TRISISWANTO, S.Sos atasBahwa Keputusan Tergugatdasar pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipiladalah cacat hukum, oleh karenanya Batal Demi Hukumdalam perkara a quo bertentangandengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitupasal 53 ayat (2) hurup' b, Undang Undang No. 9 Tahun2004 sbb.Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negarahukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan dalam penyelenggara

negara Olehkarena itu perbuatan Tergugat yang terurai dalampoint angka 11,12,13 dan point angka 14,mencerminkan tidak adanya kepastian hukum,bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara negara .

1999 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokokKepegawaian ;5 Bahwa dengan tidak diperhatikannya ketentuanperundang undangan yang disebut dalam point 2tersebut diatas, maka Surat Keputusan BupatiKapuas Nomor 24/BKPPD TAHUN 2011, Tanggal 25Januari 2011 tersebut tidak sempurna, tidak adildan tidak objektif, belum lengkap, belum final danbatal demi hukum :Bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan denganazas Akuntabilitas, yaitu) perbuatan hasil akhir darikegiatan penyelenggara

negara harus dapatdipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturanperundang undangan.

Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena tidak terdapat alasan Terpidana yang dapatmembebaskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum;Bahwa Terpidana tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, karena Terpidana melakukan perbuatan a quo tidakmenggunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan sebagaipegawai negeri, penyelenggara negara, atau ASN

Kharismadapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasitidak terpenuhi adaya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku pengawai negeri, penyelenggara negara atau pemangkujabatan negara/pemerintahan;Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaankewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang tentangTindak Pidana Korupsi tersebut, apabila Terpidana bertindak untukmewakili kepentingan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syaratHal. 18 dari 23 hal.

Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019utamanya harus ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, namun haltersebut tidak terungkap di persidangan; Bahwa maksud dan tujuan pembuat undangundang merumuskan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda, dimana dalamPasal 3 subjeknya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara selakupemangku jabatan negeri/negara (vide Pasal 1 Ayat (2) juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999), sedangkan

Bahwa Judex Facti keliru penerapan hukumnya dalam mengambilpertimbangan hukumnya pada putusannya No. 338/Pid.Sus/2011/PN.Sgr,tertanggal 21 November 2011 pada halaman 105 pada unsur pertama yaituPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya bahwaTerdakwa terbukti memenuhi unsur pertama tersebut mengenai unsurPegawai Negeri atau penyelenggara Negara, dalam hal ini tim kuasa hukumTerdakwa Ida Bagus Putu Kemenuh, S.H., akan menguraikan apakahTerdakwa memenuhi unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara

Buleleng yang nyatanyatatidak termasuk kriteria Sseorang Pegawai Negeri yang tunduk kepadaundangundang pokok kepegawaian seperti yang dimaksud dalamketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentangperubahan atas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian, Namun Terdakwa selaku Kepala Desa tunduk padaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, sedangkanPenyelenggara Negara adalah meliputi sesuai yang diatur dalam Pasal 2UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara,sedangkan Kepala Desa tidak termasuk kategori selaku PenyelenggaraNegara sesuai ketentuan Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara, sehingga dengan demikian jelas Terdakwatidak termasuk kriteria sebagai Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara, sedangkan yang dimaksud dalam pengertian Pegawai Negeri Pasal1 angka 2 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 adalah meliputi PegawaiNegeri, sedangkan Terdakwa selaku Kepala

Menyatakan Terdakwa EDY SUBYANTORO bin JOKO SUYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SelakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jab atannya yang bertentangan dengankewajibannya;2.

Menyatakan Terdakwa EDY SUBYANTORO bin JOKO SUYONO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana SelakuPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabtannya yang bertentangan dengankewajibannya;2.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2. Menerima hadiah atau janji ;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;1.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Bahwa unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalamketentuan Pasal ini mengacu pada definisi kata Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang dimaksud dalam Bab Ketentuan UmumPasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Hal. 17 dari 44 hal. Put.

negara, karena jabatannya menerima hadiah ataujanji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 juncto Pasal 18Hal. 30 dari 44 hal.

Rani binA Rani (Penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 30 September 2003, 18Nopember 2003, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2003, bertempat dikantorBadan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang,sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima gratifikasiyang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kewajiban

Sehingga bukan menjadi domein wewenangPasal 11 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini untuk mendefinisikan siapasiapa yang berstatus/dikwalifikasikan sebagai Penyelenggara Negara, apalagi tentang siapasiapa yangtelah didefinisikan/dikwalifikasikan sebagai Penyelenggara Negara tersebut telahditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam UndangUndang Nomor : 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi danNepotisme.Pasal 11

hurup a UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan wewenang kepada KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikandan Penuntutan tindak pidana Korupsi yang melibatkan/dilakukan oleh aparatpenegak hukum atau penyelenggara negara termasuk oleh anggota DPRD.

Frasakata termasuk pada kalimat ini tidak/bukan berarti mengkwalifikasikan anggotaDPRD sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang dipahami judex factie.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam Buku Saku berjudulMEMAHAMI GRATIFIKASY?

yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan 11, pada angka2 sub bahasan Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasitidak menyatakan (memasukan) Anggota DPRD sebagai Penyelenggara Negara.6 Judex Facti Telah KeliruMenafsirkan PengertianTindak PidanaGRATIFIKASI yangHal. 37 dari 38 hal. Put.

daerah ;114d Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuandari keuangan negara atau daerah ; ataue Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalahpenyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (lihat penjelasan

pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 28 Tahun 2001)Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UndangundangNomor 28 Tahun 1999, adalah meliputi :1.

Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangBerlaku ; dan~Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannnya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa unsur ini mengadung adanya dua elemen yang sifatnyaalternatip, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pertimbanganpertimbangan dakwaan primair sebagaimana dimaksud di atas, sehingga unsur pegawainegeri atau penyelenggara negara dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, olehTerdakwa Hi.

Sudah cukupmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, meskipun Pegawai negeriatau Penyelenggara negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untukmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang menerima hadiah atau janji tetapi Pegawainegeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberihadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yangmemberi

;""Bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik, hal inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi DanNipotisme yang berbunyi : 0 sen nnn nen nne en nne nnn onenessAsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:1.2.7.Asas Kepastian Hukum. 5 29+ 2 noon nnnnne nnn oe nonce cnn nnn nneAsas Tertib Penyelenggaraan Negara. ; 922" Asas Kepentingan Umum. ; 222220222 enone nen.

Asas Proporsoionalitas : asas yang mengutamakan keseimbangan antarahak dan kewajiban Penyelenggara Negara. ;5. Asas Profesionalias : asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang undanganELIT, LSET EAL) emmaDisamping itu Tergugat juga terbukti telah melanggar UndangUndang No.25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :Pasal.3 : Tujuan UndangUndang tentang pelayanan publik adalah :a.

Pasal 53 ayat (2) b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, juncto Pasal 20 ayat (1) a UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu asas kepastian hukumadalah asas negara hukum, yang mengutamakan landasan landasanperaturan perundangundangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara;Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatuhan

Putusan Nomor 33 PK/TUN/2017pendaftaran di Kantor Pertanahan tanggal 4 November 2014, Tergugat telahmelanggar peraturan perundangundangan;Pasal 20 ayat (1) b UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, yaitu asas tertib penyelenggara negara adalah asasyang menjadi landasan ketentuan keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara, dan asas asaS umum pemerintahyang baik khususnya yang bertindak sewenangwenang,tidak cermat dantidak telitii Bahwa hal ini Tergugat melaksanakan

dalammengendalikan pelaksanaan penerbitan sertipikat yang semestinya, yangmengakibatkan merugikan Penggugat tidak nyaman dalam beraktivitas ditanah milik Penggugat, tidak bisa aman dan tenteram/gangguan, tidak bisamengajukan permohonan proses penerbitan sertipikat hak milik;Pasal 20 ayat (1) d UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, yaitu "asas keterbukaan adalah asas yangmembuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar dan jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggara

negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasianegara;Pasal 20 ayat (1) f UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah asas profesionalitas* adalah asas yangmengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam hal ini Tergugat mengabaikanasas profesionalitasnya selaku penyelenggara negara dengan tidakteliti/memperhatikan prosedur terbitnya suatu sertipikat hak milik;Pasal 20 ayat (1) g UndangUndang Nomor

Bin Alm BANDING telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau) dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,sebagaimana diatur dan

Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah :1.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari negara atau masyarakatSedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, menurutketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang RI Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatifatau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapa saja yang termasuk sebagaiPenyelenggara Negara telah diatur dalam Pasal 2 UndangUndang RI Nomor 28tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, yakni meliputi :Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi NegaraPejabat Negara pada lembaga Tinggi NegaraMenteriGubernurHakimPejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Negara telah terbukti.Ad.2.

MUZAKIR, SH., MH, dibawah sumpah menerangkan:1.Bahwa unsurunsur dalam Pasal 12 huruf e di dalam UU Tipikor yaituPegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekekuasaan, memaksa seseorangmemberikan sesuatu;Bahwa unsurunsur dalam Pasal 11 di dalam UU Tipikor yaitu PegawaiNegeri Sipil atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah ataujanji, patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena

negara melanjutkan kebiasaanadanya pungutan tidak resmi dari era pejabat sebelumnya, yangnamanya pungutan liar itu merupakan perbuatan melawan hokum.Walapun PNS/penyelenggara negara telah bersepakat dengan notarisuntuk membayar sejumlah uang, itu termasuk perbuatan melawanhukum, karena prinsip bersepakat yang melawan hukum adalah tidakboleh;Bahwa memaksa itu dimisalkan berkas ada di meja Ahli tetapi Ahli mintabayar dulu jika mau berkas tersebut Ahli tandatangani;Bahwa dalam hal anak buah Terdakwa

ada inisiatif sendiri itubukan memaksa;Bahwakalau ada permintaan, itu masuk dalam katagori memaksa;Bahwa menurut Ahli nilai yang pantas dikategorikan gratifikasi minimal dibawah Rp. 10 juta;Bahwa PNS/penyelenggara negara tidak boleh menerima sesuatu;Bahwa PNS/penyelenggara negara boleh menolak pemberian sesuatu,yang menerima harus punya pilihan, pemberian itu patut diduga adahubungan dengan pekerjaan;Bahwa tidak bisa patut diduga ada hubungan dengan pekerjaan karenatidak ikrar;Bahwa Kalau untuk

Negara; Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkankan sebagai berikut :Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalamPasal 1 angka 2 UU RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU RI No

penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalampasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999 adalah meliputi :Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;aon fF oyPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.

AKL yaitu) di Desa Lubuk Bumbun ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa selakuPegawai Negeri atau penyelenggara negara telahmendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaantersebut sebesar Rp. 354.000.000, (tiga ratus limapuluh empat juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 12 huruf g UU Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

AKL yaitu') di Desa Lubuk Bumbun ;Bahwa akibat perobuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa selakuPegawai Negeri atau penyelenggara negara telahmendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaantersebut sebesar Rp. 354.000.000, (tiga ratus limapuluh empat juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 12 huruf b UU Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sudirman Km. 02Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, atau setidaktidaknya pada suatu) tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah menerimapemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeriatau) penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu). dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya,, perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut ;Bahwa pada tahun 2005, PT.

AKL yaitu) di Desa Lubuk Bumbun ;322Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa selakuPegawany Negeri atau penyelenggara negara telahmendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaantersebut sebesar Rp. 354.000.000, (tiga ratus limapuluh empat juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 5 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

AKL yaitu') di Desa Lubuk Bumbun ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa selakuPegawai Negeri atau penyelenggara negara telahmendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari pekerjaantersebut sebesar Rp. 354.000.000, (tiga ratus limapuluh empat juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah;Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan mendapat upah dengan biaya negara bisadikatakan sebagai penyelenggara negara;Bahwa kalau makna pemberian disebut gratifikasi dilinat dari legal dan ilegalpemberian hanya janjijanji dan dalam suap adanya kesepakatan, kalaugratifikasi bisa dilakukan/ tidak dilakukan;Bahwa makna kata aman, apa yang dilakukan tidak bisa mencerna perbuatanorang lain, aman

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Negara telahterpenuhi.Ad.4.

Ptkatau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmemberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadikekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara.

Meskipun Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untukmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atatu janji,tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patutmenduga orangorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatanyang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapatmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memeberi hadiah atau janjitersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan

Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegawaiNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau JanjiTersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal 11 Undangundang Nomor 31 tahun 1999

kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 'ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.

Demikian jugadengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi padapegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatanmenerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima olehPegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi Jamilmembawa untuk pembayaran kain baju batik yang sebelumnya pernahdipesan dan catatan

Negeri Ameth, karena Saniri Negeri Ameth adalah lembagayang paling bertanggung jawab atas terlaksananya Proses Pencalonan Raja diNegeri Ameth 5 229 222 nnn nnn non nnn nnn nnn rn nee nee nnn nee nee nnBahwa keberatan keberatan PARA PENGGUGAT yang tidak ditindaklanjutioleh Saniri Negeri Ameth maupun CAMAT selaku Ketua Pengawas Pemilihandi Kecamatan dan TERGUGAT sendiri, maka keberatan tersebut PARAPENGGUGAT teruskan kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah selakuPenyambung Aspirasi Rakyat, juga sebagai Penyelenggara

Negara dimanasalah satu tugas pokoknya adalah Melakukan Pengawasan Dalam menyikapilaporan PARA PENGGUGAT, Komisi.

Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABNUMUM, ASAS KECERMATAN, ASAS KEABSAHAN dan ASASPROPORSIONALITAS sebagaiman dimaksud dalam Undang Undang Nomor9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara,; adalah sebagai berikut :o Asas Kepastian Hukum adalah : asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan Landasan Peraturan Perundang Undangan, Kepatutan, danKeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara bahwa asastersebut

dan Pengangkatan Saudara WEMPY DIRK PARINUSSA,yang dilakukan oleh Saniri Negeri Ameth adalah tidak sah karenabertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlakudalam hal ini sesuai Pasal (1) Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum ;b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;Asas Proporsionalitas adalah : Asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara

Negara.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .

Berdasarkan ketentuantersebut, Keputusan penyelenggara Negara lainya yang menjadiTERGUGAT dalam perkara a quo adalah PT DOK dan PERKAPALANSURABAYA (PerS@!0) ; 2n nnn nr nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn cen nce neces.

SUWITO terbukti bersalah melakukan tindakpidana "sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerimapemberian atau janji. atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyeienggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjJabatanya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya" sebagaimana diatur dan/ diancam ...............diancam dalam Pasal 5 ayat (2) UURI No.20 Tahun

Wungu Kab.Madiun, Terdakwa selaku Kepala Desa/ Penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawabmenyelenggarakan urusan pemerintahan,/ pembangunaan ...............pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat danmengetahui maksud program tersebutuntuk warga miskin, seharusnya ia berkewajiban untuk mengayomimasyarakatnya antara lain: membantu warga Desanya yang miskin agarberhasil memperoleh serifikat hak atas tanahnya, namunterdakwamelaksanakan hal yang bertentangan

KeputusanBupati Madiun Nomor: 317 TAHUN 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentangMasa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Wungu Kab.Madiun, terdakwa padatanggal 23 Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam taftun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat diDesa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyapada suatu tempat/ termasuk ...............termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya,"'sebaqai pegawai negeri atau penyelenggara

negara. menerima pemberian10atau janji,penyelenggara nagara dengan maksudsupaya pegawaiatau menjanjikan sesuatu. kepada pegawainegeri ataunegeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatanya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" perbuatanan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2009, Desa Bantengan Kecamatan WunguKabupaten Madiun termasuk Desa yang terpilih mendapatProgram Prona

Negara diDesa telah memanfaatkan program Percepatan PelaksanaanPendaftaran Tanah sebagai sarana menerima pemberian darimasyarakat peserta Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah yaitu terdakwa sendiri telah menerima sebesarRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), sehingga bertentangandengan kewajibannya sebagai Kepala Desa yang seharusnyamembantu masyarakatnya khususnya yang miskin untukmemperoleh Sertifikat secara gratis; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 5 ayat (2)

Tindak Pidana Korupsidisebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 2 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi Kolusi danNepotisme;Halaman 180 dari 212 Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN.

Bag.Menimbang , bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi Kolusi danNepotisme disebutkan Penyelenggara Negara meliputi :1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;ao ee BfPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanPeraturanPerundangundangan yang berlaku; dan7.

ANNAS MAAMUN termasuk dalam golongan penyelenggara Negara ;Menimbang , bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telahterpenuhi;Ad. 4.

Sesuatu yang diberikan kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah harus ada hubungannyadengan telah berbuat atau tidak berouatnya pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut.

tersebut tidak merupakankewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawainegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan ataudengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggaraNegara tersebut harus berobuat sesuatu sesuai dengankewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawainegeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan.

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum terdakwatersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahalaman 101 s/d 103 dalam putusan tersebut hanya saja belum dijelaskansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor : 28Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UndangundangNomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negarayang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalam perkara initerdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara dan memenuhi unsurdalam dakwaan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

diatas berdasarkanfakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan dari keterangansaksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan dipersidangan, terdakwa selaku anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun1999 sampai dengan 2004 berdasarkan SK.Gubernur Sumatera SelatanNo.481/SK IV1999 tanggal 10 Agustus 1999 telah menerima uang atau gratifikasidalam bentuk cek keseluruhannya berjumlah Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah) dari Sdr.Umar HS dan terdakwa sebagai Penyelenggara

Negara tidakmelaporkannya uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehinggaunsur dari pasal 12 B tersebut telah terpenuhi ;5.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namun sebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dad Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Undangundang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dari perouaian Terdakwa besama dengan kedua puih empat anggoa DPRD KoaPargkabinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinangmengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000

KEBERATAN KETIGA :Tentang status Terdakwa apakah Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukumterdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama pada halaman 111 sampai dengan halaman 114 dalam putusantersebut hanya saja belum dijelaskan sebagaimana yang dimaksud dalampasal 1 ayat 1 UU NO.28 Tahun 1999;Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 1 ayat 1 UU NO.28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi

Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yang22menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku sehingga dalamperkara ini terdakwa termasuk sebagai seorang Penyelenggara Negara danmemenuhi unsur dalam dakwan pasal 12 huruf B tersebut diatas;4.

Umar HS danterdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak melaporkannya uangtersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga unsur dari pasal12 B tersebut telah terpenuhi;5. KEBERATAN KELIMA :Menimbang, bahwa terhadap keberatan kelima dari PenasihatHukum Terdakwa menyatakan bahwa keberatan terhadap putusan Jidex23Facti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada halaman 113 sampai denganhalaman 117 telah menggunakan asumsi dan bukan bukti.

Bahwa terdakwa selaku Penyelenggara Negara/Wakil Rakyat sepatutnyasebagai contoh untuk tidak melakukan perbuatan korupsi namunsebaliknya.HALHAL YANG MERINGANKAN :1. Terdakwa menyesali perbuatannya.2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.3.

Terkait dengan Azas Umum PemerinatahYang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dannorma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas darikorupsi dan nepotisme. Oleh karena itu pulalah menjadi beralasan hukum jikaPenggugat melayangkan gugatan tata usaha negara atas perbuatan / tindakan yangdilakukan oleh Tergugat. Dan untuk itu pulalah, Penggugat mohon agar kiranya KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq.

Zahir serta mencabut dan kemudian mencoretnya dari DaftarRegister tanah pada kantor/ instansi Tergugat, tersebut telah menyalahi prosedur/tidak mengikuti prosedur yang mesti diturut sebagaimana diatur dalam perundanganundangan yang berlaku, azasazas umum pemerintahan yang baik yaitu AzasKepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas Kepentingan Umum,Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesianalitas dan AzasAkuntabilitas ; Bahwa Penggugat menyakini dengan sesungguhnya Sertipikat

Zahir tersebut sehingga telah melanggarAzas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara, Azas KepentinganUmum, Azas Keterbukaan. Azas Proporsionalitas, Azas Profesianalitas dan AzasAkuntabilitas ; Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat mulai dari kegiatan pengukuranhingga ditetapkan Sertipikat Hak Milik No. 4845/Tahun 2003, Surat Ukur No.53/Kenten/2003 tanggal 18 September 2003 atas nama Drs.H.M.

Zahir ; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn e nnnPihak Tergugat telah melanggar Azaz Tertib Penyelengara Negara karena azas initidak dijadikan sebagai landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara Negara ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Keterbukaan, karena tidak membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan

dan rahasia ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Proporsionalitas, karena tidak mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Profesionalitas, karena tidak mengutamakankeahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; Pihak Tergugat telah melanggar Azas Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhirdari penyelenggara negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatatau rakyat sebagai