Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama Wakaf
Register : 01-12-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 08-01-2016
Putusan PTA MATARAM Nomor 101/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.
Tanggal 18 Desember 2015 — Drs. H. L. SUKARNA bin Haji LALU AHMAD SUPARLAN X Hj. BAIQ AINUN binti H.L. DJAELANI,
180 — 0
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 28-02-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
200 — 50
  • Solokuro Kabupaten Lamongan dengan ukuran panjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batas-batas sebagai berikut :
    • Sebelah barat : Jalan Raya
    • Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah
    • Sebelah utara : Jalan perbatasan Bluri-Banyubang
    • Sebelah selatan : Tanah Zainuddin,
    • adalah sebagai obyek wakaf
      Jaelan meninggal dunia dan saat ini di kuasai oleh para ahli warisnya;
    1. Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerima Tanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf ;
    2. Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan atas dasar serah terima
      wakaf.
      Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasi lebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut ;
    3. Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakaf dan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu ;
    4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
    5. Membebankan biaya
      Bahkanuraian dalildalil Penggugat dalam gugatan perkara a quo jelasjelasmenguraikan bahwa wakaf itu belum terjadi dan belum sah menuruthukum dan ketentuan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a. Nama dan identitas wakifb. Nama dan identitas nazhir, benda wakaf,c. Peruntukan harta benda wakaf dand.
      6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur wakaf sebagai berikut:a.
      Harta benda wakaf;c. Ikrar wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Jangka waktu wakaf;Bahwa wakaf harus memenuhi unsurunsur Sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Undangundang tentang wakaf, dan olehkarena untuk terjadinya wakaf harus ada suatu pernyataan wakafatau ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf,berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a.
      Bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui bahwaperbuatan Hukum Tergugat dalam perkara a quo tidakmemenuhi ketentuanketentuan peraturan perundangundangan wakaf, yaitu Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf. Karena berdasarkan pasal 6 UndangundangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a. Wakif;b. Nadhir;c. Harta benda wakaf;d. Ikrar wakaf;e. Peruntukan harta benda wakaf;f.
      Sebagaimanadengan pernyataan wakaf/ikrar wakaf yang dituangkan dalambentuk akta ikrar wakaf, berdasarkan pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Suatupernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrarwakaf, yang paling sedikit memuat:a. Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nadhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e.
Pengadilan PA KARAWANG Perdata Agama
Register : 03-02-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA KARAWANG Nomor 373/Pdt.G/2017/PA.Krw
Tanggal 2 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 34
Pengadilan MS TAKENGON Perdata Agama Wakaf
Register : 14-11-2017 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 24-11-2018
Putusan MS TAKENGON Nomor 512/Pdt.G/2017/MS.Tkn
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
158 — 19
  • Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;11.
    Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;4.
    Tanah Wakaf No. 277 Tahun 2011. Ikrar Wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009.2. Surat Pernyataan Nomor : 591.1/1027/2009.3. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 36/VI/PN2009.4.
    Surat Ikrar Wakaf tanggal 10 Juni 2009.3.
    Sampai Saat Ini Status Tanah Objek A Quo adalahMasih Tercatat Sebagai Tanah Wakaf. Bahwa harta wakaf tersebut telah sesuai dengan peruntukkannya yaitu untukpembangunan gedung MTs .N 2 Takengon Il. Hal ini sebagaimana fungsiwakaf itu sendiri yakni untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesualdengan tujuan wakaf.
Pengadilan PTA PONTIANAK Perdata Agama
Register : 17-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PTA PONTIANAK Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Ptk
Tanggal 2 Juni 2022 — Pembanding/Tergugat : SARWANI Diwakili Oleh : AGUS WIBOWO, S.H
Terbanding/Penggugat : H. MAHYUDIN Bin H. IDRIS H.A. RASYID
237 — 42
  • Menyatakan sah wasiat wakaf almarhum H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 15-08-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03PK/AG/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — SUDIRMAN DT. MANGGUNG SIMARAJO ; H. ALI SYAMSIR ; Hj. NURWAHIDAH
106 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IVJalan Bhakti Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, KabupatenBengkalis dengan luas 100 x 80 meter;Bahwa pada saat Penggugat berwakaf tersebut dimana hanya dibuatselembar surat di atas Segel yaitu berupa surat penyerahan wakaf tanah,namun di dalam surat penerima wakaf dan saksi hanya ditanda tangani olehsatu orang saja;Hal 1 dari 6 hal. Put.
    No. 03 PK/AG/2008Bahwa semenjak Penggugat mewakafkan tanah tersebut, tanah wakafitu terbiar begitu lama dan baru belakangan ini dikelola, namun tidak lagisesual apa yang semestinya menurut ikrar wakaf;Bahwa karena tanah wakaf tersebut tidak juga dikelola sebagaimanamestinya, maka tahun 1997 Penggugat mewakafkan kembali kepada pihaklain, akan tetapi timbul keributan dan akhirnya Penggugat serta mertamencabut dan membatalkan suratsurat yang berhubungan tanah wakaftersebut;Bahwa sampai sekarang ini
    Menyatakan batal demi hukum wakaf yang telah dilaksanakan Penggugatterdahulu;3. Memerintahkan kepada pihakpihak yang menguasai tanah tersebut untukdiserahkan guna diwakafkan kembali kepada umat muslimin agar lebihberguna dan sesuai dengan aturan hukum;4. Menetapkan tanah tersebut di atas adalah tanah wakaf untuk kepentinganumat Islam;5.
    Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,Hal 2 dari 6 hal. Put.
    Menyatakan bahwa surat penyerahan wakaf tanah No. 36/135/1984,tertanggal 11 April 1984 antara Penggugat dan Penggugat II denganTergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;3.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 23-08-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA SELONG Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 19 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
205 — 63
  • Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 21 ayat(1) menyatakan ikrar wakaf dituangkan dalam AKTA IKRAR WAKAF. Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanundangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa IKRAR WAKAF yang dilaksanankan oleh Wakif danditerima oleh Nazir dituang dalam AKTA IKRAR WAKAF oleh pejabatpembuat AKTA IKRAR WAKAF.
    No. 854/Pdt.G/2018/PA.Selmengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan pejabat pembuat AKTA IKRAR WAKAF(PPAIW) dan kemudianmenuangkannya dalam AKTA IKRAR WAKAF yang disaksikan olehsekurangkurangnya 2 orang saksi sehingga sesungguhnya tidak pernahterjadi perbuatan hukum wakaf oleh H.Sdaruddin alais Amaq Zainab jikamengacu pada peraturan pemerintah No.42 tahun 2006, tentangpelaksanaan Undangundang No.41 tahun 2004 tentang wakaf Bab pasal1 ayat (6) bahwa AKTA IKRAR WAKAF yang
    Bahwa bila kasus perwakafan ini diukur berdasarkan unsur Wakafsebagai mana yang diatur dalam undangundang No. 41 tahun 2004tentang wakaf pada Bab II pasal 6 menyatakan wakaf dilakukan denganmemenuhi unsur wakaf sebagai berikut:a. Wakifb. NazirHarta Benda WakafIkrar WakafPeruntukan harta benda Wakaf7~ 29 2 9Jangka waktu wakafMaka dapat diukur satu persatu Sesuai dengan unsurunsur wakaf sepertitersebut diatas1. Bahwa wakif dalam hal ini (H.
    , padahal cara dan proses penyerahan tanah wakaf yangdilakukan oleh H.
    benar adalah, bahwa setelah selesai acara penyerahantanah wakaf / surat pernyataan penyerahan tanah wakaf (kebunseluas 0.410 Ha setelah ditandatangani oleh H.
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 06-11-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 617/Pdt.G/2017/PA.Lbt
Tanggal 22 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
183 — 37
  • Bahwa sejak penyerahan wakaf tersebut Pimpinan MuhammadiyahRanting Kelurahan Hutuo secara aktif mengembangkan wakaf tersebut,dan oleh karena harta benda tersebut adalah Tanah Wakaf OrganisasiMuhammadiyah maka kebijakan pengelolaan termasuk pengembanganwakaf tersebut diatur oleh Organisasi Muhammadiyah.11.
    Bahwa sebelumnya juga pada tanggal 5 Juni 2017 Penggugat telahmengirim surat kepada Tergugai Vil untuk tidak merekomendasikanperubahan Nazhir, oleh karena wakaf tersebut adalah wakaf AlmarhumSUDE KAU kepada Organisasi Muhammadiyah.13.
    Bahwa seharusnya Tergugat dan Tergugat VII serta pihakpihaklainnya memahami bahwa iegalitas kepemilikan tanah wakaf tersebutbukan sebagai wakaf yang diserahkan kepada perseorangan, akantetapi wakaf tersebut diserahkan kepada Organisasi Muhammadiyah,sehingga tidak semestinya Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : BWi/PrwkinGtlo/10/VII/2017 Tentang Pergantian NazhirTanah Wakaf Masjid Nurul Falah Kelurahan Hutuo dan Tergugat VIImengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor397/KUA.30.05.01/BA.00/7/2017
    harussecara bersamaan dengan objek wakaf, sehingga apabilaPengadilan Agama membatalkan wakaf secara otomatis surat jugaturut tidak berfungsi.
    Eksepsi gugatan kaburBahwa gugatan Penggugat sangat kabur karena tidak satukesatuan antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf, sementaraPenggugat menggugat hanya surat tentang pergantian nazhir,sementara antara objek wakaf dan surat ikrar wakaf adalah satukesatuan. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan telahpantas untuk dinyatakan tidak dapat diterimaIi. Dalam pokok perkara4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam provisi dan eksepsiHalm. 20 dari 43 hal.
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 25-10-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2032/Pdt.G/2016/PA.PLG
Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
209 — 63
  • Bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI dalam permohonan Intervensiposita butir 37 yang intinya mendalilkan bahwa Almarhum mewakafkansebagian bidang tanah miliknya kepada Almarhum RA.Manaf bin A.Kalanguntuk digunakan sebagai akses jalan untuk menuju ke jalan utama yangsetempat dikenal dengan Jl.Kapten Anwar Sasiro, dan sebagai fasilitasumum yaitu keperluan kesehatan sesuai Surat Wakaf tertanggal 5 Pebruari1966;4.
    Bahwa ketika proses balik nama dari TERGUGAT INTERVENSI ,TERGUGAT INTERVENSI Il DAN TERGUGAT INTERVENSI Ill kepadaTERGUGAT INTERVENSI IV oleh Badan Pertanahan Kota Palembangmembuktikan benar dan tidak dapat disangkal lagi objek jual beli SertifikatHak Milik No.4888 Tahun 1981 Ilir Palembang bersih dari sitaan, tidak dalambentuk jaminan dan tidak terdapat adanya wakaf.
    Bahwa jikapun ada QUAD NON., wakaf yang didalilkan PARA PENGGUGATINTERVENSI tidak memenuhi ketentuan perundangundangan mengenaiwakaf sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004;8.
    Bahwa dalam Bab X UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, tentangketentuan Peralihnan Pasal 69 dinyatakan :Ayat 1 Dengan berlakunya undangundang ini, wakaf yang dilakukanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebelum diundangkannya undangundang ini, dinyatakan sah sebagai wakafmenurut undangundang ini;Ayat 2 Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan dandiumumkan paling lama 5 tahun sejak undangundang ini diundangkan;9.
    Bahwa dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 inipada tanggal 27 Oktober 2004, maka segala wakaf yang yang telah adayang tidak didaftarkan menurut ketentuan undangundang ini secara hukumdianggap tidak ada;10.
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
Register : 13-04-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-02-2020
Putusan MS PROP NAD Nomor 36/Pdt.G/2016/MS.Aceh
Tanggal 7 Juni 2016 — Pembanding/Tergugat : MAIMUN bin ISMAIL, cs Diwakili Oleh : MAIMUN bin ISMAIL, cs
Terbanding/Penggugat : Tgk. RAMLI bin ALI,cs
214 — 160
  • Hanafi adalah sah wakaf dari Tgk.
    Gambet;
    Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3a/15/4/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa tanggal 28 September 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum;
    Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Para Penggugat;
    Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya (Permohonan penetapan wilayah hukum tanah wakaf Tgk.
    PUTUSANNomor 36/Pdt.G/2016/MSAcehaaa NahDEMI KEADILAN DIN aKETUHANAN YANG MAHA ESABERDASARKANMahkamah Syariyah Aceh yang mengadili perkara Wakaf pada tingkatbanding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1.
    Menetapkan sepetak tanah kuburan terletak di Desa Cot Leusong,Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, adalah sah wakaf dari Tgk.Gambet;3. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) NomorW.3a/15/4/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa tanggal 28September 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf tersebutkepada Penggugat;5.
    yang tidak memiliki akta ikrar wakaf ataupengganti akta ikrar wakaf dapat diajukan permohonan itsbat wakaf kePengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung.Penetapan Pengadilan Agama tersebut menjadi dasar permohonan sertifikattanah, selain itu ditegaskan pula bahwa Persangkaan hakim dan syahadahistifadnhah dalam sengketa wakaf memiliki kKekuatan pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 59 UU Nomor 7 tahun 1989,dijelaskan bahwa diantara kewenangan Mahkamah
    No 36/Pdt.G/2016/MSAcehbidang wakaf meliputi apakah wakaf yang telah dilakukan sudah benar dansesuai aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang lainnya MahkamahSyariyah tidak berwenang untuk melakukannya seperti permohonan paraPenggugat/Terbanding pada diktum Nomor 2 (dua) surat gugatannya;Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat/Pembanding mengemukakanbahwa tanah kuburan yang disengketakan adalah milik Tgk.
    Hanafi adalah sah wakaf dari Tgk.Gambet;Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) NomorW.3a/15/4/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa tanggal 28September 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf tersebutkepada Para Penggugat;Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya(permohonan penetapan wilayah hukum tanah wakaf tgk.
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 04-03-2022 — Putus : 10-05-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan MS BIREUEN Nomor 150/Pdt.G/2022/MS.BIR
Tanggal 10 Mei 2022 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 32
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 05-10-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PTA SURABAYA Nomor 378/Pdt.G/2023/PTA.Sby
Tanggal 25 Oktober 2023 — Para Pembanding melawan Terbanding dan Turut Terbanding I Turut Terbanding II
130 — 0
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-03-2021 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 1142/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
251 — 0
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 17-01-2024 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Bwi
Tanggal 1 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 0
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 23-12-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PA CIBINONG Nomor 8059/Pdt.G/2022/PA.Cbn
Tanggal 9 Februari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
195 — 36
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menetapkan Sah Ikrar Wakaf Nomor W.2/02/139/6/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ;
    3. Menyatakan batal penunjukan nazhir berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Badan Hukum Nomor KK.10.01.30/BA.03.2/139/6/2020, tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten
    Bogor, Jawa Barat;
  • Memerintahkan kepada Penggugat untuk menunjuk nazhir pengganti dan mangajukan pengesahan nazhir pengganti tersebut ke Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  • Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PA SUMBER Perdata Agama
Register : 24-08-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PA SUMBER Nomor 5235/Pdt.G/2022/PA.Sbr
Tanggal 15 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
157 — 40
  • Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2./010/16/15-03 Tahun 2021, tanggal 15 Maret 2021 dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W.2.a/010/16/15-03 Tahun 2021, tanggal 15 Maret 2021yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, tidak berkekuatan hukum;
  • Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 7 tanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, tidak berkekuatan
    hukum
  • Menghukum Tergugat I, Tergugat III untuk menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2./010/16/15-03 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 dalam keadaan seperti semula, milik Penggugat;
  • Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghapus atau mencoret dari daftar register objek wakaf dimaksud yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon;
  • Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 25-01-2024 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PA MAKASSAR Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Mks
Tanggal 8 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 0
    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
    2. Menyatakan ikrar wakaf berupa uang Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang dilakukan Termohon (Hj.Marawiah Dg. Baji binti Abd. Karim pada tanggal 26 Agustus 2022, adalah tidak sah (batal) dan tidak memiliki kekuatan hukum;
    3. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000,-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PA GUNUNG SUGIH Perdata Agama
Register : 02-12-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 2201/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
319 — 212

  • MENGADILI

    Dalam Konvensi

    Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

    Dalam Rekonvensi

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
    3. Menyatakan sah Surat Ikrar Wakaf tanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H atau tanggal 27 Desember 2018 M, dan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/8/010/XII/2018 tanggal 19 Rabiul Tsani
    Mahfud Jailani, sekarang berbatasan dengan tanah Anton/Toko Asia;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan : Way Yukum;

berdasarkan Surat Ikrar Wakaf, dan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/8/010/XII/2018 tertanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H, atau tanggal 27 Desember 2018 M yang dibuat dihadapan Drs.

Haryanto, Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Harta Wakaf untuk keperluan pembangunan Pondok Pesantren;

  1. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak yang menguasai asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 04494/Yukum Jaya seluas 1.054 m2 (seribu limapuluh empat meter persegi), Surat Ukur No.02163/Yukum Jaya/2019 untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor:04494/Yukum Jaya tersebut sebagaimana
dimaksud dalam diktum 4 (empat) kepada Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir;
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun yang menempati atau menguasai tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam diktum 4 (empat) untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku Nazhir dalam keadaan kosong tanpa syarat;
  • Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

    • Dalam Konvensi Dalam Rekonvensi

    Membebankan biaya

    Menetapkan Pembatalan Ikrar Wakaf tertanggal 27 Desember 2018,dengan Akta Ikrar Wakaf No: W.2/8/010/XII/2018;3.
    harta benda wakaf.
    Harta wakaf harus tetap ( tidak boleh dipindahkan), baikdengan dijual, dihibahkan maupun diwariskan;b. Harta wakaf terlepas kepemilikannya dengan orang yangmewakafkannya;C. Tujuan wakaf harus terang dan jelas dan untuk kebaikan;d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memilikihak ikut serta dalam harta wakaf;e.
    Petitum 4 penetapan tanah wakaf sebagai harta wakaf;C. Petitum 5 tentang Sita Jaminan;d. Petitum 6 perintah penyerahan sertifikat dan pengosonganbenda/ obyek wakaf;e.
    ,dan Akta Ikrar Wakaf No.
    Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
    Register : 28-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
    Putusan PTA SURABAYA Nomor 184/Pdt.G/2021/PTA.Sby
    Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding melawan Terbanding
    324 — 159
    • Menetapkan obyek sengketa seluas 219 m2 yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas:- Sebelah Utara : Tanah Suwarti- Sebelah Barat : Musholla- Sebelah Selatan : Jalan Lorong- Sebelah Timur : Jalan Desaadalah bagian wakaf dari Masiroen P. Soewarti;3.
      Menyatakan seluruh proses wakaf yang dilakukan secara lisan oleh Masiroen P Suwarti kepada Troeno Pawiro pada sekitar tahun 1957 atas sebidang tanah ukuran 8 m x 41 m (seluas 328 M) di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Masiroen Soewarti, dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara : Tanah Suwarti;- Sebelah Barat : Tanah Suparman;- Sebelah Selatan : Jalan
      Sedangkan Para Penggugat/Terbanding wajibmembuktikan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara Masiroen PSoewarti selaku pemberi wakaf dengan Troeno Pawiro sebagai penerimawakaf;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebin dahulu akanmempertimbangkan apakah obyek sengketa adalah milik Masiroen P.
      Sarjan P Maryam termasuk saksi,menyadari kesalahan pensertifikatan tersebut;Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Terbanding padapokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf.
      Suwarti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara MasiroenP Soewarti selaku pemberi wakaf dengan Troeno Pawiro sebagai penerimawakaf;Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat/Terbandingmemberikan keterangan bahwa sejak saksi masih kecil Musholla al Muttagintermasuk sumur, jeding tempat wudhu itu sudah ada.
      Berdasarkan pertimbangantersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa wakaf antara MasiroenP.
      Suwarti kepada pengurus musholla, dan hal tersebut menunjukkan adanyawakif, nadzir, benda wakaf dan ikrar wakaf, karena tanpa adanya peristiwawakaf tersebut, tidak mungkin musholla dibangun di atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanahmusholla dan obyek sengketa adalah benda wakaf, maka permohonan ParaPenggugat/Terbanding agar obyek sengketa ditetapkan sebagai bagian wakafMasiroen P.
    Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama
    Register : 03-06-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 23-07-2024
    Putusan MS PROP NAD Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Aceh
    Tanggal 23 Juli 2024 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
    101 — 80
    • Menyatakan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Nomor Pendaftaran : 11.06.07.02.00009 tanggal 15 September 2023, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
      5. Menghukum Penggugat I dan Tergugat I serta semua pihak dalam perkara ini untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
      6.