• Redaksi : Rp. 10.000,Jumlah : Rp.166.000,Terbilang : Seratus enam puluh enam ribu rupiahBengkulu, 9 Juli 2019Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9(sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari Halaman 9Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2019/PN Bgl

• Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal dan hari itu jugakepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tanggal 24 Desemmber 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 28 Desember 2015, dan Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Plh.

  PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu pada tanggal 31 Desember 2015;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telahdiberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana AktaPemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.

  PaniteraHalaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PT.PALMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu masingmasing pada tanggal 2 Desember 2015;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, sertatelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, makapermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membacaberkas perkara

• Adalah Pengurus Serikat Pekerja Danamon,yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, JalanPrajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta 10110, danberkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105 Panorama LingkarTimur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08 November 2018Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2018/PN

  HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

  WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

• Tipikor/2013/PN.Kdi.,tanggal 11 September 2013 terbukti fakta hukum,bahwa Pembanding dahulu Penggugat (Abu Nuru, S.Pd.,) terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dihukum pidana penjaraselama 1(satu) tahun dan i1(satu) bulan dan pidana denda sebesarRp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) jabatan sebagai Kepala bidangKemasyarakatan dan Sosial Budaya Inspektorat Kab.

• peradilan ini dibebankan kepada Negara ;Mengingat pasalpasal dan peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkara ini ;M EN GA DILL: =" Menerima permintaan banding dari Jaksa Penutut Umum ;= Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013,No. 97/Pid.B/2012/PNIDI yang dimintakan banding tersebut ;=" Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian, ......Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 September 2013, dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

• (Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pat.P/2019/PN Bgl

• RedakSi ...... eee ee cee eee eee eeeeeeeeeeeeeeess Rp. 10.000,00Jumlah Rp 216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Marzuki Yahya (Pemohon).Banda Aceh, Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor103/Pdt.P/2019/PN Bna

• TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA tidak cukup beralasan menurut hukum.Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :20/PID.

  TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke3 :Bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda incassu, yang beranggapan unsurdengan sengaja memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi,tidak terbukti dilakukan Terdakwa, adalah merupakan alasan yang tidakfaktual (faktafakta yang tidak terbantahkan), mengingat dalam faktapersidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatannyaselaku

  TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke4 :Bahwa pada keberatan menyoal unsur yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, mengingat secarayuridis pengertian keuangan daerah/dana APBD yang telah dipisahkansebagaimana ditetapkan dalam UUNRI No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

  HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh MARIANA SONDANG PANDJAITAN, S.H. M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S.

• Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Perumnas Waiheru Blok Il Desa Waiheru,Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Karyawan Swasta ;Terdakwa pernah berada dalam tahanan ;1) Penahanan oleh Penyidik berupa Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;2) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember2011 sampai dengan 06 Februari 2012 ;3) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

  Ambonsejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;4) Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambonsejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan 04 April 2012 ;5) Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berupa Tahanan RutanAmbon sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;6) Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 April 2012sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;7) Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

  Tipikor/2012/PN.AB, tanggal 27OKtober 2014,yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILISENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HUSNI PUTUHENA, SH. bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama dan berlanjut;2.

  Tipikor/2014/PT.AMB jo.

  Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/2012/PN.AB dan membebaskan Terdakwadari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Factitelah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsurunsurpidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap di

• Nomor 2921 K/PID.SUS/2015serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan kasasi daripemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:1.Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidaksependapat dengan putusan Judex Facti yang menerapkan ketentuanPasal 3 UU Tipikor. Menurut Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quoseharusnya Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor.

  Alasan keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapatdibenarkan;Bahwa Ketua Majelis sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwaseharusnya perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tipikor dengan alasan;Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3UndangUndang Tipikor, terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian /makna kata setiap orang adalah orang perorangan atau termasukkorporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3)UndangUndang Tipikor

• Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahananKota di Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengantanggal 12 April 2017;Terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamadidampingi Penasihat Hukum ; LOURENE YUNITA, S.H., M.H, WISNUWIGIASWARA PUTRA. SH.MH Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hykumserta asisten pada kantor pengacara dan konsultan hukum LOURENE YUNITA,44S.H., M.H.& REKAN yang berkantor di JL.

  CENDERAWASIH BLOK 1/38,YABANSAI, HERAM, JAYAPURA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09Mei 2017; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 18/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal15 Agustus 2017; Telah membaca surat penugasan Panitera Pengadilan Tinggi JayapuraNomor. 18/Pan/Pid/Pid.SusTPK/2017/PT JAP tanggal 15 Agustus 2017tentang penugasan Panitera

  Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis,Supriyono, SH. Mhum. Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak,SH. MHum.

  Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdidampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Chimson Loinenak,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa;264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264264Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttd1.SUPRIYONO, SH.MHum MADE SURAATMAJA, SH.

• Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019di Rutan Klas Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur;4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus2019 di Rutan Klas Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM JayaGuntur.5.

  Dugaan Tipikor Tdw Benhur.Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uangpengganti di atas;Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana penjara yang dijatuhkan;Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan agar barang bukti nomor urut 1 (Satu) samapai dengannomor urut 116 (Seratus enambelas) yaitu: a URAIAN BARANG BUKTI1 21 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 3013I 0176. 2 1 (satu) buah kartu Privilege Card Platinum Plaza

  Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwaitertanggal 14 Januari2020, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 14 Januari 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020;Hal 32 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI.7. Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim TingkatBanding tidak mengajukan kontra memori banding;8.

• PUTUSANNo. 50 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : EDY MULAWARMAN' Bin ABDULMUFTY ;Tempat lahir : Sebulu, Kutai Kartanegara ;Umur /tanggal lahir : 32 tahun/O6 Oktober 1979;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Biru RT.13, KecamatanTenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara;Agama : Islam ;Pekerjaan

  pemidanaan baikyang bersifat pencegahan khusus (special preventive) maupun pencegahanumum (generative preventive) ;Bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa EDYMULAWARMAN Bin ABDUL MUFTI selama 4 (empat) tahun, tidakmencerminkan pemerataan dan kesetaraan memperoleh rasa keadilan,mengingat bahwa pada kasus yang sama dalam penyalahgunaan danaBansos Pemkab Kutai Kartanegara tahun 2006 terhadap Terdakwa lainyakni Terdakwa SETIA BUDI yang diajukan/disidangkan secara terpisah diPengadilan Tipikor

  Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yangmelawan hukum dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai anggotaDPRD ketika perbuatan dilakukan, sehingga justru oleh karena unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor berlaku umum atauberlaku kepada siapa saja subjek hukum yang mampu bertanggungjawabtermasuk diri Terdakwa, tanopa harus membedakan kedudukan pegawainegeri atau penyelenggara negara dan pegawai

  Abdul Latif, S.H., M.H., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./ H.

• Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.O02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Siti Sarah (Pemohon).Banda Aceh, 15 April 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM.SHNIP. 196107121982031004Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2019/PN Bna

• ., Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan NegeriDenpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukandengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22Oktober 2021 berdasarkan Pengumuman Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 09/Pdt.G/2021/PN.

• Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;5. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal02 September 2014 ;6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;7.

• Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn;a Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini baikyang timbul ditingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkatbanding sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; a DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariKamis tanggal 05 Desember 2013, oleh Kami : SAUT H.PASARIBU,SH HakimTinggi Tipikor

  pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

  MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 57 /Pid.Sus.K/2013/PTMdn,putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Selasa tanggal 10 Desember 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut

• MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehselaku Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH masing masing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Maret 2016, Nomor:25/Pen.Pdt/2016/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidanghalaman 33 Perkara Perdata.

  Nomor. 25/Pdt/2016/PTBNAyang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi HakimHakim anggota dan dibantu NURLELA KESUMA selaku Panitera PenggantiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihakyang berperkara atau kuasa Hukumnya ;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.o1. 1. Hj. LELIWATI, SH. MH Hj. NURLELA KATUN, SH. MHd.t.o2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH Panitera Penggantid.t.oBiaya perkara banding :1.Meterai .........

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;5. KPN Tipikor Smg tanggal 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No.45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6 Wakil Ketua PT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 20137. Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.

  SH & REKAN Loram Wetan Rt 01 Rw 06 No. 932 AKecamatan Jati , Kabupaten Kudus , sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 25 April2013 ;Pengadilan Tipikor tersebut ; Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang penunjukkanMajelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan. Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ; Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum.

  Tipikor. Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KASMURI BIN ( alm ) KASNAWITempat lahir : DemakUmur / tanggal lahir : 54 tahun / 10 Februari 1954Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal: : Ds.

  Tipikor. Smg :tanggal 16 April 2013 , No. 46 / Pen. Pid/Sus/ 2013/PN. Tipikor Smg ,Sejak tanggal 16 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;KPN Tipikor Smgtanggal + 2 Mei 2013, No. 46 /V/Pen.K/2013/jo. No.45/Pid/Sus/2013 /PN.Tipikor .Smg, 16 Mei 2013 s/d 14 Juli 2013 ;6.Wakil Ketua PT Semarang : No. 182 /Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg7.Sejak tanggal : 15Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013Wakil Ketua PT. Semarang ,No. 228 /Pen.pid/ TPK/2013/PT.