kebenaran SuratPemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usahasebenarnya dari Wajib Pajak.Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya :a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan;029 5pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto

Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PMDPP PK) PPNDPP PMDPP PKPPNBebanPajak Pupuk100Tidak dapatdikreditkanTidak dapatdikreditkan TBS400 Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UU PPN danMemori Penjelasan Pasal 168 UU PPN menghendakiHalaman 38 dari 48 halaman.

Pengadaan Obatobatan Patendi 4 (empat) Distrik yaitu Distrik Beoga, Distrik Sinak, Distrik Gome, Distrik llagaKabupaten Puncak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Tahun Anggaran2012 dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Jumlah1) Realisasi Rp 2.164.900.000, Putusan perkara Tipikor Nomor 34/Pid.SusTPK/2014/PT JAP 24 Pembayaran 00Potongan Rpotongan p 31.535.000,00 Pajak R 196.900.000,0Penghasilan p oOPasal 22 PajakPertambahan Nilai(PPN)Rp 228.435.000,00 2) Realisasi Rp 1.936.465.000,Pembayaran Neto

dapatdipertahankan;Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 174 /B/PK/PJK/2016Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/201 4;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.583.404.705,00terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto

Jumlah yang ditulis pada lembar cek tersebutadalah neto setelah dipotong dan dipungut pajak (PPh dan PPN):d Setelah cek ditandatangani oleh Ketua KPU, cek tersebut diserahkan kepada rekanan.Kalau jumlahnya kecil dibayarkan secara tunai, menyesuaikan dengan jumlah yang adapada uang kas;e Atas uang pajak yang dipungut atau dipotong, saksi bayarkan melalui ADE AGUNG.10111213141516171819Bahwa saksi melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak terhadap seluruhrekanan serta pegawai yang menerima honorarium

Jumlah yang ditulispada lembar cek tersebutadalah neto setelahdipotong dan dipungutpajak (PPh dan PPN):Setelah cek ditandatanganioleh Ketua KPU, cektersebut diserahkan kepadarekanan.

Pembayaran neto (AB) 4.308.836.365,00 D Nilai rupiah atas realisasi pekerjaan PT Surtini 1.698.269.320,78Jaya Kencana berdasarkan Laporan Audit Fisikdan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Ahlidari BPPT E. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (CD) 2.610.567.044,22 Perbuatan Terdakwa Ir. ling Suwargi, bersama sama dengan Drs. H. lyusPriatna dan Dadang Priatna, ST yang dilakukan secara melawan hukumtersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,sebagai berikut :Bahwa Drs.

Pembayaran neto (AB) 4.308.836.365,00D Nilai rupiah atas realisasi pekerjaan PT Surtini 1.698.269.320,78Jaya Kencana berdasarkan Laporan Audit Fisikdan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Ahlidari BPPTE. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (CD) 2.610.567.044,22 Perbuatan Terdakwa Ir. ling Suwargi, bersama sama dengan Drs.

pembatalanSKPKB berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, tetapi melaluikeberatan berdasarkan ketentuan pasal 25 UU KUP;Bahwa Terbanding dalam persidangan menjelaskan bahwa atas upayakeberatan Pemohon Banding dimaksud telah dikeluarkan keputusanHalaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016keberatan yang dalam keputusan tersebut keberatan Pemohon Bandingditolak;Bahwa mengenai perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB,terbanding mendasarkan pada angka Penghasilan Neto

maupun potensikerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggalberkekuatan hukum tetap yang fotokopinya dilampirkan oleh Terbanding18 Desember 2012 yang telahdalam penjelasan tertulisnya;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tangggal 18 Desember2012, perhitungan koreksi Penghasilan Neto maupun Potensi KerugianNegara berdasarkan perhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak Tahun 2002sampai dengan

LaporanYang dimaksud dengan laporan adalah laporan yang dibuat oleh Bankbaik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN);6.

cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atautidak benar atau fiktif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalahpencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah laporanyang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuanganuntuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, laporan Posisi Devisa Neto

olehTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka seharusnyaperhitungan pajak Pajak Penghasilan Badan Pemohon Peninjauan KembaliTahun Pajak 2008 adalah sebagai berikut (selaras dengan yang tercantumdalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding):UraianPeredaran Usaha cfm TerbandingKoreksi diajukan PKPeredaran Usaha cfm Pemohon PKHarga Pokok PenjualanLaba BrutoBiaya Usaha cfm Majelis 1.054.639 ,24Koreksi diajukan PK 82.233,02Biaya Usaha cfm Pemohon PKPenghasilan Neto

Jumlah (ab)Penghasilan Neto Luar NegeriJumlah Penghasilan NetoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPPh Terutang (USD 580.557,25 x Rp 9.263,60) 10% X Rp 50.000.000 15% X Rp 50.000.000 30% X Rp 5.278.050.141,10Jumlah TerutangPPh Badan Terutang = Rp 1.595.915.042,33 : 9.263,60Kredit PajakPPh yang lebih dibayarHalaman 85 dari 88 halaman.

Sulawesi Tengah Periode Bulan Januari s/d Maret2012 Triwulan Tahun 2012, dengan laporan Realisasi Anggaran sebagaiberikut : Realisasi Belanja (Rp) % %Uraian VolSatuan Alokasi Jml JmI Neto keua Reali Sisa AnggaAnggaran s/d Triwulans/d ngan sasi ranNe ini Triwulan FisikiniTriwulan Persiapan 1 Keg 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1,00 /100,002 Pemerataa 900m?

Sulawesi Tengah Periode Bulan Januari s/d Maret2012 Triwulan Tahun 2012, dengan laporan Realisasi Anggaran sebagaiberikut : No Vol %RealisasiFisikSisaAngga ran% keuanganAlokasiAnggaranUraian Satuan Realisasi Belanja (Rp)Jmls/d Triwulanini Jml Neto s/d TriwulaniniTriwulan 2 Persiapan 1 Keg 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 1,00 100,0012 Pemerataan 900 m2 83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000 /100,00 100,0tanah dan 0 0pemadatan3 Pembuatan 5 ms 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,00

Gaji Rp 20.231.250Tunjangan Mobil :Rp 6.500.000Tunjangan Komunikasi :Rp 250.000Sopir :Rp 3.000.000BBM & Parkir :Rp 4.000.000Putusan Nomor 162/Pdt.G/2018/PN Ber halaman 7Jumlah : Rp 33.981.250Pendapatan (Neto) 36 bulan x Rp 33.981.250 : Rp 1.223.325.0002. Cuti (Neto) 3 x Rp 33.981.250 : Rp101.943.7503.

THR (Neto) 3 x Rp 33.981.250 : Rp101.943.750Total Kerugian Materiil Sebesar > Rp. 1.427.212.500 (SatuMilyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu LimaRatus Rupiah)Kerugian Inmateriil, Bahwa Akibat KesewenangWenangan KomisarisUtama, Dan PT. Asyki dalam memberhentikan PENGGUGAT. PENGGUGATsangat dirugikan Reputasi dan Nama Baiknya, yang tidak bisa dihitungdengan uang, apabila dihitung dengan Uang Maka:4. Merendahkan Martabat dan Kehormatan DirekturUtama Rp 1.000.000.0005.

pencetakan pada SKB di kolom penerima dan kegaitantersebut saksi lakukan pada bulan Oktober tahun 2016, kemudianpada bulan Oktober 2016 saksi ada mengirimkan kepada SaksiWELLING 4 (empat) buku SKB yang diantaranya 2 (dua) sudahterstempel check point dan 2 (dua) buku lainya belum terstemple, danpada akhir bulan Oktober 2016 saksi menelpon Saksi WELLINGuntuk membuat SKB fiktif dengan cara memberitahukan nomor suratkirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim, nama DT, beratbruto,berat tara dan berat neto

penerima dan kegaitan tersebut Terdakwa Ferri lakukanpada bulan Oktober tahun 2016, kemudian pada bulan Oktober 2016 SaksiFerri ada mengirimkan kepada Saksi WELLING 4 (empat) buku SKB yangdiantaranya 2 (dua) sudah terstempel check point dan 2 (dua) buku lainyabelum terstemple, dan pada akhir bulan Oktober 2016 Saksi Ferri Irawanmenelpon Saksi WELLING untuk membuat SKB fiktif dengan caramemberitahukan nomor surat kirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim,nama DT, berat bruto,berat tara dan berat neto

Catwalk 1 Rp 1.000.000,Rp 1.000.000, 13 Cable Instalation I Rp 7.500.000,Rp 7.500.000, Harga Neto Rp 83.650.000, Harga yang mereka tawarkan sudah termasuk ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihan89kepada Operator. e Bahwa pembayaran alatalat Lab. yang dilakukan olehMadrasah kepada CV Bintang Timur atas alatalat Lab.

Cable Instalation 1 R 7.500.000, Rp 7.500.000,PHarga Neto Rp 83.650.000, Harga tersebut masih dalam batas kewajaran, mengingatharga tersebut sudah termasuk dengan ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihankepada Operator.e Bahwa 1 (satu) unit komputer (server) untuk Lab.

No. 2646 K/Pid.Sus/2016PPh sebesar Rp24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesarRp805.754.044,00 ;Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 24/466910/PAPUA/ 2012tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Jhon Philips PepuhoKuasa Pengguna Anggaran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 852354Z/063/111tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II pekerjaan subsidipengoperasian Bus perintis Jayapura sebesar Rp805.784.044,00(setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013yang

Surat Perintah membayar (SPM) oleh Anselma Tjoe selakupejabat penandatangan SPMLS Nomor 00023 tanggal 04 Juli2012 untuk keperluan pembayaran tahap Il Pekerjaan SubsidiPengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp30.705.200,00di potong pajak PPh sebesar Rp24.921.156,00 jumlahpembayaran neto sebesar Rp805.754.044,00 ;Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Jhon PhilipsPepuho Kuasa Pengguna Anggaran;Hal. 61 dari 86 hal. Put.

KU.08.08/PPKPRKB/SATKERPRNTT/PRKKB6U/26 tanggal 8 Oktober 2012 dan kontrak Nomor.KU.08.08/PPKPRKB/SATKERPRNTT/PRK KB10U/28tanggal 8 Oktober 2012, terdapat Kerugian KeuanganNegara dengan rincian sebagai berikut : Uraian JumlahJumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT.

Jumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT. Ayu 0Mustika Rizki untuk paketRumah Khusus PRK KB5U,PRK KB 6U, dan PRK KB 10U sesuai dengan dokumenSP2D setalah dikurangipajak 2. Rumah khusus yang selesai/Rp 261.092.336,dibangun : 29e PRK KB6U 1. unitsenilaiRp.23.735.669,59 ;e PRK KB10 U 10 unitsenilal Rp.237.356.666,70Jumlah (12) Rp 3.652.847.963,71 Menimbang, bahwa terhadap uang komisi atau imbalan yangtelah diterima oleh Terdakwa Ir. HJ.

Jumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT. Ayu 0Mustika Rizki untuk paketRumah Khusus PRK KB5U,PRK KB 6U, dan PRK KB 10U sesuai dengan dokumenSP2D setalah dikurangi pajak2.

Jumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT. Ayu 0Mustika Rizki untuk paketRumah Khusus PRK KB5U,PRK KB 6U, dan PRK KB 10U sesuai dengan dokumenSP2D setalah dikurangipajak dibangun : 292.

Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2015 DPPPM; DPPPK) PPN DPPPM; DPPPK) PPN Pupuk 100 10 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90 Neto 90) 80) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan.bahwa dalam hal

Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit

Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;= Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan

Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PMDPPPKPPNDPP PMDPP PKPPN Pupuk100TidakdapatdikreditkanTidakdapatdikreditkan TBS400Dibebaskan400Tidakdapatdikreditkan CPO900 90 90 Neto 90 90 6. 20.Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori16B UndangUndang PPN menghendakikeadilan pembebanan pajak dan diberlakukan dan diterapbkannyaPenjelasan

100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan olehPT X yang mandiri dan peran unit Pengolahan dilakukanoleh PT Y yang mandiri, dan mengingat penyerahan DPPTBS oleh PT X (perkebunan kelapa sawit) dibebaskan,maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut: UraianPT X Perkebunan TBS PT Y Pengolahan CPO Beban DPP PM DPP PK PPN DPP PMDPP PK PPNPajak Pupuk100Tidak dapat Tidak TBS400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO900 90 90 Neto