kasir di PT.

• NV.Nagawarna tersebut dan Tergugat III pernah menjabat sebagai Direktur PT.Naga Warna (20062009);Bahwa dalam RUPS tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan TergugatIll tidak mau menandatangani hasil RUPS tersebut, namun demikiankehadiran dan pengambilan keputusan RUPS tanggal 7 Februari 2009 itutelah sesuai dengan kourum sebagaimana yang ditentukan dalamHal. 2 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/201405.06.07.08.09.Anggaran Dasar Perseroan PT. NV.

  penyelenggara RUPS risalah RUPS wajibdibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertaRUPS;> Penjelasan Pasal 90 ayat (1): Penandatanganan oleh ketua rapatdan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjukdari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastiandan kebenaran isi risalah RUPS tersebut;Dengan mengacu kepada Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas, maka secarahukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang

  Ada fakta bahwa pimpinan RUPS saat itu (direkturlama) telah lalai melakukan kewajiban dengan tidak menandatanganirisalah/berita acara rapat (RUPS) yang dipimpinnya sendiri, sehinggaakhirnya menimbulkan persoalan hukum seperti dalam perkara;B.

  (bukti P.3.a.), sehingga Notulen RUPS yang dibuat olehNotaris Mulyani Sjafei S.H., yang berlangsung di kantornya ataspermintaan ibu Tata selaku Direksi, dan telah ditandatanganinya BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NV. Naga Warnatanggal 7 Februari 2009 membuktikan RUPS tersebut adalah sah;Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 2387 K/Pdt/2014Bahwa Berita Acara RUPS PT. NV.

  RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengansuara bulat;in casu dalam RUPS tidak ada acara rapat pengangkatan Direktur; oleh karenaitu status Penggugat selaku Direktur PT. NV.

• Bahwa sesungguhnya untuk melakukan perubahan Akta Perseroan itu harussesuai mekanisme yang telah diatur dalam AD Perseroan maupunberdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitumelauli RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa ; b. Bahwa yang menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dalam pasal79 ayat 1, adalah Direksi dengan didahulu! pemanggilan RUPS.

  Trias Manggala Indah ; Padahal apabila merujuk pada Pasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) menyatakan bahwa RUPSterdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

  TriasManggala Indah ; Jangankan menerima pembayaran deviden dari sisa kekayaanhasillikuiditas, mendapat panggilan untuk menghadiri Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) saja tidak pernah, padahal jika mengacu pada ketentuanPasal 78 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (PT) menyatakan bahwa RUPS terdiri atas RUPS Tahunan danRUPS lainnya.

  Tanggal RUPS ; 22222022 2222 n nnn ene neb. Tempat RUPS ; 2222 22 none en nn nn nnn nnn nnn nnnWaktu RUPS ; 2 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnnMata Acara RUPS 5 22n nner enn n nn nnn ne nnn nnn ne nen ne nnn nnn nennncnncnnneePemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan, tersedia dioao0kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampaidengan tanggal RUPS diadakan ; f.

  Bahwa setelah Sutopo Aksin meninggal dunia pada tanggal 03 Julitahun 2003 tersebut, Tergugat Rekonvensi' tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan, padahal berdasarkan ketentuanpasal 78 ayat 2 yang menyangkut sifat dan syarat RUPS tahunanadalah : bahwa RUPS tahunan adalah wajib diadakan setiap tahun,selambatlambatnya 6 (enam ) bulan setelah tahun buku berakhir ; b.

• Irja Sehati Utama diselenggarakanpada 31 Oktober 2018, PENGGUGAT pandang sebagai surat panggilanyang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 82UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat

  Dengan begitu jelas bahwa Pmanggilan tersebutmemiliki jangka waktu 25 hari;23.Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang menyatakan :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ;Maka berdasarkan uraianuraian diatas PENGGUGAT telah menerima suratUndangan RUPS PT.

  Irja Sehati Utama ;Menimbang, bahwa bukti T3 adalah Surat undangan RUPS PT.

  Artinya yang dipedomani untuk menentukantenggang waktu antara undangan dengan pelaksaaan RUPS PT.

  kecuali semua pemegang saham hadirdan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat :Menimbang, bahwa Penggugat telah diundang secara resmi untukmenghadiri RUPS PT.

• Grafisindo, setelah jedah waktu 30 (tiga puluh)hari sejak diselenggarakannya RUPS pada tanggal 2 Desember 2002, sampai dengansekarang ini, Tergugat II baik sebagai Komisaris maupun selaku Pelaksana DirekturUtama perseroan, tidak pernah menyelenggarakan RUPS tentang hal itu.

  No. 1902 K/Pdt/201438Timur yang ketakutan apabila diadakan RUPS, bukannya Termohon Kasasi sendiriyang seharusnya merasa ketakutan?.

  Heru Sutopo Rp0 (nol rupiah);Keberatan Kelima:Panggilan RUPS Yang Dilakukan oleh Termohon Kasasi (Ir. H.

  Kasasi I (PT BinangungIntiaditya Grafisndo) yang dahulu Termohon Kasasi sebagai Direktur Utama dandalam RUPS tersebut karena Termohon Kasasi tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dipakai, maka saat itu Termohon Kasasi hanyamenangis dan meminta waktu untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuaidengan Standar Akutansi, namun Peserta RUPS memberikan waktu satu bulan untukRUPS kembali yaitu RUPS pada tanggal 19 Juni 2003, dan pada saat RUPSHal. 83 dari95 hal.

  J),ternyata setelah dicermati bukan undangan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHal. 87 dari95 hal.

• hukum Direksi PT Sac Nusantara yang didasari RUPS yang sah,adalah Direksi yang dibentuk berdasarkan RUPS yan g dihadiri alm Tuan RudyMax Gustav saat hidup.

  terpenuhi sehingga dengan demikian RUPS sah untukmengambil keputusan.6 Bahwa harus ditolak dahl Penggugat yang menyatakan bahwa sejakmeninggalnya Alm.Rudi Max Gustav Schulz tahun 1997 Tergugat Iselalu gagal melaksanakan RUPS dengan alasan 86,42 % pemegangsaham tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam RUPS.

  dimana dalamPenetapan Kuorum RUPS dinyatakan bahwa RUPS hares dilaksanakan dalamtenggang waktu 14 hari setelah pemanggilan Rapat.

  C16564 HT,01,04TH99tanggal 17 September 1999.sehingga dengan demikian meskipun Penetapan Kuorum RUPS yangdikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ( dimana 8 tahun kemudian)dinyatakan batal oleh Pengadilan yang sama, namun putusan tersebut tidaklagi mempunyai implikasi terhadap keabsahan dari Keputusan RUPS yangtelah selesai dilaksanakan.e Bahwa antara Penetapan Ijin Kuorum RUPS dengan Keputusan RUPS sendirimerupakan 2 (dua) produk hukum yang berbeda.

  Bahwa antara satu RUPS dengan RUPS lain yang diselenggarakan olehTergugat I mempunyai ketentuan kuorum dan kepentingan yang berbedabedaserta dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan lainnya, dan lagi pulaTergugat I bisa saja melaksanakan RUPS kapanpun sepanjang diperlukan bagikepentingan Perseroan (vide : Pasal 78 ayat 4 UU No.40 Tahun 2007),sehingga sepanjang RUPS yang dilaksanakan telah memenuhi ketentuankuorum yang diatur dalam Undang undang dan Anggaran Dasar Perseronmaka RUPS yang dilaksanakan

• Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapan syarat kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan undang undang, adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

  Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar harian di Tarakan dan di daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.

  Gusher Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No 17 tanggal 6 Oktober 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan pengurusan perseroan kembali ke tangan pengurus sebelumnya menurut ketentuan Anggaran Dasar perseroan sesuai Akta No 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah dengan Akta No 49 tanggal 14 September 2001;7.

  Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang ditimbulkan oleh keputusan RUPS luar biasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang perubahan modal dan tentang perubahan susunan pengurus dan dewan pengawas sebesar Rp. 23 milyar (dua puluh tiga milyar rupiah);9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 471.000 (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

  (lihat Undang Undang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

  Tahun 1995 yang memberi penjelasantentang pengertian kuorum RUPS sebagai berikut :Pada dasarnya semua keputuan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untukmufakat.

  Keputusan RUPS PT.

  PEMANGGILAN RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA PT GUSHERTARAKAN;27.

  Terbatas, telah diatur tentang tata cara dan penyelenggaraan RUPS;Bahwa pada dasarnya RUPS diselenggarakan dengan kehadiran pemegang saham (2+ 1 pemegang saham), akan tetapi jika agenda penyelenggaraan RUPS untukmerubah AD / ART maka pemegang saham yang hadir minimal 2/3 ;Bahwa jika tidak tercapai kuorum untuk menyelenggarakan RUPS yang pertama,maka perseroan melakukan pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS yang keduadengan berita acara RUPS yang pertama tidak tercapai kuorum;Bahwa jika penyelenggaraan

• MENETAPKAN :

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
  2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS-LB] atas nama PT. CAHAYA MARWAH SEJAHTERA, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 [akan ditetapkan kemudian];
  3. Menetapkan Tn.

  AMIR LUTHFI [PEMOHON] selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Mayoritas Perseroan yaitu 55 % [lima puluh lima persen] Saham sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Cahaya Marwah Sejahtera;

• Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa [RUPS- LB] PT. Cahaya Marwah Sejahtera adalah Perubahan Susunan Pengurus PT. Cahaya Marwah Sejahtera.

• Dan penempatan TERGUGAT V didalam perseroanharus melalui prosedur yang ada yaitu RUPS.

  Sehingga akhirnya RUPS Luar Biasa tidakjadi diselenggarakan.

  RUPS diselenggarakan di Restoran Padzzi JI.CilandakRaya Jakarta Selatan.Bahwa hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB dibuat oleh TURUT TERGUGATdan dituangkan dalam Akta No. 09 tentang RUPS Luar Biasa PT. ModularAlkesindo tertanggal 22 April 2016. Adapun hasil RUPS LB tersebut yaitumengganti kedudukan dari PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak lagi menjadiDirektur Utama Perseroan.

  Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahun dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo adalah Cacat hukum karenapada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagi menjabat sebagai DirekturUtama pada PT.

  Modular Alkesindo, yang agenda RUPS Tahunan dan RUPS LBdiadakan pada tanggal 5 April 2016.Bahwa surat undangan panggilan RUPS LB dan RUPS tahunan yang dibuatoleh PENGGUGAT dengan mengatasnamakan Direktur Utama danmenggunakan Kop Surat PT. Modular Alkesindo sebagaimana tersebut diatasadalah Cacat hukum karena pada saat itu PENGGUGAT sudah tidak lagimenjabat sebagai Direktur Utama pada PT.

• sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) UU PT, yang menentukanbahwa pemanggilan RUPS harus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggaldiadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 Ayat (5) UU PT, apabila pemanggilan RUPS tidakmemenui persyaratan sesuai Pasal 82 Ayat (1) UU PT, maka keputusan padaRUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegang saham dengan haksuara hadir dan keputusan tersebut disetujul dengan suara bulat.

  Mitra Legi Sampoerna; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui para pimpinanperusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu saudara GatotSewandono, dan adanya anakanak dari saudara Abraham Gitono Sugialamsetelah gagal RUPS; Bahwa, saksi tidak mengetahui saham saudara Abraham Gitono Sugialamsudah dibagibagi atau belum Managemennya di Kelapa Gading Bahwa, RUPS PT Mitra Legi Sampoerna gagal karena anakanak saudaraAbraham Gitono Sugialam tidak hadir semua, hanya 2 (dua) orang saja

  Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruangan RUPSdan saksi hanya bicara dengan anakanak saudara Abraham Gito Sugialam dansaksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di

  Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidak mencapai quorumuntuk yang kedua kalinya ?

  RUPS ketiga adalah Perseroandan bukan direksi semata, seharusnya yang bertindak sebagai Pemohon dalamperkara permohonan a quo adalah PT.

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan masa kepengurusan Hasil RUPS LB tanggal 22 Februari 2013 yang baru mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0107372.AH.01.10 Tahun 2015 akan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

   ) perseroan yang akan datang;

3. Menyatakan perbuatan dan tindakan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan Presiden Komisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/RUPSP tanggal 29 April 2000 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat I dan/ atau para Penggugat sebagai pengurus yang sah untuk menerbitkan dan menandatangani saham-saham dari pemegang saham yang sah atau dari persero yang belum ditempatkan;
5. Menghukum Tergugat II atau pihak manapun yang

   "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkandalam jangka waktu paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan palinglambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinyadilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkanpenetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelan diperolehnya penetapanpengadilan negeri";1.3.

   Membatalkan surat penetapan No.03/Pdt/RUPS/2000/PN.Jkt.Timtanggal 31 Maret 2000 beserta produk yang dihasilkannya;3 Menyatakan RUPSP dan RUPS PT Metro Mini yang diselenggarakan29 April 2000 oleh Tergugat telah menyimpang dari ketentuan yangseharusnya : Penyelenggaraan RUPS/RUPSP PT Metro Mini di kantor PT MetroMini JIl.Pemuda Kav.721, ternyata dilakukan di luar kantor tersebut; Mengacu kepada anggaran dasar PT Metro Mini pasal 13 dan 14tentang laporan keuangan neraca dan Laporan Direksi; Mengundang

   Memerintahkan kepada Tergugattergugat selaku PanitiaRUPSP/RUPS PT Metro Mini dan kepada Turut Tergugat yang menamakandiri pengurus tandinganyang dihasilkan oleh RUPS/RUPSP tanggal 29 April2000 yang tidak sah untuk menghentikan segala kegiatan perusahaan baikkeluar maupun ke dalam;8.

   yangdimiliki oleh Para Tergugat agar Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) dapat dilaksanakan sebagaimanaPenetapan No. 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Mei2011 dan Penetapan quorum No. 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 11Desember 2012:5.

   );Menimbang, bahwa RUPS merupakan organ perseroan tertinggi,sehinggga beralasan hokum apabila masa berakhirnya kepengurusan ditentukanoleh RUPS;Petitum angka 4Menimbang, bahwa pada Petitum angka 4 pada pokoknya mohon untukmenyatakan perbuatan para Tergugat selaku Presiden Direktur dan PresidenKomisaris PT Metro Mini Jakarta berdasarkan hasil RUPS/ RUPSP tanggal 29April 2000 adalah perbuatan yang melawan hokum sehingga penerbitan sahamsaham harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat

• Menurut saya tidak bisa , karena kalau RUPS sudahdinyatakan batal maka isinya tidak bisa dikatakanmenjadi RUPS Luar biasa, itu batal kecuali jikasemuanya setuju ;44Dalam hal akta Risalah RUPS sudah di akta notarilkan oleh Notaris, bolehkah AktaRisalah RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa di satukan dalam satu Akta ?

  Dari pengalaman RUPS dan RUPS LB itu kita bedakanbegini , kalau RUPS agendanya tentang biasanyapemeriksaan laporan keuangan , misalnya menentukanDireksi dan hal standar lainnya , tetapi kalauPerusahaan akan melakukan action tertentu , yangmungkin tidak berulang ini biasanya pakai RUPS LB ,RUPS LB biasanya agendanya investasi , akuisisi , itukenapa dilakukan karena tidak diatur dalam AnggaranDasar makanya pakai RUPS , sedangkan di Tbk adaketentuan OJK yaitu transaksi signifikan dan benturankepentingan

  ;Itu lazim tidak, RUPS Luar biasa mengajukan audit sedangkan di RUPS Tahunantidak mengajukan Audit ?

  Dari pengalaman kami , RUPS itu mungkin Cuma ditunda, penundaan itu skornya Cuma Quorum, akibatnyabila di perusahaan Tbk kalau tidak quorum RUPS ituditunda , karena ada sengaja pemegang saham yangtidak mau terjadi RUPS ;Ditundanya bisa bertahuntahun ?

  RUPS Tahunan untuk tahun Ke4 masih dalamtahun yang bersangkutan ;Dalam materi RUPS tadi yang dibicarakan RUPS yang diangkat dalam LaporanKeuangan Tahun 1, 2 dan bukan Laporan Keuangan tahun terakhir, apakah sahmenurut ketentuan hukum ?

• RUPS agar dibuat dengan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiri oleh Notaris yang memahami hukumPerseroan Terbatas.

  Penentuan waktu pelaksanaan RUPS tahun 2019.7.

  , diberi tanda bukti P62;Fotokopi SURAT PERMINTAAN RUPS LB PT.

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeuptusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ ataub.

  Tentang Pelaksanaan RUPS PT.

• , namun beberapa hari kemudian,Tergugat mengundang Penggugat dengan tanggal undangan RUPS 20 Meret2012 untuk melaksakan RUPS tanggal 4 April 2012 dengan AcaraPertanggungjawaban Direksi atas pemberhentian direksi PT.

  KASIH BUNDAMULIA terhadap penyimpangan yang dilakukan 2011;.Bahwa setelah RUPS tanggal 4 April 2012 diatas, Tergugat mengundangkembali Penggugat dengan undangan tertanggal 10 April 2012 untuk RUPS IIpada tanggal 24 April 2012 dengan agenda Pertanggungjawaban Direksidan Laporan Keuangan tahun 2011 dan Pengangkatan Pengurus Baru PTKasih Bunda Mulia ;12.Bahwa Penggugat selaku Direktur dan pemegang saham 50%memutuskan tidak datang pada undangan RUPS tersebut diatas (RUPS dan RUPSII), karena dalam RUPS

  ijin diselenggarakan RUPS ( ketiga )tahunan PT.

  BAMBANG WINARNO,SH.SU, pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut : Bahwa RUPS berdasarkan UndangUndang paling tidak / minimaldiselenggarakan 1 tahun 1 kali, tidak ada maksimal ; RUPS adalah keputusan tertinggi dan PT, apabila ada ketidaksediaan daridireksi/Pemegang Saham, maka RUPS bisa dimintakan melalui PengadilanNegeri ( RUPS tidak terselenggara pasal 18 (2) ) ; Bahwa Pengajuan RUPS kelIIl kepada Pengadilan Negeri tidak memilikikepentingan yang wajar sesuai yang diisyaratkan oleh UndangundangKarena

  : Pengajuan RUPS kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur oleh Undangundang telah diadakan 2 (dua) kali RUPS yang tidak memenuhiquorum , dalam hal ini apabila ada RUPS yang telah memenuhi quorummaka permohonan untuk mengadakan RUPS keIll kepada PengadilanNegeri tidak layak untuk diajukan ; Tidak ditemukan alasan yang penting untuk diajukan permohonan RUPS keIll Kepada Pengadilan Negeri, bilamana sudah terjadi RUPS yang telahmemenuhi quorum dan telah mempunyai kesepakatan maka seharusnyakesepakatan

• Bukit Kalisari Artha Makmur, namun dikarenakantempat yang direncanakan sudah penuh dan tidak ada tempat lagi makasebelum rapat dimulai Panitia Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) memindahkan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) ke Bintang Hotel dengan jarak daritempat pertama 50 Meter namun Tergugat dan Turut Tergugat tidakmenghadiri rapat sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) tidak memenuhi quorum;Bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penggugat kembali mengirim

  1 yang diwakili kuasanyatelah hadir untuk memenuhi undangan RUPS LBtersebut sesuai dengan undangan rapat yang diterimanyatetapi pada tanggal yang ditetapkan tersebut Penggugattidak hadir di tempat sesuai undangan RUPS tersebut dankami telah menanyakan kepada pengelola tempat yangakan diadakan RUPS LB tersebut disampaikan tidak adapemesanan ruangan atas nama Penggugat maupun PTBKAM.Berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 2007 Pasal 82ayat 3:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan

  mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPStersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.Bahwa berpindahnya lokasi RUPS LB tanggal 2 Maret2020 tersebut sudah diakuil sendiri oleh Penggugatsebagaimana dalam Gugatannya sehingga sangat tidakberasalan jika dikatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dalam RUPS LB tanggal 2 Maret 2020, justrumalah sebaliknya Penggugat tidak hadir dalam ditempatRUPS

  Bukit Kalisari Artha Makmur; Bahwa RUPS hanya 1 (satu) hari dan mencapai kesepakatan; Bahwa awal mula perkenalan dalam mengurusi tambak dan saksidibatu untuk mengurusi tambak; Bahwa karyawan PT.

  BukitKalisari Artha Makmur tanpa adanya Berita Acara RUPS yang isinya padapokoknya untuk melaksanakan Audit Keuangan PT. Bukit Kalisari Artha Makmursehingga audit tersebut bersifat pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Bahwa Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Mei Suryawan (/n casuTergugat) saat perusahaan meminta Berita Acara RUPS tentang audit PT.