Ditemukan 6291 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — HADI RAHARJA, Pekerjaan Komisaris PT. Wirajaya Packindo, bertempat tinggal di K.H.M. Mansyur No.145 D. RT.002.RW.003. Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut Pemohon ;
4171565
  • Organ Perseroandimaksud adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisiaris.. Bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut sebagai UU PT) adalah Organ Perseroanyang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihatkepada Direksi;.
Register : 09-06-2020 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 422/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269793
  • Pasal 7.2 Ketentuanketentuan dibawah inihuruf a butir (i) akan dilaksanakan pada dan/ataudan (ii) sebelum TANGGAL PENUTUPAN:a) Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiriseluruh pemegang sahamPERUSAHAAN, dimanadalamresolusi keputusanRUPS tersebut:(i) menyetujui penjualansaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABR;(ii) menyetujuiPenjaminan sahamdan memberikankuasa pemegangsaham atas 10,500lembar saham yangmerupakan 70% (tujuhpuluh persen) lembarsaham PERUSAHAANmilik PEMEGANGSAHAM kepada ABRdengan
Putus : 25-08-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2007
Tanggal 25 Agustus 2008 — GUBERNUR BANK INDONESIA ; vs. PT. BANK DAGANG BALI
515934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Dagang Bali;Dalam hal pemegang saham tidak berhasil menyelenggarakan RUPSLuar Biasa atau RUPS Luar Biasa berhasil dilaksanakan namun tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukum, maka akan masukke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembubaran badan hukum danpembentukan tim likuidasi oleh peradilan umum, dantahappelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi;Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia i.c. Pemohon PK, selamaPT. Bank Dagang Bali i.c.
Register : 12-02-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 85/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 3 Desember 2015 — 1. HARIS SETIAOETAMA, tempat/tgl lahir Bandung, 01-05-1951, alamat Jln. Sukajadi No. 195 RT. 006/002, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 2. CHRISTINE CHANDRA, tempat/tgl lahir Bandung, 10-12-1957, alamat Jln. Sukajadi No. 195 RT. 006/002, Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan; 3. DIANA UTAMA, tempat/tgl lahir Bndung, 17-10-1983, alamat De Bale Pakuan No. 197 Blok C15 RT. 007/004, Kel. Ciumbuleuit, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan; 4. JO SEK AY, tempat/tgl lahir Bandung, 05-03-1955, alamat Jln. Elang No. 15 RT. 008/001, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan ; 5. WILLY CENDRAJAYA, tempat/tgl lahir, Bandung, 09-09-1951, alamat Jln. Homan No. 8 RT. 001/008, Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 6. JO SIOK TJIONG, tempat/tgl lahir, Bandung, 05-09-1962, alamat Jln. . Bojong Raya No. 29 RT. 001/008, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Pekerjaan Perdagangan, jenis kelamin laki-laki; 7. YOHANNES SUYANTO, tempat/tgl lahir, DKI Jakarta 01-10-1950, alamat Jln. Budisari Raya No. 14 RT. 003/005, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 8. JO SIOK KONG, tempat/tgl lahir, Bandung, 24-03-1957, alamat Jln. Holis Selatan RT. 001/003, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin laki-laki ; 9. SANTI SANJAYA, tempat/tgl lahir, Bandung, 22-12-1960, alamat Jln. Pasirkaliki No. 113 RT. 014/005, Kel. Arjuna, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan ; 10. NOVI KURNIADI, tempat/tgl lahir, Bandung, 18-11-1982, alamat Jln. Dadali No. 20 RT. 005/008, Kel. Garuda, Kec. Andir, Kota Bandung, Pekerjaan Karyawan swasta, jenis kelamin perempuan ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Yoky M Sulaiman, M.Hum., Budi Ramadanus, S.H., dan Junaidi, S.H. ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum YOKY M SULAIMAN & ASSOCIATES (ANGGOTA PERADI DPC KOTA BANDUNG) beralamat di Jin. Sarimanis blok 16 No. 120 Sarijadi Kota Bandung, sesuai dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai …………..... PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, Pengelola Program Khusus 39 unit Condotel Swiss Belhotel Kuta-Bali, berkedudukan hukum di Bakrie Tower 5th Floor, Unit G-H, Komplek Rasuna Epicentrum, Jln H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………………………………………………………… TERGUGAT I ; 2. PT. ANAAMAYA SELARAS, berkedudukan hukum di Jalan Kamal Raya Outering Road Mall Taman Palem Lantai III Blok C No. 11, Cengkareng, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ………... TERGUGAT II ; Pengadilan Negeri tersebut ;
14783
  • Sel11.12.13.ll nyata telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana diaturdalam Pasal 1865 KUH.PERDATA, dimana unsurunsurnya telah terpenuhi,yakni adanya suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut jelas melawanhukum, adanya kesalahanyang dilakukan oleh para TERGUGAT, kemudianadanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dan adanya hubungankausalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Bahwa unsur KESALAHAN (schuld, wongful act) dimana di dalam organperseroan adanya Direksi, Komisaris dan RUPS
Register : 05-10-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G.TUN/2012/P.TUN.MKS
Tanggal 15 April 2013 — PT. SINDO MANDIRI Melawan BUPATI BONE
113183
  • status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya;(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukupdibenitahukan kepada Menteri ;Pasal 94 ayat (7), (8) dan (9) :(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepadaMenteri...23Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
Register : 07-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1185/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
269104
  • Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan PerseroanTerbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;Halaman 68 Putusan Sela No.1185/Pdt.G/2018/PN. Sby.b.
Register : 20-01-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 April 2020 —
463247
  • ditapsirkan salah oleh pemerhati dalampraktek Yayasan, telah saksi katakan bahwa ini badan hukum yangterdiri harta kekayaan yang dipisahkan yang untuk mencapai maksud dantujuan dalam bidang sosial termonologinya kalau mengatakan rugi dalamkonteks Yayasan itu tidak benar menurut hukum yayasan ;Bahwa dalam rapat pendiri Yayasan ada 7 (tujuh) poin yang disetujuikemudian salah satu saja yang didaftarkan di Notariskan itu sah yangpenting itu keputusan dari para pendiri kalau dalam PT contohnyakeputusan RUPS
Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemegangSaham yang sebagian pemegang sahamnya adalah masyarakat;Bahwa berkenaan dengan ketidakmungkinan untuk membayar dividenkepada bukan pemegang saham, lihat Putusan Pengadilan Pajak No.Put.28831/PP/M.VII/15/2011 tanggal 27 Januari 2011 berkenaan denganbanding yang diajukan oleh suatu PT (nama PT tidak disebutkan) yangmenyatakan (dikutip dari website Pengadilan Pajak; terlampir sebagaiBukti PK7):"bahwa berdasarkan bukti, keterangan dan penjelasan terkait, diperolehfakta sebagai berikut: Tidak ada RUPS
Register : 20-07-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1937/Pid.B/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
DWI MEILY NOVA SH
Terdakwa:
UDIANTO
19926
  • SEM atasPersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenyatakan tidak keberatan;6. Saksi JONSON SEMBIRING Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok sejak tanggalDesember 2009; Bahwa jabatan saksi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha, Tok : Desember 2009 s/d April 2010 sebagai Supervisor Collection di PT. Wahana OttomitraMultiartha, Tok Cab. Ujung Batu, Mei 2010 s/d April 2011 sebagai Supervisor Collection di PT.
Register : 29-06-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 419/ Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 13 April 2017 — YANTI SUDARNO, perempuan, lahir di Jakarta 2 Januari 1981, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Taman Wijaya Kusuma III No.118, Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ridwan Thalib, S.H., LLM., R. Artha Wicaksana, S.H., C.L.A., M. Reza Fahriadi, S,H., dan Huda Robbani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada TS & Partners Law Firm, yang beralamat kantor di Gedung Grha FIM – Jl. Duren Tiga Raya 19 # 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2016, Yang Selanjutnya disebut sebagai................................................PENGGUGAT;
293234
  • yang tidak wajar atau tentang bersama, karena setiap tuntutan dalam gugatan mempunyai konsekvsendirisendiri, seperti apabila Penggugat akan menuntut terhkepengurusan perusahaan yang lalai dan tidak menerapkan prinsip kehatian telah diatur dalam UndangUndang PT, UU No. 40 Tahun ;sebagaimana telah disebutkan oleh Penggugat, didalam ketentuan tersmengatur tentang bagaimana tata cara mengajukan kepada Pengadilan Nimeminta pertanggung jawaban pengurus PT Bahari Lines Indonesia, detmelalui permohonan RUPS
Register : 12-06-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 346/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. BAHANA WIRYA RAYA
Terbanding/Tergugat : PT. TJITAJAM
9681
  • Akta Risalan RUPS PT. Tjitajam No : 18 tanggal 07 Mei 2014 dariNotaris H. Zarius Yan, SH, (bukti T. II/T. VI20) yang mendapatkanpengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham No : AHUHal. 50 dari 65 hal. Putusan No.346/Pdt/2020/PT.DKI32.33.03509.40.20.2014 Tanggal 04 Juni 2014, bukti (T.II/T.VI21);b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No : 27 tanggak 20Desember 2013, dari Notaris Harry Purnomo, SH, (bukti T. II/T.
Putus : 22-07-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 Juli 2014 — TJULANG STEFANUS YAWOGA
199103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Copy Notulen RUPS PT.LJU 191020014. Copy Salinan Akta PKR PT.LJU No.10 221120015. Copy Keputusan MENKEH R.INo.C10890 10061999HT.01.04.TH.996. Copy Data Akta Perubahan AD Perseroan 161219987. Copy Salinan Akta Perbaikan No. 92 161219988. Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat No.47 060319989. Copy Salinan Risalah RapatNo.115 1807199110. Copy Salinan Akta PT.Limec No.45 1806197311. Copy KTPKTP12. Copy NPWP No. 1.313.973.8001 a.nPT.LJU13. Copy NPWP No.4.050.261.9001 a.nStephanus14.
Upload : 18-06-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 1_Pdt_Sus_HKI_2019_PN_Smg
711277
  • ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
287251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPdijadwalkan kembali pertemuan tanggal 3 Mei 2011, namun, pertemuantersebut tidak dapat terpenuhi karena berbarengan dengan jadwalpelaksanaan RUPS Termohon PKPU, sehingga diperlukan penyesuaiandan kesepakatan waktu pertemuan selanjutnya;. Melaporkan hasilhasil pertemuan tersebut di atas sekaligus memintabantuan Pengurus PKPU untuk mengarrange waktu pertemuan denganPengurus PT. PP dapat terlaksana;. Mengirimkan surat resmi kepada PT.
Register : 05-06-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
Sahat Maringan Nababan
Tergugat:
1.PT. Elnusa Petrofin
2.PT. ALAM INSAN FORTUNA
3.PT. PERTAMINA
11936
  • dariTergugat 1.UndangUndang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) padaPasal 1 angka 1 menyebutkan :Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegian usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UndangUndanginiserta peraturan pelaksanaannya.Kemudian Pasal 1 ayat 2 menyatakan Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
Register : 25-06-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 341/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 6 April 2016 — - PT.PUPUK SUBUR MAKMUR (PENGGUGAT) - PT. ASURANSI WAHANA TATA CABANG MEDAN (TERGUGAT I) - PT. SATRIA DHARMA PUSAKA CRAWFORD THG, (TERGUGAT II) - PT. BANK MANDIRI CABANG MEDAN (TERGUGAT III)
17376
  • Sebagai catatan, berdasarkan Pasal 100 ayat(2) UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukanbahwa Komisaris tidak dapat melakukan pengurusan perseroan terkecualijika ada keadaan tertentu yang mana hal tersebut harus berdasarkanAnggaran Dasar atau keputusan RUPS dan hanya berlaku untuk jangkawakiu tertentu.
    Kutipan dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapatmelakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untukJangka waktu tertentu;Bahwa terkait tolak ukur yang kedua, yaitu adanya kebersamaankepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan perusahaan, makaberdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adakebersamaan kepemilikan saham atau kebersamaan pengelolaan Tergugat dan Tergugat Il oleh karena pihakpihak baik
    Kedudukannya sebagai AnggotaDewan Komisaris hanya berfungsi sebagai pengawasperusahaan (vide Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas), sedangkan dalam kepemilikan sahamSofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi hanya sebagai pemegangsaham Tergugat Il sebesar 16% (bukan sebagai pemegangsaham mayoritas), yang notabene sangat sulit untukmenentukan pengambilan keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).
Register : 30-04-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 496 / Pid. B / 2014 / PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Desember 2014 —
8047
  • SAKSIGUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Metro Jaya dan semuaketerangannya dalam BAP adalah benar;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena pernah bertemu sekali sewaktupenyerahan uang sebesar Rp.1,350.000.000, dalam bentuk BilyetGiro padatanggal 7 April 2009, sebagai pembayaran tahap kedua pinjaman YKK BUN padaALTO, sedangkan dengan terdakwa I Ida Djubaedah kenal pada saat adanyapertemuan RUPS;Bahwa saksi bekerja
Register : 18-04-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 666 /PID /B/ 2012/ PN Jkt Pst
Tanggal 4 Juli 2012 — Drs. AR RUZNI OMS, SH, MM, MBA
170101
  • (sepuluhjuta rupiah) yang merupakan uang untuk pengurusan mencari investor.e Bahwa seingat saksi posisi Terdakwa pada PT.Rinjani Kartanegaraadalah selaku Komisaris Utama sedangkan saksi sebagai direktur.e Bahwa Surat Kuasa dari para pemegang saham yang pernah diberikankepada Terdakwa sifatnya pribadi karena tidak didahului oleh RapatUmum Pemegang Saham (RUPS).e Bahwa tentang Surat Keputusan Sirkuler saksi ketahui belakangan danmemang saksi membenarkan bahwa tandatatangan yang tertera padaKeputusan
Register : 16-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 94/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat : CUT PERIANTI
Terbanding/Tergugat II : AGUNG DOROJATUN
Terbanding/Tergugat III : PERINTIS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat I : PT INSPINDO MULIA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT SUCOFINDO EPISI
Terbanding/Turut Tergugat III : Sukma Raya Wibawati
Terbanding/Turut Tergugat I : PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
605391
  • pihakPertamina Hulu Energy (PHE) ONWJ/TURUT TERGUGAT I;5) TERGUGAT II mengakui bahwa perusahan PT INSPINDO MULIAmemiliki dana sekitar Rp. 1.000.000.000,(Satu milliar rupiah) di BankBNI 46 dengan nomor rekening 012.774826 tetapi tidak bisa diambilkarena ada pemblokiran yang disebabkan nonaktif Direktur PTINSPINDO MULIA yaitu Erwin Muchsin Lewi;6) TERGUGAT II berkomitmen akan berusaha membukapemblokiran tersebut agar dapat membayar hutang kepada CutPerianti (PENGGUGAT) setelah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS
Register : 24-05-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 12 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
MUTAWALI, SH.
10661
  • LHP;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Kepala LKPP ke BPKP Perwakilan Jateng;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Surat Karo Ekonomi tentang Proses Percepatan Penggabungan PD BPR NTB;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir Kwitansi pembayaran IT ke PT USSI tahap I;
  • 4 (empat) rangkap foto capy dan legalisir Surat ke OJK tentang Permohonan Izin Prinsip Konsolidasi PD BPR NTB se-NTB;
  • 4 (empat) rangkap foto copy dan legalisir RUPS-LB
    Zainul Majdi;
  • Fotocopy Undangan pembentukan Tim Konsolidasi bertempat di ruang rapat Biro ekonomi Setda NTB tanggal 08 Januari 2016 yang dilampirkan dengan Resume Pembentukan Tim Surat N0.031/PERB WIL/I/ 2016 tanggal 13 Januari 2016 ditanda tangani oleh Mutawali;
  • Fotocopy Berita Acara RUPS-LB dan Surat Kuasa Pemda KSB 02 Februari 2016;
  • Fotocopy Kegiatan TIM Kerja 04 Februari 2016;
  • Fotocopy Pengumuman Koran Penggabungan 04 Maret 2016;
  • Fotocopy
    Konsolidasi BPR NTB/ DENDE S., SE;
  • 1 (satu) lembar asli/ fotocopy legalisir surat undangan No : 005/439/EKON tanggal 25 Januari 2016 Perihal Undangan RUPS-LB;
  • No. 1 s/d 146 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dilakukan pengembanganperkara;

    9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).