Ditemukan 4987 data
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
96 — 60
:Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September
27 — 6
Beberapa hari setelahmenyerahkan persyaratan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipiltersebut, kemudian HARDY DEWANTOKO melalui pesan singkat kepadasaksi MIDARSIH memberitahukan jika Surat Keputusan pengangkatanPegawai Negeri Sipil akan turun pada bulan Oktober 2014, namun sampaidengan bulan Desember 2014 ternyata Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipilyang diharapkan ternnyata tidak ada, oleh karenaya saksi MIDARSIHmananyakan hal tersebut kepada HARDY DEWANTOKO yang dijawabdengan katakata agar
157 — 466 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penata Tingkat I/Gol.III/o yang bertugas sebagaidosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berada dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maka kedudukan PegawaiNegerinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat, sehingga dapatdisimpulkan Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tingkatberat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat sebagaimana yangdisebutkan dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) angka 8 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
62 — 42
./2013 sebagai Surat Panggilan untuk pemeriksaan atas dugaan pelanggarandisiplin pegawai negeri sipil untuk Penggugat pada tanggal 17 April 2013, danSurat Panggilan tersebut diterima oleh Penggugat pada Tanggal 9 April 2013pukul 15:55 WIB (lima menit sebelum pulang kerja), ternyata melanggar Pasal 23ayat (1) dari Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010, yaitu Pegawai Negeri Sipilyang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasanlangsung untuk dilakukan pemeriksaan;Kenyataannya
pemeriksaan.Kenyataannya: Penggugat hadir pada pemeriksaan pertama, dan pemeriksaandinyatakan selesai oleh Ketua Tim dan Ketua Tim Pemeriksa memutuskan untuktidak melanjutkan pemeriksaan, yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor472/BAP/IV/2013, Tanggal 17 April 2013;6 Bahwa pada tahap pemeriksaan berdasarkan Peraturan Pemerintah 53/2010 Pasal24 ayat (1), tertulis Sebelum Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplinsetiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang
136 — 68
Selanjutnya Lettu Cpn Frydo CemsonNikko melaksanakan Brefing pra terbang dengan mengatakanSelamat siang bapakbapak, kita akan melaksanakan terbang keArwanop dengan membawa bahan makanan, dengan perjalanankurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancaran dankeselamatan, dan pada saat selesai melaksanakan doa Saksi dan Pratu31Agus masuk ke dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipilyang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.6 Bahwa sekira pukul 13.45 Wit Saksi bersama Lettu Cpn FrydoCemson
saat itu Saksi melihat Lettu Cpn Frydo Cemson Nikko dan LettuCpn Nuryanto sudah berada di depan pesawat Heli Bell 412, kemudianLettu Cpn Frydo Cemson Nikko brifing pra terbang (memimpin berdoa)dengan mengatakan Selamat siang bapakbapak, kita akanmelaksanakan terbang ke Arwanop dengan membawa bahan makanan,dengan perjalanan kurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancarandan keselamatan, selesai melaksanakan doa, Saksi dan Kopda AgusMugiyono masuk dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipilyang
50 — 23
oleh karena Penggugat terdaftar sebagai istri Pegawai Negeri Sipilsekaligus Pengurus Anggota Persatuan Darma Wanita di lingkungan XXXXXProvinsi Lampung wajib melakukan upaya sesuai dengan Pasal 7 Tentang TugasPokok dan Pungsi Organisasi Persatuan Darma Wanita yang mengikat Penggugatsebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat tidak menguraikanadanya upaya yang wajib dilakukan Penggugat sebagai Istri Pegawai Negeri Sipilyang
51 — 19
Bahwa setelah Saksi dan kopka Siharyanto tiba di lokasi perjudiandimana meja Cap Ji Kie sudah di bungkus dengan menggunakankain warna Hitam dan di sandarkan dibawah pohon Mangga,kemudian Kopka Siharyanto memberitahukan kepada orang sipilyang menunggu (tidak di kenal ) untuk mengambil barang buktitersebut selanjutnya Kopka Siharyanto membawanya meja Cap JiKie tersebut ke Koramil 0822/14 Prajekan dan diserahkan kepadaanggota Inteldam V/Brw yang tidak tahu namanya berpangkatSerka.Atas Keterangan Saksi
128 — 42
mendapatkanijin atasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterimaoleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak terkaitdengan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna, berdasarkan pasal 162R.Bg Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sekaligusbersama dengan putusan pokok perkara;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPP 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara, melainkanperaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 61
TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal KlarifikasiPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan PemerintahKabupaten Kaur;Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;MEMUTUSKAN : KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa
119 — 105
Penyidik lainnya (Perwira TNI AL);G: Pegawai Negeri SipilYang di maksud dengan Penyidik Lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam dalam BAB Penjelasan Pasal 282 yang berbunyi yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan antara lain Perwira Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut, jadi perlu di cermati kalimat antara lain tersebut menunjukkaneksistensi dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selakuPenyidik dalam tindak
76 — 26
FaktaFakta.1Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manadopada tahun, dan saat ini menjalani usia pensiun dengan berprofesisebagai seorang Advokat di Medan ;Bahwa Pemohon dalam menjalanankan tugas sebagai Hakim telahmenjalaninya dengan baik, begitu juga dengan status Pemohonsebagai kepala keluarga dengan memilki 1 orang isteri dan 5 (lima)orang anak telah berhasil mempersiapkan masa depannya denganbaik;Bahwa sesuai dengan Surat
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
253 — 161
Penggugat tidaktermasuk dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi PegawaiNegeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat terkenahukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKMenimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 144 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
49 — 3
, bahwa apakah rangkaian katakata tersebut, baik dari sisi faktahukum maupun dari sisi Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwamerupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagiterdakwa yang bersifat secara melakwan hukum akan dipertimbangkan sebagaiberikut, dengan melihat kepada sisi terdakwa sebagai orang yang mengatakanperkataan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
97 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
42 — 19
terdakwa dan akhirnya ditemukannarkotika jenis Shabushabu tersebutdi belakang kursi tamu di ruang tamurumah Terdakwa;Bahwabenar, tempat narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam rumah yangmana rumah itu adalah milik Terdakwa, dan yang tinggal di rumah itu adalahTerdakwa, istri Terdakwa dan lima orang anak T erdakwa;Bahwa benar, Terdakwa sudah tinggal di rumah itu sejak Terdakwa lahir daritahun 1989 hingga saat sekarang ini;Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi berpakaian sipilyang
56 — 36
perundangundangan yangberlaku 29222 2 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen nn nnnBahwa penerbitan SK a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Bahwa dasar hukum pemberian hukuman disiplin kepada Penggugatadalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi: ( Bukti T13 ) ;diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabilaketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipilyang
263 — 165
Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas pada DISAMARKAN, yang beralamat di DISAMARKAN,sampai dengan saat ini;4. Bahwa sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampaidengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubunganselayaknya suami istri. Hal tersebut disebabkan PENGGUGAT memilikigangguan seksual berupa penyakit Vaginismus. Namun demikian sejakHalaman 2 dari 58 hal.
32 — 32
Bahwa setelah Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensimembaca dan menganalisa selurun gugatan Rekonpensi dariPemohon Rekonpesi / Termohon Konpensi adalah gugatanRekonpensi yang sangat memberatkan Termohon Rekonpensi /Pemohon Konpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang punya penghasilan sangat minim yaitu gaji kotor Rp. 5.260. 300.,, dan dipotong dengan pinjaman bank MANDIRIHim. 17 dari 50 him / Put.
Suweno
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
84 — 72
T1;2.Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor16/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dengan terdakwa Suweno, selanjutnya(of) 0>) din tol A (6 = T2;3.Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/56597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Purusahn PengadilanPutusan
JUWITA KAYANA, SH., MH
Terdakwa:
AKBAR TARORE alias AKBAR alias BARON alias AKBAR TAROE bin MUHTAR TARORE
418 — 230
UtrAnggotanya karena selama ini Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)sejak kepemimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sampai di delegasikankepada ALI KALORA beberapa kali melakukan tindak terorisme berupapenyeranganpenyarangan terhadap Aparat keamanan serta warga sipilyang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT dalam rangkamenegakan Daulah Islamiyah. Terdakwa mengetahui jika kelompok MITtelah aktif berjuang menegakan daulah Islamiyah sejak tahun 2012semenjak selesai kerusunan Poso.