Ditemukan 11602 data
31 — 6
Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2014/PN.
12 — 7
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 Tahun, setelah itupindah kerumah bersama, hingga akhirnya berpisah.4.
14 — 6
semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan adikPemohon II /calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
35 — 5
berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
37 — 9
IsbatNo.923/Pdt.P/2020/Ms.Sgidimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan
16 — 2
No. 58/Pdt.P/2019/PA.PctMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan dan pencegahan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana
21 — 7
persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehdal.9 dari 13 hal Penetapan No 158/Pdt.P/2017/MS.Lskmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
14 — 2
tidak tercapai kesepakatan damai;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian danmembantah bagian yang lain, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut: Bahwa benar sejak bulan Maret 2011 Termohon dan Pemohon mulai seringberselisih karena Pemohon cemburu/curiga jika Termohon adaperselingkuhan dengan Timan, namun yang benar Termohon dengan Timanhanya berteman biasa, sedangkan surat perjanjian yang Termohon buatkarena ada penekanan
47 — 9
Pdt.P/2018/Ms.Sgiyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
25 — 8
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
104 — 13
tersebut diatas dihubungkan denganuraian pengertian kelalaian dan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini Majelis menilaitindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 s/d 80km/jam sehingga tidak bisa mengelak dan mengerem lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelisberkeyakinan unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhisecara sah menurut hukum.Ad.4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal duniaMenimbang bahwa penekanan
1.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
2.ELSYE.B.LEONUPUN.SH
Terdakwa:
ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS FIKAR
73 — 36
Batang otak : Tampak gambaran indentasi(penekanan) pada daerah batang otakpada titik pusat pernafasan.g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.2. Leher bagian dalam : .............:.cce cee cee cee cee eee eee eeeeeeeeaesa. Leher : tidak ada kelainanb. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainanc. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainand. Tenggorokan : tidak ada kelainane. Kerongkongan : tidak ada kelainanf. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan3. Rongga dadaa.
Batang otak : Tampak gambaran indentasi(penekanan) pada daerah batang otakpada titik pusat pernafasan.g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.b. Leher bagian dalam :a) Leher : tidak ada kelainanHalaman 38 dari 88 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Ambb) Kulit leher bagian dalam :c) Otot leher bagian dalam :d) Tenggorokane) Kerongkonganf) Tulang rawan cincinc.
Batang otakTampakgambaranindentasi(penekanan) pada daerah batang otakpada titik pusat pernafasan.g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.10. Leher bagian dalam :g. Leher : tidak ada kelainanh. Kulit leher bagian dalam: tidak ada kelainani. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainanj. Tenggorokan : tidak ada kelainank. Kerongkongan : tidak ada kelainan. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan11. Rongga dadag. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainanh. Tulang dada ; tidak ada kelainani.
Batang otak(belakang kepala) sebelah atas,perdarahan intra cranial (Subduralhematom) positip, warna merahkehitaman.: Tampak perdarahan intra cranial (intraserebral hematom) pada daerahoksipital (belakang kepala) sebelahatas, gyrusgyrus oOtak terisi oleh darah,warna merah kehitaman.: Tidak ada kelainan.Tampak gambaran indentasi(penekanan) pada daerah batang otakpada titik pusat pernafasan.g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.2. Leher bagian dalam: .a. LeherbCcd. Tenggorokane. Kerongkonganf.
Batang otak : Tampak gambaran indentasi (penekanan) padadaerah batang otak pada titik pusat pernafasan.g. Dasar tengkorak : Tidak ada kelainan.2. Leher bagian dalam :a. Leher : tidak ada kelainanb. Kulit leher bagian dalam : tidak ada kelainanc. Otot leher bagian dalam : tidak ada kelainand. Tenggorokan : tidak ada kelainane. Kerongkongan : tidak ada kelainanf. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan4. Rongga dadaa. Kulit bagian dalam : tidak ada kelainanb. Tulang dada ; tidak ada kelainanc.
154 — 110
Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung, berwarnamerah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kuranglebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu senti meter.8. Identitas Khusus : tidak ada.9.
Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayatterdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilangpada penekanan.7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kuranglebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjangtubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.8. Identitas Khusus : tidak ada.9.
Kaku mayat tidak ada, lebam mayat terdapat pada punggung,berwarna merah keunguan dan tidak hilang pada penekanan.7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umurkurang lebih tiga tahun, gizi baik, panjang tubuh sembilan pulu sentimeter.8. Identitas Khusus : tidak ada.9.
Kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh dan sukar dilawan, lebam mayatterdapat pada punggung dan leher, berwarna keunguan dan tidak hilangpada penekanan.7. Mayat adalah mayat seorang perempuan, bangsa Indonesia, umur kuranglebih lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjangtubuh seratus empat puluh sembilan senti meter.oIdentitas Khusus : tidak ada.9.
108 — 33
Terdakwa tidak mengindahkan penekanan dari Komandan kesatuannya agarmenghindari penyalah gunaan Narkoba sebagaimana ST Panglima TNI.Menimbang,bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalamdinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :1.
Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjutidengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudahmengetahui namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat didalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombakdalam pemberantasan penyalah gunaan Narkoba
18 — 7
dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tanggal tanggal 10 April 2002 artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
17 — 4
SALINAN PUTUSANNomor 5295/Pdt.G/2014/PA.BwiKETUH A HUntuk menanggapi pemyataan sebagaimana tertuang pada point 4 (empat) dan 5 (lima),menurut saya itu hanya luapan emosional yang sepertinya sengajadigunakan sebagai alat justifikasi untuk menyalahkan.Hal ini menjadi penekanan saya karena tidak ada niatan baik untuk menguraikan ceritacerita sebenamya secara runtut, dan seharusnya hams disarnpaikan tanpa tendesi ataupenguasan dominan dari suatu ego.
17 — 7
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik orang tua Termohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
20 — 7
Isbat Nikah Nomor 113/Pdt.P/2019.Ms.SgiMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya
34 — 19
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4.
20 — 16
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan