Penggugatsebagai Pejabat Eksekutif yang dinyatakan tidak lulus saat ini tidakdapat menjalankan fungsinya melaksanakan operasional Banktentunya akan menyebabkan keadaan BPD SumselBabel dalamkeadaan darurat karena untuk menunjuk pengganti Penggugat sertaPejabat Eksekutif lainnya membutuhkan waktu yang tidak cepat;Saat ini di BPD SumselBabel hanya ada satu orang Direksi yaituDirektur Operasional, yg tidak mempunyai wewenangkredit,kepegawaian, pengadaan, pengawasan, karena Direktur yangdiangkat melalui RUPS

Chatarina MamiekSukarnoBarat : Perumahan milik PT.Gerbang Madani GroupAtau setidaktidaknya meletakkan sita jaminan terhadap semua/seluruh hartabergerak maupun yang tidak bergerak milik TERGUGAT sebagaimana yangterdapat di dalam akta pendirian dan/atau laporan keuangan perusahaandalam RUPS PT Anugerah Karya Utami Gemilang baik yang telah adasekarang maupun yang akan ada di masa yang akan datang;Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai buktibukti yangotentik, maka sesuai dengan Pasal

Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atausebaliknyaPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalamayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dandidaftarkan dalam daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuandalam Pasal 21Dengan demikian, terbukti tidak ada Surat Palsu sebagaimana yangdisangkakan oleh PELAPOR kepada PEMOHON;Bahwa selain kedua hal tersebut di atas, Perkara Perdata No :108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim

JKT.SELanggaran dasar sebelum dilaksanakannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangdilakukan pada tanggal 3 Maret 1998 tersebut .b) Saksi ahli menerangkan Bahwa keabsahan dari aktapendirian perusahaan atau adanya akta perubahanyang dibuat di notaris yang tidak didaftarkan/dicatatkandi Dirjen AHU KEMENKUMHAN RI sesuai denganUndangUndang RI No. 1 Tahun 1995 TentangPerseroan Terbatas adalah Tidak Sah karenaberdasarkan Pasal 15 ayat 1, 2, 3 UndangUndang RINo.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan

Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk, diangkat melalui RUPS PT.Halaman 26, Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Jkt.PstSurabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tok yang dituangkan ke dalam akteNomor : 54 tanggal 17 Juni 1994 Notaris WACHID HASJIM, SH, , pada kurunwaktu antara tanggal 01 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember2007atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengantahun 2007, bertempat di kantor KPP Perusahaan Masuk Bursa Jl.

Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik di DesaDriyorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.000 adalahperusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuan ekspor,diangkat melalui RUPS PT.

Jkt.Pstperusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuan ekspor,diangkat melalui RUPS PT.

.2004 MA No. 3976 K/ Dalam hal debitur meninggal dunia,Pdt/2000 tanggal 25 maka tanggung jawab istri/suamiFebruari 2004 akan timbul bila ia ditetapkan sebagaiahli waris dari debitur.2005 MA No. 1912 K/ Dengan diserahkannya pinjaman daPdt/2004 tanggal 19 lam bentuk mata uang dolar secara aDesember 2005 contrario terhadap penyerahan uangdalam mata yang dolar, maka pembayarannya haruslah dikembalikan lagidengan mata uang dolar juga (sesuaidengan yang diperjanjikan).2006 MA No. 2541 K/ Hasil keputusan RUPS

Putusan MA No. 2541 K/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2006, dengan kaidah hukum: hasil keputusan RUPS diputuskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah/lalai menjalankan tugasnya.k.

DOK DAN PERKAPALANSURABAYA (Persero) yang semula berada dalam pengawasan/pembinaanDepartemen Perhubungan, dialinkan menjadi dalampengawasan/pembinaan Departemen Perindustrian, yang kemudianHalaman 6 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.Sbyberubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag).Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 1998tanggal 13 April 1998 Kedudukan Tugas dan Kewenangan MenteriKeuangan melalui Pemegang Saham dan RUPS atas Perseroan Terbatasdialihkan

DOK DAN PERKAPALANSURABAYA (Persero) yang semula berada dalam pengawasan/pembinaanDepartemen Perhubungan, dialinkan menjadi dalampengawasan/pembinaan Departemen Perindustrian, yang kemudianberubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag).Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT.SbyMelalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 1998tanggal 13 April 1998 Kedudukan Tugas dan kewenangan MenteriKeuangan melalui Pemegang Saham dan RUPS atas Perseroan Terbatasdi

Dok dan Perkapalan Surabaya di luar RUPS tentangPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok danPerkapalan Surabaya Nomor : 80/MBU/S/2012 tanggal 2 Mei 2012;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor : SK161/MBU/2014tanggal 21 Juli 2014, saksi Riry Syeried Jetta menduduki jabatan sebagaiDirektur Utama PT.

Tergugat tidak berwenang ;Bahwa Tergugat tidak mendapat ijin Komisaris untuk menjaminkantanah dan ijin menjual ;Bahwa selain itu, Tergugat diangkat sebagai Direktur Utama PT.IKdberdasarkan RUPS pada tanggal 23 Juni 1998 yang ternyata dalamAkta Pernyataan Keputusan Rapat No.34, tanggal 23 Juni 1998,dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH.MH, Notaris di Jakarta,Tergugat diangkat sebagai Direktur Utama dan Turut Tergugat IlEddy Yuwono, dengan masa jabatan 5 tahun, karenanya berakhirpada tanggal 23 Juni

Tergugat diragukan kedudukan dan kewenangannya mewakili PT.IKJpada waktu menandatangani semua transaksi tersebut, berhubung masajabatan Direksi PT.IKJ adalah tanggal 23 Juni 1998 s/d tanggal 23 Juni2003, dan tidak ada pengangkatan kembali dari RUPS ;10.

FIG telah menyerahkan risalah RUPS PT.Malindo Jaya Dirajamengenai ijin untuk menjaminkan asset milik PT.Malindo Jaya Dirajaberupa SHGU Nomor : 2 dan 16.PT. FIG telah menyerahkan cover note dari Notaris Rekanan BRI atasproses pengalihan hak agunan berupa SHM Nomor : 97 s/d 113 menjadiSHGB atas nama PT.

Malindo Jaya Diraja.= Asli Sertifikat HGB dan Sertifikat Hak Tanggungan PeringkatPertama atas agunan SHGB (eks SHM),.7 Khusus untuk pencairan Tahap keempat (terakhir) dapat dilakukanapabila BRI telah menerima := SKMHT/APHT atas agunan SHGB (eks SHM) dengan nilaipengikatan hak tanggungan peringkat kedua minimal sebesarRp291.936.000.000,00.= Risalah RUPS PT.

Hasta Mulya Tata Konsultan(Aprraisers & Management Consultants) dengan Surat Nomor : 595/PWS.HTK/IV/2007 tanggal 24 April 2007.204 Asli Akta Berita Acara RUPS LB PT FIG, tanggal 23 April 2007,No.18.205 Asli Akta Pernyataan, tanggal 23 April 2007, No.19.206 Asli Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Periode Yang Berakhirtanggal 31 Desember 2003 dari Kantor Akuntan Drs.

EgiRukun Sejahtera ;Bahwa tahun 2005 ada RUPS, tahun 20102011 saksi sebagaipemegang saham di PT.

PUSRI untuk setiap tahunmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menelaahLaporan Tahunan, dan ternyata diketahui PT. PUSRI sampai hari ini dalamRUPSnya tidak pernah terdengar ada masalah atau dirugikan dalamPengadaan Solenoid Valve Tahun 2008 tersebut, terbukti sampai hari iniPT. PUSRI tidak pernah meminta kepada CV. Kuala Simpang untukmengembalikan kelebihan pembayaran dalam pembelian Solenoid Valvedimaksud, karena memang fakta hukum membuktikan adanyakesepakatan jual beli antara CV.

No. 8 Tahun 1999 ;Bahwa dalam doktrin Duty of care, tugas dan tanggung jawab direksi tidak bisadiserahkan kepada karyawan, karena ia diangkat oleh RUPS ;Bahwa semua fakturfaktur yang ditandatangani oleh karyawannya merupakaantanggungjawab direksinya ;Bahwa konsumen menjadi dirugikan karena mendapat barang tidak sesuai denganstandar mutu ;Bahwa setiap perbuatan karyawan yang dilakukan untuk menguntungkanperusahaan adalah tanggung jawab direksinya ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut

Ditunjuk oleh RUPS mereka sendiri.Pemegang saham STT adalah Temasek sendin, jadi yangmenunjuk direksi STT adalah Temasek?Tidak, STT adalah perusahaan indenpenden, dimana penunjukkandireksi dilakukan oleh RUPS STT. Direksi ini diusulkan oleh panitiapengusul dari STT dan bukan oleh Temasek.

J: Ada RUPS Tahunan, sebelumnya pemegang sahamdiberitahukan mengenai performance, pemegang sahamdapat memberikan komentar mengenai performance,kesempatan untuk menanyakan mengenai performanceada pada saat itu, setelah RUPS biasanya Direksimembuat agenda manajemen selama setahun.T: Apakah ada agenda rapat lain dengan pemegang sahamdi luar RUPS?

J: Ada laporan setiap kwartal, tetapi seingat saya tidakpernah ada pertemuan lain di luar RUPS tahunanSHal. 56 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/2009>7FotokopiBila ada masalah penting yang dialami oleh Board ofDirector, bagaimana hal ini dapat diangkat ke pemegangsaham?Tentunya kalau ada hal yang sangat penting, Board ofDirector akan dapat memanggil RUPS Luar BiasaSiapa saja yang dimaksud dengan pemegang saham?

Menurut Pasal 10 (3) dan 14 (2) dari Anggaran DasarIndosat, yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggotaDewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah RUPS.

Adapun jika tidak didapat keputusan dalam RapatDireksi atau Komisaris hal yang dirapatkan harus diputus oleh RUPS,dimana Telkom memiliki Suara mayoritas.Termohon mendalilkan bahwa Pemohon Il terbukti dapat mempengaruhikebijakan Telkomsel yaitu melalui hak suaranya sejumlah 35%.

Putusan No. 116/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst.tahunan, tantiem diperhitungkan sesuai hasil RUPS, Direksimendapatkan bonus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris; Bahwa bonus tahunan yang diterima di PT Berdikari merupakankeuntungan dari keseluruhan gabungan bisnis yang dijalankan PTBerdikari; Pengadaan pupuk urea tablet berlanjut sampai tahun 2011; Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 masih ada pengadaanpupuk urea teblet lagi atau tidak; Pada tahun 2011 ada 3 (tiga) perusahaan yang ditunjuk sebagaipelaksana

berbeda dengan jabatan didalampemerintahan, jabatan didalam BUMN bisa diatur sendiri oleh BUMN; Didalam UU BUMN Direksi diberikan kewenangan untuk mengelolaBUMN itu sendiri, sehingga bisa saja Direksi BUMN mengangkatpejabat eselon 1; Dalam anggaran dasar BUMN, sejauh Direksi mempunyai kKewenanganSK Pengangkatan, Direksi bisa mendelegasikan, memberikan mandatterhadap pengangkatan pejabat eselon 1; Ketika seseorang mengangkat jabatan yang lain berarti dia memberikanmandat; Direksi BUMN diangkat melalui RUPS

Berdikari berdasarkanSurat Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan(Persero) PT Berdikari Nomor: KEP248/MBU/2011 ;Menimbang, bahwa SIT MARWA mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitasyang sumber keuangannya berasal dari PT BERDIKARI;Menimbang, bahwa PT.

Putusan No. 116/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.Pst.penetrasi pasar dan peningkatan omzet.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMNselaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Berdikari Nomor: KEP248/MBU/ 2011. SIT MARWA diangkat oleh Menteri Negara BUMN sebagaiDirektur Keuangan dan Administrasi PT Berdikari. Mempunyai wewenang mencarifunding, pendanaan, melakukan investasi yang diperlukan dalam optimalisasi danaidle perusahaan ;Menimbang, bahwa menurut ahli Dr. W.

BPR Garut), sedangkan untuk keuntungan yang harus disetorke Pemerintah Daerah Garut (PAD) didasarkan pada Permendgari No. 22tahun 2006 tentang Pengelolaan Perkeriditan Rakyat Milik Daerah Bab XIPasal 97 ayat (2) tercantum bb :Laba bersin BPR Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkanoleh Kepala Daerah/RUPS ditetapkan sebagai berikut :Untuk BPR Daerah yang modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah : Bagian laba untuk daerah 50 % Cadangan Umum 50 % Cadangan Tujuan 15% Dana Kesejahteraan 10% Jasa

pimpinan Cabang(saya), dan pimpinan cabang (saya) yang menganalisa kebutuhan mana yangmenjadi skala pioritas dan berkoodinasi dengan kabag umum selakupemegang pembukuan dan yang mengerti kondisi keuangan saat dimaksud ; Bahwa sepengetahuan tersangka alur anggaran dari APBD PEMDA KabupatenGarut sampai akhirnya ke PD BPR Garut Cabang Cisewu adalah daripengajuan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) tiaptiap Cabang,kemudian RKAT cabang ditampung oleh pusat dan di analisa, RKAT pusattersebut dibahas dalam RUPS

Asiatech Integrasi Nomor002/PT.AI/RUPS/III/2011;1 (satu) lembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF101776 Tgl 267/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran500 (lima ratus juta);2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerimaBp.

Bank Muamalat Indonesia, Tok. yang diputuskan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dimana seorang Pejabat setingkatDireksi mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur penyerahankekuasaan Direksi mewakili perseroan didalam maupun di luar Pengadilankepada seseorang atau kepada beberapa orang anggota Direksi yangkhusus ditunjuk untuk itu atau beberapa orang pegawai perseroan baiksendiri maupun kepada orang atau badan lain; termasuk dalam hal ini telahdiatur pula pemeberian kuasa khusus dengan hak substitusi

Dalam Perseroan Terbatas SOP demikiandibuat bersama managemen dan para pemegang saham dan diputuskandalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

32. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA RUPS) Tahunan 2019 Untuk Tahun Buku 2018 PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM) Nomor : 209/BA-RUPS/II/2019 tanggal 26-02-2019;

33. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (BA RUPS) Tahun 2020 Untuk Tahun Buku 2019 PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT.

PCM) Nomor : 0246/BA-RUPS/III/2020 tanggal 20-03-2020;

34. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM) Nomor : 1074/BA-RUPS/XII/2020 tanggal 23-12-2020;

35. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPS LB) PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT.

PCM) Nomor : 0350/BA-RUPSLB/IV/2021 tanggal 22-04-2021;

36. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPS LB) PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM) Nomor : 0447/BA-RUPSLB/V/2021 tanggal 25-05-2021;

37. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BA RUPS LB) PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT.

PCM) Nomor : 01075/BA-RUPS/XII/2021 tanggal 21-12-2021.

7.

1. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT. KDL kepada Dirut PT. PCM No : 056/DU-KDL/02.18 tanggal 15 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KDL Sdr ALUGORO MULYOWAHYUDI;

2. 1 (satu) bundel foto copy Surat PT. PCM kepada PT.

Bank Century, Tbk yangditetapbkan di Jakarta tanggal 23 November 2008 danditandatangani oleh RUDUJITO.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat DewanKomisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai RUPS PT.Bank Century, Tbk Nomor 044/RDKLPS/2008 tanggal 23November 2008 dengan agenda Pengangkatan Komisaris UtamaPT.

Bank Century, Tok yang ditandatanganiMARYONO dan AHMAD FAJAR.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Risalah rapat Dewan KomisionerLPS sebagai RUPS PT. Bank Century, Tbk Nomor 047/RDKLPS/2008 tanggal 1 Desember 2008 dengan agendaPengangkatan Direktur PT.

No. 861 K/Pid.Sus/2015770.771.f72.773.774.775.776.777.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Risalah Rapat Dewan KomisionerLembaga Penjamin Simpanan sebagai RUPS PT. Bank Century, TbkNomor 044/RDKLPS/2008 tanggal 23 November 2008 denganagenda Pengangkatan Komisaris Utama PT.

BankCentury, Tok yang ditandatangani MARYONO dan AHMAD FAJAR3 (tiga) lembar foto copy legalisir Risalah rapat Dewan KomisionerLPS sebagai RUPS PT. Bank Century, Tbk Nomor 047/RDKLPS/2008 tanggal 1 Desember 2008 dengan agenda PengangkatanDirektur PT.

VerstekkarenaTergugat tidak hadir dan Tergugat tidak pernah mengetahui dirinyadigugatcerai oleh Penggugat, bahwa Tergugat barumengetahuisudahdiceraikanbeberapa saatsebelumgugatan perkaraa quo.Bahwa benar juga dalil Penggugat point 9 halaman 17 yang menyatakanpembagian harta perkawinan harus dilakukan berdasarkan perjanjian kawin;14)Bahwa dalil Penggugat point 9 halaman 18 dan point 10 s/d point 12adalah TIDAK BENAR karena dalam Akta Pendirian dan juga Akta AktaPerubahan maupun Akta Risalah Rapat RUPS

Pasal 19 UU PTmengatur bahwa perubahan anggaran dasar ditetapbkan oleh RUPS, lebihlanjut Pasal 21 ayat (2) mengatur perubahan anggaran dasar yang wajibmemperoleh persetujuan Menteri Hukum meliputi:1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;2. Maksud clan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smg.4. Besarnya modal dasar;5. Pengurangan modal ditempatkan atau modal disetor;6.

Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) yangmerupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kepemilikansahamnya 99% milik pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia selaku Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. ASEI (Persero) No KEP15/MBU/2008 Tg! 08Januari 2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota AnggotaDireksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIAdisingkat PT.

Negara BUMN Republik Indonesia selaku Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. ASEI (Persero) No KEP15/MBU/2008 Tgl 08 JanuariHal. 45 dari 87 hal. Putusan Nomor 8 /Pid.SusTPK/2021/PT.DKI2008 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota AnggotaDireksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.