Ditemukan 1944 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-08-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 70/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 11 Oktober 2016 — SUTIKNO, DKK MELAWAN SUBIANTO SURJOMIDJOJO, DKK
6435
  • mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.Pasal 1366 KUHPerdata (BW) :Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yangdisebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yangdisebabkan kelalaiannya atau kesembronoannya.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (BW), ada tiga unsur pentingyang dapat ditarik dari ketentuan hukum tersebut, yakni:Unsur perouatanmelawan hukum; Unsur kesalahan; Unsur kerugian; Unsur adanyahubungan causal
    Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiritanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.d) Bahwa unsur adanya hubungan causal, untuk dapat menuntut gantikerugian harus ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukumitu dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, hal tersebut harusdibuktikan dan wajio untuk dikabulkan.Bahwa berdasarkan uraian Pasal 1365 KUHPerdata dan 1366 KUHPerdata tersebut di atas, dengan demikian jelas suatu perbuatan yangmelanggar
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 107/Pdt.G/2015/PN.Mrh.
Tanggal 3 Desember 2015 — - NI KADEK SUDERNI sebagai PENGGUGAT - PASKA sebagai TERGUGAT
5920
  • akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal
Register : 27-03-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 12 Juli 2019 — Penggugat:
HERMIN ALRIN DALEGI
Tergugat:
HETTY PAAT
5616
  • berpedoman pada ketentuanhukum sebagaimana diatur dalamKitabp UndangUndang Hukum Perdata(KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiaptiapperbuatan yang melanggar hukumdanmembawakerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugianitukarenakesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut":Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)e Harus ada kesalahan (schuld)e Adanya hubungan causal
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 109/Pdt.G/2015/PN.Mrh.
Tanggal 3 Desember 2015 — - NI KADEK SUDERNI sebagai PENGGUGAT - KD. KUTE sebagai TERGUGAT
7024
  • mempertimbangkannya sebagai berikut;coceeencen= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Mrh.
Tanggal 3 Desember 2015 — - NI KADEK SUDERNI sebagai PENGGUGAT - MAHRONI sebagai TERGUGAT
7123
  • mempertimbangkannya sebagai berikut;coceeencen= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal
Register : 10-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Tng
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
61
  • ye Causal jac y Lagitel Cas B plied al gd deeArtinya : Apabila hakim telah menemukan buktibukti yang diajukan olehPenggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,sedangkan halhal yang menjadi dakwaan Penggugat yaituketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagaisuami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, makahakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam Kitab Ghoyatul Muram LiAsy Syahril Majdi, majelis sepakat dengan
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Mrh.
Tanggal 3 Desember 2015 — - I MADE NANTRA sebagai PENGGUGAT - NY. SINDRA sebagai TERGUGAT
9629
  • mempertimbangkannya sebagai berikut;coceeencen= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Mrh.
Tanggal 3 Desember 2015 — - NI KADEK SUDERNI sebagai PENGGUGAT - DAHLANG sebagai TERGUGAT
6623
  • mempertimbangkannya sebagai berikut;coceeencen= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal
Register : 31-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 111/Pdt.G/2015/PN.Mrh.
Tanggal 3 Desember 2015 — - NI KADEK SUDERNI sebagai PENGGUGAT - SUSANTO sebagai TERGUGAT
8726
  • mempertimbangkannya sebagai berikut;coceeencen= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah Tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya Kerugian,Adanya Kesalahan dan Adanya Hubungan causal
Register : 30-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN WONOGIRI Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Wng
Tanggal 12 Februari 2015 — SULARTO bin MARTOREJO dan SULARMI binti MARTOREJO lawan SUDARTI MAHANANI binti HARTO SAROJO, dkk
496
  • Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsureUNSUI1 222222 noon nnn nnn nnn nnn nn nnn en encese Harus ada perbuatan hokume Harus merupakan perbuatan melawan hokume Harus ada kesalahan dari si pelaku Harus ada kerugian yang ditimbulkan sebagai akibatnya.e Harus ada hubungan sebab akibat(causal) antara kesalahan danKeruQian.2 22 nnn nnn enn10.
Register : 03-10-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 07-01-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Tjt
Tanggal 21 Maret 2018 — Penggugat : NURLAILI Binti DAERAH Tergugat : H.ZAMZAM Bin M. NUR
9228
  • TjtMenimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa Tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 1365 KUHPerdata tersebut maka untukdapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut :Perbuatan Melawan Hukum;Harus ada kesalahan;Harus ada kerugian yang ditimbulkan;Adanya hubungan yang causal antara
    sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa TiapPerbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 1365 KUHPerdata tersebut maka untukdapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsurunsur sebagai berikut :Perbuatan Melawan Hukum;Harus ada kesalahan;Harus ada kerugian yang ditimbulkan;Adanya hubungan yang causal
Register : 28-07-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN End
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penggugat:
YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI
Tergugat:
UMBU MOHAMAD bin MOHAMAD H. HASAN SUFALI
11755
  • Causal halal: Bahwa surat perjanjian memiliki kekuatan hukumdan berlaku jika terdapat causal halal, yaitu tidak bertentangan tentangketertiban umum dan kesusilaan.11.
Register : 09-05-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pdt.G/2012/PN.Kpg
Tanggal 5 Maret 2013 — Mahmud Parewa Melawan Dirketorat Bea dan Cukai Perwakilan Bali, NTB dan NTT
8042
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.Menimbang bahwa dali bantahan Tergugat menyatakan bahwa bukanperbuatan melawan hukum karena penyitaan dianggap tidak sah sejak adanyaputusan praperadilan tanggal 27 Maret 2012 dan dihubungkan dengan alat buktiberupa surat yang diajukan olen Tergugat yaitu 7.1 7.11 dan 7.13T.14, MajelisHakim berpendapat tidak ada satupun yang mendukung dalil Tergugat tentang tidaksahnya penyitaan oleh Tergugat sejak adanya putusan praperadilan tanggal 27Maret 2012
    Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkankerugian yang bersifat dill seperti ketakutan, sakit dan kehilangankesenangan hidup.4, Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.Menimbang bahwa mencermati alat bukti surat diberi tanda P.1 khususnyapada pertimbangan hukurn pada halaman (51) putusan Pra Peradilan Nomor :041/Pid.Pra/2012/PN.Kpg. menegaskan bahwa penyitaan sebagai bagian daripenyidikan yang dilakukan Penyidik PPNS Kepabeanan tidak berada dibawahkoordinasi
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012
17181129
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • kerugiankonstitusional dengan berlakunya suatu norma UndangUndang, yaitu:a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.b. bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telahdirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji.c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual,atau setidaktidaknya bersifat potensional yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.d. adanya hubungan sebabakibat (causal
    Bahwa perihal syarat angka 4 syarat (d) yaitu adanya hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. Kerugian Pemohon berupahilangnya jaminan kepastian hukum disebabkan karena rumusan yang tidaktegas pada Pasal 244 KUHAP.
Putus : 02-12-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Lbb ;
Tanggal 2 Desember 2014 —
3069
  • 115.199.509, yang sampai sekarang ini belum diterima setelah adanyaanjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimaksud.6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 surat gugatannya dilandaskan kepadaperbuatan melawan hukum atau mengenai kerugian (petitum poin 6), dimanaperbuatan.melawan hukum atau tentang kerugian ini menurut pasal 1365 KUHPerdataharuslah memenuhi unsur unsur sbb : Adanya perbuatan yang bersipat melawan hukum;Adanya kerugian yang timbul ;Adanya kesalahan ; Adanya hubungan Causal
Register : 06-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — SAAN MUSTOPA, DK VS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI;
302248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohonmempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mempersoalkan objekpermohonan a quo, maka setiap Pemohon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:(i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukumtersebut di atas;(ii) Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;(ili) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundangundangan di bawah undangundang yang dipersoalkan;(iv) terdapat hubungan sebab akibat (causal
Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 104/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 13 Desember 2018 — SOHARGAN, DKK VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK
13053
  • Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orangyang melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggung jawab jika perobuatannya condition sine quanon menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab 1) Rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919Halaman 36 dari 75 hal.Put.No.104/PDT/2018/PT PLGdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyaratyang
    Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orangyang melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggung jawab jika perbuatannya condition sine quanon menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebabdari pada suatu perubahan adalah semua syaratsyaratyang harus ada untuk timbulnya akibat).e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori
Putus : 05-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 262/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 5 September 2017 — RUSMANTO melawan PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk, Cq. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk, Cabang Semarang dkk
5420
  • Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsurdimaksud;Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atasdihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukum yangterkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ternyata TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, apalagi menimbulkankerugian kepada PENGGUGAT, karena unsurunsur perbuatanmelawan hukum tersebut tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT ;DALAM POKOK PERKARA :Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalildalil danuraian yang
    Adanya hubungan causal (timbal balik) antara unsurunsurdimaksud ;Bahwa oleh karena tidak ada satu unsur pun yang terpenuhimaka dengan demikian tidak ada hubungan timbal balik diantaraunsurunsur tersebut ;Berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut di atasdihubungkan dengan unsurunsur perbuatan melawan hukumyang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka terbuktibahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawanhukum, apalagi menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;Bahwa oleh karena tidak terbukti TERGUGAT
Register : 22-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTA MATARAM Nomor 57/Pdt.G/2016/PTA.Mtr
Tanggal 20 Oktober 2016 — Rudy Murtawadin X PT. Bank BNI Syari’ah Mikro Mataram/Kantor Cabang Pembantu Mikro Tanjung
18487
  • Pihakyang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah iaderita pada waktu diajukan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita padawaktu yang akan datang.Menimbang, bahwa untuk memecahkan hubungan causal antaraperobuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :1.Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukanperbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannyacondition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagaisebab
    Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkansebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa terdapat hubungan causal jika kerugian menurutaturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkanakan timbul dari perouatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperincisebagai berikut :1.
Register : 26-05-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 65 / B / 2015 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 30 Juni 2015 — 1. Pr. Hj. Hawatiah Binti H. Naba,. Selanjutnya disebut Penggugat I ;--- 2. Lk. H. Massere Bin Mappa,. Selanjutnya disebut Penggugat II ;------------------------------------------------------ 3. Pr. Hj. Jumaenah Binti H. Naba,. Selanjutnya disebut Penggugat III;-------------------------------------------------------------------------------- 4. Pr. Ade Sahroni Binti Hamzah,. Selanjutnya disebut Penggugat IV ;--------------------- 5. Lk. Aco Mappa Canda Bin Hamzah,. Selanjutnya disbut Penggugat IV ;----------------------- 6. Pr. Iyan Permata Sari Binti Hamzah,. Selanjutnya disebut Penggugat VI ;--------------------- 7. Pr. Hj. Niswaty Hasyim Binti Hasyim. Selanjutnya disebut Penggugat VII; ------------------------------------------------------------------------------ 8. Pr. Hj. Nurhana Hasyim Binti Hasyim,. Selanjutnya disebut Penggugat VIII ;-------------------- 9. Pr. Hj. Suryani Hasyim Naba Binti Hasyim,. Selanjutnya disebut Penggugat IX ;--------------------------------------------------------------- 10. Pr. Hj. Nuzul Qurani Hasyim Binti Hasyim,. Selanjutnya disebut Penggugat X ;---------------------------------------------------------------- 11. Lk. Chaerul Duny Bin Hasyim, Selanjutnya disebut Penggugat XI ;-------------- 12. Pr. Hj. Sitti Binti Kubo,. Selanjutnya disebut Penggugat XII ; -------------------------------------------------- 13. Pr. Banong Binti Kubo,. Selanjutnya disebut Penggugat XIII ;--------------------------------------------------- 14. Lk. Saloji Bin Kubo,. Selanjutnya disebut Penggugat XIV ;------------------------------------------------------------- 15. Lk. H. Rapi Bin Kubo,. Selanjutnya disebut Penggugat XV ;------------------------- 16. Pr Saodah Dg. Sakking Binti Kubo,. Selanjutnya disebut Penggugat XVI ;------------ 17. Pr. Sitti Halawiyah Binti Mannu,. Selanjutnya disebut Penggugat XVII ;-------------------------------------------------- 18. Pr. Sajo Binti Koba, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut Penggugat XVIII;- ---------- 19. Pr. Saleha Binti Koba, Kewarganegaraan Indonesia, Selanjutnya disebut Penggugat XIX;----------------------------------------------------------------------------- 20. Pr. Caya Binti H. Lurang, Selanjutnya disebut Penggugat XX ;----------------------------------- 21. Lk. Baddu Ramang Bin Ramang,. Selanjutnya disebut Penggugat XXI ;---------------------------------- 22. Pr. Hamdana Binti Ramang,. Selanjutnya disebut Penggugat XXII ;------------------------------------------------------------ 23. Pr. Hj. Jenang Binti Ramang,. Selanjutnya disebut Penggugat XXIII ;-------------------------------- 24. Pr. Hj. Bida Binti H. Dawing, Selanjutnya disebut Penggugat XXIV ;----------------------------------------------------------- 25. Lk. Musa Bin H. Dawing,. Selanjutnya disebut Penggugat XXV ;--------------------------------- 26. Pr. Rohani Binti Wahab,. Selanjutnya disebut Penggugat XXVI ;- ------------------ 27. Lk. M. Ramli Wahab Bin Wahab,. Selanjutnya disebut Penggugat XXVII ;---------- 28. Lk. Abdul Rahman Bin Wahab. Selanjutnya disebut Penggugat XXVIII ;---------------------------------------------------------- 29. Lk. H. Abu Bin H. Makka. Selanjutnya disebut Penggugat XXIX ;------------------------------------------------- 30. Pr. Hukbah Binti Azis. Selanjutnya disebut Penggugat XXX ;------------------------------------------------------------ 31. Lk. H. Abd. Majid T Bin H. Tamma,. Selanjutnya disebut Penggugat XXXI ;--------------------------------------------------------------------------- 32. Pr. Hj. Kusuma Binti H. Senreng, Selanjutnya disebut Penggugat XXXII ;-------------------------------------------------------------------------- 33. Lk. H. M. Said, H.S Bin H. Senreng,. Selanjutnya disebut Penggugat XXXIII ;---------------- 34. Lk. Jumaing Bin H. Senreng,. Selanjutnya disebut Penggugat XXXIV; -------- 35. Lk. H. BIDULLAH BIN SUPU,. Selanjutnya disebut Penggugat XXXV ;---------------------------------------------------------- 36. Lk. H. Muh. Arsyad S Bin Supu. Selanjutnya disebut Penggugat XXXVI ;----------------------------------------------- 37. Lk. Nyambang Bin Supu. Selanjutnya disebut Penggugat XXXVII ;---------------------------------------------- 38. Lk. Mahmud Bin Sondong,. Selanjutnya disebut Penggugat XXXVIII ;---------------------------- 39. Pr. Halija Binti Sondong. Selanjutnya disebut Penggugat XXXIX ;----------------------------------------------- 40. Lk. Hanna Bin Sondong, Selanjutnya disebut Penggugat XL ;-------------------------------------------------------------- 41. Lk. H. Azis Bin H. Massere,. Selanjutnya disebut Penggugat XLI ;-------------------------------------------------------------- 42. Lk. H. Manuddin Bin H. Massere,. Selanjutnya disebut Penggugat XLII ;---------------------------------- 43. Lk. Akmar Bin H. Massere,. Selanjutnya disebut Penggugat XLIII ;------------------------------------------------------------ 44. Pr. Hj. Mardiyah Binti H. Massere,. Selanjutnya disebut Penggugat XLIV ;--- 45. Pr. Marhana Binti H. Massere. Selanjutnya disebut Penggugat XLV ;------------------------------------------------------------ 46. Pr. Basira Binti Dolla,. Selanjutnya disebut Penggugat XLVI ;------------------------------------------------------------ 47. Lk. Ni’gga Lewa Bin Dolla,. Selanjutnya disebut Penggugat XLVII ;----------------------------------------------------------- 48. Lk. Barani Dg. Buang Bin Dolla,. Selanjutnya disebut Penggugat XLVIII ;----------------------------------------------- 49. Lk. Mansyur Dg. Gassing Bin Palo. Selanjutnya disebut Penggugat XLIX ;------------------------------------------------------------ 50. Pr. Hawatia Binti Palo,. Selanjutnya disebut Penggugat L ;- 51. Lk. Syafri Dg. Sese Bin Salle,. Selanjutnya disebut Penggugat LI ;---------------------- 52. Lk. Arfah Jafar Bin Jafar,. Selanjutnya disebut Penggugat LII ;-------------- 53. Lk. Arman Jafar Bin Jafar. Selanjutnya disebut Penggugat LIII ;----------------------------------- 54. Pr. Armiaty Jafar Binti Jafar,. Selanjutnya disebut Penggugat LIV ;------------- 55. Lk. Armin Jafar Bin Jafar. Selanjutnya disebut Penggugat LV ;----------------------------------- 56. Pr. Kasma Binti Kuddus,. Selanjutnya disebut Penggugat LVI ;------------- 57. Lk. Jamil Kuddus Bin Kuddus,. Selanjutnya disebut Penggugat LVII ;------------ 58. Lk. Baso Dg. Taba Bin Yuseng,. Selanjutnya disebut Penggugat LVIII; --------------------------------------------------------------------------- 59. Lk. Yunus Dg. Mile Bin Sampara. Selanjutnya disebut Penggugat LIX ;------------- 60. Lk. Supri Hasan Bin Hasan,. Selanjutnya disebut Penggugat LX ;--------------------- 61. Lk. M. Yahya Bin Baco,. Selanjutnya disebut Penggugat LXI ;-------------------- 62. Lk. Mustafa Baco Dg. Taba Bin Baco. Selanjutnya disebut Penggugat LXII ;------------ 63. Pr. Aminah Binti Baco,. Selanjutnya disebut Penggugat LXIII ;--------------------------------------------------------------------------- 64. Lk . Human Haeri Bin Mas’ud Dg. Lalang,. Selanjutnya disebut Penggugat LXIV ;------------------------------------------------------------ 65. Pr. Yusrah Mas’ud Binti Mas’ud Dg. Lalang,. Selanjutnya disebut Penggugat LXV ;--------------------------------- 66. Pr. HJ. Nursiah Supu Binti H. Supu, ; ------------------------------------------------ untuk selanjutnya disebut sebagai............................................. ...................................PARA PENGGUGAT / PEMBANDING ; M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, ; -------------------------------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai............................................. ...................................................TERGUGAT / TERBANDING ; 2. PT. SINAR GALESONG PRATAMA, ; ---------------------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai............................................. ......................TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING ; 3. RIZAL TANDIAWAN, ; ---------------------------------------------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai............................................. .....................TERGUGAT II INTERVENSI 2 / TERBANDING ; 4. RICKY TANDIAWAN, ; ---------------------------- Untuk selanjutnya disebut sebagai............................................. ......................TERGUGAT II INTERVENSI 3 / TERBANDING ;
8826
  • : 18 K/TUN/2004 (vide bukti P19 danT.U.Intv.1 dan II.2) dan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan KembaliNomor : 52 PK/TUN/2008 (vide bukti P20 dan T.II.Intv.1 dan H1) dan Putusan BadanPeradilan Perdata yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut, (vide bukti T.II.Intv.1 danII16) jelas terhadap tanah dimaksud dalam objek sengketa belum diperoleh kepastianhukum mengenai siapa pemilik sebenarnya atas tanah dimaksud objek sengketa, sehinggabelum dapat dipastikan adanya hubungan hukum (Causal