Ditemukan 4981 data
20 — 5
tersebuttelah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Penggugat telah mendapatkanizin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana didalilkanPenggugat pada posita angka (7) sehingga dengan demikian dapat dinyatakan bahwaPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
33 — 4
bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikanpendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan yang sebenarnya ; Bahwa benar Terdakwa dibawa ke kantor polisi pada hari Rabu tanggal 10Februari 2016 sekitar pukul 13,00 Wib ; Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian sipilyang
33 — 1
Putusan Nomor508/Pat.G/2019/PA MtpMenimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4. berupaPotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Gubernur KalimantanSelatan adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehinggatelah terbukti bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimanadikehendaki pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
115 — 40
Penggugatmembenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapunlagi;Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap padagugatannya dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukupmenunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah terurai dimuka;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
14 — 3
Bukti Tertulis:Halaman 5 dari 15 halamanPutusan Nomor 0148/Pdt.G/2019/PA Wng.1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, nomor tanggal 17 Maret2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelan dicocokkandengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis membubuhkan tanggaldan paraf serta memberi tanda P1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor tanggal 12 Januari 2007, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Wonogiri, yangbermeterai
90 — 35
Masrumi karena sakit;Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Lautuntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkanAkta Kematian atas nama HJ Masrumi;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohondatang dipersidangan dan selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan,atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa untuk memperkuat
KHOIRUL ANWAR NASUTION
60 — 32
Keluarga Nomor1221081707080006 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan menyatakan pada Pasal 93 Ayat (2) Pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan denganmemenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentangperubahan nama. b.
ASIYAH RACHMAWATI, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
159 — 807
Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukansuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan ; .
Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerimabahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentiansementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagiangajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkankemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.
Marsudin, SE terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 9 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)KUHP ; Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang
17 — 1
Trksuami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pulakedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihakpihak(persona standi in judicio) dalam perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai kepada Tergugat, atas hal tersebut Penggugat telahmengajukan Surat Keputusan Walikota Tarakan (P,3),,oleh karena itu Sesuaiketentuan Romawi II angka 2 Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan
KA TENG
32 — 29
Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan iniditerima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam membuat catatan pinggirpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang telah ditentukan undangundang atas Perubahan nama Pemohontersebut ;4.
45 — 2
dinyatakan terbukti bahnwa Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari SekretariatDaerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengajukan gugatancerai terhadap Termohon, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilaiPemohon telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang
KIYEM
24 — 5
salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggallahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama KIYEM Nomor 21827/TP/2008 tanggal 25September 2008, tertulis dan terbaca 25 Mei 1974 dan SUJARNO denganMANISEM dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 6 Agustus 1974dan SUJARNO dengan MANIEM serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
39 — 24
pihakpihak yangbersangkutan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) dapatdikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
10 — 5
Bahwa setelah penggugat terangkat sebagai pegawai negeri sipilyang bertugas dikabupaten takalar, penggugat mengajak tergugat untuktinggal bersama di kabupaten takalar, namun tergugat tidak mau sertatidak mengindahkan ajakan penggugat tersebut;7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggaldengan tergugat sejak akhir 2015, dimana penggugat sudah tidakcocok lagi hidup rumah tangga sebagai suami istri;8.
16 — 12
namaZul Aida binti Palihu, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dankewenangan Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
201 — 41
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;3.
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;4.
99 — 22
ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri' tidak memiliki anak jugaistri. Dan semasa hidupnya hubungan antara AlmarhumALAM JAYA ~ dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikap paraPenggugat yang lebih serakah dan tamak, terhadapharta warisan ;4.
Bahwa benar TB ALAM JAYA telah meninggal dunia,karena sakit stroke yang dideritanya, dimana tangankanannya tidak dapat digunakaan dan almarhum ALAMJAYA adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang hidup seorang diri tidak memiliki anak jugaisteri. Dan semasa hidupnya hubungan antara almarhumALAM JAYA dengan Penggugat tidak harmonis,dikarenakan percekcokan yang lebih kepada sikappara Penggugat yang lebih serakah dan tamak terhadapharta ;.
35 — 18
dan/atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasanTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan,sehingga dengan fakta
Putusan No.0106/Padt.G/2020/PA.Wgwdan/atau pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari atasan Tergugat, Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan Pengatur Muda, IV/b dengan pengangkatannyasebagai CPNS terhitung sejak Juli 1982 sesuai dengan NIP Tergugat atautelah memiliki masa kerja 38 tahun jika dihitung sejak gugatan ini diajukan
17 — 6
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai harus melaporkan pejabat atasannya dan Tergugat telahmenyerahkan/menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian daripejabat atasannya yaitu dari Bupati Sragen dengan nomor surat800/7832/027/2014 tanggal 20 Juni 2014;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agarperkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena adanya alasanbahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November
36 — 11
Putusan Nomor 51/Padt.G/2019/MS.CagPenggugat berada di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Calang, makadengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a danPasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannyadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syariyah Calangberwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah