Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN)Nomor 017/PHPU/MPPAN/V/2016, tertanggal 20 Mei 2016, yangdikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PartaiAmanat Nasional (PAN), sehingga surat tersebut tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan Surat Persetujuan Penggatian Antar Waktu (PAW)Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP.PAN) NomorPAN

/A/KUSJ/113A6/IX/2016, tertanggal 30 September 2016dikelurkan Tergugat Il, dan Surat Proses Penggatian Antar Waktu(PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maros, yang dibuat DewanPimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD.PAN) KabupatenMaros Nomor PAN/21.09/AB/KS/009/ 2017, tertanggal 15 Mei 2017,yang dikeluarkan Tergugat Ill, tidak sah dan batal demi hukum atausetidaktidaknya dapat dibatalkan;Menyatakan Penggugat Hasanuddin Anggota Partai Amanat Nasional(PAN) yang sah;Menyatakan bahwa Penggugat Hasanuddin

Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperbuatan Para Termohon Kasasi melakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Pemohon Kasasi dan mengusulkan Tn. Amril untukmenggantikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD KabupatenMaros periode 20172019, pergantian mana menurut Pemohon Kasasiadalah tanpa alasan sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;b.

Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi terhadapPemohon Kasasi bukan perbuatan melawan hukum sehingga sah;c.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapatdan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan Judex Facti salahmenerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukupterhadap dalil serta buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yangmenunjukkan bahwa alasan Pergantian Antar Waktu (PAW) dalamperkara a quo adalah tidak sah yaitu adanya selisih suara yang tidaksignifikan antara suara yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi denganTn. Amril;Halaman 5 dari 7 hal. Put.

Demikian pula Surat Keputusan Nomor. 7190/DPP03/V/A. 1/IM/2011 perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRRIatas nama Penggugat;Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memberi ruang dan kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan pembelaan yang berkaitan dengan pemberhentiantersebut di tingkat Internal Partai;Surat Keputusan DPP PKB No.7174/DPP02/V/A. 1/II/2011 tentang PenetapanPemberhentian Penggugat Dari Keanggotaan Partai, sengaja dikeluarkan pada harilibur nasional yakni tanggal 05

Lazimnya sebagaianggota Partai yang juga duduk sebagai Anggota DPRRI yang di pilih olehrakyat berdasarkan suara terbanyak apabila diberhentikan tentu harus melaluiproses dan mekanisme sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan AD/ARTPKB;Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar pasal 11 ayat 2 AD/ ART PKBmengenai Proses Pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKB dan ProsesPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai anggota DPR RI.

Selain dari pada itu, dasar hukum PAW diaturdalam pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011 tentang PAW anggota DPR.Dengan demikian judex facti hanya mempertimbangkan pasal 213 ayat 2 huruf e undangundang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011 dalam pertimbangannya.Bahwa oleh karena judex facti hanya mempertimbangkan kewenangan partai tentangPAW pasal 213 ayat 2 huruf e undangundang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD dan pasal 16 Undangundang

Selain dari pada itu, dasar hukum PAW diaturdalam pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011 tentang PAW anggota DPR.Bahwa walaupun pasal 213 ayat 2 huruf e undangundang No. 27 Tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD maupun pasal 16 Undangundang No.2 Tahun 2011memberikan kewenangan kepada partai untuk memPAW anggotanya yang duduk diDPR namun partai tidak dibolehkan melakukan tindakan sewenangwenang dan jikakewenangan yang diberikan oleh UU oleh partai dilakukan dengan secara sewenangwenang maka berakibat

batal demi hukum.Oleh karenanya undangundang memberikan ruang untuk mengujinya baik di mahkamahpartai maupun di pengadilan agar pemberhentian sebagai anggota partai yang dilanjutkandengan usulan PAW tidak dilakukan secara sewenangwenang oleh partai politik.Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUUVIHI/2010berbunyi: 3.17.5 Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW bagianggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD namun di dalam pelaksanaannyaharuslah sesuai dengan

) atas namaDPRD Provinsi Kalimantan Timur (PENGGUGAT), karena semua suratsurat yangberkaitan dengan PAW harus dikesampingkan dan DPP PDS akan memprosessecara hukum yang melakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP PDS yang sah(vide bukti P6);13.

Oleh karena itu DPP PDS mengirim suratNog ater eh A Or A RHG YAR Ach hag SeR3 an ans Laeriban antag gh PW Stu14.15.16.w(PAW) terhadap PENGGUGAT dan mengancam akan proses secara hukum yangmelakukan PAW tanpa sepengetahuan DPP PDS ;Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad) yang dilakukan balk oleh TERGUGAT I maupunTERGUGAT II menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, karena TERGUGAT Idan TERGUGAT II telah dengan sengaja tanpa hak (melawan hukum)menerbitkan Surat

Artya Fathra Martin, SE,dan Sdri MM Rini Puspa Nereng S.Sos dikarenakan sebelumnya ke tiga namatersebut telah pindah partai lain terlebih dahulu dan telah menyatakan pengun aren diri/berhenti dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur utusan PDSsebagaimana surat dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur No.I60/187/HK/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timuryang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah PDS Provinsi Kalimantan Timuragar dapat mengusulkan PAW kepada

Bahwa PENGGUGAT telah melanggar UndangUndang No. 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD, DPRD khususnya Pasal 213 ayat (1) yang menyatakanPergantian Antar Waktu (PAW) terjadi karena antara lain Diberhentikan, Ayat (2)huruf (i) berbunyi; karena menjadi anggota partai politik lain..

Menyatakan Sah Surat dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur masingmasingsurat No; 160/187/HK/VI1/2013 tanggal 31 Jun 2013 tentang PAW AnggotaDPRD Provinsi Kalimantan Timur, surat Keterangan No; 161.3/177/HK/VI 1/2013,Surat Keterangan No; 161.3/178/HK/VI 1/2013, Surat Keterangan No;161.3/179/HK/VII/2013 masingmasing tertanggal 30 Jul' 2013.S. Menyatakan Sah Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh TERGUGATterhadap PENGGUGAT.9.

Kukar dibahwa kepemimpinan Para Penggugat melainkan atas usulandari Kepengurusan dibawah kepemimpinan Sdr.H.Ishak Iskandar danSdr.Sugiyanto;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak profesionaldan mengada ngada belaka, karena obyek sengketa yang diterbitkanTergugat tersebut, telah terlebih dahulu melalui tahap tahap verifikasi,kajian serta dilakukan secara selektif untuk proses Pengganti Antar Waktu(PAW) a quo, jadfi PAW ini benar benar dilakukan dengan secara selektifsesuai

Bahwa setelah Terggugat meneliti dan mencermati secara seksamakelengkapan administrasi PAW yang diajukan dan disampaikan oleh BupatiKutai Kartanegara kepada Tergugat tersebut, ternyata salah satu alasandiajukannya PAW ini karena adanya Surat Pengunduaran Diri dari Sdr.PujiHartadi, ST sebagai Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara tanggal 19September 2018 dari Partai Hanura, karena yang bersangkutan pindanh Partailain.Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun

PujiHalaman 31, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMDHartadi,ST telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab.Kukar dariPartai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr. Puji Hartadi,ST harusdiusulkan oleh Pengurus Partai Hanura maka secara otomatis PAW Sdr.

Perkembangan Hukum Partai HANURAdan Permohonan tidak melakukan PAW terhadapanggota legislatif dari Partai Hanura , yang di tunjukkankepada Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;Fotocopi sesuai Asli Tanda terima surat tanggal 13September 2018 atas Surat Dewan Pimpinan PusatPartai Hati Nurani Rakyat, Nomor: B/195/DPPHANURA/IX/2018, tanggal 10 september 2018, Perihal:Penyampaian Perkembangan Hukum Partai HANURAdan Permohonan tidak melakukan PAW terhadapanggota legislatif dari Partai Hanura , yang

, adalah atas permintaan dari kubusebelah, padahal masih bersengketa di PTUN, seharus tidak boleh melakukanupaya hukum maupun PAW;Halaman 62, Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUN.SMD Bahwa terkait adanya SK untuk Osman Sapta, maka dilakukan upaya hukum,maka terjadilah statusquo, termasuk untuk PAW; Bahwa kami menguji terkait SK Osman Sapta, kita ajukan di PTUN Jakarta; Bahwa mekanisme usulan PAW berdasarkan usulan dari Partai, akan tetapiusulan Bupati ke Gubernur terkait PAW saksi tidak tahu; Bahwa untuk

Terhadap status Penggugat selaku Anggota DPRK KabupatenPidie Jaya 2014 2019 saat ini telah dan sedang ada upaya atau prosespemberhentian sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya yang tengahdilakukan oleh Tergugat (Partai Bulan Bintang Kabupaten Pidie Jaya)melalui mekanisme Penggantian Antar waktu (selanjutnya disebut PAW)yakni menarik/merecal/ Penggugat dari Keanggotaan DPRK KabupatenHalaman 1 dari 11 Hal. Put.

anggarandasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya;(7) Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif sebagaimanaaturan Partai;(8) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai lainnya;(9) Berhalangan tetap, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsisebagai anggota;Kemudian berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PartaiBulan Bintang Nomor 2 tahun 2016 mekanisme tata cara pergantian AntarWaktu Anggota, Pimpinan dan Alat Kelengkapan Legislatif disebutkan;Mekanisme PAW

Periode 20142019 apalagi Surat Tergugat yangditujukan kepada Tergugat Il (DPRK Pidie Jaya) Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar WaktuAnggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Bulan Bintang tidak ditandatanganioleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat PartaiBulan Bintang hal tersebut bertentangan dengan pasal 3/7 ayat (4)Peraturan Partai Bulan Bintang Nomor 2 tahun 2016;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan surat PergantianAntar Waktu (PAW

) yang ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukanPAW terhadap Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan KabupatenPidie Jaya hal mana sesuai dengan Surat Nomor B005/PCPJSEK/04/1438tanggal 04 Januari 2017 Perihal : Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang merupakan perbuatan melawan hukumyang nyatanyata secara langsung telah merugikan Penggugat;Bahwa surat PAW Nomor B005/PCPJSEK/04/1438 tanggal 04 Januari2017 tersebut yang diajukan oleh Tergugat kepada Tergugat II

Memerintahkan Tergugat Il untuk menangguhkan surat PAW yangditerbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Nomor B005/PCPJEK/04/1438,tanggal 04 Januari 2017 Perihal: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRKPidie Jaya dari Partai Bulan Bintang sampai putusan perkara ini telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Primair:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;3.

ABBAShal tersebut ternyata dipermasalahkan pada saat Pemohon melengkapi persyaratanCalon PAW dalam partai Golkar ;e Bahwa oleh karena nama Pemohon telah tertulis dua nama yaitu ABU HASAN / H.MOH.

naik Haji, dan orangnya ya Pemohon sendiri ;e Bahwa untuk setiap orang menunaikan ibadah Haji, selalu ada penambahan namanyayaitu ditambah dengan nama Haji.e Bahwa setahu saksi Pemohon lulusan SLTA ;e Bahwa untuk Ijazahijazah tersebut adalah milik Pemohon ;e Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Abu hasan ;e Bahwa untuk nama yang tertera di Ijazah, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluargatersebut adalah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon pengajukan permohonan ini dipergunakan untuk PAW

diperoleh naik Haji, dan orangnya ya Pemohon sendiri ; Bahwa untuk setiap orang menunaikan ibadah Haji, selalu ada penambahan namanyayaitu ditambah dengan nama Haji.e Bahwa setahu saksi Pemohon lulusan SLTA ;e Bahwa untuk Ijazahijazah tersebut adalah milik Pemohon ;e Bahwa setahu saksi didalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Abu hasan ;e Bahwa untuk nama yang tertera di azah, Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluargatersebut adalah nama Pemohon ;e Bahwa Pemohon pengajukan permohonan ini dipergunakan untuk PAW

ABBAS ;e Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama tersebut untukmelengkapi persyaratan Calon PAW dalam partai Golkar ;e Bahwa benar nama H. MOH. ABBAS tersebut adalah nama yang diperoleh Pemohonsaat menunaikan ibadah Haji, sedangkan nama ABU HASAN tersebut adalah namakecil Pemohon .e Bahwa benar oleh karena nama Pemohon telah tertulis dua nama yaitu ABU HASAN /H. MOH.

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Surat Tergugat III Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota FKNU DPRD Kabupaten Bondowoso, tertanggal 13 Oktober 2013, kepada masing - masing dengan surat :- Nomor A - 28 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama TAUFIK ( Penggugat I ).- Nomor A - 37 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama BAMBANG SUWITO (Penggugat II).- Nomor A - 30 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama ABDUL LATIF (Penggugat III).- Nomor A - 31 / DPC - 03 / X / 2013 atas nama SUTRIYONO

Bahwa dengan demikian adalah sah dan benarterhadap Proses PAW yang diusulkan oleh Tergugat.Bahwa terhadap unsur pimpinan yang mengajukan usulan PAW oleh Tergugat II,adalah telah sesuai dengan amanah partai, dimana Susunan Personalia DewanPengurus PKNU dalam setiap tingkatan adalah terdiri dari : Dewan Musytasar,Dewan syura dan Dewan Tanfidz, bahwa Dewan Pengurus PKNU tersebutmempunyai Kedudukan, Tugas dan Wewenang masingmasing, sebagaimana yangtelah ditetapkan oleh AD / ART partai, yaitu Pengurus

Membuat dan menjalankan kebijakan kebijakan strategis.Dalam hal ini adalah mengajukan usulan PAW terhadap Anggota DPRD PKNUyang telah melanggar AD / ART partai.Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum dan etika jika ParaTergugat juga memohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq.Majelis Hakim dalam Putusan provisi atau provisionele beschikking untukmengabulkan permohonan pelaksanaan Penggantian antar Waktu (PAW) yangdiajukan oleh Tergugat III dengan surat tertanggal 13 Oktober

) melalui jalur internal Parpol,karena masalah PAW bukanlah termasuk obyek sengketa parpol berdasarkan penjelasanPasal 32 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008Hal. 58 dari 82 hal.

Bdw.Pengadilan Negeri Bangil, karena hal tersebut merupakan caracara Penggugat untukmenghindar dari proses PAW. Bahwa dengan demikian adalah sah dan benar terhadapProses PAW yang diusulkan oleh Tergugat.Bahwa terhadap unsur pimpinan yang mengajukan usulan PAW oleh Tergugat III, adalahtelah sesuai dengan amanah partai, dimana Susunan Personalia Dewan Pengurus PKNUdalam setiap tingkatan adalah terdiri dari : Dewan Musytasar, Dewan syura dan DewanTanfidz.

Dengan demikian petitum gugatan no. 6 patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat LI,III adalah bertujuan untuk melakukan Pergantian antar waktu (PAW)terhadap para penggugat, maka pihak para Turut tergugat yang merupakan pihakpihakyang terkait dengan PAW dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini.

Bahwa ditengah kesibukan Penggugat melaksanakan tugastugas kepartaian serta selakuAnggota DPRK Aceh Selatan, tanpa alasan yang jelas Tergugat I (DPDPAN AcehSelatan) menerbitkan:Surat Nomor: PAN.0103/AS/KS/205/0/2013, tanggal 15 Februari 2013, Perihal:Pengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada DPP PAN ;Surat Nomor: PAN.0103/AS/KS/205/0/2013, tanggal 21 Februari 2013, Perihal:Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar waktu Anggota DPRK Kabupaten AcehSelatan yang ditujukan kepada DPW

(Penggantian antar waktu) dimaksud ;Bahwa secara hukum baik perundang undangan, AD/ART, Pedoman Organisasi maupunHasil Rakernas " Pergantian Antar Waktu (PAW) " hanya dapat dilakukan sebagaimanatersebut dalam pasal 383 UU No. 20 tahun 2009 Jo 102 Peraturan Pemerintah No. 16tahun 2010 sangat jelas disebutkan :Ayat (1) Anggata DPRD berhenti antarwaktu karena:a. meninggal duniab. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan.Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1

kepada Penggugat, perbuatan Para Tergugatyang dernikian terkualifikasi kepada perbuatan melawan hukum yang berlanjut ;Bahwa secara aturan PAW hanya dapat dilakukan apabila : "Meninggal dunia,mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DRPD yaituTerbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumenberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Sebagaimana posita 9 diatas.

Bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan muslihat (Bedrog) dengan melaksanakan13.rapat guna membahas PAW Penggugat atas surat yang diterbitkan oleh Elfijar(pengganti) tanggal 19 Januari 2013 yang ditujukan kepada Tergugat I dengan tembusankepada Tergugat II dan Tergugat III.

Saleh, S.Pdi ;DALAM PROVISIONALBahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang rnengadili perkara aquo(Kornpetensi Absolut) sehingga sangat tidak beralasan secara hukum untuk rnenangguhkanpernberlakuan suratsurat yang telah diterbitkan oleh PARA TERGUGAT, yaitu:Surat TERGUGAT I Nomor: PAN.OI03/AS/KS/205/I1/2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPengajuan PAW Anggota DPRK Aceh Selatan yang ditujukan kepada TERGUGAT III ;1.

Anggota DPRD KabupatenTrenggalek;Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota partai dan anggotaDPRD/Legislatif Kabupaten Trenggalek, terkait dengan adanya isu yang telahmenimpa Penggugat, tanpa melalui klarifikasi baik secara formil maupunmateriil dan juga tanpa adanya fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secarahukum, Penggugat pada tanggal 16 Februari 2012 telah diberhentikan darikeanggotaan Partai PKNU, dan kemudian pada tanggal 17 Februari 2012Tergugat I telah mengusulkan/ mengajukan PAW

sebagai Anggota Partai Politik dan kedudukannya sebagai AnggotaDPRD, serta telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang secara hukum pidanatelah mencemarkan nama baik penggugat, telah menjatuhkan harkat danmartabat Penggugat, padahal pada masa perjuangan PKNU baru berdiriPenggugat juga termasuk kader yang solid dan getol ikut membesarkan Partaiini;Bahwa disamping alasan yang dipakai dasar sebagai pemberhentian dan usulanalasan PAW

itu adalah sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan Hukum UUNo. 27 Tahun 2009 dan PP. 16 Tahun 2010 tentang MPR, DPR, DPD danDPRD khususnya yang tercantum dalam Pasal 383 sampai dengan 389 tentangpemberhentian dan penggantian antar waktu, serta dalam surat pemecatan No:SK03/DPCAF/PKNU/II/2012 dan surat usulan PAW kepada DPRD KabupatenTrenggalek No: 127/DPCAF/ PKNU/I/2012 juga telah terdapat kecacatanhukum yang sangat fatal dimana berdasarkan SK/Surat Keputusan dari DewanPimpinan Pusat No: SK1009

Namundalam surat pemecatan dan usulan PAW tertanda K.

sesuai dengan UU yangberlaku Saudara Pimpinan/Ketua DPRD, KPU, Bupati, dan Gubernur merupakansuatu lembaga yang berperan penuh pelaksana proses pengangkatan danpemberhentian dari pada PAW.

partai serta bertujuan juga sebagai sumberpembiayaan kebutuhan partai dan pengurusnya ;Bahwa tidak pernah sekalipun Penggugat pernah melakukan kesalahan terkaithak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkanPenggugat adalah kader partai PPPI yang sangat loyal dan sanggup untukberkorban jiwa maupun raga demi tegaknya Parta PPPI dimana Penggugatdibesarkan selama ini;Bahwa namun tibatiba bagai petir di siang bolong Penggugat sangatdikagetkan ketika menerima surat Pemecatan dan usulan PAW

yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPIyang dirasa sangat tidak adil tendensius, tanpaprosedur yang telah ditetapkanPartai dan hanya sekedar menerima usulan dari ketua DPD PPPI ProvinsiNTB tanpa melakukan ceksilang/cross chek telah serta konfirmasi kepadaPenggugat lalu mengeluarkan SK Pemecatan sebagai kader PPPI sekaligusmengusulkan PAW sebagai anggota wakil rakyat DPRD provinsi NTB ;Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluakan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012 tentang

Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepadaPenggugat adalah SK yang Prematur,yang sangat arogan, sangat tendensiuskarena jelasjelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telahmelanggar seluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPIkhususnya yakni BAB XVIII pasal 33 sub 3sub7 tentang Sanksi Organisasiyang berbunyi; Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas oragnisasi yangmengingkari keputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secaraideologis, politis dan organisatoris, dapat

Bahwa SK Pemecatan terkait keanggotaan serta usulan PAW bagi Penggugatoleh DPPPPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelasjelas telah salaharah, tendensius serta melawan hokum serta aturan yang ditetapkan olehdalam AD/ART Partai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yangPenggugat lakukan baik keluar maupun kedalam, selain itu SK Pemecatanserta usulan PAW (Penggantian Antar Waktu) Penggugat dari Legislatifadalah sangat tidak procedural karena Penggugat tidak pernah diberikan suratwarning atau

DPPPPPI melaui SKNo. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012tersebut otomatis illegal dan tidak berdasaraturan dan jika diikuti tentu saja juga akan menimbulkan kekacauan dankerancuan ;Maka berdasarkan seluruh uraian yang Penggugat paparkan dalam dalil gugatandi atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau MajelisHakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara lain ;1.Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPPPPPI/X/2012yang telah diputuskan oleh Para Tergugat tentangPemecatan dan PAW

Nurdin Tampubolon sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tertanggal 30 Juli 2018, serta Surat No : B / 117 / DPP-HANURA / IX / 2018, Perihal : Pengajuan PAW Anggota DPR RI Fraksi Hanura tertanggal 10 September 2018 yang ditanda tangani oleh Terbanding I /

dahulu Tergugat I dan Terbanding II / dahulu Tergugat II hingga perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi sudah

Surat Nomor B/117/DPPHANURA/JIX/2018 (Vide Bukti P9)untuk mengajukan PAW Anggota DPR RI.Meskipun telah diketahui bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak dapatmembuat keputusan apapun selama Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUNJKT., tertanggal 19 Maret 2018,masih berlaku.15.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Nomor: B/117/DPPHANURA/IX/2018 perihal Pengajuan PAW Anggota DPRRI Fraksi Hanuratanggal 10 September 2018 ;5. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il mencabut Surat KeputusanNomor : SKEP/1124/DPPHANURA/VII/2018 tentang PemberhentianSaudara Ir.

Bahwa Penggugat diajukan untuk di PAW melalui SuratNomor : B/117/DPPHANURA/IX/2018, perihal Pengajuan PAWAnggota DPR RI Fraksi HANURA ( Vide Bukti P9 ), yang padaintinyamenyatakan bahwa Penggugat telah diberhentikan darikepengurusan Partai HANURA dengan alasan telah melanggarHal. 18, Putusan No. 17 / PDT / 2020 / PT.

DKIPEMBANDING' sebagai Anggota Partai Hanura dan tidak dapatmengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) PEMBANDING sebagaiAnggota DPR RI, dengan kata lain Pemberhentian yang dilakukan PARATERBANDING yang mengatasnamakan DPP Partai Hanura merupakantindakan ilegal / melanggar Hukum.

dalam hal initindakan PARA TERBANDING memberhentikan PEMBANDING sebagaianggota Partai Hanura sekaligus mengajukan PAW PEMBANDINGsebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan/Legal Standing untuk bertindakmengatasnamakan DPP Partai Hanura.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :a.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara, Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;4. Mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi Para Penggugat kepada posisi jabatan semula sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2015 2021;5.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa PasirPutin Kec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec. Obi Utara,Halmahera Selatan, tanggal 23 Februari 2017;4.

Bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabapaten Halmahera Selatan (Tergugat Il)Nomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD DesaPasir Putih Kec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.

Pemberdayaan Masyarakat DesaKabupaten Halmahera Selatan Nomor:140/22/DPMD/2017, Perihal: Peninjauan KembaliPengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir PutihKec.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor:410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Pasir PutihKec. Obi Utara, kepada Kepala Desa Pasir Putih, Kec.

Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menerbitkansuratNomor: 410/426/2017, Perihal: Pengangkatan PAW Anggota BPD DesaPasir Putih Kec.

mendaftarkan diri sebagai calegpemilu tahun 2014, dari partai lain dan karena ketentuan UndangBahwa sehubungan dengan Penggugat mengundurkan diri sebagai AnggotaDPRD Kota Balikpapan Periode 2009 2014, hasil Pemilihan UmumLegeslatif Tahun 2009 dari partai Patriot, maka Dewan Pimpinan CabangPartai Patriot Kota Balikpapan, menindaklanjuti dengan mengirimkan suratNomor : B.030/DPCPP/Bpp/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, danmengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, perihal pergantianantar waktu (PAW

Tidak lagi terdapat calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon tetapdari Partai yang mencalonkannya,Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi KalimantanTimur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013 perihal istruksi pembatalan PAW AnggotaDPRD Kab/Kota se Kaltim dari partai Patriot ;Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai PatriotPropinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot

Surat Nomor : 031/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 8 Juli 2013Dalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. EDDY SUNARDIDARMAWAN,S.E. dan 3.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRDKota Balikpaan Atas Nama n nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncnnnnnnen1. HJ.FITRIATI.2. EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E.3.

Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW AnggotaDPRD Kota Balikpapan Partai Patriot atas nama : EDDY SUNARDIDARIMAWWAIN, SE eseccscccennceeaeneeensceeanesaneserarnenneneceannieniasarur nananBahwa Surat ini telah Penggugat kirimkan kepada Tergugat dan telah di terimahtanggal 21 Agustus 2013 bahwa setelah adanya Penerbitan Surat ini secaraotomatis mencabut dan tidak memberlakukan lagi Surat Nomor : B.030/DPCPP/Bpp/VIII/2013 tanggal 08 Juli2013 Perihal : Penggantian Antar Waktu (

atasdikenai terhadap Penggugat sebagai Anggota Partai, yang manaPenggugat belum pernah menerima salah satu sanksi yang ditetapkandalam AD/ART baik berupa Peringatan, Pemberhentian sementara daritugas jabatan Partai, Pembebastugasan dari aktivitas Partai danPemecatan dari Keanggotaan Partai, sehingga jelas disini adanyarekayasa antara Tergugat , Il, Ill untuk menggantikan Posisi Penggugatsebagai Anggota DPRD Humbang Hasundutan ;Bahwa Surat Persetujuan Pergantian Antar Waktu Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW

Partai sehingga demikian telah jelasSurat Persetujuan Antar Waktu Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW/IIV201 1tanggal 25 Maret 2011 adalah tidak melalui mekanisme Partai, makasecara nyata perbuatan Tergugat , Il, Ill merupakan perbuatan di luarmekanisme Partai sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai danPeraturan lainnya sehingga perbuatan Tergugat , Il, Ill cacat demi hukumyang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;Bahwa adapun Penggugat menarik Komisi Pemilihan Umum sebagai

TurutTergugat dalam perkara ini adalah untuk tidak menindak lanjuti segalakepengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Deka Silaban(Penggugat) dengan Mustafa Rayon Bukit Purba sebelum perkara iniberkekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagaiberikut :1.

No. 637 K/Pdt.SUS/201 1GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :Bahwa yang menjadi Pokok Gugatan Penggugat adalah supaya Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill dinyatakan melakukan Perbuatan MelawanHukum, sehubungan dengan Terbitnya Surat Nomor 061/A.1/DPPPPRN/PAW/IIV2011 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu dari Deka Silaban(Penggugat) kepada Mustafa Rayon Bukit Purba.

Menyatakan Surat Nomor 016/A.1/DPPPPRN/PAW/II/2011 tentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu (dari Deka Silaban, ST kepada MustafaRayon Bukit Purba) yang dikeluarkan oleh DPP PPRN tidak berkekuatanhukum mengikat ;4. Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 926.000, (Sembilan ratus dua puluh enam riburupiah) ;5.

Sinjai dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum atas diri Penggugat yaitu telah mengirim Surat Pengusulan Pengganti AntarWaktu (PAW) ke DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan maupun ke DPPPartai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, dengan tidak mempunyai dasar hukum yang kuatuntuk mengusulkan Penggugat dilakukan PAW terhadap diri Penggugat, perbuatanTergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum

;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II sematamata didasari dengan perasaanemosi dan tendensius yang dijadikan dasar dalam pengusulan PAW terhadap diriPenggugat ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena Penggugat selaku anggota/kaderPartai Kebangkitan Bangsa tidak pernah melanggar aturan Partai Kebangkitan Bangsabaik itu Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsaserta peraturan organisasi yang lainnya;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum selama menjadianggota

Sinjai, sehingga perbuatan TergugatI dan Tergugat II yang melayangkan surat pengusulan PAW ke DPP Partai KebangkitanBangsa adalah perbuatan melawan hukum serta perbuatan melanggar hakhak Penggugatbahkan teramat melanggar hakhak azasi Penggugat baik selaku anggota DPRD Kab.Sinjai maupun selaku anggota Partai Kebangkitan Bangsa Kab.

Sinjaiolehnya itu Penggugat harus di PAW dan digantikan kedudukannya oleh orang lain yangtidak terpilih pada Pemilu Legislatif 2009;Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II dengan dasar Surat Peringatan I, II dan IItersebut dijadikanlah bahan untuk kemudian menggelar rapat pleno ditingkat DPC PartaiKebangkitan Bangsa Kab.

Sinjai(PAW) ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta selaku pucuk pimpinan partai yangkemudian oleh Turut Tergugat memberikan surat persetujuan sebagaimana keinginanTergugat I dan Tergugat II;Bahwa karena mulai dari surat peringatan I, IJ dan III yang dibuat oleh TergugatI dan Tergugat IJ kemudian membuat penetapan hasil rapat pleno yang dasarnya adalahcacat hukum dan bertentangan dengan konstitusi partai maupun aturan perundangundangan yang lain, maka surat persetujuan PAW yang dibuat oleh Turut

Bahwa Keputusan Tergugat No. 019/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh.Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan KeputusanNo. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 anggal 28 Syakban 1433 H/ 18Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai KeadilanSejahtera (obyek perkara II) dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentangPergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh.

Nur Jafar, SHsebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (obyek perkara Il) danKeputusan No.020/D/S.Kep/AY.07PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh.

Nomor 275 K/Pdt.SusParpol/2013Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggotalegislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima adalahtidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan mengandung cacatyuridis;6.

Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan usulpergantian antar waktu dari Penggugat kepada Tergugat II denganNo.047/A/PAW/AY.07PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli2012 M yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihal:pengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan danmerupakan perbuatan melawan hukum;7. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang menguntungkan Penggugat;8.

Bahwa kerugian tersebut berupa tidak adanya pemasukan dana partai yang berasal darianggota DPRD asal fraksi Demokrat hasil PAW yang memberikan kontribusi setiapbulan sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah). Sehingga menimbulkan kerugianmaterial sebesar :e = Rp.5.000.000, x 19 bulan (mulai Februari 2013 s/d akhir masa jabatan anggotaDPRD bulan Agustus 2014) sebesar : Rp.95.000.000, (sembilan puluh limajuta rupiah).8.

Foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Salatiga No.007/SK/DPCPD/Salatiga/2013 tertanggal 13 April 2013 tentang Permohonan PAW,diberi tanda P7 ;8.

dan saksi juga belum di PAW ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, KuasaTergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalildalil bantahannya, KuasaTergugat telah mengajukan buktibukti tertulis / suratsurat bukti berupa :1.Foto copy Surat No.021 / SP / DPCPD / salatiga / VI / 2013 tanggal 3 Juni 2013, diberitanda T1;Foto copy Surat No.52 / DPC.PD/ VI/ 2013 tanggal 3 Juni 2013, diberi tanda T 2 ;Foto copy

Wahyu Solikhin, DannyStephanus Widjaya, S.Psi, Sukartono, dann Isriyani ;Bahwa dari 5 orang tersebut setelah saksi cermati tidak ada yang memenuhi syaratdijadikan PAW setelah dilihat dari keaktifannya ;Bahwa setahu saksi, untuk masalah PAW, DPC sudah mengadakan rapat untukmenentukan siapa yang layak menjadi PAW namun kelimanya sejak tahun 2009 s.d tahun2013 tidak pernah hadir di partai hingga akhirnya DPC mengajukan surat permohonan keDPD Partai Demokrat Jawa Tengah ;Bahwa yang mendasari pemberhentian

dalam proses PAW sering dilakukan rapatrapat khusus dan saksiyang dipilih ;Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan saksi Ariadi pernah bertemu untukmembicarakan masalah PAW dan Penggugat menjawab tidak terlalu ambisi danselanjutnya ditanyakan oleh saksi Ariadi bagaimana kalau diisi dari Dapil lain, yang olehPenggugat dijawab tidak ada masalah ;Bahwa setahu saksi dari Penggugat ada permintaan agar Ketua DPC (Penggugat) datangkerumahnya akan tetapi karena itu urusan partai maka akan diselesaikan ditempat

Melaui Sekretariat JenderalPartai Golkar yang dilakukan Penggugat belum mendapatkan responTergugat I; Namun, yang muncul dimana Tergugat II atau DPD PartaiGOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan justru mengeluarkan surat nomor:102/DPDI/PG/V/2012 tertanggal 31 Mei 2012, perihal usulan PAW yangditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh ketuaDPRD Provinsi Sulawesi Selatan surat tersebut kemudian ditindak lanjutidengan prihal yang sama yang ditujukan kepada KPU Provinsi SulawesiSelatan;10.Bahwa hemat Penggugat langkah yang dilakukan Tergugat Il yangmengusulkan PAW tersebut jelas menyalahi prosedural hukum sertamekanisme sebagaimana diatur dalam aturan organisasi sejak awal olehKarena:10.1. Masalah prosedur usulan pemberhentian oleh pihak Tergugat IIa.

Masalah Prosedur keluarnya usulan PAWBahwa sebelum Tergugat Il mengusulkan PAW ke Ketua DPRDProvinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatanmeneruskan ke KPU Sulawesi selatan, seharusnya Tergugat Ilmenunggu respon dari DPP Partai GOLKAR sebagai tindak lanjutpermohonan Pembelaan diri Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam PO 13/DPP/Golkar/X/2011 Pasal 18 ayatHal. 8 dari 24 hal Put.

sah setelah adanya putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan proses PAW tersebut dapatberlanjut setelah pemberhentiannya sah.

Golkar;Menimbang, bahwa dengan demikian kebijakan DPD Partai Golkar PropinsiSulsel (Tergugat II) menerbitkan surat Nomor: 102/DPDI/PG/V/2012 tertanggal31 Mei 2102 perihal usulan PAW tersebut, dimana pada saat itu Penggugatsedang mengajukan pembelaan diri ke DPP Partai Golkar dan belum mendapatrespon atau tanggapan dari DPP Partai Golkar namun DPP Partai Golkar(Tergugat Il) telah menerbitkan usulan PAW ke DPRD, maka menurut hematmajelis tindakan DPP Partai Golkar (Tergugat II) tersebut tidak sesuai

Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon KepalaDesa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitiapilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW, SriKusbandi, yang kemudian berkas berkas pendaftaran dinyatakan lengkap /lulus administrasi;4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudahdibuat oleh panitia.

IntSurat permohonan melamar Bakal Calon KWaktu Desa Doyong atas nama Anindita Wtanggal 8 Februari 2020 beserta fotokopi lasesuai dengan aslinya);Tanda terima berkas lamaran bakal calon KWaktu atas nama Anindita Widi Setyaningtyadengan aslinya);Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala DesaAntar Waktu atas nama Anindita W.S (fotokaslinya);Surat Ketua Panitia PAW Nomor: 02/II/PAW)Februari 2020, Hal Permohonan verifikasiPengganti ijazah atas nama ANINDITA WIDI(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Kepala

Berita Acara PenutupanPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa DoyongKecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020diketahui jumlah pelamar adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu AgusRiyanto, Sumadi, Kus hendro Prasetyono (Penggugat), Anindita WidiSetyaningsih (Tergugat II Intervensi), Sutarto, Abimanyu Kesumo Jatmiko,S.E.,M.M dan Eko Prihyono, S.H.

Anindita (Tergugat II Intervensi) (vide bukti Pengumuman SeleksiTambahan Proses Pilkades PAW Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 21Februari 2020, bukti T31); bahwa selanjutnya Calon Kepala Desa yang disahkan untuk berhakdipilin dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu) Desa DoyongKecamatan Miri adalah Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M, EkoPrihyono, S.H.

Anindita (Tergugat II Intervensi)kemudian ditetapbkan sebagai Calon Kepala Desa PAW yang disahkan danberhak untuk dipilin dalam musyawarah desa (vide bukti T19);Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan/posisi Penggugat dalampemilinan Kepala Desa PAW Desa Doyong adalah sebagai pelamar/bakalcalon yang tidak lulus pada tahapan seleksi tambahan sehingga tidaktermasuk dalam 3 (tiga ) Calon Kepala Desa PAW yang disahkan dan berhakuntuk dipilin dalam musyawarah desa maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat

Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;9.

Maka antara Pemohon usulanPemberhentian keanggotaan Partai Hanura dan usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) serta Penggugat di hadirkan dalam pertemuan permintaanketerangan dimaksud.

Oleh karenanya surat dimaksud dinyatakantidak sah,ilegal dan batal demi hukum;Bahwa Tergugat IV selagi masih dalam status sebagai Pengurus DewanPimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat telahmengeluarkan surat Pernyataan tertanggal 3 Oktober 2014 dengan isinyatidak akan melakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRDKabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura atas nama NikolausTangayo, oleh karena itu surat tersebut adalah sah menurut hukum ;Bahwa selain itu, PAW (Pergantia Antar

perkara ini memutuskan sebagai berikut ;DALAM PROVISI:Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadili Perkaraini sebelum menjatuhkan putusan akhir, kiranya dapat menjatuhkan putusan seladalam Provisi, melarang Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat MV danTergugat V dan Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill dan TurutTergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat atau menangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyaikekuatan

Bahwa DITOLAK dalil gugatan Penggugat halaman5 butir 10, karena tidakbenar dan tidak berdasarkan hukum jika Penggugat berasumsi PAW terhadap diriPenggugat karena ambisi Tergugat V dan karena pengaruh Tergugat V kepadaPara Tergugat , Il, Ill dan Tergugat IV; Proses PAW Penggugat adalah sesuaiprosedur yang benar sebagaimana diatur dalam AD, ART dan peraturanperundanganundangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkankenyataan perbuatan Penggugat yang sangat bertentangan dan melanggar AD,ART

sebagaimana yang dilakukan Tergugat Ill maupunusulan PAW Tergugat IV kepada Turut Tergugat ;Oleh karena itu usulan PAW yang diajukan Tergugat Ill maupun Tergugat IVadalah sah, benar dan berdasarkan hukum sesuai dengan AD, ART danperaturan perundangundangan, sehingga teroukti perbuatan Para TergugatIll s/d.