Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA JAMBI Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Jmb Tanggal 24 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan,karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai denganPasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 besertapenjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 beserta perubahan keduanya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa penggugat adalah sebagai Pegawai Ngeri Sipilyang
Register : 16-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN JOMBANG Nomor 103/Pid.B/2016/PN Jbg Tanggal 27 April 2016 — YADI Bin JUWARI Als SUYADI
33 — 4
33 — 4
SUYADI adalah Pegawai Negeri Sipilyang mana pada saat pengajuan kredit tersebut juga diajukan datadata berupaSK, Id card dan juga Kartu Keluarga dan yang mana setelah dicek ternyata sar.SUYADI bukanlah seorang PNS sebagaimana yang yang tertera dalam kartukeluarga, SK dimaksud oleh terdakwa pada saat pengajuan kredit , dengandemikian menurut Majelis hakim unsur kedua ini terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan PenuntutUmum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan
Register : 10-02-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Dps Tanggal 5 Maret 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 16
18 — 16
No. 28/Pdt.P/2020/PA.Dps.Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menganggap perlumenetapkan lebih lanjut tentang perintah kepada para Pemohon untukmencatatkan perihal pengangkatan anak ini kepada pejabat pencatatan sipilyang berwenang. Hal tersebut karena pengangkatan anak, oleh undang undang dikualifikasikan sebagai salah satu peristiwa penting yang harusdicatat oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang untuk itu.
Register : 20-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.P/2017/PA.Rh Tanggal 12 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 11
21 — 11
lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurutrelas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali yaitu padatanggal 20 Nopember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016;Bahwa berkaitan dengan status penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga,Kabupaten Muna Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkakawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 03-12-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PA RAHA Nomor 218/Pdt.G/2012/PA.Rh. Tanggal 28 Agustus 2013 — PERDATA -PENGGUGAT Vs TERGUGAT
52 — 15
52 — 15
Tergugat telah diupayakan untuk mediasipada tanggal 17 Juli 2013, oleh karena itu mediator menyatakan tidakberhasil.Menimbang, bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidakberhasil di mediasi, maka majelis hakim tetap berupaya mendamaikan keduabelah pihak berperkara, namun Penggugat bertekad untuk bercerai denganTergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhanrumah tangganya sehingga upaya damai tersebut juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Ktb Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 18
33 — 18
wakilnya yang sah untuk datangmenghadap di persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default withoutreason), meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) tanggal 07Pebruari 2020 dan 13 Pebruari 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secararesmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 0526/Pdt.G/2018/PA.Plk Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telahberupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus patuh dan tunduk pada Peraturan telah memenuhi ketentuanHal. 8 dari 16 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2018/PA Plk.sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1980 joPeraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 bukti P.2 ;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 28/G/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 5 Maret 2013 — BUDIYONO, S.H., S.Sos.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
113 — 45
113 — 45
Selain itu pejabat yang berwenang dapatmendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu ataudapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil pemeriksaantersebut wajib dikualifikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai NegeriSipil yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa Bukti T1 berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh TailaniMoehsad.S.H (Plh.
Dengan demikian Penggugat secara sah dan meyakinkantelah melakukan pelanggaran atau tidak melakukan kewajiban Pegawain Negeri Sipilyang ditentukan dalam Pasal 3 angka 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak melaksanakan tugaskedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab dan tidak bekerja dengan tertib dan cermat untuk kepentingan negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan objek sengketa yaituKeputusan
Register : 12-01-2017 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA PRAYA Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
15 — 6
Rekonvensimenyatakan kesediannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensisesuai dengan keadaan dan rasa keadilan, maka untuk menentukan besaranatas nafkah iddah tersebut Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkanmengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yang harus diterimaoleh Penggugat Rekonvensi sehingga dari kKeduanya tercermin rasa keadilan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukanfakta dimana Tergugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Bahkan selama masa ikatan perkawinan tersebutantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga belum dikaruniaiketurunan;Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PA.Pra., hal. 30Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dikaitkandengan status Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat/golongan II/d di Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenLombok Timur dengan gaji pokok sebesar Rp 2.431.200,00 (dua juta empatratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), maka
Register : 24-01-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA SORONG Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Srog Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 29
35 — 29
., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpahadirnya Termohon (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan danketerangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antarakedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Sekretaris XXXXXXXXXXX Raja Ampat, dan telahmendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkankepada Hakim
Register : 29-09-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Tjb Tanggal 28 Desember 2016 — - TERGUGAT : ROBINHUT PAKPAHAN
- PENGGUGAT : MAGDALENA MANALU
67 — 7
67 — 7
tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang menyatakan bahwaPegavai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari pejabat, yang harus diajukan secara tertulis denganmencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin perceraiantersebut,Ketentuan harus memperoleh izin atasan dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 12-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA Teluk Kuantan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Tlk Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 18
37 — 18
No.45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP.Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil (PNS) Pasal 3 ayat (2) menyatakan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secaratertulis.Menimbang, bahwa setelah dibaca, surat Pemberian Izin PerceraianHalaman 7 dari 15 halaman Putusan
Register : 22-07-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 01-06-2015
Putusan MS BIREUEN Nomor 258/Pdt.G/2014/MS Bir Tanggal 10 Desember 2014 — M.Ali Ahmad, S.H
Vs
M. HUSEN, S.H
14 — 7
14 — 7
Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya datang menghadap dipersidangan;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai kewajiban untuk mendapatkan Izin dari atasannya apabilahendak melakukan perceraian, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkanSurat Izin dari atasannya dengan Nomor : Kd.01.12/PW.01/2357/2014 tanggal 14Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian
Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 104/Pdt.P/2012/PN.Bgl Tanggal 7 Februari 2012 — ABD.HALIM
27 — 5
27 — 5
Bahwa oleh karena ketidak mengertian dan kealpaan/kekhilafanPemohon dan istri mengakibatkan kelahiran anak tersebut belumdidaftar dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang selama dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal32 ayat (2) UndangUndang No.23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, sehingga sampai sekarang anak tersebut belumnetipunyed Akie Ke lai taiy 2S SSS SS SS Se SS ee Se ee Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan / atau untuk kepentinganlain dari anak
Register : 13-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 206/Pdt.G/2021/PN Amp Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 28
69 — 28
Putusan Nomor :206/Pdt.G/2021/PN.AmpPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat keteranganuntuk melakukan perceraian nomor : 60/Kk.18.5.1/Pw.01/04/2021 yangditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Kepala Kantor KementerianAgama Kabupaten Karangasem, sehingga syarat untuk mengajukanperceraian untuk Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Menimbang
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA CURUP Nomor 425/Pdt.G/2018/PA.Crp Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 7
29 — 7
., Hakim Pengadilan AgamaCurup sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, olehkarenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 1 tegas disebutkan, pegawaiBUMD juga dipersamakan dengan PNS.
Register : 10-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
15 — 12
hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun April 2020 tentang prosedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-08-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 0218/Pdt.G/2015/PA.Psp Tanggal 4 Nopember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
19 — 3
,MH,. namun upaya mediasi juga telah gagal untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai Negeri yang terlebih dahulu harus memperoleh izin dari atasanlangsungnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, hal tersebut ternyata telahdiperoleh oleh Penggugat surat izin atasan dimaksud dengan suratnya Nomor;777
Register : 19-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Tbt Tanggal 18 Agustus 2021 — Pemohon:
Tiurmaida Pasaribu
59 — 8
Tiurmaida Pasaribu
59 — 8
Penetapan dan Pengesahan,dan seterimanya Salinan resmi Penetapan ini kepada Pegawai KantorCatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perkawinanantara Pemohon TIURMAIDA PASARIBU dengan seorang Laki lakibernama RIAN SEMBIRING berdasarkan Surat Pemberkatanperkawinan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Gereja Batak KaroProtestan (GBKP) AjiBuhara Berastagi dihadapan Pendeta selakurohaniawan PDT AMOS R GINTING.ST pada tanggal 13 Juli 2019agar dicatatkan kedalam buku register Akte Pernikahan Catatan Sipilyang
Register : 10-02-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA JEMBER Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Jr Tanggal 15 September 2014 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
11 — 0
11 — 0
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;a= Menimbang bahwa telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayahKabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006, terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo; Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang