SUWITO terbukti bersalah melakukan tindakpidana "sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerimapemberian atau janji. atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyeienggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjJabatanya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya" sebagaimana diatur dan/ diancam ...............diancam dalam Pasal 5 ayat (2) UURI No.20 Tahun

Wungu Kab.Madiun, Terdakwa selaku Kepala Desa/ Penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawabmenyelenggarakan urusan pemerintahan,/ pembangunaan ...............pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat danmengetahui maksud program tersebutuntuk warga miskin, seharusnya ia berkewajiban untuk mengayomimasyarakatnya antara lain: membantu warga Desanya yang miskin agarberhasil memperoleh serifikat hak atas tanahnya, namunterdakwamelaksanakan hal yang bertentangan

KeputusanBupati Madiun Nomor: 317 TAHUN 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentangMasa Jabatan Kepala Desa di Kecamatan Wungu Kab.Madiun, terdakwa padatanggal 23 Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam taftun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat diDesa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun atau setidaktidaknyapada suatu tempat/ termasuk ...............termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya,"'sebaqai pegawai negeri atau penyelenggara

negara. menerima pemberian10atau janji,penyelenggara nagara dengan maksudsupaya pegawaiatau menjanjikan sesuatu. kepada pegawainegeri ataunegeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatanya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" perbuatanan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2009, Desa Bantengan Kecamatan WunguKabupaten Madiun termasuk Desa yang terpilih mendapatProgram Prona

Negara diDesa telah memanfaatkan program Percepatan PelaksanaanPendaftaran Tanah sebagai sarana menerima pemberian darimasyarakat peserta Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah yaitu terdakwa sendiri telah menerima sebesarRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah), sehingga bertentangandengan kewajibannya sebagai Kepala Desa yang seharusnyamembantu masyarakatnya khususnya yang miskin untukmemperoleh Sertifikat secara gratis; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 5 ayat (2)

Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegawaiHal. 6 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal

kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 'ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauHal. 15 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.

Demikian juga denganobyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeriatau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatujanji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi JamilHal. 16 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSmembawa untuk pembayaran kain

dengan pasti dalam tahun 2009, bertempat di Kantor CamatPallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau ditempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassarberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau Mmenerima pembayaran dengan potongan atau untukHal. 9 dari 26 Hal.

18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa Andi Bau Malik Barammase selaku camat PallanggaKabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.27/079/BKD tanggal 04 Mei Tahun 2009 pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair diatas, melakukan beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadaHal. 12 dari 26 Hal.

No. 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSpegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang, yang dilakukan dengan cara antara lain :e Bahwa pada tahun anggaran 2009 telah dianggarkan alokasi(ADD/K) dengankemiskinan dan mengurangi kesenjangan,desa/kelurahaninfrastruktur pedesaan.tujuanantara laindanamenanggulang!

Padasaatnya negara dalam hal ini kekuasaan yudisial harus membuat suatukeputusan akhir yang tidak dapat lagi diubah dan ditiadakan.b Tujuan dari setiap peraturan hukum adalah memberikan kepastian hukumbagi perorangan, masyarakat dan penyelenggara negara. Sikap aparatperadilan yang tidak dapat membuat suatu keputusan akhir yang tidakdapat diubah atau ditiadakan akan menimbulkan ketidakpastian bagiindividu, masyarakat dan penyelenggara negara. (E.

Putusan No. 17/G/2017/PTUN.BKL1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang berbunyi:Ketentuan Pasal 1;ayat 2 Penyelenggara Negara yang bersih adalahPenyelenggara Negara yang menaati asasasas umumpenyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi,kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.Ayat 4 Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secaramelawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antaraPenyelenggara Negara dan pihak lain yang

Termohon sangat tidak tepat dan kelirukarena semestinya Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan ini secaraberjenjang sesuai dengan struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesiamulai dari Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Jawatimur selanjutnya Kepolisian Resort Ngawi barulah selanjutnya KepolisianSektor Karangjati hal tersebut didasari bahwa kepolisian Negara adalahmerupakan Institusi negara dan salah satu penyelenggara

negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukumperlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasandan salah alamat ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena permohonan Pemohontentang gugatan Error in Persona, maka secara hukum permohonan harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukumperlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasandan salah alamat ;ll.

Tentang gugatan Error In PersonaMenimbang, bahwa Kepolisian Negara adalah merupakan InstitusiNegara dan salah satu Penyelenggara Negara dibidang PemeliharaanKeamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Penegak Hukum PerlindunganPengayoman dan Pelayanan Masyarakat sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam olehkarenanya Pengadilan sependapat dengan Termohon bahwa seharusnyaPemohon mengajukan gugatan Praperadilan ini secara berjenjang sesuaidengan struktur

SUYATNO,MMKesatu :Melakukan perbuatan yaitu telah memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu memberikan uangsejumlah Rp.13.500.000.000, (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepadaHENDY BOEDORO selaku Bupati Kendal dan/atau WARSA SUSILO selakuKepala DPKD (Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal14dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan

MUDZAKKIR, S.H., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan

kepada umum ; Bahwa Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada ke Pegawai Negeri Sipil /Penyelenggara Negara Bahwa pemberian suap tersebut dimaksudkan agar yang disuap berbuatsesuatu ; Bahwa sebagai obyek penerima suap harus Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara dan pasal tersebut tidak bisa dikenakan kepadaOrang yang bukan PNS ; Bahwa pada intinya isi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah setiapOrang yang memberikan hadiah kepada PNS ; Bahwa Janji pengertiannya hampir mirip pada penipuan yaitu sesuatuyang

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara,menurut penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang81Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi

negara maka Kas83Daerah Kabupaten Kendal jelas TIDAK memenuhi kwalifikasi sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 7UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pengertian PegawaiNegeri menurut Pasal 1 angka 2, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 .Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "kepada pegawai negeriatau penyelenggara

Dalamketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999 diaturmengenai bentukbentuk peran serta masyarakat, yaitu:1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasitentang penyelenggaraan negara;2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adildari Penyelenggara Negara;3) hak menyampaikan saran dan pendapat secarabertanggung jawab terhadap kebijakan PenyelenggaraNegara; dan4) hak memperoleh perlindungan hukumketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999tersebut mengatur bentuk peran serta masyarakat

Dalam ketentuanPasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 68/1999 disebutkansalah satu bentuk peran serta masyarakat untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih adalahmemberi informasi penyelenggaraan negara, namun tatacara pemberian informasi telah diatur dengan tegas dalamPasal 4 PP Nomor 68/1999, yaitu pemberian informasidisampaikan secaratertulis kepada instansi terkait ataukomisi pemeriksa dengan disertai nama dan alamatpemberi informasi, keterangan mengenai fakta dan tempatkejadian yang diinformasikan

Negara; dan/ataub) menyangkut kerugian negara paling sedikitRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Dengan diaturnya pembatasan kewenangan KPK dalammelaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutandugaan tindak pidana korupsi, secara hukum dapatdimaknai bahwa bukan berarti dalam hal suatu tindakpidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannyadengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparatpenegak hukum atau Penyelenggara Negara

dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikitHalaman 50 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN SrlRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) mutlak menjadikewenangan KPK (Turut Tergugat II) untuk menanganinya.Atau dengan arti kata lain, instansi penegak hukum lain,seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung pun tetap memilikikewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikandugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatpenegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lainyang ada kaitannya

Turut Tergugat Il menurut UU KPK Pasal 11 memilikikewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikandugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegakhukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehaparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).b.

bulan Februari 2012 sampaildengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanatau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolaholahpegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut :1.Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor

bulan Februari 2012 sampaidengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalamtahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruanatau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeriatau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janji padahaldiketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau) kewenangan yang berhubungan dengan10jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahatau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan olehterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

UU No. 20 Tahun0hal 63 dari 103 PutNo. 85/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyBahwa pengertian pasal 5 ayat (1) adalah pemberian atau janjian tersebut dengan maksud agarSi penerima (pegawai negeri) atau penyelenggara Negara) berbuat / tidak berbuat sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewenangannya.

Acontrarionya, si pemberi tidak melakukan pemberian haadiah / janji kepadapegawai negeri / penyelenggara Negara tersebut jika tidak memegang suatu jabatan ataukewenangan tertentu.

Jika itu titipan mestinya dimasukkan dalam kas daerah, bukan pada petugasnya(pegawai negeri / penyelenggara Negara), karena ini merupakan pendapat asli daerah,sehingga ada dugaan yang kuat bahwa penitipan tersebut terkait dengan perbuatan suap.e Bahwa seseorang yang memberikan uang kepada pegawai negeri untuk pengurusan danpembayaran retribusi IMB dapat dikenakan Pasal 11 ayat (1) atau pasal 13 UU No. 31 Tahun1999 jo UU No. Tahuun 2001.

Jika itu titipan mestinya dimasukkan dalamkas daerah, bukan pada petugasnya (pegawai negeri / penyelenggara Negara), karena ini merupakanpendapat asli daerah, sehingga ada dugaan yang kuat bahwa penitipan tersebut terkait denganperbuatan suap ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang menerima hadiah ataujanji telah terpenuhi telah terpenuhi ; hal 85 dari 103 PutNo. 85/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyAd. 3.

negeri atau penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dariorang yang memberi hadiah atau janji ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs.

I dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsungmendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwa hingga terdakwalangsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH.berikut uang sebesarRp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub dan 1 (satu) unit mobilmerk toyota kijang warna silver dengan Nopol DA 8092 AC milik terdakwa.Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 undangundang RI nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme

Kapuas.Terdakwa selaku penyelenggara negara seharusnya tidak melakukanperbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut.

I dengan menggunakan sebuah sepeda motorlangsung mendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwahingga terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi,SH.berikut uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dari saksi JagauDagub dan (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan nopol DA8092 AC milik terdakwa.Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusidan nepotisme

Kapuas.Terdakwa selakupenyelenggara negara seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme tersebut.

Bahwa Azas Kepastian Hukum, yaitu: asas dalam NegaraHukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap KebijakanPenyelenggaraan NegaraBahwa selanjutnya sebagai Penyelenggara Negara, Tergugat jugatidak menunjukkan sebagai Pejabat Penyelenggara Negara yangbaik karena Penggugat berkeyakinan bahwa perbuatan hukumTergugat jelas tidak melaksanakan amanat dari Asas TertibPenyelenggara Negara yaitu: menjadi landasan keteraturan.keserasian, keseimbangan dalam

sesuaitugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Negara seharusnyadapat mengutamakan asas Proporsionalitas, yaitu Asas yangmengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibanPenyelenggara Negara.

Negara.

Bahwa dengan adanyakeputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut mengakibatkan tidaktertionya Tergugat sebagai penyelenggara Negara, yang harusmenerapkan keteraturan, keselarasan serta keseimbangan dalampengendalian negara;(3) Asas Kepentingan Umurn adalah asas yang medahulukankesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, danHalaman 24 dari 91 halaman Putusan Nomor : 112/G/2018/PTUNJKT(4)selektif.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.6. Bahwa objek sengketa yakni surat Direktur Jenderal KekayaanIntelektual No.

Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegavaiNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau JanjiTersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal 11 Undangundang Nomor 31 tahun 1999

diserahkan kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.

Demikian jugadengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi padapegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatanmenerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima olehPegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi Jamilmembawa untuk pembayaran kain baju batik yang sebelumnya pernahdipesan dan catatan

AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik atau AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negaraterhadap objek sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat/Termohon Kasasi yang tidak hanya mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, tetapi juga kepatutan dan keadilan,keteraturan, keserasian dan keseimbangan, memperoleh informasi yangbenar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dankeseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara

Negara (videPasal 53 ayat (2) huruf b.

Asas tertib penyelenggara negara;d. Asas keterbukaan;e. Asas proporsionalitas;f. Asas profesionalitas;g. Asas akuntabilitas;h. Asas efisiensi; dani. Asas efektivitas;Adapun Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan: AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:. Asas kepastian hukum;2. Asas tertib penyelenggaraan negara;3. Asas kepentingan umum;4. Asas keterbukaan;5. Asas proporsionalitas;6. Asas profesionalitas; dan7.

Putusan Nomor 138 K/TUN/2014diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman dan atau Tergugat/TermohonKasasi dapat menggunakan dan mengutamakan haknya tanpamengenyampingkan kewajiban untuk tidak mengeluarkan keputusan dalamperkara Judex Facti dengan pertimbangan atau landasan kepatutan,keadilan, keteraturan keserasian dan keseimbangan, memperolehinformasi

Bahwa pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 1999 tentang PenyelengaraanNegara yang bersih dari KKN disebutkan : Dalam Undangundang ini yangdimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku;4.

Bahwa dalam pasal 1 ayat (5) UU No. 28 Tahun 1999 disebutkanNepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secaramelawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya danatau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ;7.

negara;Halaman 9 dari 58 HalamanPutusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNA11.

Dan asas tertibHalaman 29 dari 58 HalamanPutusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.BNApenyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan 5(lima) Nama Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) KabupatenAceh Singkil dan 5 (lima) Nama Cadangan Calon Anggota KIP KabupatenAceh Singkil

Bukti P1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Qanun Aceh Nomor 6 tahun2016, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum danPemilihan di Aceh;3.

NUR HASYIM, SPdi, bersalah telah melakukanTindak pidana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangmenerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenanganpikiran yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orangyang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya denganjabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undangundang No.20tahun 2001 tentang perubahan Undangundang No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan

Nur Hasyim, Spdi. selaku Pejabat Kepala Desa Karangsono,berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor : 288 tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentangpengangkatan Pejabat Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, padahari serta tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2007 sampaidengan bulan Januari 2008 atau setidaktidaknya pada tempattempat tertentu dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Blitar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan

Negara ; 37ad.

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ; Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ; Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 Undangundang No.31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaratelah terbukti menurut hukum sebagaimana terurai dalam dakwaan primair, maka unsurPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak perlu buktikan lagi ; ad.

IDRUS,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KorupsiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah

pegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : e Bahwa terdakwa Hj.

Karenanya pengertian Penyelenggaran Negara yang diaturdalam UndangUndang RI Nomor 28 tahun 1999 tersebut dapat diterapkan terhadapUndangUndang Tipikor ini, sesuai asas lex specialis dorogat, lex generalis; Menimbang, bahwa menurut Pasal ayat (1) UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi79disebutkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangnan yang berlaku; Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi; a.

Demikian juga dengan obyeksesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggaranegara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janjitersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, atau bisa melaluiorang lain. Dengan demikian dalam menerima hadiah atau janji, tidak perlu atau harusdilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri,tetapi dapat dilakukan atau melalui orang lain.

Sebaliknya Terdakwa dalammewujudkan tindak pidana a quo tidak dalam kapasitas melaksanakantugas, Kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan pemerintahan/negara;Penyimpangan/pelanggaran dalam kaitan kegiatan proyek Terdakwadalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat,Terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri (yangdipersamakan dengan pegawai) atau penyelenggara negara/pejabatHal. 22 dari 28 hal.

TIMAKO GROUPPRATAMA dapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secaraadministrasi tidak terpenuhi adanya surat keputusan pengangkatanTerdakwa selaku pengawai negeri, penyelenggara negara ataupemangku jabatan negara/pemerintahan;Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaankewenangan sebagai dimaksud Pasal 3 tersebut apabila dia bertindakuntuk mewakili kepentingan pemerintah/negara.

Selain hal tersebutsyarat utamanya harus ada surat keputusan pengangkatan Terdakwaselaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun hal ini tidakterungkap di persidangan;Bahwa maksud dan tujuan Pembuat UndangUndang merumuskanPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda yaitu Pasal3 dengan subjek pegawai negeri/penyelenggara selaku pemangkujabatan negeri/negara (vide Pasal 1 ayat (2) Juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 1999).

Sedangkan Pasal 2 dengan subjekpartikulir/swasta bukan pemangku jabatan negeri/negara;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 adalahdilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dengan subjeknyapegawai/penyelenggara negara;Sedangkan kedudukan Terdakwa dalam proyek pengadaan adalahselaku Dirut selaku Direktur PT.TIMAKO GROUP PRATAMA sebagaipelaksana pekerjaan di lapangan bertindak untuk dan atas namamewakili kKepentingan perusahaan PT.

Putusan No. 18/G/2014/PTUN.PLV.18.Asasasas Umum pemerintahan yang Baik, yaitu bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalahasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);Bahwa pengambilan Keputusan atas penerbitan ObjekSengketa oleh Tergugat, telah tidak didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan sewenangwenangmencabut/membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29 Januari2010, dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal

Dengan demikian, penerbitan ObjekSengketa bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara; (Vide: PenjelasanPasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Negara; (Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukanbahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanPenyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.

(Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara YangBersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakankeahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundang undangan. (Vide: Penjelasan PasalHal. 33 dari 58 Hal.

dimaksud dalam ketentuan Pasal 53ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;.Bahwa selain tidak berdasarkan hukum, atau melanggar hukum, ataumerupakan tindakan sewenangwenang Pejabat Tata Usaha Negara,bahwa tindakan Tergugat a quo juga melanggar dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, yaitu asas:i) Kepastian Hukum;ii) Tertib Penyelenggaraan Negara;ili) Keterobukaan;iv) Proporsional;v) Profesionalitas;vi) Akuntabilitas;12.Bahwa selanjutnya dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, in casu ketentuan Pasal 1 angka 6, ditegaskan bahwaAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah asas yangmenjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untukmewujudkan

penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme;13.Bahwa dihadapkan kapada AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baikmenurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengikat danwajib dijalankan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, makatindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa setidaktidaknya telahmelanggar, atau bertentangan, atau tidak memenuhi Asas KepastianHukum, Asas Tertio Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, AsasProfesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, maupun