Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 01-03-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0035/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 31 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 7
  • UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl yang dilakukan pada tanggal 01 Desember 2011, setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 363/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 324/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
  • perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi operkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 373/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
23 — 8
  • Nomor 1 TahunPenetapan Nomor 373/Pdt.P/2016/MS.Lsk Halaman 9 dari 12 halaman1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 374/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 13 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
22 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi74Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 333/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 08-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 3
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;5.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 15-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1622/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satuanak Seliana Safara Insani, umur 8 tahun;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2007 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335K/PDT/2000
Tanggal 20 Februari 2007 — Chairil Ishak, SH.; Drs. Alimuddin; Zaenudin
52 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena penekanan pertimbangan hakim judex facti dalam perkara initentang status tanah Haji Hasan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwatanah itu sah berstatus sebagai Hak Milik Haji Hasan, bukan tanah Negara,hal ini sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 15 tahun 1961, yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Singaraja ;Sehingga secara yuridis formil maupun yuridis materiil status tanahsengketa adalah Hak Milik Haji Hasan ;.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 14-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 796/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 15
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0305/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 12 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 6
  • semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan adikPemohon II /calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 704/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
35 — 5
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 923/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 4 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
37 — 9
  • IsbatNo.923/Pdt.P/2020/Ms.Sgidimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan
Pengadilan PA PACITAN Perdata Agama
Register : 04-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 2
  • No. 58/Pdt.P/2019/PA.PctMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan dan pencegahan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 158/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 7
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehdal.9 dari 13 hal Penetapan No 158/Pdt.P/2017/MS.Lskmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PA SURAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 05-09-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-12-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 576/Pdt.G/2012/PA.Ska.
Tanggal 11 Desember 2012 — Pemohon dan Termohon
14 — 2
  • tidak tercapai kesepakatan damai;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian danmembantah bagian yang lain, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut: Bahwa benar sejak bulan Maret 2011 Termohon dan Pemohon mulai seringberselisih karena Pemohon cemburu/curiga jika Termohon adaperselingkuhan dengan Timan, namun yang benar Termohon dengan Timanhanya berteman biasa, sedangkan surat perjanjian yang Termohon buatkarena ada penekanan
Pengadilan MS SIGLI Perdata Agama
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 242/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
47 — 9
  • Pdt.P/2018/Ms.Sgiyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 345/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
25 — 8
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus Anak
Register : 11-11-2015 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 304/Pid.Sus Ank/2014/PN. ME
Tanggal 13 Agustus 2014 — Nama lengkap : DISAMARKAN Tempat lahir : Lampung Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 26 Juni 1998 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang. Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar Pendidikan : SMK kelas I
104 — 13
  • tersebut diatas dihubungkan denganuraian pengertian kelalaian dan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini Majelis menilaitindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 s/d 80km/jam sehingga tidak bisa mengelak dan mengerem lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelisberkeyakinan unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhisecara sah menurut hukum.Ad.4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal duniaMenimbang bahwa penekanan
Pengadilan MS SINABANG Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 14-03-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-03-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Snb
Tanggal 6 April 2017 — Pemohon Vs Termohon I, Termohon II dan Termohon III
65 — 8
  • perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmem punyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan