Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 249/Pdt.P/2019/PN Pwk Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon:
ELI SOLIHAT
35 — 2
ELI SOLIHAT
35 — 2
pemohon merubahdata dalam dokumen keimigrasiannya setelah melalui pemeriksaan persidanganPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan buktibukti yang diajukan pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga NegaraIndonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu padaketentuan yang diatur di dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipilyang
Register : 02-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PA BUNTOK Nomor 0115/Pdt.G/2018/PA.Btk Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 7
51 — 7
., M.Ag sebagaimanaketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016,akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 September 2018mediasi tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan
Register : 17-02-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 67/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 18 Maret 2015 — PENGGUGAT DAN TERMOHON
16 — 7
16 — 7
bertempat tinggal dalam wilayah YurisdiksiPengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf adan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenanganPengadilan Agama Ternate ; nnn nnn nnnnnnnnnnncnncncncc cncon Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-06-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 73/Pdt.P/2020/PN Prp Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
FRISCA Br MANALU
20 — 10
FRISCA Br MANALU
20 — 10
Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil KabupatenRokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu untuk Mencatat TentangHalaman ke 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pat.P/2020/PN PrpPengantian Nama Pemohon Tersebut pada Buku Register Catatan Sipilyang Bersangkutan;4.
Register : 16-09-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0116/Pdt.G/2015/PA.DBS Tanggal 15 Oktober 2015 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 3
14 — 3
Tergugat; Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidanganBahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun buktiyang akan disampaikan di persidangan serta mohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tak terpisahkandari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-04-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 88/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 5 Oktober 2011 — Andi Wahyudin Jalil;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.Nurliah Nurdin, S.Sos.,M.A
71 — 359
71 — 359
perceraian pegawai negeri sipil;Bunyinya sebagai berikut ; Pasal 6Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 wajib memperhatikan denganseksama alasanalasan yang dikemukakandalam surat permintaan izin danpertimbangan dari atasan Pegawai negeriSipil yang bersangkutanApabila alasan alasan dan syarat syarat yangdikemukakan dalam permintaan izintersebut kurang meyakinkan, maka Pejabatharus meminta keterangan tambahan dariisteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-02-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PA PUTUSSIBAU Nomor 0016/Pdt.G/2017/PA.Pts Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat - Tergugat
15 — 2
15 — 2
danmateriil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin dari Sekretariat untukmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya Majelis hakimmenilai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0166/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Hal 8 dari 16 hal.diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yangberwenang hal tersebut merupakan surat otentik hal tersebut telahsesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa di persidangan Majelis
Register : 29-05-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 73/Pdt.P/2017/PN.Bnr Tanggal 8 Juni 2017 — Perdata-Pemohon-KATINEM.
25 — 5
25 — 5
dapatlahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaberalasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan kepada DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatperubahan Nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon yang bernama MARFIN Nomor 2348 / 2009 / 2009tertanggal 21 Juni 2013, tertulis dan terbaca RASWITO dirubah/diperbaikimenjadi tertulis dan terbaca RASMIN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang
Register : 25-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PA GRESIK Nomor 0923/Pdt.G/2018/PA.Gs Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 5
10 — 5
Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patutuntuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidakhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yangmewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkandalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 junctis Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.P/2017/PN Kfm Tanggal 5 Juni 2017 — BLANDINA KONO, S.Pd sebagai Pemohon
55 — 25
55 — 25
Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor TengahUtara setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dirubah atau diganti ataudibuat catatan pinggir dokumen nama anak pemohon yang sebenarnyapada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang diperuntukan untuk keperluan itu;4.
Register : 10-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 22-09-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1599/Pdt.G/2016/PA.Bjm Tanggal 30 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 5
19 — 5
nomor 1 tahun 2008 Jo. pasal 65,82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundangnomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai sebagaimanaKeputusan Walikota Banjarmasin nomor 830/017DUK.Kum/BKD,DIKLAT(bukti P3), sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-05-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Srh Tanggal 10 Juni 2020 — Pemohon:
WENNY TRISNAWATY SITORUS
35 — 20
WENNY TRISNAWATY SITORUS
35 — 20
nama Pemohon padaKutipan Akta Kelahiran Nomor : 19876/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 29 Mei 2008 darinama Pemohon semula WENNY TRISNAWATY SITORUS menjadi WENNYSITORUS;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang
Register : 02-01-2014 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 02/Pdt.P/2014/PA.Bkt Tanggal 28 Januari 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
30 — 6
30 — 6
Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 s/d P6 harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P3 yang diajukanPemohon dengan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon dengan Pemohon Iladalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah danPemohon dengan Pemohon II adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehinggasecara formil Pemohon dengan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingandalam perkara
Register : 19-11-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 0631/Pdt.G/2015/PA.Ttd Tanggal 21 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatanPenggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatanPenggugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 09-03-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 28-09-2013
Putusan PN TOBELO Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.TBL Tanggal 15 Oktober 2012 — PERDATA
- JOHN P.H. NANLOHY, SP (PENGGUGAT)
MELAWAN
- SANDRA D PATTIRUHU (TERGUGAT)
60 — 25
60 — 25
Dengan demikianpetitum Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan di Kota Ambon dan dicatat dalam suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Ambon dan olehkarena putusnya perkawinan diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo diKabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud,Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Register : 23-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 268/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 29 April 2015 — YUSTEN YEMBORMIASE, S.H;JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
52 — 36
52 — 36
hukuman penjara 4 (empat)tahun atau diancam dengan ancaman hukumanyang lebih berat adalah merupakantindakpidana kejahatan yang berat.Meskipun maksimum ancaman hukuman terhadapsesuatu tindak pidana telah ditetapkan, namunhukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakimterhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabedasehubungan dengan berat ringangnya tindak pidanayang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya.Berhubung dengan itu, maka dalammempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
PegawaiNegeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/anjiatau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berat dan menurut pertimbangan atasan yangberwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapatdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancamdengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancamdengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindakpidana kejahatan yang berat.
Berhubung dengan itu, makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindakpidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikanHalaman 95 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTdengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidanakejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan beratringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.Bahwa terhadap
Register : 16-03-2012 — Putus : 04-06-2012 — Upload : 26-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 4 Juni 2012 — ASEP GANDANA, SE.
94 — 19
94 — 19
Ridho adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan sebagai staf Tata Usaha padaSekretariat Pengganti di Sekretariat Jenderal Keuangan,Sekretariat Pengadilan Pajak yang diangkat berdasarkanSurat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilNomor : KM1624/SJ2/UP.1/2003 tanggal 07 Mei 2003, SuratKeputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilmenjadi PNS Nomor : KM45/S.2/UP.2/2004 tanggal 23Januari 2004 dan Petikan Keputusan Sekretariat JenderalNomor : KEP29/SJ/2010 tentang Penetapan PelaksanaanJabatan
Ridho adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan sebagai Tata Usaha Sekretariat Pengganti diSekretariat Jenderal Keuangan, Sekretariat Pengadilan Pajak yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Nomor : KM1624/SJ2/UP.1/2003 tanggal 07 Mei 2003,Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPNS Nomor : KM45/SJ.2/UP.2/2004 tanggal 23 Januari 2004 danPetikan Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor : KEP29/SJ/2010tentang Penetapan Pelaksanaan Jabatan
Ridho adalah Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan sebagai Tata Usaha Sekretariat Pengganti diSekretariat Jenderal Keuangan, Sekretariat Pengadilan Pajak yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PegawaiNegeri Sipil Nomor : KM1624/SJ2/UP.1/2003 tanggal 07 Mei 2003,Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPNS Nomor : KM45/S.2/UP.2/2004 tanggal 23 Januari 2004 danPetikan Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor : KEP29/SJ/2010= 37 =tentang Penetapan Pelaksanaan Jabatan
Register : 09-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Mad Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon:
Amam Santoso
23 — 6
Amam Santoso
23 — 6
tentang Perubahan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Undang, yang menyebutkan bahwa semua kalimatwajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Pendudukdi Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, tidak dapat terapbkan dalamperkara a quo, karena perkara a quo mengenai pembetulan akta pencatatan sipilyang
Register : 18-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sww Tanggal 27 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
27 — 27
27 — 27
nama Suna Panigoro tanggal11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongopini KecamatanTilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,dinilai oleh majelis hakim masih bersifat sebagai bukti awal dan belummencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan pasal 44 ayat (2)dan (3) Undangundang No. 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatat Sipilyang