Nomor 1801 K/Pid/2012Bahwa berawal dari diadakannya RUPS oleh PT. Horas Insani Abadi,yang mana pengurus PT.

mana sesuai ketentuan pasal 15 ayat (3) UU RI No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan Anggaran Dasar selaindimaksud dalam ayat (2) yaitu nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan,kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modaldasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, status perseroan tertutupmenjadi perseroan terbuka atau status perseroan terbuka menjadi tertutupcukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejakKeputusan RUPS

Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi;Fotocopy daftar hadir RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2008;Fotocopy Daftar Keputusan Rapat RUPS PT.HIA tanggal 27 Februari2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.01/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.02/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

ABADI No.03/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.04/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.05/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI ABADI No.06/RUPSPT.HIA/K/II/2008, tanggal 27Februari 2008;Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.HORAS INSANI

JakartaInternational Expo yang diangkat melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tanggal 15 Februari2015, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.2. Bahwa Penggugat II adalah mantan Komisaris PT. JakartaInternational Expo yang diangkat melalui RUPS LB tanggal 3Juli 2014, dan diberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15November 2019.3.

Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 2007 pasal 96 danpasal 113, disebutkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi danKomisaris ditetapbkan berdasarkan RUPS: Bahkan kenaikangaji Penggugat dan Penggugat Il sebesar 25% sejak Mel2018 tidak melalui RUPS (naik dari 20 juta menjadi 25 juta).6.

Jakarta International Expo, TERGUGAT tidak dapat mengambil keputusan/tindakan sendiri menyangkutperseroan, namun harus melalui mekanisme RUPS.3. Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

.6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakmenetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan DireksiHalaman 18 Putusan Nomor 316/PDT/2021/PT DKIC.

Jakarta International Exposementara keputusannya ada pada Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) sebagai sudah diakui oleh Para Penggugat dalamposita huruf A angka 1 dan angka 2 gugatannya yang menyebutkanPenggugat diangkat melalui RUPS LB tanggal 15 Februari 2015 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019, sertaPenggugat II diangkat melalui RUPS LB tanggal 3 Juli 2014 dandiberhentikan melalui RUPS LB tanggal 15 November 2019.4.

Selanjutnya Pasal 96 Ayat (2)UUPT menentukan bahwa kewenangan RUPS mengenai penetapan gajidan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.36.Bahwa tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat Dewan KomisarisTergugat yang menetapkan besaran gaji serta tunjangan Penggugatdalam bentuk apapun sebagai Direktur Tergugat.37.Bahwa sebagai bukti tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat DewanKomisaris Tergugat yang menetapkan besarnya gaji dan tunjanganPenggugat dalam bentuk apapun, nampak bahwa

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 79 Ayat (1) UUPT yang dikutip oleh Tergugat sebagaiberikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.43.Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat di dalamgugatannya, Penggugat sebelum mengundurkan diri pada tahun 2010merupakan anggota Direksi dari Tergugat.

Sehingga menurut Pasal 79UUPT tanggung jawab untuk menyelanggarakan RUPS Tahunanmerupakan tanggung jawab Penggugat. Justru jika RUPS tahunanTergugat tidak pernah dilaksanakan, hal tersebut merupakan kelalaiandari Penggugat sendiri.44.

Dewan Komisaris.50.Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham bukanlah, dan sama sekalitidak dapat disamakan dengan, organ Perseroan RUPS.

Sementara Tergugat semula tidak menanggapipermintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberitawaran penggantian 200 juta rupiah jauh dari nilai riil saham tersebut.Menimbang, bahwa memang benar mengenai gaji direktur ini mestinyaditentukan dalam dan oleh RUPS, namun demikian tidak ternyata telahdilakukan RUPS yang salah satu agendanya menentukan pemberian gajikepada Direktur. Namun demikian tidak berarti Penggugat tidak ada hak untukmenuntut Gajinya selaku Direktur.

suatusaham pindah tangan karena warisan atau dari sebabsebab lain menjadikepunyaaan beberapa orang, maka mereka yang mempunyai bersamasama itu diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau sebagaikuasa dari mereka bersama dan kepada wakil itu sajalah diberi hakpemegang saham dengan ketentuan diatas seharusnya Para Ahli waristersebut menunjuk salah seorang wakilnya atau kuasanya untuk mewakili86,42% saham atas nama Pewaris Rudy Max Gustav Schulz, mewakilisebagai pemilik saham maupun sebagai peserta RUPS

Schulzdan Ny Mauli Regina Schulz Siahaan tersebut dalam perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA atau mewakili dalam RUPSdimaksud ; sehingga demi hukum suara saham sah tersisa hanya 13,58%di perseroan PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III ;Bahwa, dengan tidak sahnya suara saham sebesar 86,42% di perseroanTERGUGAT: III/PT SAC NUSANTARA sejak pewaris wafat tanggal 19Mlei 1997 sampai dengan hari ini tanggal 18 Januari 2012, maka demihukum tidak mungkin dalam kurun waktu 19 Mei 1997 sampai dengan hariini ada RUPS

atau RUPSLB TERGUGAT : III/PT SAC NUSANTARA yangsah dapat mengikat perseroan dan perseroan terhadap pihak luar ;sehingga dengan demikian semua RUPS+RUPSLB TERGUGAT Ill yangdiselenggarakan oleh yang mengaku Pengurus PT Sac Nusantara sejaktanggal 19 mei 19997 pewaris alm RUDY MAX GUSTAV SCHULZmeninggal dunia di Lampung adalah tidak sah dan batal demi hukum sertatidak memiliki kKekuatan hukum mengikat baik kepada perseroan maupunperseroan terhadap pihak luar.; karena suara saham yang sah tersisa13,58%

Begitu juga dalam kasus Penyelenggaran RUPS PT SACNUSANTARA/TERGUGAT Ill tahun 1999 berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.85/PDT.P/1999/PN.JAKSEL telahdibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasidengan Putusannya No.847K/Pdt/2007 tertanggal 22 Januari 2008::Bahwa dari uraian tersebut diatas pada angka (8)+ (9)+(10) telahmembuktikan tidak sahnya seluruh kegiatan atau perbuatan TERGUGAT:I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdalam jabatannya

Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III termasuk namuntidak terbatas tentang pemberian suratsurat kuasa diatas serta akibathukum akibat penanda tanganan atau penggunaan suratsurat kuasamasingmasing tersebut pada angka (5) diatas yang dibuat TERGUGAT I/ISKANDAR ARDIWINATA dan TERGUGAT II/HOTMA TIMBUL GULTOMdengan mengaku Direktur Utama PT SAC NUSANTARA/TERGUGAT III,yang pada kenyataannya merupakan perbuatan melawan hukum danmerugikan Para Penggugat;Adapun untuk jelasnya dapat disampaikan Matrik Urutan RUPS

Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.

Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Terbatas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Mranggen yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal tertanggal 28111994 dibawah No. 31 pada pasal 29 angka III huruf d.

Hal tersebut diatur pada pasal 11 angka 3 AktaPerubahan yang dibuat di hadapan Notaris Yvonne BarnethaSinyal, SH tertanggal 18031998 di bawah No. 46 dimana diaturmengenai pengangkatan direksi adalah melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;b.

Bahwa dari segi tugas dan wewenangnya, TermohonPeninjauan Kembali merupakan pengurus sekaligus pemilik.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan dalam RUPS, dimana sebagai salah seorangpemegang saham (pemilik) Termohon Peninjauan Kembaliterlibat dalam memutuskan tugasS dan wewenang. Haltersebut Ssesuai pasal 12 angka 8 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;c.

Bahwa gaji dan atau tunjangan yang diterima direksi adalahhasil keputusan RUPS sehingga kapasitas pembayaran direksibukanlah pembayaran dalam kapasitas pekerja. Hal tersebutsesuail pasal 11 angka 4 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;e. Bahwa berdasarkan huruf a s/d huruf d tersebut di atas,Hal 10 dari 17hal. Put.

Lewind, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 4, tanggal 17Juni 2015, dibuat di hadapan Moch. Zainal Arifin, SH., M.Kn., NotarisKab. Pasuruan, yaitu: Surat Pernyataan akta No. 720, tanggal 21 Februari 2017, yangdibuat dihadapan Denny Lerry Sinulingga, SH., MKn., Notaris Kab.Pasuruan (Turut Tergugat IV);4. Bahwa Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan poin 3 di atas, dibuatterkait dengan pembayaran Fee/Komisi sebesar 10%, 15%, 20% hinga25% kepada Tergugat.

Bahwa seluruh Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehPara Turut Tergugat , Il dan IIl serta Tergugat sebagai penerimapernyataan, sebagaimana pada poin 3 a, b dan c di atas, tidak pernahdimintakan persetujuan atau mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind;6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, tercatat PT.

Di mana dalam pasal 102 ayat (1a) UU PT tersebut menyatakanbahwa direksi wajid meminta persetujuan dari RUPS untuk mengalihkankekayaan perseroan (baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atutidak berwujud). Adapun Surat Pernyataan yang dibuat oleh danditandatangani oleh Para Turut Tergugat , Il, Ill, merupakan perbuatanpengalinan kekayaan perseroan kepada Tergugat dan tidak pernahmendapat persetujuan dari RUPS perseroan;8.

Bahwa karena Surat Pernyataan a quo tidak pernah mendapat persetujuandari RUPS Perseroan, maka Surat Pernyataan tersebut tidak sah, tidakberlaku dan batal demi hukum.9. Bahwa di samping tidak pernah mendapat persetujuan dari RUPS PT.Lewind, isi Surat Pernyataan tersebut juga dibuat (baik formal maupunmateril) dengan cara yang bertentangan atau tidak dapat dibenarkanmenurut hukum, karena:Halaman 7 Putusan Nomor 845/PDT/2021/PT SBYa.

Karena Surat Pernyataan dibuat tanpa persetujuan RUPS, makatidak ada kewajiban atau keharusan bagi penggantinya untuk meneruskanisi Surat pernyataan a quo.10.Bahwa pemberian Fee/Komisi kepada Tergugat berdasarkan suratpernyataan yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan upayauntuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak sah dan tanpa hak.Oleh karena itu, maka Surat Pernyataan tersebut harus dinyatakan bataldemi hukum;11.Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 7 Desember

Bahwa Jabatan Penggugat adalah Direksi dimana pengangkatandilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan jangkawaktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Pasal 94ayat 1 dan 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan sewaktu. waktu dapat diberhentikanberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganPasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;Sedangkan Pekerja/Buruh diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dantunduk

Selain itu juga karena memang Pemohon Kasasi/semulaPenggugat tidak pernah tahu sama sekali adanya RUPS yang membahaspengangkatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat sebagai direktur,dimana sebagai Department Head (Kepala Bagian) semestinya PemohonKasasi/semula Penggugat setidaknya diberitahu atau ada yang memberitahu akan adanya kegiatan RUPS perusahaan Termohon Kasasi/semulaTergugat karena RUPS adalah kegiatan yang sangat penting sebagaiorgan Perusahaan.

Yang ada adalah Direktur Utama membuat semacamrisalah rapat sendiri (biasanya seorang diri) pada secarik kertas yangkemudian dianggap seolaholah sebagai hasil RUPS dan selanjutnyaHal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 546 K/Pdt.Susdiserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh perusahaan TermohonKasasi/semula Tergugat melalui Kepala Bagian Legal untuk dibuatkansemacam akte risalah RUPS.

dan dengan penggajian yangkatanya oleh RUPS juga sebagaimana eksepsi Termohon Kasasi/semula Tergugat.

Semuanya hanyalah kebohongan belaka danpemutarbalikkan fakta, karena sebenarnya yang namanya RUPS baik ituRUPS tahunan maupun RUPSLB tidak pernah ada, karena semuanyadiputuskan dan dikendalikan dengan ketat oleh Bok.

,M.Kn. menyampaikannya seluruh Berita Acara Pernyataan RUPS LB atasrencana atau rancangan susunan pemegang saham yang baru tersebut videAkta Pernyataan RUPS LB perseroan No. 02 tanggal 07 Desember 2017Notaris Lindia Halim, SH.,M.Kn Bukti: P3; Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB perseroan No. O02 tanggal 07 Desember 2017 Notaris Lindia Halim,SH.

LB perseroan pada tanggal 07Desember 2017, peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:1) bahwa RUPS LB dari perseroan hanyalah mengagendakanrancangan / rencana susunan pemegang saham perseroanbaru, serta RUPS LB perseroan yang baru;2) bahwa RUPS LB telah diselenggarakan dengan TIDAKDIHADIRI dan atau TIDAK DIHADAPAN Notaris, sehinggaAkta dari RUPS LB hanya merupakan (atau hanyaberkekuatan) sebagai Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB,dan bukan memiliki Akta RUPS LB yangpenyelenggaraannya adalah di

hadapan Notaris, bahwasehingga dengan demikian, segala bentuk cacat formiil yangterjadi bukan merupakan tanggung jawab notaris yangmengaktakan RUPS LB, sehingga oleh sebab itulahdinamakan "AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPS LB" ;3) bahwa pada bagian selanjutnya RUPS LB secara tibatibamencantumkan adanya setoran modal yang dilakukan olehTergugat dan Il (Sekarang Terbanding dan II) dengantanpa adanya dasar Akta Jual Beli Saham, sebagai syarathalaman 66 dari 77 putusan Nomor 273/PDT/2020/PT.BDGformiil

Bahwa oleh RUPSmerupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatuperseroan terbatas, sehingga terhadap hasil keputusandalam RUPS tersebut wajlb dipatuhi oleh seluruhpemegang saham den pengurus. Bahwa dalampenyelenggaraan RUPS LB tanggal 23 Februar!

Lampiran: P.I.IIl5; Undangan RUPS LB PT.

Diantaranya menetapkan Tergugat Il dan Tergugatlll sebagai STANDBY BUYER padahal sesuai dengan ketentuan Undangundang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (3) menyatakan;RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujul penambahan mata acara rapat, dan selanjutnya Pasal 75 ayat(4) menyatakan; Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkanharus disetujui dengan suara bulat..

Dankeputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalam mata acara lainlainsebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75 ayat 3 UndangundangNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebut RUPSdalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan, karenakeputusan RUPS tersebut masih termasuk dalam upaya pemegang sahamdalam memenuhi setoran modal inti sebagaimana telah diagendakansebelumnya, sehingga dengan demikian keputusan RUPS tersebutadalah keputusan yang SAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keIl pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Bank Liman International) yang menyebutkan: RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSpaling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili.

RUPS tersebut telahdihadiri oleh Penggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baikTergugat Il dan Tergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugattersebut. Dalam hal ini Tergugat Il dan Tergugat Ill sudah hadir jugaNomor 37 dari 70 Perk.No.567/Pdt.G/2014/PN Jkt.Selsebagai pemegang saham bersama Penggugat dengan tidak mempersulitPenggugat, dan Tergugat Il dan Tergugat Ill juga bersedia menyetujuirencana penjualan saham Penggugat tersebut.

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

• 1 (satu) bendel copy Legalisir Akta pendirian perseroan terbatas PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Dwi Rossulliati, SH Jl.Brawijaya No.164 Kec.Pungging Mojosari Mojokerto
• 1 (satu) bendel copy legalisir dokumen nomor AHU-47923.AH.01 tahun 2011 yang dikeluarkan Mentri Hukum dan HAM tentang pengesahan PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI
• 1 (satu) bendel copy legalisir copy akte akta berita acara RUPS

;

akte akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 21 Nopember 2017 PT.ANUGRAH MITRA BOGA ABADI yang dibuat oleh Notaris LILIK RAHAYU, SH.M.Kn

2012tersebut mayoritas suara/ saham menolak untuk Direktur Utama TommyJingga (Terdakwa II) diberhentikan sementara dan memberi kesempatanDirut untuk membuat laporan dalam tempo waktu 2 bulan tersebut dan Saksipun hadir di dalam RUPS tersebut.e Bahwa waktu 2 bulan tersebut belum terlaksana laporan keuangan dari Dirutberdasarkan hasil RUPS tanggal 30 Januari 2012 tersebut.e Bahwa Saksi tidak pernah meminta RUPS khusus untuk pembagian deviden.e Bahwa Saksi mendapat undangan RUPS tanggal 22 Februari

2012 tetapiSaksi tidak hadir.e Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil RUPS berdasarkan undangan tanggal 22Februari 2012.e Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengelola perusahaan pada saat ini adalahBapak Soehandoyo Komisaris PT.

Panca Logam Makmur tertanggal 30Januari 2012 yang mana pada intinya memberi kesempatan kepadaTerdakwa II untuk menyampaikan laporan keuangan selambatlambatnyadua (2) bulan sejak dilaksanakan RUPS tersebut.e Perbuatan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut terbuktimenguntungkan perusahaan dan tidak ada bukti hasil RUPS atauRUPSLB yang menyatakan akibat dari perbuatan Para Pemohon Kasasitersebut perusahaan PT.

Yasin & Rekan Kantor Akuntan Publik serta tidakada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyatakan bila perusahaanPT.

, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direksi.e Menurut ketentuan Pasal 66 dan Pasal 100 ayat (1) b UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi wajibmembuat laporan tahunan yang di dalamnya juga terdapat laporan keuangan.Bahwa menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastersebut, RUPS itu diadakan antara lain untuk menyampaikan laporan tahunan yangdi dalamnya juga terdapat laporan keuangan.

Walaupun faktanya,Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melaluiTergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaanusaha, keadaan keuangan Tergugat , neraca dan perhitunganlaba rugi Tergugat selama tahun buku terhitung sejak pendirianPerseroan (/n Casu: Tergugat I) kepada Penggugat.2.

Penggugat seharusnya dapatmengemukakan buktibukti adanya keuntungan Tergugat sebesarRp24.871.841.346, jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung buktibuktiberupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat tahun 19962018 yangtelah mendapat pengesahan RUPS, maka dalil Penggugat yang demikianhanyalah sekedar khayalan belaka.

Dalam perkara a quo organ Tergugat adalah terdiridari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagaipihak karena Tergugat bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiriakan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat .

Penggugat seharusnya dapat menyampaikanfakta dan buktibuktinya, yaitu berupa Neraca dan laporan Laba RugiTergugat sejak tahun 1996 s/d 2018 yang telah memperoleh persetujuanpemegang saham dalam RUPS Tergugat I.

Organorgan tersebut terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4,angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organtersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris.

Akta Berita Acara RUPS No. 42 tanggal 23 Desember 1994 yang dibuatdihadapan HARYATI SURACHMAN, Notaris Pengganti di Jakarta,d. Akta Berita Acara RUPS No. 16 tanggal 16 Desember 1998 yang dibuatdihadapan ANGELIQUE TEDJAJUWANA, S.H., Notaris di Semarang,Dimana perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri KehakimanRI berdasarkan Surat Keputusan No.

IDOLA TUNGGAL tidak pernah mengetahui rencanapelaksanaan RUPS tertanggal 23 Mei 2006 dan tanggal 06 Juni 2006 yanghalaman 5 dari 133 lembar Putusan Nomor 234/PDT/2020/PT.DKI.dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut karena tidak pernah menerima undangansecara sah dan patut untuk menghadiri RUPS;9.

yang dilakukan setelah RUPS tanggal 25Agustus 2006 antara lain :(i) RUPS tanggal 10 Juli 2008 berikut akta No. 25 tahun 2008 tanggal 10Juli 2008(il) RUPS tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana yang tertuang dalamAkta No 8 Tahun 2013(iii) RUPS tanggal 20 Desember 2013 sesuai Akta No 50 tahun 2013tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris IlmiawanDekrit Supatmo S.H.

Menyatakan Batal dan Tidak Sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill dengan segala akibat hukumnya.13.

Menyatakan SAH dan MENGIKAT Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT IDOLA TUNGGAL tanggal 26 Maret 2012 berikut segalaKeputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya.19.

Tembusan berita acara RUPS atau Akta PernyataanKeputusan RUPS mengenai perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris; dan ;2. Ringkasan akta perubahan susunan anggota Direksidan/atau Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalamLampiran IV Peraturan Menteri ini ;Pasal 15 ayat (4), berbunyi :(4).

., begitujuga terhadap mekanisme RUPS dimaksud ;c.

mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan demikian tanpaadanya obyek sengketa, pada dasarnya keputusan RUPS sudahmengikat sejak ditutupnya RUPS tersebut ;Bahwa berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan :(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semuaperbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehperaturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki olehyang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,menjamin

yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa pada dasarnya sesuai Pasal 94 ayat (6) UU PT terjadinyaperubahan susunan pengurus/direksi dan pemegang sahamadalah sejak ditutupnya RUPS (kecuali RUPS menentukan lain), danhal tersebut merupakan kehendak para pihak internal perseroan dantidak memerlukan persetujuan dari TERGUGAT, karena perintahUndang Undang hanyalah untuk memberitahukan saja ;Tindakan TERGUGAT yang berupa penerimaan pemberitahuanperubahan anggaran

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Negeriyang menyatakan batal RUPS PT. Andalas Merapi Timber tanggal AktaNomor 12 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan RapatPT. Andalas Merapi Timber yang dibuat oleh dan di hadapan NotarisYanses Saam, SH.

KAJUN KARKAM PERKASA untuk tahun-tahun yang berakhir 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 yang sudah dilegalisir;14. 1 (satu) bendel foto RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;15. 1 (satu) lembar fotocopy DAFTAR HADIR RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA tgl.15 Juni 2016 yang sudah dilegalisir;16. 1 (satu) Bendel asli salinan BERITA ACARA RAPAT tanggal.15 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;17. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat berkop PT.

KAJUN KARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18. 1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA, yang sudah dilegalisir;19. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yang ditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDA TERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;20. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku Ketua rapat, yang sudah dilegalisir;21. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIA TITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASA selaku yang dikuasakan, yang sudah dilegalisir;22. 1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSON RODNEY PHILIP kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untuk menyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selaku pemegang saham, yang sudah dilegalisir;23. 1 (satu) Bendel Asli Salinan AKTE PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;18.1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 94/P!D/2018/PT.DKI19.20.21.22.23.24.Cos26.1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegaiisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUN KARKAM PERKASAtanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAM PERKASA,yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

KAJUN KARKAM PERKASA yangditujukan BAMBANG WIWEKO, SH, Tanggal. 26 Mei 2016 dan TANDATERIMA Surat, Tanggal. 1 Juni 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari NICOLSONRODNEY PHILIP kepada VALERY =SARUMPAET untukmenyelenggarakan RUPS LB PT. KAJUN KARKAM PERKASA selakuKetua rapat, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy SURAT KUASA KHUSUS dari THERESIATITIN UWANI kepada NICOLSON ALLAN MCINTOSH untukmenyelenggarakan RUPS LB PT.

KAJUNKARKAM PERKASA tanggal. 26 Mei 2016, yang sudah dilegalisir;1 (satu) lembar Data peserta RUPS LB PT KAJUN KARKAMPERKASA, yang sudah dilegalisir;1 (satu) Bendel Fotocopy Surat panggilan RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA (RUPS LB) PT.

AHU48137.AH.01.02 tahun2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal12 September 2013 serta Surat Perubahan Anggaran Nomor AHUAH.01.1056089 Surat Perubahan Data Perseroan Nomor AHUAH.01.030984796 tanggal 2 Desember 2015 dengan segala akibat hukumnya;12.Menyatakan batal dan tidak sah RUPS tanggal 20 Desember 2013maupun RUPS lainnya yang diselenggarakan Tergugat , Tergugat II danTergugat III dengan segala akibat hukumnya;13.

16 tanggal 16 Desember 1998 sebagaimana telahdisahkan dengan Surat Keputusan Nomor C9915.HT.01.04.TH.99tanggal 31 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RepublikIndonesia Nomor 36 tanggal 5 Mei 2000, Tambahan Berita NegaraNomor 2297 Tahun 2000 atau setidaktidaknya memerintahkan TurutTergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;15.Menyatakan sah dan mengikat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Halaman 8 dari 32 hal.

Nomor 3261 K/Pdt/2018PT Idola Tunggal tanggal 26 Maret 2012 berikut segala keputusan yangdihasilkan dengan segala akibat hukumnya;16.Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara RUPS PT Idola TunggalNomor 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1 tahun 2012 tanggal11 April 2012 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H.

/Termohon Kasasi IV dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah RUPS PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi tanggal 19 Agustus 2013 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mengikat Akta Nomor 8 Tahun2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat oleh Ilmiawan DekritSupatmo, S.H., M.H.

keputusan yang dihasilkan dengan segala akibat hukumnya;16.Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara RUPS PT lIdola Tunggal/Termohon Kasasi Nomor 14 tanggal 26 Maret 2012 dan Akta Nomor 1tahun 2012 tanggal 11 April 2012 yang dibuat dihadapan Lenny JanisIshak, S.H.

YY tidak melakukan hal yang sama.bahwa dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 5 tanggal 24 Juni2008 Pasal 8 ayat (3), mengatur halhal sebagai berikut:Dalam RUPS Tahunan:Direksi menyampaikan:Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatpersetujuan RUPS.Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.Ditetapbkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinyadengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Akta Notaris Nomor 5tersebut diketahui bahwa penggunaan laba harus ditetapbkan oleh RUPS.

Olehkarena itu dalam ketentuan mengenai pembagian dividen oleh perusahaan, makaharus terlebih dahulu diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dandividen tersebut dibagikan kepada semua pemegang saham.

Dalam hal ini PemohonBanding tidak melakukan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, olehkarenanya pengambilan tunai yang tidak didasarkan pada RUPS, bukan merupakanpengambilan/pembagian dividen;bahwa hal ini dibuktikan dengan Neraca dan Laporan LabaRugi yang diaudit olehauditor independen KAP Drs. Harry & Rekan.

Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

Bahwa, dalam perkara a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatanyang pada intinya adalah untuk membatalkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PERSEROAN selaku TERGUGAT padatanggal 5 September 2016 yang mana RUPS tersebut telah mengangkatEndang Sutidjan sebagai Direktur PERSEROAN yang mana keputusandari RUPS tersebut kemudian dituangkan ke dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat No. 9 tanggal 5 September 2016 dan risalahnyadituangkan kedalam Akta Berita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September2016,

Bahwa, Pasal 94 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.2.3. Bahwa, Pasal 94 ayat (6) UU PT mengatur sebagai berikut: (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. 2.4.

Bahwa hingga saat ini, keputusan RUPS tanggal 5 September 2016masih berlaku secara sah dan tidak pernah dibatalkan oleh RUPSPERSEROAN, sehingga keputusan RUPS pengangkatan lEndangSutidjan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.2.5. Berdasarkan hal tersebut, sejak ditutupnya RUPS tanggal 5 September2016 tersebut, satusatunya Direktur PERSEROAN yang sah serta dapatbertindak mewakili PERSEROAN di dalam dan di luar pengadilan adalahENDANG SUTIDJAN.2.6.

Putusan Nomor 226/Pat.G/2017/PN.JKT.Sel.Rups Tanggal 5 September 2016 Dengan Mengajukan Gugatan A QuoUntuk Membatalkan Keputusan Rups Tersebut2.8.22.10.2.11.Bahwa dalam gugatan a quo, pihak PENGGUGAT telah dengan tegasmengakui keabsahan keputusan RUPS tanggal 5 September 2016dikarenakan pihak PENGGUGAT meminta dilakukannya pembatalankeputusan RUPS tersebut, yang mana keputusan dari RUPS tersebutkemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9tanggal 5 September 2016 dan risalahnya

dituangkan kedalam AktaBerita Acara RUPS No. 8 tanggal 5 September 2016, yang keduanyadibuat oleh Notaris llmiawan Dekrit, S.H., M.H.