Penggugat karena telah membayar lIunas tanahsengketa kepada Tergugat sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluhjuta rupiah) yang seharusnya Penggugat bisa menempati tanah sengketa;Bahwa oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak bisa menyerahkan tanahsengketa kepada Penggugat, dan Tergugat II menempati tanah sengketa tanpadasar hukum yang jelas adalah sama sama melakukan perbuatan melawanhukum sehingga Penggugat tidak bisa menempati tanah sengketa sampaisekarang maka atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebutsangat keliru dan mencederai nilainilai keadilan dan kepastian hukum,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sudahsepatutnya dikesampingkan dan putusannya sudah sepatutnya dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasarpada halaman 7 alenia pertama menyatakan:Menimbang, bahwa terhadap kaitannya dengan Pasal 1320 KUH Perdatadan Pasal 1328 KUH Perdata, Majelis Hakim Pengadilan

Wayan Pica (Turut Termohon Kasasi) pada saat itujuga sudah tentu Pemohon Kasasi sangat keberatan dan proses jual bellidan pemindahan hak milik atas tanah sengketa sudah tentu tidak ada.Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kontradiktiftersebut sangat mengaburkan dan membuat tidak adanya kepastian hukumbagi Pemohon Kasasi khususnya dan pada masyarakat pada umumnya,sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggitersebut dikesampingkan dan putusannya sudah sepatutnya

sengketa yang dilakukan antara Termohon Kasasi Ramly Efendi denganTurut Termohon Kasasi ( Wayan Pica) dilaksanakan dengan etikad tidak baikkarena sudah terbukti dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukanoleh Wayan Pica (Turut Termohon Kasasi) sesuai putusan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 725/Pid.B/2014/PN.Dps yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga tidak mempunyai (Azas Pacta Sunt Servanda/AsasKepastian Hukum), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim PengadilanTinggi sudah sepatutnya

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut di atas yangmenyatakan : Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara nyata tanah milikPenggugat tunpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1079/KelurahanDarmo, tertanggal 19 April 2015 .....0...cccecceceeeteteteeeteeeeeee dstnya.

Dengan demikian sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalilPenggugat yang menyatakan KTUN obyek sengketa tumpang tindih dengan tanahmilik Penggugat adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan hanya mengadaada sehingga sudah sepatutnya ditolak seluruhnya ; Hal. 24 dari 58 hal.

;Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka tidak ada kepentingan Penggugatuntuk mengajukan gugatan a quo atau Penggugat tidak mempunyai legal standingdalam mengajukan gugatan ini karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikanBahwa, dengan demikian berdasarkan uraian pada huruf A, B dan C tersebut di atas makagugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; Il. DALAM POKOK PERKARA : 1.

Putusan No. 126/G/2017/PTUN.SBY.kesemuanya dibuat dihadapan Notaris JUSTIANA, S.H, berkedudukan di KotaSurabaya, terhadap tanah seluas 310 m2 (tiga ratus sepuluh meter persegi) setempatdikenal di Jalan Setail No. 52, Kelurahan Darmo, ..............cc:000008 dstnya ; Bahwa, dalil Penggugat tersebut di atas sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karenatidak berdasarkan hukum ; Bahwa, dalil Penggugat malahan membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki alashak terhadap obyek yang terletak di Jl.

atas sudah sepatutnya ditolak seluruhnya karenatidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum ; Bahwa, pengukuran atas tanah tersebut telah dilakukan secara transparan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan, termasuk melibatkan aparat PemerintahanKelurahan Darmo, dan juga ditandatangani tetangga terdekat.

Oleh karena itu,sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerimaGugatan Penggugat.Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2020/PN UnhIV. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)24. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwaGugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaard/N.O) karena kurang pihak.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksadanmengadili perkaraaquomenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterimaHalaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2020/PN UnhkarenaGugatanPenggugatkuran ihak(Exceptio PluriumLitis Consortium).V. GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMAKARENA TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)28.

Mahkamah Agung secara konsisten memutuskan bahwasuatugugatan gantirugi yang diajukan tanpa perincian yangjelas sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu sudah sepatutnya YangMuliaMajelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untukseluruhnya atausetidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat tidak dapat diterima.GUGATAN PENGGUGAT PATUT DITOLAK KARENA TERGUGAT II TIDAKPERNAH MERUGIKAN PENGGUGAT 48. Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolakGugatan Penggugat karena Tergugat II TIDAK melakukan perbuatanmelawan hukum apapun.

Yang Mulia Majelis Hakim sudah sepatutnya menolakpermohonan sita jaminan Penggugat.C. DALAM REKONPENS!ITergugat Il Konpensi (Selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi) dengan inimengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi (selanjutnyadisebut Tergugat Rekonpensi).

dikabulkan;Bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan objeksengketa kepada Para Penggugat untuk dapat dikuasai dan diusahakantanpa suatu halangan apapun juga, sehingga petitum Para Penggugatangka 4 sudah sepatutnya dikabulkan;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawanhukum sehingga sudah sepatutnya petitum Penggugat angka 5, yaitumenyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telahmenguasai dengan tanpa hak atas sawah obyek sengketa adalah suatubentuk penguasaan

yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawanhukum, sudah sepatutnya dikabulkan;Bahwa dalam petitum angka 6, menyatakan bahwa segala akta maupunSuratsurat yang timbul/terbit atas tanah persawahan yang dimaksudatasnama Tergugat atau pihak lain kini dan kemudian hari danmenimbulkan hak kepemilikan Para Tergugat ataupun pihak lain, makaadalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakanbatal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan, oleh karenaselama proses persidangan tidak

tuntutan Para Penggugat di dalam petitumangka 7 sudah sepatutnya ditolak;Bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 8 mengenai menyatakansita jaminan yang diletakkan atas tanah persawah a quo adalah sah danberharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundangundangan, oleh karena obyek sengketa tidak diletakkan penyitaan, makasudah sepatutnya ditolak;Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pat.G/2018/PN Pin Bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 9 yaitu bahwa putusanperkara

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II(Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,maka oleh karenanya putusan serta merta yang dimohonkan oleh ParaPenggugat sudah sepatutnya ditolak; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitumgugatan Para Penggugat sebagian dikabulkan, maka petitum gugatanPara Penggugat angka 1 ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makagugatan

Para Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian,sedangkan gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakanditolak ;Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Para Penggugat dikabulkansebagian, namun mengingat petitum yang dikabulkan tersebut merupakantuntutan pokok gugatan, maka Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yangkalah, harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisehingga petitum angka 10 sudah sepatutnya dikabulkan;DALAM REKONPENSI :Menimbang, bahwa maksud

Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak ;4.1.4.2.4.3.4.4.Bahwa menurut Tergugat IV, gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quomerupakan gugatan kurang pihak, dikarenakan Penggugat tidak mengikutsertakanPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT)selaku pihak yang melakukan pengurusan piutang Negara atas penyerahanpiutang dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur CabangUtama Kupang ;Bahwa sudah sepatutnya PUPN Cabang NTT diikutsertakan dalam gugatan a quo,karena

Oleh karena hal tersebut, maka telahjelas bahwa PUPN merupakan subyek hukum tersendiri yang tidak mempunyaihubungan secara hirarki dengan Tergugat IV, sehingga dengan demikian PUPNmemiliki tanggung gugatsendiri pula ;Bahwa oleh karena pihak PUPN Cabang NTT tidak ditarik atau diikutsertakansebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan a quo tidak sempurna,sehingga sudah sepatutnya gugaan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidakdapat diterima seluruhnya (niet onvankelijk verklaad) sebagaimana

Bahwa oleh karena faktafakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quoyang demikian jelasjelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur(obscuur libel), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo mengesampingkan dan menolak gugatan Penggugat (nietonvankelijk verklaard) ;DALAM PROVISI :1.Bahwa pada posita dan petitum gugatannya, Penggugat a quo mengajukanpermohonan provisi agar diberikan putusan jalan terus kendati ada upaya hukumapapun bentuknya (Uitvoerbaar

Bahwa namun demikian permohonanprovisi Penggugat tersebut tidak disertai dengan dalildalil yang beralasan dan buktipendukung yang kuat, sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi yangdimintakan oleh Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo;Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Nomor : 4 tahun 2001tanggal 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta ( Uitvoerbaar Bij Vooraad)dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakanputusan

Bahwa dengan tidakadanya perbuatan / tindakan Tergugat IV yang dapat dikatakan sebagai perbuatanmelawan hukum, maka tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepadaTergugat IV. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak olehMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Pengadilan Negeri Tangerangmenyatakan gugatan kabur dan tidak jelas, oleh karenanya gugatan PARAPENGGUGAT sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankellijkverklaard).Posita dan Petitum Gugatan Tidak Selajan / Saling BertentanganBahwa baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan PARA PENGGUGATtidak dijelaskan Perbuatan Penggugat yang termasuk dalam PerbuatanMelawan Hukum dan PARA PENGGUGAT tidak menyatakan TERGUGATHalaman 27 dari 57 hal .Putusan No.507/Pdt.G/2015/PN.Tng.V telah melakukan

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAIL HUBUNGAN HUKUM(EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND) ;MAKA gugatan PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quomenyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Halaman 30 dari 57 hal .Putusan No.507/Pdt.G/2015/PN.Tng.DALAM PROVISI:1. Bahwa TERGUGAT V menolak semua dalildalil yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;2.

harus ditolak .Bahwa oleh karena TERBUKTI, TERGUGAT V selaku CAMAT tidak melakukanperbuatan melawan hukum karena TERGUGAT V selaku CAMAT tidak pernahmengeluarkan Akte Jual Beli No. 25/JB/TGR/1983 tanggal 14 September1983, dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT Vtidak berdasar hukum.Berdasarkan uraian diatas, maka dalil Provisi butir 10 merupakan dalil yangtidak berdasar hukum oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTangerang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk

Terlebih karena dalam Petitum Gugatan PARAPENGGUGAT tidak menyatakan TE RGUGAT V melakukan Perbuatan MelawanHukum, oleh karena Petitum gugatan PARA PENGGUGAT dalam Provisi tidakberdasar, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang menyatakangugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARAHalaman 37 dari 57 hal .Putusan No.507/Pdt.G/2015/PN.Tng.1. Bahwa TERGUGAT V menolak semua dalildalil yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas dan nyata;2.

Maka dengan demikian sudah sepatutnya Pangadilan NegeriTangerang menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnyaatau setidaktidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard).Bahwa halhal yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT V bukan diakui akantetapi karena tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT V.Berdasarkan uraianuraian, serta penjelasanpenjelasan hukum yang didukungdengan dailildalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT V jelaskan di atas,maka

mengikuti anama Almarhum Ayah Pemohn RUBINI danmenghilangkan DESFIANDI sehingga nama Pemohon tertulis dan memakaiMILLY RUBINI;Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon sendiribahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama yang semula bernamaMILLY DESFIANDI diganti menjadi MILLY RUBINI, dengan alasan agar lebihbaik mengikuti nama almarhum Pemohon.Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama merupakanperbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan haksetiap orang maka sudah sepatutnya

Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkanperubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksanayang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) harisejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnyaberdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demihukum atas perintah undangundang berkewajiban membuat catatan pinggirpada Surat Tanda Kelahiran yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohonsudah sepatutnya

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 0506/Pdt.G/2010/PA.TAdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

Akta Kelahiran tersebutguna kepentingan kelak dikemudian hari ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada faktafakta Hukum tersebutdiatas, memperhatikan alasan pemohon serta sepanjang pengamatan hakim daribuktibukti yang ada, serta untuk kepentingan masa depan tersebut, dan padadasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada Yuridiksi Voluntair , sepanjangyang diajukan pemohon tidak bertentangan dengan undangundang sertaperaturan Hukum tidak tertulis yang hidup di tengahtengah masyarakat makasudah sepatutnya

permohonan ini untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, makabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepadapemohon ;Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;MENETAPKAN:1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2.

ANAKPEMBANDING DAN TERBANDING menurut Hakim banding minimal untuk susukaleng sebanyak 5 kaleng @ Rp.100.000, x 5 = Rp.500.000, setiap bulan dan untukkeperluan makan setiap bulan Rp. 350.000, sehingga dibutuhkan uang sebesarRp. 850.000, per bulan ;Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya nafkah madhiyah, nafkahiddah dan nafkah hadhonah maupun mutah, majelis Hakim banding akanmempertimbangkan dengan memperhatikan baik kemampuan Pemohon/Terbandingmaupun kebutuhan Termohon/Pembanding selayaknya dan sepatutnya

;Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mutahsebagaimana yang tercantum pada amar putusan Pengadilan Agama Malang Nomor896/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 30 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal21 Syawall431 Hijriyah menurut majelis Hakim banding sudah mempertimbangkandengan memperhatikan baik kemampuan Pemohon maupun kebutuhan Termohon yangselayaknya dan sepatutnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan

dibenarkan olehPemohon, telah terbukti benar, maksud Pemohon mengajukan permohonanini adalah untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran yang sebelumnyatertulis bernama TJHOEN GIOK dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesiayaitu ANNI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1), Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, mengatur tentang adanya kewenangan Pengadilan Negeriuntuk mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama;Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya

permohonanPemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pemohon dokabulkanmaka sudah sepatutnya Pemohon harus dibebani untuk membayar biayayang timbul dalam permohonan ini;Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006Hal 4 dari 5 halaman, Nomor414 /Pdt.P/2018/PN Mks.tentang Administrasi

putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Majlis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti suratmaupun buktisaksi, telah mendukung maksud dan tujuan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitandengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya telah diindahkan dengan sepatutnya

, danHalaman 4 dari6 : Putusan nomor: 2270/Pdt.G/2009/PA.TAternyata pula gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, danTergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi tidak datang dan tidak menyuruhorang lain sebagai kuasanya menghadap persidangan sehingga oleh karenanya harusdinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Stb. 1941 Nomor 44 jopasal 19 huruf (b) P.P.

tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksananakandalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telahdilaksanakan secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dan Pemohon Il, telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku, akan tetapi Pemohon dan Pemohon Il, tidak hadirdipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnyayang sah, maka berdasarkan pasal 148 Rog, yang menyatakan: Bilayangtelah dipanggil dengan sepatutnya

Sah Nikah Regno.0021/Pdt.P/201 7PALpk,Halaman 4 dari 6halamanMenimbang bahwa Pemohon dan Pemohon Il, ketika mengajukanpermohonan Istoat Nikah telah mengajukan permohonan berperkara secaraCumaCuma, sesuai surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, oleh karenanya Hakim berpendapat terharappermohonan para Pemohon aquo, sepatutnya dikabulkan dan membebaskanpara Pemohon untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan gugursebagaimana

Bjw.Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangan yangsaling bersesuaian dan dikuatkan dengan buktibukti surat yang diajukan olehPemohon, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikandalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tersebut tidakbertentangan dengan Undangundang serta beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa

dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biayayang timbul akibat adanya permohonanPemohon sudah sepatutnya dibebankankepada Pemohon;Memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undangundang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undangundang RepublikIndonesia Nomor 24Tahun 2013, tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, serta peraturan perundangan lainbersangkutan:MENETAPKAN1.

gugatan Error In Objekto; Bahwa terkait erat dengan uaraian diatas yang diketahui bahwa terdapatperbedaan persil yang dalam hal ini persil berperan sebagai petunjuk dimanalokasi tanah berdasarkan data yuridis berupa Petok D dan terdapatperbedaan luasan bidang tanah, sementara di lain sisi saat ini pihak ParaPenggugat dalam posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya berkenan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat HakMilik No. 4696, 4697/Kelurahan Babatan, secara yuridis sepatutnya

Undang Undangno. 51 Tahun 2009 Jis SEMA RI No. 2 Tahun 1991, dengan mencermatitahun penerbitan sertipikat yang saat ini menjadi obyek perkara dalamperkara ini yang diterbitkan pada Tahun 2001 dihubungkan denganterdaftarnya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada bulan Oktober Tahun 2015 maka sudah sepatutnya gugatanPara Penggugat dinyatakan Kedaluwarsa/lewat waktu; Bahwa karena dengan tidak terdapat unsure kerugian atas terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

UU RI No.51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalildalil surat gugatan Para Penggugattidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya; Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas tergugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan21sela sebelum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenanmemberikan putusan sela dengan menyatakan : Bahwa gugatan Para Penggugat Error In Objekto; Bahwa gugatan Para Penggugat jelasjelas Kabur/Abscuur Libel; Bahwa pokok permasalahan

Hal ini berdasarkan landasanYurisprudensiMARI tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto YurisprudensiMARI No. 3176.K/SIP/1990 Juncto UndangUndang No. 12 Tahun 1985,yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petuk pajak bumibukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harusmembayar pajak atas tanah dimaksud, maka sudah sepatutnya gugatan ParaPenggugat ditolak seluruhnya karena tidak disertai bukti yuridis yang kuatGain: BENS a eeeesseereereeeeeseer ne eenemasr

UU RI No.51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalildalil surat gugatan Para Penggugattidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya; Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sudah terbantah berdasarkan dalileksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat tidak perlu melakukan bantahansatu persatu namun pada inti sarinya Tergugat menolak tegas seluruh dalilgugatan Para Penggugat tanoa pengecualian; 2814.

Maka sudah sepatutnya Penggugat rekonpensimeminta Tergugat rekonpensi membayar nafkah lampau tersebut yangbesarnya Rp. 50.000, perhari yang jika diperinci Rp. 50.000 x 30 x 4 bulan= Rp. 6.000.000, ( enam juta rupiah ); Bahwa Penggugat rekonpensi sudah mendampingi Tergugat rekonpensiselama +5 tahun sudah sepatutnya memberikan uang mut'ah sebesar Rp.10.000.000, ( sepuluh juta rupiah );Bahwa untuk menjamin kelangsuingan hidup Penggugat rekonpnsi yangmasih belia dan belum mampu mencari nafkah setelah

perceraian selama 3bulan ( nafkah iddah ) maka sudah sepatutnya Tergugat rekonpnsi memberinafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah )perbulan x 3 = Rp. 4.500.000, ( empat juta lima ratus ribu rupiah );Bahwa anak pertama Rhamadan Hadi Prastyo masih berumur 4 tahun dananak kedua yang bernama ANAK IT PEMOHON DAN TERMOHONmasih berumur 6 bulan dan masih menyusu ( minum air susu ibunya )maka sudah sepatutnya hak asuh atas kedua anak tersebut diberikan kepadaPenggugat rekonpensi

sebagaiBahwa perceraian tidaklah menghapus kewajiban ayahnya untuk memberinafkah kepada anaknya, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonpensimemberi nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000, ( Tiga jutarupiah ) perbulan kepada anak tersebut untuk kebutuhan seharihariperawatan kesehatan dan biaya pendidikan hingga kedua anak tersebutdewasa arau berusia 21 tahun atau telah menikah;.

Bahwa Penggugat rekonpensi adalah istri yang patuh dan taat kepadaTergugat rekonpensi dan perceraian terjadi karena kekhilafan dari Tergugatrekonpensi, maka sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim yangmemeriksa perkara berkenan mengabulkan seluruh guigatan rekonpensi ini;Berdasarkan alasanalasan yang seperti terurai dalam jawaban tersebutdiatas, mohon majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut :Dalam Konpensi :Mengabulkan permohonan

Penggugat rekonpensi masih anakanak karena umurnya memang jauhdibawahnya yaitu 21 tahun berbanding 43 tahun; e Penggugat rekonpensi berasal dari keluarga yang tidak mampu;e Penggugat rekonpensi tidak bekerja;Bahwa sikap Penggugat rekonpensi pulang kerumah orang tuanya bukanlahseorang istri yang tidak taat, tetapi istri yang tidak tahan terhadapkezaliman suami. ( Dalam bahasa jawa istri hanya dijadikan keset saja );Bahwa kedua anak masih dibawah umur dan selama ini dekat denganibunya, maka sudah sepatutnya

., yaitu Pejabat Negara yang berwenang untuk hal tersebut, makakarenanya secara yuridis jual beli tersebut adalah sah dan mempunyaikekuatan mengikat secara hukum;Sebagaimana disebutkan diatas bahwa jual beli itu dilakukan atas dasaritikhat baik karena dilakukan dihadapan Pejabat Negara yang berwenanguntuk itu (Notaris/PPAT) maka karenanya sudah sepatutnya tergugat Imendapat perlindungan hukum, hal ini berdasarkan putusan MahkamahAgung RI.

jawaban tergugat I poin sudah sepatutnya untukditolak; Menimbang, bahwa mengenai subyek / persona yang tidak lengkap, Majelisberpendapat bahwa kewenangan atau hak sepenuhnya dari penggugat untukmenentukan siapasiapa saja yang dijadikan subyek gugatan (jadi tergugat) hal inisesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, No. 305/K/Sip/1971tanggal 16 Juni 1971 jo putusan No. 3909 K/Pdt/1994 tanggal 7 Mei 1997 yangmenyatakan Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkanseseorang yang

tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangandengan asas hukum acara perdata bahwa hanya penggugatlah yang berwenangmenentukan siapasiapa yang digugatnya; Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut sudah sepatutnya jawaban poin 2dari tergugat I tersebut ditolak; Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan penggugat sudah memenuhi formalitas suatu suratgugatan; 227922222 2222 nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat

maka patut menurut Hukum apabila Surat Kuasa dinyatakan tidak sah danbertentangan dengan ketentuan Hukum sehingga batal demi Hukum sehingga dengandemikian petitum gugatan penggugat poin 5 dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena Petitum poin 5 merupakan dasar dari AktaJual Beli dan Akta Jual Beli sendiri merupakan dasar dari penerbitan sertifikat makapatut menurut hukum apabila petitum poin 4 dan poin 6 dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat dikabulkan, makasudah sepatutnya

kepada Penggugatdalam keadaan kosong, maka patut menurut hukum petitum poin 8 dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 8 telah dikabulkan makapetitum poin 9 menurut hemat Majelis patut untuk dikesampingkan; Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini telah mengajukanpermohonan sita jaminan tertanggal 22 September 2010, dan terhadap permohonantersebut Majelis Hakim tidak mengabulkannya dan oleh karena Majelis Hakim tidakada melakukan sita jaminan terhadap tanah sengketa, maka sudah sepatutnya

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakimyangpadapokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwaterbukti bersalahmelakukan tindak pidana:Barang siapa membeli dan menjual suatu benda yang diketahui atau sepatutnya didugadiperoleh dari kejahatan,sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480ke1 KUHP.Hal.1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3K/PM.I09/AD/I/2018MenimbangOleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:a.

faktafakta yang melingkupiterjadinya perbuatan Terdakwa.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dalamdakwaan yang disusun secara tunggal menurut pasal 480 ke1 KUHP mengandungunsurunsur sebagai berikut:Unsur kesatu : Barang siapaUnsur kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikansesuatu benda.Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya

harus diduga diperoleh dari kejahatan.Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan)sebagai mana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yang tersiratdalam kata sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan, oleh karenanyaancaman pidananya disamakan.Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa si pelaku telah mengetahui(sengaja) atau sepatutnya harus menduga bahwa barang/benda itu diperoleh/berasal dankejahatan, namun pada kenyataan si pelaku tetap

dengan.katakata dari kejahatan adalah bahwa untukmemperoleh, mendapatkan atau memilki suatu benda/barang tersebut tidak melaluiCaraCara pemindahan hak yang lazim berlaku baik jual beli, tukar menukar, hibah dansebagainya. akan tetapi dengan diperolehnya secara melawan hukum yaitu penadahandengan kata lain si pelaku membeli, menjual dan sebagainya dari orang yang menadahbarang hasil kejahatan.Dengan demikian dalam unsur ini mempunyai makna yaitu bahwa walaupun sipelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya

Putusan Nomor 3K/PM.II09/AD/I/2018MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah danmeyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :Barang siapa membeli, menjual untuk menarik keuntungan sesuatu benda yangdiketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatansebagaimanadiatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke

Maka dalil gugatan Penggugat yang tidakbenar dan tidak jelas (Obscuur libel) tersebut, sudah sepatutnya ditolak;Bahwa sebelum menanggapi secara terperinci gugatan Penggugat,perkenankan Tergugat dan Tergugat II terlebin dahulu menyampaikan danmenjelaskan kronologis faktafakta hukum yang terjadi, sebagai berikut:a.

Maka dalildalil gugatan Penggugat yang tidak benar, tidak jelas (obscuur libel) danmelanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak/ dikesampingkan;Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat Nomor: 9 yang berasumsipelimpahan permasalahan tunggakan kredit Penggugat kepada KepalaRemedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Group Jawa Barat(Tergugat II) notabene merupakan suatu Divisi didalam struktur organisasiPT.Bank CIMB Niaga, Tbk (Tergugat I!)

Sehingga dalildalil gugatan dan petitum gugatanPenggugat yang melanggar hukum tersebut, sudah sepatutnya ditolak;.

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka TurutTergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriCirebon yang memeriksa dan mengadili perkara a guo agar menyatakangugatan Penggugat terlalu dini (Prematur), dan sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;4. Eksespsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)a.

Maka dalil Pembanding yang tidak benardan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.Bahwa tidak benar dalil Pembanding nomor: 5 yang menyatakan seolaholahJudex Factie keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 bahwaPembanding telah diberikan fasilitas kredit tiga kali dan seolaholah pinjamanpinjaman tersebut dianggap sebagai restrukturisasi.

Maka dalil gugatan Penggugat yang tidakbenar dan tidak jelas (Obscuur libel) tersebut, sudah sepatutnya ditolak;Bahwa sebelum menanggapi secara terperinci gugatan Penggugat,perkenankan Tergugat dan Tergugat II terlebin dahulu menyampaikan danmenjelaskan kronologis faktafakta hukum yang terjadi, sebagai berikut:a.

Maka dalildalil gugatan Penggugat yang tidak benar, tidak jelas (obscuur libel) danmelanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak/ dikesampingkan;Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat Nomor: 9 yang berasumsipelimpahan permasalahan tunggakan kredit Penggugat kepada KepalaRemedial Small Micro Medium Enterprise Loan Workout Group Jawa Barat(Tergugat II) notabene merupakan suatu Divisi didalam struktur organisasiPT.Bank CIMB Niaga, Tbk (Tergugat I!)

Sehingga dalildalil gugatan dan petitum gugatanPenggugat yang melanggar hukum tersebut, sudah sepatutnya ditolak;.

Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan formal gugatan, maka TurutTergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriCirebon yang memeriksa dan mengadili perkara a guo agar menyatakangugatan Penggugat terlalu dini (Prematur), dan sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;4. Eksespsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)a.

Maka dalil Pembanding yang tidak benardan tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak.Bahwa tidak benar dalil Pembanding nomor: 5 yang menyatakan seolaholahJudex Factie keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 31 bahwaPembanding telah diberikan fasilitas kredit tiga kali dan seolaholah pinjamanpinjaman tersebut dianggap sebagai restrukturisasi.