Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Pmh Permohonan rups Ijin rups
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-08-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Agustus 2014 — ERWAN M.SENTANA,S.H VS P.T.TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Perseroan Terbatas yangdikutip sebagai berikut:Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Perseroan Terbatas berbunyi:"Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan palingsedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan dari perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan,pengambilalihan, atau pemisahan dalam rangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)hari sebelum pemanggilan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-11-2012 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 505/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 September 2013 — MARIO JOSEPH EDUARDUS SJAHRUDIN >< TERRY PONOMBAN,Cs
159 — 68
  • TERGUGAT Ill, sesuai Akta Pernyataan KeputusanRapat No.51, tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Eva Kurniasih,SH.MK,Notaris di Kabupaten Lebak dalam proses penaesahan di Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia Rl. vana ternvata tidak pernah ada / tidak pernahdilakukan RUPS vang dimaksud ;6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat:
JOKO CAHYONO
Tergugat:
PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE
80 — 17
  • CSFAlmarhum Bapak Kusmandi Djuhandi bahwa posisi Penggugatdijamin hingga sebagai direktur adalah dalil yang mengadaadakarena berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Persoran Terbatas, pengangkatan anggotadireksi perseroan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sementara Almarhum Bapak Kusmandi Djuhandi bukanpemegang saham yang berarti tidak mempunyai wewenangmengatur atau menentukan pengisian jabatan direktur perseroansehingga tidak masuk akal apabila Almarhum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. SANTOS JAYA ABADI, VS SOEDOMO MERGONOTO
463 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika kemudian ditemukan indikasi kerugian Perseroan tentunyaPenggugat Rekonvensi/Tergugat pasti telah diperingatkan sebelumnya olehKomisaris ataupun Pemegang Saham dalam RUPS. Tetapi sampai sejauhini tidak ada pertanyaan untuk meminta penjelasan atau bahkanpertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Maret 2014 — PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA Cabang DKI JAKARTA, dkk VS PT. PERSADA JATI LANCAR
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank DKI Jakarta yang memberikan X(sepuluh) alternatif penyelesaian atau kewajiban Penggugat dan adanyahasil atau keputusan RUPS dari Tergugatl, hal ini menunjukkan PT. BankDKI Jakarta (Tergugatl) sebagai kreditur/Pemohon eksekusi tidak dapatmemastikan berapa jumlah hutang yang harus dibayar oleh PT. PersadaJati Lancar (Penggugat) sebagai Debitur, sehingga Penggugat mengalamikesulitan untuk melunasi hutangnya kepada Bank DKI;Bahwa oleh karena jumlah hutang yang harus dibayar PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-11-2012 — Upload : 01-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 PK/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2012 —
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tjahjadi Nugraho dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tanggal 21 Januari 2000 ditetapkan pula sebagai Komisaris Utama PT TlagaReksa Jaya/Tergugat dan Rasyid Widodo sebagai Direktur Utama PT TlagaReksa Jaya;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-11-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1461 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — PT JAKARTA KEMAYORAN PROPERTI (PT JKP) VS PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jadwal serta tanggal pelaksanaan penandatanganan Jual Beliyang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepadaTergugat yang isinya menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan penyerahanbangunan Kanto dan KiosKios, Tergugat perlu mempersiapkanpersyaratan sebelum jadwal/tanggal pelaksanaan penanda Tanganan AktaJual Beli, yaitu: Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Perubahan (UU PT.Nomor 40/2007) Copy S.K Kehakiman + Berita Negara, NPWP, Pengurusyang terakhir, Copy KTP Direksi dan Komisaris, Persetujuan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1417 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — PT KARYA MULIA PERSADA, dkk VS MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H,
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1417 K/Pdt/2016perdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentuuntuk jangka waktu tertentu;Sedangkan ayat 2 berbunyi sebagai berikut:Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentumelakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksiterhadap Perseroan dan pihak ketiga;Bahwa roh atau filosofi dari Undang Undang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-11-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 559/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 30 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : YULIANDRI FAISAL Diwakili Oleh : Beni Mahyudin, SH.,M.Si.
Terbanding/Tergugat I : PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT. YASMIN BERSAUDARA
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PPAT SELLY SUWIGNO S,HM.KN
75 — 36
  • Bahwa kemudian akta pendirian perusahaan Nomor : 02, tertanggal 21082009,yang dibuat Notaris Kota Bogor Bambang Irawan telah dirubah denganberdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 8,tertanggal 07 April 20115, yang dibuat dihadapan Notaris Suparno. SH., M.Kn;3. Bahwa sekitar tahun 2009 hingga 2014 Terlawan II (PT.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-12-2016 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 249/Pdt.G/2016/PN.Dpk
Tanggal 22 Nopember 2017 — EDWARD SEKY SOERYADJAYA MELAWAN 1. IDA FARIDA 2 LEFI HARYADI 3 AGUNG TANUJAYA
196 — 107
  • dokumen kepemilikan atas seluruh tanah tersebutHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 249/Pat.G/20146PN Dpkkepada Pihak Kedua, wajib memberikan Surat Kuasa (dbuat oleh Notaris) yangseluasluasnya kepada Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada SuratKuasa untuk menjaminkan ke bank atau pihak ketiga lainnya, bertanggungjawab untuk mengurus penerbitan suratsurat dan sertifikat kKepemilikan atasbidangbidang tanah yang belum bersertifikat, wajidb memberikan AktaPersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-10-2012 — Putus : 14-06-2013 — Upload : 15-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 550/ Pdt .G / 2012 / PN.Jkt.Sel.
Tanggal 14 Juni 2013 — ANDAR M. SITUMORANG, SH, SELESTINUS A OLA, SH, ANDRIANUS P SIHITE, SH, M E L A W A N ANDRIES ADNOES SUTAN MAKMUR
155 — 65
  • 04 Mei 2012Nomor :04/LBHPMD/V/2012, diberi tanda P5 ;Fotocopy Surat Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No : 99/Pdt/2011/PT.DKI, diberitanda P6;Fotocopy Surat Setoran Pajak (SPP) NV.ADNOES tahun 2012, diberi tanda P7 ;Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 47/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, diberi tanda P8 ;Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 42 tanggal 13 Pebruari 2012, diberi tandaP9 ;Fotocopy Akta Perjanjian Pengosongan No. 43 tanggal 13 Pebruari 2012, diberi tandaP10;Fotocopy Akta Berita Acara RUPS
Pengadilan PN PRAYA Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Pya
Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
LEE JONG KWAK
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Praya, Kabupaten Lombok Tengah
114 — 61
  • Lombok Mulia Jaya maka komposisi saham hanyaakan berubah berdasarkan RUPS sebagaimana ketentuan pasal 41Undang Undang PT. Mesin tersebut dari sejak di pasang hingga perkaraint berjalan masih berada di tempat semula ia dipasang dan tidakberpindah kepemilikan ataupun berpindah tempat;12. Bahwa dalam perkara ini Termohon pasti juga menjadikanperjanjian perjanjian antara Pelapor Rui Jun dengan PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 07-01-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 01/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 30 April 2014 — ERNEST SAROYAN SUDJA;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, 2. PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN OEI (PT OEI)
71 — 43
  • melekatpada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/KebonKelapa tersebut ;harga yang ditawarkan Penggugat Rp 1.100.000/m2 ;3) Surat Tergugat Il Intervensi sebagai Jawaban terhadap SuratPemohon tanggal 9 Januari 2012, berturutturut :surat tangga 18 Mei 2013 (T II Intervensi .......... );surat tanggal 20 Mei 2013 (T II Intervensi .......... );Isi pokok dari kedua surat tersebut menyatakan :e PT OEl/ Tergugat II Intervensi belum ada keputusan RUPSuntuk menjual atau tidak tanah tersebut ;e Setelah RUPS
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-05-2017 — Upload : 15-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 651/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 30 Mei 2017 — SELAMET WIRANTONO melawan SRI WAHYUNI
105 — 37
  • Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak menggajukan gugatan karenaPenggugat Sebagai Direktur dalam hal ini di wakili olen SelametWirantono telah meninggal dunia maka penggugat tidak mempunyaiHal 28 dari 42 hal Putusan No.65 1/Pdt.G/2016/PN.SBY.kedudukan hukum yang mengajukan gugatan hukum karena Penggugathaknya untuk mengajukan gugatan telah gugur;Bahwa hal ini Berdasarkan berdasarkan Pasal 82 UndangUndang No.1Tahun 1995 atau yang berhak mengajukan gugatan adalah Direksi yangdi tunjuk berdasarkan RUPS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA; MUARIP, DKK. (241 ORANG)
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemegang Saham kewenangannya sangat jelas, karenaPemegang Saham dalam melakukan pemutusan wajib melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), di mana sesuai UndangUndangNo.19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (13) menyatakan Rapat UmumPemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organPerseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero danmemegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi danKomisaris ;f.
    Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) sub a angka 4 Anggaran DasarPT.ISN Direksi (bukti T 4) berwenang menetapkan gaji, pensiun atauJaminan Hari Tua dan penghasilan lainnya dengan ketentuan apabilapenetapan gaji, pensiun atau Jaminan Hari Tua melampaui kewajibanyang ditetapbkan peraturan perundangundangan harus mendapatkanpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1320 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — HENRY ANGGAKUSUMA bin ANGGAKUSUMA
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naga Intandan Dokumen RUPS PT. Naga Intan terkait rencana ganti rugi tanah HGUNo.2 Milik PT Naga Intan oleh PT. PLN Pikitring Subagsel, tetapi Terdakwatidak menyerahkan NJOP tanah milik PT.
    Naga Intan, kemudian Terdakwa menyerahkankepada Hermanto Dokumen berupa fotocopy Dokumen RUPS PT. NagaIntan terkait rencana ganti rugi tanah HGU No.2 Milik PT. Naga Intan oleh PT.PLN Pikitring Subagsel, tetapi Terdakwa tidak menyerahkan NJOP tanahmilik PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 12 Mei 2014 — Dharyono bin Karso Sirin
89 — 12
  • SESAMA tidak pernah melakukan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan penyampaian laporantahunan Direksi, penetapan laba, persetujuan dan pengesahan laporankeuangan RUPS, sesuai pasal 8 Akta Pendirian Perusahaan karena pihakmanagemen saksi ISNAN, saksi RIZAL tidak mau / menolak karenadilarang oleh H.
    DASUKI, yang penting menurutnya adalah bibit sawitSampai ke penerima dan sudah beres;Menimbang bahwa yang membuat laporan tersebut adalah saksiISNAN dan saksi RIZAL, laporan realisasi penggunaan dana tersebutbelum pernah disampaikan dalam RUPS Tahunan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
192 — 35
  • . : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYratus ribu rupiah) sesuai hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS).v Bahwa saksi selaku Komisaris sebagaimana ketententuanUndang undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas bertugas melakukanpengawasan kebijakan dan pemberian saran kepadaDirektur Utama, dengan melakukan rapat dan monitoringevaluasi.v Bahwa saksi melakukan Pengawasan Kebijakan sebagaiKomisaris di PT.
    Puspa Agro, dimana awalnya dalam RUPS PT.Jatim Ghra Utama yang tertuang dalam Akte Notaris secaraberturut turut Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012Gubernur menyampaikan bahwa untuk pengelolaan PasarModern Puspa Agro, PT. Jatim Ghra Utama dapatmembentuk anak perusahaan, selanjutnya terbentuklah PT.Puspa Agro yang berkedudukan di Desa JemundoKecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dimana GubernurJawa Timur (IMAM UTOMO) bertanda tangan pada minutaakte pendirian PT.
    Jatim Ghra Utamakalau kewajiban RUPS selalu dilaporkan tetapi kalau yangperiodik tidak selalu. Bahwa PT. Puspa Agro tidak pernah mengirimkanperaturan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur, yangHalaman ke 184 Putusan Perkara No. : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYkaitannya untuk perkembangan perusahaan, misal tata tertibkaryawan, Standar operasional (SOP) dll. Bahwa selaku Sekertaris PT. Jatim Grha Utama, saksitidak mengetahui Direktur PT.
    Puspa Agro,dalam RUPS tahunan ada laporan dari Dewan KomisarisHalaman ke 194 Putusan Perkara No. : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYkepada Pemegang Saham (PT. Jatim Grha Utama) atastugas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dari PT.Puspa Agro.Y Bahwa laporan keuangan dari PT.
    Puspa Agro dalam 1(satu) tahun minimal 2 (dua) kali pembahasan, yang persemester (6 bulan) pembahasan terkait aktifitas kegiatan dienam bulan pertama non audit, kemudian untuk yangsemester kedua / akhir tahun dengan menggunakan auditkantor akuntan publik yang kemudian akan masuk menjadibagian pembahasan RUPS;Y Bahwa Laporan keuangan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 14 Agustus 2012 — MEILISA NURMAWAN
122 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SPCStersebut, harus diaudit dan penyelesaiannya melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS); Bahwa apabila ada kerugian tersebutdiakibatkan kesalahan pribadi Terdakwa makapertanggungjawabannya melalui upaya perdata.Bahwa secara jelas dan nyata telah terdapat alasan putusan yang bertentanganantara putusan yang satu dengan putusan yang lain menyangkut hal/objek yangsama dan subjek yang sama.Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 284 K/PID/2009tanggal 9 Juni 2009 tersebut membuktikan bahwa
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 290/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
SANI CHIA
Tergugat:
1.PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATAM Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM
124 — 165
  • BuktiP1b : Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS) No.37 tanggal 29 April 2009 ;3. Bukti P2 : Fotocopy Akta Perjanjian Kredit tanggal 06 Maret 2017No.10 ;4. Bukti P3 : Fotocopy Akte Pemberian Hak Tanggungan No.0152 /2017, tanggal 31 Maret 2017 ;5. Bukti P4 : Fotocopy Akta Perjanjian Penyerahan tanggal 27September 2019 No.73 ;6. Bukti P5 : Fotocopy Kuasa Untuk Menjual tanggal 27 September2019 No.74 ;7.