telah kelirumenafsirkan mengenai penyerahan obyek yaitu 2 (dua) truk batu dan 2(dua) truk pasir dari saksi Sawadi sebagaimana Pasal 613 KUHPerdatasudah merupakan milik Terdakwa karena sudah diserahkan kepadaTerdakwa.Bahwa Majelis Hakim keliru menafsirkan Pasal 613 KUHPerdata yaitupenyerahan obyek yaitu 2 (dua) truk batu dan 2 (dua) truk pasir darisaksi Sawadi kepada Terdakwa tanggal 16 Maret 2010 sudahmerupakan milik Terdakwa karena telah terjadi penyerahan.Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan (levering

Harus ada penyerahan nyata atau yuridis.Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut makaobyek levering tidak terpenuhi. (Salim HS, SH., MS., Pengantar HukumPerdata Tertulis, hal.110).Bahwa fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Sawadimenjelaskan menitipkan 2 (dua) truk batu dan 2 (dua) truk pasir tanggalHal. 7 dari 10 hal. Put.

maumenerima pembayaran dari Terdakwa karena saksi Sawadi tidak maumenjualnya yang artinya kembali kepada syarat sahnya perjanjian (videPasal 1320 KUHPerdata yaitu tidak adanya sepakat dari saksi Sawadiuntuk menjual batu dan pasir tersebut.Bahwa Judex Facti yaitu dengan diserahkannya 2 (dua) truk batu dan 2(dua) truk pasir tanggal 16 Maret 2010 dari saksi kepada Terdakwaadalah bentuk peralihan hak menjadi milik Terdakwa adalah keliru yaituJudex Facti tidak memperhatikan syaratsyarat adanya penyerahan(levering

Muchsin Azad (ayah Penggugat) maupun almarhum IbuSoedilah Muchsin Azad (lbunda Penggugat) tidak pernah melakukanpenyerahan secara hukum ( juridische levering) atas sebidang tanah danbangunan rumah yang terletak di Jalan Tidar Nomor 3 A Semarang;Bahwa penyerahan ( /evering) benda tidak bergerak tidaklah sepertipenyerahan benda bergerak menurut Pasal 612 KUHPerdata, dimanapenyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata(feitelijke levering).

Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalahsekaligus penyerahan yuridis (jundische levering),Halaman 3 dari 20 hal.Put.

Penyerahan hak milik atasbenda tidak bergerak tidak cukup dilakukan dengan pengoperanberdasarkan kekuasaan belaka (feitelijke levering) akan tetapi harus puladibuat surat penyerahan( akte van transport ) sebagai bukti adanyaperbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada oranglain (undische levering);Dalam sistem BW suatu perpindahan hak terdiri dari dua bagian yaituPertama obligatoire overenkomst yaitu tiap perjanjian yangmemindahkan hak misalnya jual beli, pbenukaran, penghibahan,pemberian

(feitelijk levering) danpenyerahan secara yuridis (juridische levering) kepada PENGGUGATbukan TERGUGAT I.Terhadap kepemilikan hak atas tanah sebagaimana PENGGUGATuraikan pada butir 36.1 dan 36.2, PENGGUGAT mengalami kerugiankehilangan hak atas tanah seluas + 1.939 M?.

) baik penyerahan secara nyata (feitelijk levering) danpenyerahan secara yuridis (juridische levering) kepada PENGGUGATbukan TERGUGAT I.Bahwa PENGGUGAT berhak atas penguasaan dan hak kebendaanatas tanah dan penyerahan secara yuridis dimana dilakukan denganbalik nama atau peningkatan hak atas tanah semula Surat PengoperahHak atas Tanah Usaha (SPHTU) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).Terhadap kepemilikan hak atas tanah sebagaimana PENGGUGATuraikan pada butir poin 39.1, 39.2 dan 39.3, PENGGUGAT mengalamikerugian

) baik penyerahan secara nyata (feitelijk levering) danpenyerahan secara yuridis (juridische levering) kepada PENGGUGATbukan TERGUGAT I.Halaman 15 dari 67, Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.PLG.434445.46.47.48..

;JURIDISCHE LEVERING DAN FEITELIJKE LEVERING Bahwa terhadap perbuatanperbuatan yang dilakukan oleh PARATERBANDING yang dilakukan secara masif, sehingga terjadipengalinan kepemilikan hak atas tanah padahal sebelumnyasudah pernah diadakan akta pengoperan dan penyerahan hak,maka sesuai dengan yurisprudensi mahkamah agung RI nomorHalaman 44 dari 67, Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.PLG.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang mengatur kaidahjual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundangundangan

) dan penyerahan nyata (feitelijk levering),Ketentuan pada Pasal 612 menentukan bahwa penyerahanbenda bergerak, kecuali yang tidak berwujud dilakukandengan penyerahan secara nyata akan benda itu oleh atauatas nama pemilik, atau dengan penyerahan kuncikunci daribangunan dimana benda itu berada.

melakukanpemeriksaan dan penelitian secara fisik atas bangunan dan tanahpertapakannya tersebut, dengan melakukan peninjauan lapangan danternyata bangunan dan tanah tersebut dikuasai oleh almarhumah Lily Sariuntuk tempat usaha ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian suratsuratyang merupakan dasar alas hak almarhumah Lily Sari atas bangunan dantanah pertapakan serta melakukan pemeriksaan dan penelitian fisik denganpeninjauan lapangan, maka telah pula dilakukan penyerahan secara yuridis(juridische levering

) yang dituangkan dalam Akta Penjualan dan PembelianNo. 162 tertanggal 23 Maret 1983, yang dibuat dihadapan KusmulyantoOngko, Notaris di Medan ;Bahwa penyerahan secara yuridis (juridische levering) yangdituangkan dalam Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 tertanggal 23Maret 1983, yang dibuat dinadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medantelah pula diikuti dengan penyerahan secara de facto (feitelijke levering) atasbangunan dan tanah tersebut dari almarhumah Lily Sari kepada Penggugat ;Hal. 2 dari

No. 892 K/Pdt/2010Bahwa jelas adanya dalam pengalihan hak atas bangunan dan tanahpertapakannya dari almarhumah Lily Sari kepada Penggugat telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (juridische levering) dan penyerahan secara defacto (feitelijke levering), sehingga telah memenuhi ketentuanketentuan yangberlaku tentang pengalihan alas hak atas bangunan dan tanah ;Bahwa oleh karena pengalihnan hak atas bangunan dan tanahpertapakannya dari almarhumah Lily Sari kepada Penggugat, yangdituangkan dalam Akta

melakukanpemeriksaan dan penelitian secara fisik atas bangunan dan tanahpertapakannya tersebut, dengan melakukan peninjauan lapangan danternyata bangunan dan tanah tersebut dikuasai oleh almarhumah Lily Sariuntuk tempat usaha ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian suratsuratyang merupakan dasar alas hak almarhumah Lily Sari atas bangunan dantanah pertapakan serta melakukan pemeriksaan dan penelitian fisik denganpeninjauan lapangan, maka telah pula dilakukan penyerahan secara yuridis(juridische levering

) yang dituangkan dalam Akta Penjualan dan PembelianNo. 162 tertanggal 23 Maret 1983, yang dibuat dihadapan KusmulyantoOngko, Notaris di Medan ;Bahwa penyerahan secara yuridis (juridische levering) yangdituangkan dalam Akta Penjualan dan Pembelian No. 162 tertanggal 23Maret 1983, yang dibuat dinadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medantelah pula diikuti dengan penyerahan secara de facto (feitelijke levering) atasbangunan dan tanah tersebut dari almarhumah Lily Sari kepada Penggugat ;Hal. 2 dari

No. 892 K/Pdt/2010Bahwa jelas adanya dalam pengalihan hak atas bangunan dan tanahpertapakannya dari almarhumah Lily Sari kepada Penggugat telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (juridische levering) dan penyerahan secara defacto (feitelijke levering), sehingga telah memenuhi ketentuanketentuan yangberlaku tentang pengalihan alas hak atas bangunan dan tanah ;Bahwa oleh karena pengalihnan hak atas bangunan dan tanahpertapakannya dari almarhumah Lily Sari kepada Penggugat, yangdituangkan dalam Akta

Nomor 98 K/Pdt/201610.11.12.disebutkan kekurangan sebesar Rp40.000.000,00 adalah hasil dariRp575.000.000,00 Rp535.000.000,00;Bahwa Penggugat Nomor dan Tergugat telah menandatanganiPerjanjian Pembelian Tanah dan Bangunan, tanggal 14 Juni 2011, danpada saat itu juga Tergugat menyerahkan (feitelijke levering) sepenuhnyatanah dan bangunan sengketa kepada Para Penggugat untuk dimiliki,dikuasai, ditempati, dinikmati dan pembangunannya diselesaikan/dilanjutkan, telah pula dilengkapi dengan bangunan sanggah

14 Juni 2011 sampai saat sekarang ini(sampai dengan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar) Para Penggugat telah dan tetap memiliki, menguasai,menempati, memelihara, menghuni tanah dan bangunan sengketa danselanjutnya digunakan untuk tempat tinggal dan sekaligus tempat usaha,dan selama ini tidak pernah ada gangguan dari pihak lain dan/atau darisiapapun;Bahwa meskipun telah diakui dan dibenarkan tanah dan bangunansengketa sepenuhnya telah diserahkan secara fakta (feitelijke levering

) olehTergugat kepada Para Penggugat dan telah pula dibayar lunas, akan tetapipenyerahan secara yuridis (juridische levering) yaitu. balik nama(penandatangan Akta Jual Beli) atas tanah sengketa dari tangan Tergugat kepada Penggugat Nomor belum bisa dilakukan dengan alasan suratPajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Surat Pemberitahuan PajakTerhutang (SPPT) belum selesai karena masih tertulis secara global ataubelum dipecah;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 saat Penggugat Nomor menyerahkanSertifikat Hak

Nomor 98 K/Pdt/201613.14.15.16.Penggugat sabar Pak Nyoman dan Ibu, sambil mengatakan dalam waktudekat pasti akan diserahkan dan Akta Jual Beli akan kita tanda tangani;Bahwa setelah Para Penggugat mendesak, agar Tergugat secepatnyamelakukan penandatangan akta jual beli dan penyerahan secara hukum(juridische levering) atas tanah dan bangunan sengketa, Tergugat mengatakan sertifikat hak milik masih dalam proses dan tanda bukti/suratPPB (SPPT) belum selesai, selanjutnya untuk meyakinkan Para Penggugat

Nomor 98 K/Pdt/201626.penyerahan secara hukum atau balik nama atau penandatangan Akta JualBeli (juridische levering) antara Tergugat dengan Penggugat Nomor sebagaimana telah diakui dan dibenarkan dalam perjanjian, maka putusanpengadilan ini (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dapatdigunakan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan sertifikat hak milik atasnama Para Penggugat;Bahwa oleh karena usaha damai dan kekeluargaan yang telah Penggugattempuh, tidak mendatangkan hasil yang maksimal, itulan

dan segala sesuatuyang berdiri 1 berada 1 tertanam 1 tumbuh di atas tanah hak tersebuttanpa terkecuali sedikitpun juga, teristimewah sebuah bangunanrumah yang berdiri di atasnya yang karena sifat maupunperuntukannya serta ketentuannya menurut perundang undangandianggap sebagai benda tetap (objek sengketa), namun ternyatahingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan NegeriPonorogo, Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum bahkan tidak mau secarasukarela menyerahkan secara nyata feitelijke levering

No. 3027 K/Pdt/20102 untuk menyerahkan secara nyata feitelijkke levering kepadaPenggugat yang memiliki dan sebagai pemilik yang sah atas sebidangtanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dimaksud ;.

Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau secarasukarela menyerahkan penguasaan secara nyata feitelijke levering kepada Penggugat yang memiliki dan sebagai pemilik yang sah atassebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnyasebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada angkaNomor 03 di atas adalah sebagai suatu: Perobuatan Melawan Hukumyang merugikan Penggugat secara materiil maupun merugikanPenggugat secara moril sebagaimana diuraikan dibawah ini :a.

Salahsatu. ketentuan dan syaratsyarat tersebut adalah Penggugatmelakukan pembayaran sesuai yang disepakati para pihak danTergugat melakukan penyerahan (levering) unit office pada 36 (tigapuluh enam) bulan setelah pembayaran DP (down payment) 1 makasebagaimana dalam Pasal 1338 BW yang menerangkan bahwasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapatditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, ataukarena alasanalasan

Dalam hal ini Penggugat telahmelakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakatipara pihak dalam kesepakatan tertulis a quo sedangkan Tergugattidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan(levering) unit office sebagaimana telah disepakati para pihak yaitu36 (tiga puluh enam) bulan setelah dilakukannya pembayaran DP(down payment) 1 oleh Penggugat.Bahwa, setelah terlewatnya jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulansejak pembayaran DP (down payment) 1 oleh Penggugat padatanggal 09

Juni 2016 namun Tergugat tetap tidak melakukanpenyerahan (levering) unit office The Royal 55, Penggugat telahmenyampaikan konfirmasi termasuk tidak terbatas pada teguran(somasi) kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor : 04.HP/VI/19Tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Nomor : 04.2.HP/VI/19 Tanggal 25Juni 2019 namun tetap tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat.Bahwa, Penggugat jelas sangat keberatan atas tindakan yangditempuh oleh Tergugat dan Penggugat merasa menyesal sertakecewa telah melakukan pemesanan

(ditindaklanjuti denganpembelian) unit office The Royal 55 yang terletak di Royal ResidenceSurabaya karena faktanya Tergugat tidak beritikad baik untukmemenuhi tanggungjawabnya sebagai Pengembang, yaitu tidaktepat waktu melakukan penyerahan (levering) unit office The RoyalHalaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 299/PDT/2020/PT SBY.55 kepada Penggugat sedangkan Penggugat telah siap menerimapenyerahan (levering) tersebut sebagaimana jadwal yang terterapada kesepakatan tertulis a quo.7.

TERGUGAT TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYAKARENA PENGGUGAT JUGA TIDAK KOOPERATIFBahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannyahalaman 2 poin 4 yang menyatakan:...Dalam hal ini Penggugat telah melakukan pembayaran sesualdengan jadwal yang telah disepakati para pihak dalamkesepakatan tertulis a quo sedangkan Tergugat tidak memenuhikewajibannya untuk melakukan penyerahan (levering) unit officesebagaimana telah disepakati para pihak yaitu 36 (tiga puluhHalaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor

Bahwa jual beli sebagian rumah di Jalan Tidar 3 A Semarangtersebut tidak disertai dengan adanya penyerahan secarahukum (juridische levering) sebagaimana ditentukan olehUndangUndang dan juga tidak jelas berapa meter persegi (m2)ukurannya dan dimana batasbatasnya;. Bahwa setelah Almarhum Drs. MUCHSIN AZAD meninggal dunia,Tergugat mengklaim bahwa ia mempunyai hak atas rumah diJalan Tidar No. 3A Semarang sebesar 40 % dan meminta IbundaNy.

MUCHSIN AZAD (ayahPenggugat) maupun Alm Ibu SOEDILAH MUCHSIM AZAD (lbundaPenggugat) tidak pernah melakukan penyerahan secara hukum(juridische levering) atas sebidang tanah dan bangunan rumahyang terletak di Jalan Tidar No. 3 A Semarang.Bahwa penyerahan (levering) benda tidak bergerak tidaklahseperti penyerahan benda bergerak menurut Pasal 612 KUHPer,dimana penyerahan benda bergerak dapat dilakukan denganpenyerahan nyata (feiteliike levering).

Dengan sendirinyapenyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis(Juridische levering).Bahwa akan tetapi menurut Pasal 616 KUHPer, penyerahanbenda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620KUHPer antara lain membukukannya dalam register.Bahwa bunyi Pasal 620 lKUHPerdata adalah : Denganmengindahkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam tigapasal yang lalu, pengumuman termaksud di atas dilakukandengan memindahkan

Tentang apakah penyerahan atas rumah yang terletak dijalam Tidar No.3 A Semarang telah memenuhipersyaratan yang ditentukan UU sebagai penyerahanmenurut hukum (juridische levering).JAWABAN : TIDAK ADA PENYERAHAN SECARA HUKUMKARENA TIDAK ADA TRANSAKSI JUALBELI RUMAH ANTARADRS.MUCHSIN AZAD (ALM) DENGAN SAYA. YANG ADAADALAH MEMBELI RUMAH BERSAMA DENGAN HAKKEPEMILIKAN UNTUK DRS MUCHSIN AZAD (ALM) 56 % DANDJOKO MULDIJANTO (SAYA) 44 %.

Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kuitansi tanggal 23 08 2010 dan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;6. Menetapkan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum dengan segala konsekuensi hukum nya atas sebidang tanah terletak di Dusun Wono Sari RT. 002 Desa Damit Hulu Kec. Batu Ampar Kab.

diketahui dimana keberadaannya;Menimbang bahwa terhadap kenyataan tersebut meskipun jual beli yangdilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Hukumsebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPer namun dengan belum dibuatnyaakta jual beli dihadapan PPAT menyebabkan penyerahan objek jual bellisekaligus peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat secara hukum belumpernah dilakukan, oleh karena penyerahan terhadap benda tidak bergerakhanya dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering

)yang diikuti dengan penyerahan yuridis (yuridische levering);Menimbang bahwa Penyerahan secara nyata (feiteliike levering) danpenyerahan yuridis (yuridische levering) nampak dalam penyerahan bendatidak bergerak, dimana pemindahan/pengalihan hak milik atas benda tidakbergerak ini tidak cukup dilakukan hanya penyerahan secara nyata kekuasaanatau pisik atas benda tersebut tetapi justru yang menentukan perpindahan hakmilik atas benda itu adalah pada penyerahan secara yuridis (yuridischelevering) yang

berpindah dari si penjual kepada sipembeli, asal saja jual beli itu memenuhi syarat materil (baik yang mengenaipenjual, pembeli maupun tanahnya);Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas makaterhadap petitum keempat Penggugat terdapat perbaikan redaksional kalimattanpa mengeliminir maksud dari petitum yang diajukan Penggugat menjadiberbunyi, menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat danTergugat berdasarkan kuitansi tanggal 23 08 2010 dan penyerahan secaranyata (feitelijke levering

Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan kuitansi tanggal 23 08 2010 dan penyerahan secara nyata(feiteliike levering) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;6. Menetapkan Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum dengan segalakonsekuensi hukum nya atas sebidang tanah terletak di Dusun Wono SariRT. 002 Desa Damit Hulu Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut PropinsiKalimantan Selatan, seluas 2.500 M?

Sehingga sesuai dengan azas dalam Hukum Adattersebut, maka dalam transaksi jual tanah tidak mengenal prosedurpemisahan antara Juridsche Levering (overschrijving) dengan FeitelijkLevering;Hal ini berarti bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah sengketa di depanPPAT.Maka tanah tersebut telah sah menjadi hak milik Pembeli (PemohonKasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi), Yurisprudensi MA.RI No.674.K/Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990;12 Bahwa hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Maria

Hak milik atas tanahyang menjadi obyek jual beli tersebut baru beralih kepada pembelinyasebagai pemilik yang baru jika telah dilakukan apa yang disebutpenyerahan Yuridis/jurisdische levering (S.1834 no. 27);Hal tersebut juga sesuai Yurisprudensi MA.RI No. 350 K/Sip/1968 sebagaiberikut : "jual beli bersifat obligatoir, sedangkan hak milik atas barang yangdiperjualbelikan baru berpindah bila barang tersebut telah diserahkan secarayuridis";14 Bahwa dalil dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebutdiabaikan

No. 345 PK/Pdt/201122 Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16menyatakan :"Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belumlahdianggap sebagai pemilik tanah a quo dikarenakan kalaulah peristiwapengalihan hak atas tanah a quo berupa "pelepasan hak" yang tersebutdalam Akteakte.... dianggap telah merupakan penyerahan Yuridis(jurisdische levering), akan tetapi belum memenuhi syarat penyerahannyata (feitelijke levering), berupa penyerahan tanah itu sendiri kepadapenerima hak ic.

Sehingga sesuai dengan azas dalam Hukum Adattersebut, maka dalam transaksi jual tanah tidak mengenal prosedurpemisahan antara Juridsche Levering (overschrijving) dengan FeitelijkLevering;Hal ini berarti bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah sengketa di depanPPAT. Maka tanah tersebut telah sah menjadi hak milik Pembeli (PemohonKasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi), Yurisprudensi MA.

Hak milik atas tanah yang menjadi obyek jual belitersebut baru beralih kepada pembelinya sebagai pemilik yang baru jika telahdilakukan apa yang disebut penyerahan Yuridis/jurisdische levering (S.1834 no.27);Hal tersebut juga sesuai Yurisprudensi MA.RI No. 350 K/Sip/1968 sebagaiberikut : " jual beli bersifat obligatoir, sedangkan hak milik atas barang yangdiperjualbelikan baru berpindah bila barang tersebut telah diserahkan secarayuridis";24 Bahwa berdasarkan keberatan, fakta dan ketentuanketentuan

PPH/580.35.01/06/1999 dengan gantirugi dari APBD sebesar Rp. 1.106.000.000,, yang dalam hal ini pembebasandilakukan dengan pemegang hak sertipikat Hak Milik No. 198/ KelurahanTambak Osowingun, sehingga penguasaan fisik dan yuridis Pemerintah KotaSurabaya sampai dengan saat ini harus dianggap sempurna dan harusmendapatkan perlindungan hukum sampai ada uji materiil Keperdataan yangmembatalkannya, satu dan lain hal karena LEVERING dari pemegang hakkepada Pemerintah Kota Surabaya sempurna secara yuridis

Sertipikat Hak MilikNo. 198/Kelurahan Tambak Osowilangon adalah berdasarkan Akta JualBeli tanggal 23 Maret 1988 No. 35/IIV1988 yang dibuat oleh dandihadapan Stefanus Sindhunatha, Sarjana Hukum, selaku PPAT untukWilayah Kota Surabaya, sesuai dengan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg Jo.1868 BW, peralinan hak yang ditindak lanjuti dengan adanya Leveringharuslah dianggap sebagai bukti sempurna dan mendapat perlindunganhukum sampai adanya Putusan Peradilan Umum yang berkekuatanhukum tetap yang menyatakan bahwasannya Levering

PPH/580.35.01/06/1999 dengan ganti rugi dari APBDsebesar Rp. 1.106.000.000, yang dalam hal ini pembebasan dilakukan denganpemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 198/Kelurahan Tambak Osowilangun,sehingga penguasaan fisik dan yuridis Pemerintah Kota Surabaya sampaidengan detik ini harus dianggap sempurna dan harus mendapatkanperlindungan hukum sampai ada uj materiil keperdataan yangmembatalkannya, satu dan lain hal karena Levering dari pemegang hak kepadaPemerintah Kota Surabaya sempurna secara yuridis

Boedi Harsono, guru besar hukum Agrariayang antara lain menerangkan : berkaitan Jual Beli, harus ditindaklanjutidengan penyerahan yuridis (Yuridische Levering), PasalPasal KUH Perdatayang mengatur tata cara penyerahan yuridis tersebut belum pernah berlakusampai dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria / UUPA No. 5 Tahun1960, sedangkan yang pernah berlaku adalah penyerahan yuridis hak atastanah yang diatur dalam Overschrijvinsgordonnatie (S.183427) sebagaimanadijelaskan dalam bukunya Hukum Agraria

Indonesia sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan Jilid 1 Hukum TanahNasional Cetakan Kelima 1994 (Edisi Revisi) Paragraf kedua dan ketigahalaman............23halaman 24, yakni : Hak atas tanah yang dijual baru berpindah kepadapembeli jika Penjual sudah menyerahkannya secara yuridis kepadanya dalamrangka memenuhi kewajiban hukumnya (pasal 1459), Untuk itu wajibdilakukan perbuatan hukum lain yang disebut Penyerahan Yuridis dalambahasa Belanda Juridische Levering, yang diatur

) namunjuga seharusnya ditindaklanjuti dengan penyerahan yuridis(juridische levering);Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran. maupun ketentuan Pasal 616 KUHPerdatadan Pasal 620 KUHPerdata;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkanPembanding

adalah:3.3.1 Bahwa Perbuatan Melawan hukum dari Terbanding ,Terbanding Ill dan Terbanding IV yang tidak melanjutkanHalaman 52 dari 100 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT SBY.3.3.2proses penyerahan yuridis (juridische levering), olehTerbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV melaluiTurut Terbanding, sebagaimana BERITA ACARA serahterima Asset Desa, tanggal 18 Februari 2008 besertalampirannya, PETA SITUASI, Nomor : 49 /1997, yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Propinsi

Kartika Mulia Ekasakti ( Terbanding Illl ) untukpembangunan Kodim 0816 Sidoarjo;Tentunya kewajiban Terbanding I, Terbanding III dan TerbandingIV Tidak sebatas penyediaan Jalan dan saluran air penggantisecara physik dan atau penyerahan nyata (feitelijke levering),namun juga adanya kewajiban yang mengikuti, yaitu penyerahanHalaman 77 dari 100 halaman Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT SBY.yuridis (juridische levering) atas objek ruislag melalui TurutTerbanding berkaitan dengan pelepasan hak dan atau balik

,atas nama: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen PetraSurabaya (Terbanding IV );Yang hampir 12 ( dua belas ) tahun tidak kunjung dilakukan dandiselesaikan penyerahan yuridis (juridische levering), melaluipelepasanhakdanataubalik nama oleh Terbanding ,Terbanding III dan Terbanding IV kepada Pemerintah Desa kemirimelalui Turut Terbanding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 Tentang Pendaftaran

Disamping itu dalamberita acara sepanjang upaya penyelesaian dengan mediasicukup terang dan gamblang adanya atas Perbuatan MelawanHukum dari Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV dalammenindaklanjuti pengalihan Fungsi dan Letak Asset Desa(ruislag) yang dimaksudkan antara Pemerintah Desa Kemiridengan Terbanding Ill dan Terbanding IV melalui penyerahanyuridis (juridische levering), melalui Turut Terbanding;Apalagi bila mengingat Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karenajabatannya wajib mencukupkan