Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Februari 1990,Hasnul Hasan dan Kamarudin (penuntutannya diajukan secara terpisah),dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinyasendiri, namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukankarena kehendak Terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku Pegawai Negeri Sipilyang

terdaftar di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor.259/474.2/TL/2009 tertanggal 24 Juni 2009, putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau pejabatlain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanoa meterai kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, untukkepentingan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar catatan sipilyang

memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; ~~~~~~~Hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdawka yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 2(dua) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang

berikan perlakukan berbeda padakeadaan yang berbeda, hal mana masih terdapat oknum Pegawai NegeriSipildalam hal ini: Ir.Roy Pongsilurang, yang pernah terlibat pula dalam kasusserupa, namun hingga saat ini masih tetap berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan telah berpindah tugas ke Sulawesi (Tanah Toraja);Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah nyata bertentangan PeraturanPerundangundangan yang berlaku, yakni ketentuan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Yunus Siregar bin Agus Salim Siregar sangat berat hati dan tidak inginTergugat atau Penggugat dr meninggalkan status Pegawai Negeri Sipilyang dimiliki dan diemban oleh Tergugat atau Penggugat dr dengan susahpayah diraih oleh Tergugat atau Penggugat dr. Dan sebenarnya statustersebut juga merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk masadepan dari Tergugat atau Penggugat dr dengan almarhum Ir. M.

YunusHalaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2017/PA.Lpk.Siregar, namun saksi tidak tahu kapan waktu penjualannya, danjuga tidak tahu penggunaannya;Bahwa demikian pula Tergugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Dosen di Sulawesi, namun demi kepentingankeluarga, Tergugat bersedia berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;Bahwa ketika M.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.

persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dengan menggunakan ketentuan Peraturanperundangundangan yang berlaku karena Peraturan yang lama tidak dapatditerapkan kembali prosedurnya yang telah terlampaui;Halaman 89dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T1) dan Surat BadanKepegawaian

Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidOarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat

Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidoarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat

fotokopi suratsurat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupunHalaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.JPRfotokopinya dan diberi tanda T1 sampai dengan T9, dengan perincian sebagaiberikut :Bukti T.1Bukti T.2Bukti T.3: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Sengketa yaitu tindakpidana korupsi yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetapmenjadi hapus, Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatmelanggar Pasal 77 Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, tidak cukup berdasar dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat jugamendalilkan bahwa dalam keputusan objek sengketa pada DIKTUM KESATUmenyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan NomorHalaman 17 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.9.10.11.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan

tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

(ExAeque Et Bono)Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

.; 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataanpersetujuan;Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dandisampaikana) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan ; dan ;b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3)4)a)b)1)2)5)a)b)Cc)6)7)Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat PembinaKepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan

Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi mendengar adakeributan diluar masjid sehingga Saksi keluar dan berdiri didepan pintuutama masjid, kemudian Saksi melihat seseorang yang berpakaian sipilyang sebelumnya bergabung dengan kerumunan anggota TNI AU yangberpakaian loreng mendatangi Sdr.

M.PAN/8/2002; dan(iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untukberalih ke dalam jabatan fungsinal sebagaimana ditentukan pada Bagian IX,Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil darijabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

pejabat yang berwenangmenghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu padaketentuan Displin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman disiplin dalam keputusanTergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perobuatanpelanggaran disiplin olen Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketakepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipildiselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatuhi hukuman disiplinpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Ml, PAL PRES PSUL ANSI) (SIS TIN mm re1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahUtara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001dengan NIP awal No. 620030072, Golongan/Ruang Gaji PenataHalaman 4 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGMuda (Ill/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten TTU. 22 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil

halmana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 denganmasa kerja golongan (MKG) maksimal (32 tahun), dan gaji bersin yang diterimaadalah Rp 4.719.500,00, sehingga terdapat selisih/pengurangan potongansebesar Rp 243.900 (4,91%);Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan perhitungan pengurangan/potongan tersebut di atas, untuk menentukan kepangkatan Pemohon dalamkurun waktu antara tahun 2004 sampai 2018, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 0910/Pdt.G/2021/PA.BLmempunyai nilai pembuktian, sehingga tuduhan tersebut tidak terbukti.Sehingga berdasarkan faktafakta di persidangan tidak ditemukan unsurunsuryang mengarah kepada perbuatan nusyuz, sehingga menurut Pasal 152 KHIPeggugat mempunyai hak iddah dari Tergugat sebagai Suaminya;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif, maka dirinya mempunyai penghasilan yang tetapsebagaimana bukti TR.1.