Utr.terminology kata "Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan yangdituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan

Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apa saja yangdikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (Petitum) ;Menimbang, bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi) sebagai salahsatu persyaratan formal dari surat gugatan sebagaimana disebutkan dalam point c diatas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini justru ketentuanini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari syarat

Dijumpai lebam mayat yang hilang pada penekanan.3. Dijumpai tato pada dada kanan, dada kiri, lengan kanan, lengan Kiri,tangan kiri, pusar, paha kiri atas, betis kanan, kiri dan punggung.4. Dijumpai bibir membiru (sianosis).Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiriDijumpai luka terbuka pada pipi sebelah kiri, telinga sebelah kiri, lehersebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kanan.7.

Dijumpai lebam mayat yang hilang pada penekanan. Dijumpai tato pada dada kanan, dada kiri, lengan kanan, lengan kiri,tangan kiri, pusar, paha kiri atas, betis kanan, kiri dan punggung. Dijumpai bibir membiru (sianosis). Dijumpai luka gores pada leher sebelah kiri. Dijumpai luka terbuka pada pipi sebelah kiri, telinga sebelah kiri, lehersebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kanan. Dijumpai ujungujung jari tangan dan ujungujung jari kaki bewarnapucat.Halaman 42 dari 55 hal.

Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Arif Wibowo alias Badek sebagai Terdakwa

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan

Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2020/PN Srhatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki

Menghilangkan nyawa orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyekhukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menuruthukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalahadanya Subyek hukum tersebut, Apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan

Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Handika Kesuma sebagai Terdakwa, dan

terdakwa Diki dan Imron Hanafi, dan dari keteranganterdakwa Ill tersebut kKemudian terdakwa Diki dijemput untuk dibawa ke kantordesa; Bahwa, dikantor desa meskipun terdakwa Il telah mengakuiperbuatannya yang dia lakukan bersama terdakwa Diki, namun terdakwa Dikitetap tidak mengakui, namun setelah terdakwa Il menceritakan kronolisperistiwa baru terdakwa Diki mengakui perbuatannya melakukan pencuriankotak amal bersama terdakwa Il Ahkmad Khoirul load;7 Bahwa, saksi sama sekali tidak pernah melakukan penekanan

diberikannafkah oleh pemohon, baik bukti tersebut berupa bukti surat maupun bukti saksi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 191RBG, dan oleh karena majelis hakim tidak menemukan fakta yangmemungkinkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim, makamajelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh termohonini harus dinyatakan tidak terbukti karenanya harus dinyatakan ditolak;Dalam eksepsi :Menimbang, bahwa termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknyaberisi penekanan

Bahwa sebagaimana penjelasan point posita 5 dan 6 TERGUGAT tidakmemberikan tanggapan positif atau jalan keluar terbaik, bahwa TERGUGAT melakukan penagihan serta penekanan terhadap PENGGUGAT denganmemberikan surat peringatanperingatan serta ancaman untuk melakukanpelelangan terhadap obyek yang menjadi jaminan atas hutangPENGGUGAT terhadap TERGUGAT I;10.

Unsur Barang SiapaAd. 2.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti

Lain halnya di bidang impordimana UndangUndang Nomor 17/2006 memberikan penekanan berimbangantara pelayanan dan pengawasan, sementara di bidang ekspor lebihditekankan adalah sisi pelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2)PMK 214/2008 mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhikondisi Pasal 7 Ayat (5) PMK 214/2008, dengan memegang prinsip UndangUndang Nomor 17/2006 maka pelayanan tetap diberikan denganpertimbangan hal tersebut tetap tidak menghilangkan kewajiban eksportirdalam membayar

sebagaimana diterangkan oleh saksiDwi Gunarsih, Saksi Susi, Saksi Muhammad Ridwan, dan Saksi Subairi, yaituantara lain: MESIN TEPUNG, MESIN PENGERING dan MESIN PRESTO,Hal 32 dari 35 Putusan No.25/Pid.SusTPK/2018/PT SMG.barangbarang tersebut ada di tempat lokasi kegiatan KUBE dan selama itudimanfaatkan oleh anggota KUBE, tidak dipakai sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa faktafakta sebagaimana diuraikan diatas adalahmerupakan fakta yang terungkap di persidangan, yang tidak secara spesifikmendapatkan penekanan

Lebam Mayat : terdapat pada seluruh tubuh, warnakemerahan, tidak hilang dengan penekanan.2. Kaku Mayat : terdapat diseluruh tubuh. Tidak dapatdilawan.3. Pembusukan : tampak pembusukan lanjut diseluruhtubuh korban, perut tampak mengembung.4. FAKTA PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR1. Permukaan Kulit Tubuh :a.

Barangsiapa:Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepadaorang atau manusia atau Siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yangdipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secarahukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam suratdakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanyakehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Saksi memberitahukan hak hak apa saja yang diperoleh tersangka, termasuk didalamnya tersangkamendapatkan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Bahwa untuk prosedur penyidikan terhadap tersangka sudah dilakukansesuai aturan, yaitu Saksi membuat pertanyaan kemudian jawaban yangkeluar dari muluttersangka diketik dalam BAP; Bahwa Saksi tidak ada memberikan penekanan atau kekerasan kepadatersangka saat diperiksa; Bahwa setelah selesai pemeriksaan Saksi mempersilahkan

digunakan kepada semua tersangka, karena pemeriksaan dilakukansendiri sendiri; Bahwa saat proses pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi menyusunpertanyaan, kemudian jawaban dari tersangka diketik saksi dalam BAP; Bahwa selesai pemeriksaan kemudian saksi mempersilahkan BAP untukdibaca oleh tersangka, apabila ada perubahan akan diperbaiki sesuaidengan apa yang disampaikan tersangka; Bahwa setelah tersangka setuju kemudian BAP ditandatangani, dan setiaplembar diparaf; Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan

Bahwa terdapat KETIDAKJELASAN dan PENGABURANFAKTA HUKUM dalam uraian Gugatan angka 13 yang dibuatoleh Penggugat dikarenakan tidaklah muncul dengan seketikatanpa adanya bujuk rayu dan penekanan dari pihak Penggugatagar Tergugat , Il, Ill, V, IV, VI, VII, VII, IX, dan X yang berisipenyerahan hak milik dengan sukarela kepada Penggugat.Bahwa hal ini sudah dinyatakan oleh para Tergugat dalam SuratPencabutan Kuasa Menjual yang telah diserahkan kepadaPenggugat.

pembicaranmereka mengenai sertifikat.Bahwa sertifikat tersebut milik pak Suhayono;Bahwa saksi berkunjung ketempat pak Suhayono Kunjungan biasasaja karena kami secara kebetulan dan secara tidak sengaja dankami datang kebetulan ada tamu dirumah pak Suhayono;Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2018/PN Tjk Bahwasaksi mengetahui hal tersebutkarna pak Suhayono berceritadan kegunaan sertifikattersebut untuk jaminan kasus Felicia; Bahwa saksi mengetahui Bank Lampung tidak ada pengancamandan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function).Halaman 26 dari 126 halaman. Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/20168.

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlan jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajakdibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan PengadilanTata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata UsahaNegara.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak pernahmelaksanakan pemeriksaan pajak untuk menentukan nilai pajakterutang.1) Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA. pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannyahalaman 137138 angka 1317, yang keliru mengartikan pertimbanganhukum

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function