Sdr.DEDIBODANG pada sebuah kios Ponsel yang beralamat di Pasar kecil Sunggaltepatnya NAGA PONSEL dan kemudian Sdr.DEDI BODANG mengatakanuntuk Sdr.HENDRY datang kekios ponsel tersebut untuk mengambil uangHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnjhasil penjualanan kartu kartu Voucer tersebut dan kemudian Sdr.HENDRYpergi meninghgalkan terdakwa dan Sdr.YUS AMRI didepan rumahSdr.HENDRY dan tidak berapa lama kemudian tiba tiba datang tiga orangPolisi bersama dengan Sdr.HENDRY dengan mengenakan pakaian sipilyang

Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Halaman 8 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN TjbBahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang

Yuten koleba, ME bahwa putusan pengadilanyang sah harus ada tercantum atau di tuliskantelah berkekuatan hukum yang ttap baru biasMenimbangMenimbangMenimbangdiproses akte cerai oleh Disduk Catatan sipilyang bersangkutan tapi ternyata putusan tersebutbelum berkekuatan hukum tetap sehingga AkterCerainya dianggap batal.9. Bahwa perkawinan = antara Terdakwa denganSaksi 2 adalah sah karena dilakukan secara Agamapada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 di GerejaGKLB Imanuel Luwuk Kab.

Said Hasyim Syarif, bahwa bukti tersebut membuktikan halhalsebagai berikut:Bahwa apabila bukti tersebut diajukan pada tingkat Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot, maka gugatan tersebut akandikabulkan karena yang bersangkutan memang Pegawai Negeri Sipilyang punya otoritas untuk menyatakannya, dan yang bersangkutanikut memaraf segel dimaksud;Bahwa bukti baru (novum) tersebut membuktikan kesalahan dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tanah Grogotdalam Putusan tanggal 21 Juli 2014

Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.4) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS;5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danHalaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

IndonesiaNomor : B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Kemang Dalam X/D.98 RT.005RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan di bawah72sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon kenal dengan almarhum Satriasebagai suami dari Pemohon ;Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan almarhum Satriayang diadakan dirumah kakak saksi yang bernama Leo ;Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Satria dilakukan di Catatan Sipilyang dihadiri keluarga Pemohon dan kakak dari almarhum Satria

;Bahwa prosesi pernikahan Pemohon dengan almarhum Satria di Catatan Sipilyang dipandu oleh Ibuibu ;Bahwa almarhum Satria meninggal dunia pada bulan Agustus 2009 karena sakitjantung dan disemayamkan di KantornyaBahwa semasa hidupnya almarhum Satria dengan Pemohon ada mengangkatseorang anak di tahun 1995 dan pada waktu itu almarhum masih tinggal saturumah dengan Pemohon, akan tetapi pada tahun 2000 almarhum Satria denganPemohon telah pisah rumah dimana almarhum Satria tinggal di kantornya ;Bahwa saksi

Foto copy Akta Nikah atas No. 1082 tanggal 18 Desember 2000 atas nama IrSatria Rifai dengan Ir Peni Larasati yang ytelah dinazegeling dan diperlihatkanaslinya TII.3;Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari catatan Sipilyang bernama Drs.

Putusan Nomor 135 K/TUN/20132222berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Berdasarkan Petunjuk PengisianLampiran II Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara,Nomor 0)2/SE/1980, tanggal11 Februari 1980, halaman 51, NomorUrut 13, Lajur Angka 7, jelasjelasterdapat uraian sebagai berikut: Apabilaada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, maka Atasan Pejabat Penilaimengukuhkan nilai yang sudah dibuatoleh

kesimpulanyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutantuntutannya danmohon adanya putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

suami wajib melindungi isterinya danmemberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya dann berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) KompilasiHukum Islam ; sesuai dengan Penghasilannya suami menanggung,nafkah,kiswah dan tempat kediaman bagi isteri , biaya rumah tangga , biaya perwaliandan biaya pengobatan bagi isteri dan anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan propesi Tergugat rekonpensi sebagai Pengawai Negeri Sipilyang

2222 2n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n eneUsul Pemberhentian Dari Jabatan Struktural 1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatanstruktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat,adalah Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 26/G/2016/PTUNKPGpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasan :a) Tidak sehat jasmani dan/atau rohani.b) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik,profesional, efektif dan efisien

Saksi menjelaskan Apabilaseseorang calon pegawai negeri sipil yang tidak memenuhisyarat atau tidak lulus pada saat tes CAT, tidak dapatdiluluskan menjadi CPNS di karenakan hasil pengumuman tessetelah CAT dari Badan kepegawaian pusat yang terletak dikota Makassar yang mana setelah calon pegawai negeri sipilyang melaksanakan tes CAT bisa melihat sendiri hasilpekerjaan di komputer tersebut dengan menggunakan emaildari CPNS tersebut apakah dinyatakan lulus atau tidak.

tidak adildan tidak sesuai dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik.151617Bahwa Asisten Sekretaris BAPEK telah tidak memahami hakikatFilosofi dibentuknya lembaga tersebut yakni dibentuknya lembagaBAPEK dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil manakalamendapatkan tekanan, ketidak adilan dari Birokrasi Kekuasaan.Namun hal ini dapat dirasakan bahwa Asisten Sekretaris BAPEKtersebut justru melakukan tindakan yang sejalan dengan KekuasaanBirokrasi tidak melakukan pembelaan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

Kekuatan hukum tetap ; Surat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danContoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPNG 5 nnn 222 non n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nnn necesSurat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang

;Bahwa Pasal 90 UU 5/2014 menentukan: Batas usia pensiunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58(lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enampuluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional ;Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanah Pasal 90 UU 5/2014,pada 19 Maret 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Mencapai

yang berstatus PNS dengan Jabatan FungsionalPeneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dilembaga/unit litbang Kementerian dan NonKementerian yangmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Batas UsiaPensiunnya adalah 65 tahun;Dalil Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig),karena batas usia pensiun 65 tahun bagi Jabatan Fungsional PenelitiMadya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah RINomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

mengatur mengenaiKewenangan Pemberhentian, yaitu : Presiden dapat mendelegasikankewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama kepada pimpinan lembaga di lembagapemerintah nonkementerian, dalam hal ini yaitu Kepala BKN,sehingga tindakan Tergugat yang memberikan kuasa kepada KepalaBKN melalui Surat Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 tanggal 18Desember 2014, untuk menandatangani surat keputusan penetapanPemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Robin yang dapat ditemukan, karena hanya orang yangditemukan Saksi3 meminta kepada Terdakwa1 untuk mencari dan menghadirkanlagi beberapa orang sipil yang ikut melakukan pemukulan terhadap dirinya,selanjutnya Terdakwa1 pergi sendirian melakukan pencarian beberapa orang sipilyang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi3 dan saat itu Saksi, Saksi4, Saksi6,Saksi7, Saksi5, Terdakwa2, Terdakwa3, dan Terdakwa4 menunggu diruangankaroke Kincay Plaza bersama Saksi3 dan setelah ditunggu beberapa saat, ternyataTerdakwa1

Bahwa kemudian Terdakwa1 kembali diperintahkan oleh anggota Intel KodimKerinci untuk mencari pelaku warga sipil lainnya yang ikut dalam pengeroyokanHal 27 dari 37 hal Putusan Nomor : 47 K/PM J04/AD/III/201328terhadap Saksi3, dan sambil menunggu Terdakwa kembali dari mencari warga sipilyang ikut melakukan pengeroyokan terhadap Saksi3, Terdakwa bersama 7 orang,anggota Intel Kodim dan anggota Intel Polres Kerinci dudukduduk di Kafe KincayPlaza tersebut.6.

mendatang;(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;(8) kepentingan pria dan wanita.Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar asaskemanfaatan karena dengan adanya objek gugatan tidak membawa dampakperubahan yang signifikan baik untuk kemajuan birokrasi maupunkinerjapemerintahan di pusat maupun di daerah Provinsi Papua justru dengan diterbitkanobjek gugatan yang memberhentikan PENGGUGAT dari pekerjaan dan jabatannyamenyebabkan Pemerintah Provinsi Papua kehilangan aset Pegawai Negeri Sipilyang

tanggal 2 Mei 2014, Terdakwamenyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas permintaan Saksisendiri sebagai imbalan Saksi menemani Terdakwa namunSaksi membantah dan menyatakan tetap padaketerangannya;Menimbang, bahwa Terdakwa Hendriyati alias Heny Binti Baatun dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:e Bahwa Terdakwa diperiksasehubungan dengan tindakpidana penipuan dalampenerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dishub Kota Singkawang sejak tahun1978 hingga sekarang menjabat sebagai Kasi lalulintas Dishub Komunikasi dan Informatika yang tugasdan tanggung jawabnya dalam bidang lalu lintas diKota Singkawang.3. Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksiahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas yangterjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Dusun LirangKel. Sedau, Kec.

Nomor : 5271017105810012, Tertanggal18 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL KabupatenBogor, alat bukti tersebut telah di natzagel dan tidak dicocokkandengan aslinya (Bukti P4);Fotocopy Kartu Keluarga, nomor : 3201110407140004, Atas NamaKepala Keluarga DEDY PRABOWO, Dikeluarkan tanggal 18 Juli 2014,ditandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilYang Bernama DR. R.H.

23 ayat (3) butir (a dan b), ayat (4) butir (a dan b), dan ayat(5) butir (a, b dan c), oleh karena perbuatan perzinahan yangdilakukan oleh Penggugat (OBED TUNU, S.Pd) idak merupakanpelanggaran disiplin pegawai Negeri Sipil tingkat berat, sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf(b) tersebut di atas, sebab yang dimaksud dengan perbuatanpelanggaran hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat yangharus diberhentikan tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang