Ditemukan 4981 data
201 — 41
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;3.
Saksi juga melihat selama pengintaian ada masyarakat sipilyang melalui jalan tersebut;Bahwa selain itu di lokasi sepeda motor disembunyikan, Saksi ada melihatseorang perempuan yang saksi lupa wajahnya;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidakmengajukan keberatan;4.
14 — 2
mengajukan kesimpulan secara lisanyang intinya tetap pada keinginan mereka masingmasing dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
11 — 3
Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaianmelalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernahmenghadap ke persidangan.Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yangberwenang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugatmengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak enam tahun yang
9 — 3
dansesuai dengan maksud PERMA No.1 tahun 2016, Ketua Majelis telahmenunjuk salah seorang mediator dari kalangan non hakim bernamaDrs.A.dam Murtagi, MH dan berdasarkan laporan dari mediator mediasi telahdilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengandemikian ketentuan aquo telah terpenuhi;Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan atas PeraturanPemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 pasa 3 ayat (1) menyebutkan ....bagi Pegawai Negari Sipilyang
1.DARMADI
2.HALIM BUDIMAN
3.HAMDANI BUDIMAN
4.HANDAYANI
24 — 6
Brt.10.Ad.12.Bahwa selama mendiang orang tua Para Pemohon melangsungkan perkawinanbaik secara adat Konghucu, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atautidak pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang untuk itu sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena ketidaktahuan mendiangorang tua Para Pemohon yang tidak mengerti dan tidak tahu bahwa perkawinanitu sah menurut hukum apabila telah dicatatkan di Kantor Catatan
16 — 8
Bahwa terhadap bukti P.8, membuktikan bahwa almarhum SyahiddinBadroen sebelum meninggall dunia berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diangkat Terhitung Mulai Tanggal 14 Januari 2013;. Bahwa berdasarkan bukti P.2, ayah kandung dari kedua anak tersebut telahmeninggal dunia pada tanggal 04 September 2012 atau 4 (empat) tahun 5(lima) bulan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas;.
102 — 36
Pemohon dengan ikhlasuntuk mengangkat anak angkat tersebut dalam kehidupan rumah tangganyamengingat Pemohon PEMOHON Il sudah tidak bisa memiliki keturunan karenasudah dilakukan operasi pengangkatan kandungan dan pengakatan anak tersebutdilakukan demi kesejahteraan anak di masa yang akan datang;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon mengemukakanbahwasannya mereka mampu untuk merawat dan membiayai kebutuhan anakangkatnya mengingat saat ini para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
33 — 10
KemudianPemohon ingin memastikan siapa lakilaki yang duduk dengan Termohon,Halaman 2 dari 11Putusan Nomor: 148/Pdt.G/2012/MS.LsmPrimer :setelah melihat dari dekat ternyata lakilaki itu adalah Pratu Muntahar,kemudian Pemohon mengajak Bribtu Basri, Bribtu Marzuki dan seorang sipilyang bernama Man dan bersama masyarakat Meunasah Mesjid untukmenangkap Termohon dengan seorang lakilaki (pratu Muntahar) yang bukanmuhrimnya;Bahwa sejak kejadian itu maka terjadi pertengkaran yang begitu hebat antaraPemohon
43 — 25
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
72 — 31
dan patut;Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan makaperkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selamapersidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabarmempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damaitersebut tidak berhasil;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor142/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
14 — 1
Olehkarenanya secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menggugat cerai.
18 — 3
Dengan demikian apa yangdikehendaki oleh maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian telah melampirkan persyaratan berupa izinHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2016/PA.Pspperceraian dari pejabat yang berwenang
13 — 7
Karenanya berdasarkan surattersebut haruslah dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR juncto Pasal 26 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datangmenghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkanketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dantidak
14 — 12
Putusan Nomor 0315/Padt.G/2019/PA BbBahwa sehubungan dengan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan perceraian di Pengadilan, maka Pemohon pun telahmelampirkan surat keputusan pemberian izin dari pejabat yang berwenangdengan Nomor 879/679/2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati ButonTengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, tertanggal 16 Juli 2019;Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agarberpikir Kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon
13 — 2
Pik.patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan dan menyerahkanke Majelis Hakim Surat keterangan Izin Cerai yang dikeluarkan oleh DirekturRumah Sakit Umum Daerah Kasongan dengan Nomor 445/998.3/TURSUD/IX/2015 tanggal 16 September
AGUS SETIYANTO
89 — 10
Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang tertulis pada AktaKelahiran Pemohon yang bernama AGUS SETIYANTO dan Nomor 3304LT120720130034 tertanggal 12 Juli 2013, nama Pemohon tertulis danterbaca AGUS SETIYANTO dan nama orang tua (ayah) Pemohon tertulisdan terbaca PARYONO PARJI, dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjaditertulis dan terbaca AGUS dan nama orang tua (ayah) Pemohon menjaditertulis dan terbaca PARYONO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
14 — 14
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harusdilaksanakan mediasi, akan tetapi karena pihak Termohon tidak pernah hadirke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum tahapan persidangan lebih lanjut, Majelishakim telah memeriksa Surat Izin Cerai Pemohon, karena merupakanpersyaratan administrasi bagi yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipilyang
5 — 3
Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional:Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
13 — 6
Peraturan Pemerintah Nomor 45 harusmendapatkan surat keterangan dari pejabat atasannya;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pesidangansehingga sampai persidangan berakhir Tergugat tidak menyampaikam suratketerangan dari pejabat atasannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua PeraturanPemerintah tersebut di atas, masalah ada ataupun tidak ada izin untukmelakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara
20 — 15
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara inperson sedangkan Tergugat hadir inperson hanya padasidang tanggal 08 Juli 2020, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernahlagi hadir di persidangan;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang