(Bukti T.1.30).Bahwa dalam RUPS ini memutuskan mengangkat Sdr. Burhanuddin ZRsebagai Direktur Utama dan Sdr. Bambang Supratikno sebagai Direkturdan Sdr. Sutomo Parastho sebagai Komisaris.

Bahwa peristiwa yang terjadi, yaitu pada tanggal 27 Mei 2002, telah21).Vide :22).dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) akan tetapi tidakmenghasilkan apaapa (nihil), dalam hal ini Karena pada waktu itu Sdr.Bambang Supratikno (Direktun/Termohon Kasasi tetap tidak maumemberikan laporan kepada Komisaris sekongkel, kemudian Sdr.Burhanuddin ZR (Direktur Utama)/Termohon Kasasi II datang terlambatlangsung marahmarah tak sudi memberikan Laporan Keuangan dananehnya malah mengajak berkelahi, sehingga RUPS

RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) ini tidak menyertakan Sadr.Burhanuddin Zr (Termohon Kasasi II) (direktur utama) dan sdr.

Bahwa dari hasil RUPS tanggal 28 Juli 2005 tidak bisa dibuatkan Akta,karena Badan Hukum Yayasan tersebut belum mendapatkanPengesahan dari Menteri, maka di diadakan RUPS PT Arma Sebelasuntuk membuat Perseroan Terbatas yang sesuai UU No. 1 tahun 1995yang hadir Sdr. Sutomo Parastho (Pemohon Kasasi 1) dan Sdr.

SutomoParastho (Pemohon Kasasi 1) dengan tujuanagar karyawan tidak menanggung rugi apabilaterjadi kerugian, tetapi proporsi keuntunganakan dibagikan dengan hitungan sesuaidengan porsi Sahamnya.Hasil dari RUPS ini dituliskan dalam bentuk Notulen Rapat RUPS PT.Arma Sebelas tertanggal 4 Oktober 2006. (Bukti T.I21).27). Bahwa hasil RUPS yang berwujud Notulen Rapat RUPS PT.

Puteri Mea untuk pertamakalinya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT.Puteri MeaNo.ll tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Oerip Mochiasin Soemarto,SH Notaris di Banjarmasin , ternyata Ary Hans Setiawan, SH dan MetropoleBantuk Djanguk, SHCs menyelenggarakan RUPS lagi di Jakarta pada tanggal 16Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.82 tanggal 30 Juni 2008 tentangPernyataan RUPS PT.Puteri Mea yang dibuat dihadapan Netty Maria Machdar,SH Notaris di Jakarta, tanpa sepengetahuan

BUDY DINATA selaku pemegangsaham mayoritas;Adapun hasil RUPS tersebut meliputi:a.

Perubahan Pengurus PT.Puteri Mea, yakni: Tony Amin sebagai Direktur Utama; Ari Hans Setiawan,SH sebagai Direktur; Metropole Bantuk Djanguk,SH sebagal Komisaris Utama; Agus Sutanto sebagai Komisaris;Bahwa tanpa sepengetahuan BUDY DINATA selaku pemegang saham mayoritas,pada tanggal 12 Agustus 2009 diadakan lagi RUPS mengenai penegasan,persetujuan dan mengesahkan kembali hasil RUPS yang tercantum dalam AktaNo.82 tanggal 30 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta No.85 tanggal 12Agustus 2009 yang dibuat

Bahwa semua penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Ari HansCs tersebut,dilakukan ketika terjadi sengketa perdata mengenal keabsahan kepemilikansaham antara Metropole Bantuk Djanguk,SH selaku Penggugat dengan BudyDinata selaku~ Tergugat' di Pengadilan Negeri Palangka RayaNo.23/Pdt.G/2008/PN.PL.R jo.

;Bahwa selanjutnya telah pula dilaksanakan RUPS pada tanggal 22 Juli 2014untuk menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yaitu. TergugatIntervensi 11 sebagai Direktur menggantikan Tergugat Intervensi sebagaimanatertuang dalam Akta No. 105 yang dibuat dihadapan Notaris H.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMI LAKSAMANA JAYA7. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT. BUMI LAKSAMANA JAYA.8. 6 (enam) lembar Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.

Dan ditetapbkan melalui RUPS PT. BLJ.

BLJ dilaporkan dalam RUPS tahun 2013, baikPemegang saham maupun komisaris menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa laporan kauangan anakanak perusahan PT. BLJ setiap bulannyadisampaikan kepada PT.

Bumi Laksamana Jaya Migasmenggantikan Ribut Susanto ;Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 dilaktukan RUPS dan RUPS Luar biasa diKantor PT. Bumi Laksamana Jaya Migas di Pekanbaru.

tahun 2012 sebanyak 2kali, yaitu RUPS tahunan di Batam dan RUPS LB di Bengkalis tanggal 29Maret 2012 ;Bahwa dalam RUPS tahunan 2012 diputuskan, penambahan modal,investasi dengan pihak lain, dll, sedangkan RUPS LB diputuskan tentangpendirian anakanak perusahaan, semua rencana itu harus persetujuankomisaris ;Bahwa tidak semua komisaris menyetujui semua kegiatan dari RUPStersebut, karena RUPS tersebut waktu itu baru rencana kerja, namunsetelah lahir Perda No.7 tahun 2012 (Rp.300 milyar untuk listrik

RET sesuai dengan aktapendirian perusahan tertanggal 20 Juni 2012 seara mencicil ;Bahwa dengan pemaparan yang disampaikan oleh Yusrizal dalam RUPS tahun2013 tersebut seluruh peserta RUPS PT.

BatutamaManikam Nusa dan dengan sendirinya semua data yang adaselama ini di Kemenkumham akan diperbarui berdasarkanhasil RUPS tersebut ;Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 239/K/TUN/201416.

Putusan Nomor 239/K/TUN/201418.19.20.21.22.permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS PT.

., Notaris di Jakarta) telahmenyelenggarakan RUPS pada tanggal 29 Februari 2012, yang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara RUPS tertanggal 29 Februari 2012,yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta; danselanjutnya oleh Notaris yang sama dibuatkan Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 03, tanggal 13 Maret 2012 ;Bahwa apabila Tergugat menjalankan tugasnya sesuai hukum yangberlaku maka seharusnya RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 29Februari 2012 adalah tidak sah karena mengacu

Augustine Beatrice Suyanto, S.H., Notaris di Jakarta ;Bahwa salah satu agenda RUPS yang diselenggarakan tanggal 29Februari 2012 adalah mengenai penyesuaian anggaran dasarPT.

, dimanaperubahan anggaran dasar perseroan melalui RUPS mutlak merupakanhak hukum pemegang saham yang diatur dengan jelas dalam UUPT.

Menurut Pasal 80 dan 91 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas, Pembatalan Pengangkatan Pekerja selaku Direksi BankRatu hanya dapat dilakukan oleh Keputusan RUPS ;Bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pembatalan pengangkatanpekerja sebagai Direksi melalui RUPS hingga Bank Ratu dibekukan kegiatannyaoleh Bank Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2000, BPPN menganggap bahwaKeputusan RUPS tertanggal 21 Februari 2000 adalah sah dan tetap berlaku ;Bahwa secara faktual hingga kegiatan Bank

No. 47 PK/TUN/2008Saham (RUPS) adalah merupakan organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenangyang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sebagaimana diaturdan berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Jo. Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, kedudukan Sar.Hengky Hendratmoko sebagai Direktur PT.

Bank Ratu yang diangkat berdasarkanRUPSLB telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan danjuga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1)UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan"Anggota Direksi diangkat olen RUPS". Hal ini sesuai dengan Pasal 91Jo. Pasal 92 UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kedudukanDireksi dalam perseroan adalah kuat, dan tidak dapat dibatalkan denganalasan apapun juga tanpa melalui RUPS ;Bahwa sebagai Direktur PT.

Bagi calon yang diajukan oleh Bank ke Bank Indonesiamanakala tidak disetujui atau tidak lulus dalam fit and profer test di manayang bersangkutan sudah diangkat sebagai pengurus melalui RUPS,maka yang bersangkutan wajib diberhentikan melalui RUPS atau yangHal. 10 dari 15 hal. Put.

Bank Ratu tidak pernahmelakukan RUPS untuk memberhentikan Sdr. Hengky Hendratmokosebagai Direktur dan sebaliknya Sdr. Hengky Hendratmoko tidak pernahmengajukan pengunduran dirinya, maka menurut hukum kedudukan Sadr.Hengky Hendratmoko masih sebagai salah satu Direksi PT.

INTERNATIONALmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di GedungSampoerna Strategi dengan agenda penunjukan Susunan Direksi yangbaru dan telah terpilin dengan susunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur.3.

AGAPESOFTWARE INTERNATIONAL mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) di Gedung Sampoerna Strategi dengan agendapenunjukan Susunan Direksi yang baru dan telah terpilin dengansusunan dewan direksi sebagai berikut :1. SATRIYA AGUS GUNAWAN selaku Direktur Utama.2. HENDRAWAN AGUSTA selaku Direktur3.

Bahwa alasan / dasar terdakwa tidak memberikan suratsurat tersebutkepada Direksi yang baru dimana sebelumnnya terdakwa menyadarisudah tidak menjabat dan sudah ada hasil RUPS Luar biasa yangdilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwa menganggapbahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoerna StrategicSquare adalah tidak sah dan terdakwa belum menerima salinan beritaacara hasil RUPS luar biasa tersebut.

Putusan No.743/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.menganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerima salinanberita acara hasil RUPS luar biasa tersebut. Bahwa benar, terdakwa menjelaskan berdasarkan akte pendirianSATRIYA dan ERIK terdapat saham didalam PT.

Luar biasayang dilakukan di Sampoerna Strategic Square karena terdakwamenganggap bahwa RUPS luar biasa yang dilakukan di Gd. sampoernaStrategic Square adalah tidak syah dan terdakwa belum menerimasalinan berita acara hasil RUPS luar biasa ters ebut.

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

Permasalahan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 09tertanggal 16 Juli 2020;f. Permasalahan Pemanggilan/Undangan RUPS dan Perubahan AnggaranDasar;(vide huruf A angka 6 huruf e dan f halaman 6 s/d 7 posita gugatan, DalamPokok Perkara).g. Permasalahan Perubahan susunan Pengurus dan susunan PemegangSaham PT Persatuan Perkasa;h. Permasalahan RUPS Luar Biasa PT Persatuan Perkasa tertanggal 14 Juli2020;(vide huruf A angka 6 huruf halaman 8 posita gugatan, Dalam PokokPerkara).i.

, untuk diadakannya RUPS itu harus sesuai UUNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan disitu adapemanggilan dan itu harus ada dan wajib;Bahwa syaratsyaratnya yaitu pemanggilan dan pengumuman;Bahwa pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan pengumumandengan koran;Bahwa yang dipanggil adalah para pemegang saham dan yang melaluipengumuman tentang agenda RUPS, kapan waktunya dan lokasi;Bahwa efek hukumnya jika pemanggilan kepada pemegang saham itu sudahmeninggal dan RUPS tersebut tetap

dilaksanakan berarti ada masalah perdataberarti ahli warisnya yang mewakili dan undangan jika sudah diketahuimeninggal ditujukan kepada ahli waris;Bahwa terkait dengan agenda RUPS, apabila suatu panggilan RUPS sudahdiagendakan dengan rapat tertentu harus dilaksanakan sesuai denganundangan dan agenda yang ditetapkan sebelumnya itu bersifat pasti dan jikaada agenda lain lagi maka harus RUPS lagi dan agenda rapat RUPS itubersifat limitatif;Bahwa dasar hukumnya ada didalam UU PT yang menyebutkan bahwa

Jadi jika ada PT A sedangkan pemegangsahamnya adalah PT B dan PT C maka kalau PT C mengadakan RUPS danyang hadir pasti direksinya yang bertindak atas nama PT B dan PT C, danseperti itu adalah hal biasa; Bahwa menurut Ahli apabila pihak yang suara pemilih dalam RUPS tersebuttidak setuju itu merupakan ranah pengadilan negeri karena itu sengketa parapemegang saham.

Akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS ataudokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham ; dan2. Keputusan instansi terkait menganai perubahan nama pemegang sahambadan hukum atau orang perseorangan.c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewankomisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang sahamdi luar RUPS tentang perubahan susuanan direksi dan/atau dewan komisaris;d.

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

REZKY RECIDEND TOPOYO;Bahwa para Penggugat melakukan RUPS (Rapat Umumm PemegangSaham) luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT. REZKY RECIDEND TOPOYO:Ayat 7 Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :a.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanHalaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 484//PDT/2020/PT.BDG.15.16.Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 81 ayat (2) UUPT, yang berbunyiDalam

hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang sahamberdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.Dan pasal 82 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Berdasarkan rekaman closedcircuit television (CCTV) Penggugat (BuktiP6) bahwa RUPS yang seharusnya dilaksanakan di

dan tidak pernah hadir dalam RUPS, sehingga syaratpemanggilan kepada pemegang saham untuk RUPS perubahan pengurus,perubahan susunan pemegang saham dan perubahan Anggaran Dasarsebagimana ditentukan di dalam Pasal 80 ayat (1), 81 ayat (2), dan 82 ayat(1) UUPT tidak terpenuhi.

RUPSpadahal Tergugat Ill tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikandengan rekaman CCTV Penggugat (BuktiP6), sehingga kebenarandari keputusan RUPS yang tercantum dalam Akta tersebut tidak dapatdipastikankebenarannyadanAktatersebutjugadibuattanpamemperhatikan proses penyelenggaran RUPS, sehingga tidakterpenuhinya syarat pemanggilan kepada pemegang saham untukpenyelenggaraan RUPS mengenai perubahan pengurus, peralihan saham,dan perubahan Anggaran Dasar pada pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1)dan

Ltd sudah paillitdan dilikwidasi dan telah dibubarkan melalui keputusan tanggal 3November 2010 RUPS tanggal 30 September 2010 di Jepang, dengandemikian Sdr.

CITRA BAHARI PERMAIdengan PERTAMINA;Bahwa Merujuk pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroanTerbatas(UUPT) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tahunan dalam suatu Perseroan Terbatas wajib diadakan dalam jangkawaktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Dalam RUPS tahunan tersebut, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sekurangkurangnya sebagai berikut (lihat Pasal 66ayat 2 UUPT):a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun

Pasal 79 ayat(1) UUPT mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahuluidengan pemanggilan RUPS, di mana padaPasal 79 ayat (5)UUPT mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima. Apabila tidak menyelenggarakan RUPStahunan, direksi dianggap telah melalaikan fiduciary dutynya terhadapperseroan;.

Utr.seorang direksi bertanggung jawab terhadap perseroan, bukan organperseroan lainnya, baik rapat umum pemegang saham ataupun dewankomisaris, apalagi pemegang saham.Bahwa dengan demikian, Direksi tetap wajib menyelenggarakan RUPSTahunan sebagai salah satu kewajibannya menjalankan kepengurusanperseroan sebaikbaiknya dengan memberikan laporan tahunan Perseroandalam RUPS Tahunan.Bahwapadaprinsipnya RUPS Tahunandiadakan untuk mengesahkanperbuatanhukumdireksi, rencanakerja, alokasi dana, sertalaporankegiatan

Utr.16.17.e = Pinjaman Lambok Rekan Kapten Rp. 75.000.000, e Pinjaman Kapten Rp. 400.000.000,e Pinjaman Asep Pertamina/teman KaptenRp. 240.000.000,TOTAL RP.1.762.000.000,Bahwa oleh karena pentingnya laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan pengesahan perbuatan hukum Direksi tersebut, dikarenakansudah lewat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, maka tidak dapat lagidibuat RUPS tahunan, untuk itu laporan pertanggungjawaban pengelolaankeuangan dan penggunaan kekayaan Perseroan dan lainlain

Majelis Hakim perkara a quo berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI(INGKAR JANJI);Memerintahkan kepada TERGUGAT bersamasama PENGGUGAT untukmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT.

bulan 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari ini(penandatanganan akta ini) sampai dengan tanggal 15 Januari 2006, pihakpertama tidak oberhasil menyelesaikan dan menyerahkan ataumenyampaikan semua objek Hotel White Rose secara lengkap antara lain :tetapi tidak terbatas pada Suratsurat Pemilikan Hak Atas Tanah, Hak SewaTanah, Suratsurat ljin Usaha, Surat lin Mendirikan Bangunan, Surat jinPenggunaan Air Tanah, Surat Ijin Penggunaan Genzet, Surat Tanda DaftarPerusahaan, persetujuaan dari pemegang saham/RUPS

Maka atas surat Terdakwa tersebut, HARIBOEDIHARTONO membuat surat tanggapan yang dikirim ke TerdakwaNomor : 035/HRMJSEC/V/06 tanggal 19 Januari 2006 menyatakan DueDelligence belum dapat dilakukan karena suratsurat belum lengkap, tidakada persetujuan para pemegang saham (RUPS) dan karena dokumen asilibelum ada, serta tidak sesuai Akta Perjanjian ;Bahwa Terdakwa membuat surat lagi Nomor : 06/Not/l/2006 tanggal 20Januari 2006 menanggapi surat HARI BOEDIHARTONO, menyatakanbahwa Terdakwa kapasitasnya

No. 1962 K/PID/2010Bahwa menurut HARI BOEDIHARTONO mengingat isi surat Terdakwadimaksud tidak sesuai dengan fakta yang ada, di mana dokumendokumendinyatakan sudah lengkap padahal sebenarnya belum lengkap, dokumenyang belum ada adalah : Tidak adanya dokumendokumen asli, tidak adapersetujuan dari pemegang saham (RUPS), belum ada ikatan jual belisesuai yang dinyatakan dalam Pasal 10 Akta Nomor : 3, maka HARIBOEDIHARTONO belum mau melaksanakan Due Delligence" ;Bahwa RACHMAT AGUNG LEONARDI baru menerima

Suratsurat kelengkapan penjualan Hotel White Rosedinyatakan lengkap untuk memenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2,padahal telah dapat dibuktikan persetujuan para pemegangsaham RUPS tidak ada, artinya surat Terdakwa tidakmemenuhi Pasal 4 Akta Nomor : 2, surat ini mengandungkeadaan yang tidak sebenarnya ;2.

Memperhatikan perbedaan kedua pendapat ini,Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan NegeriDenpasar berpendapat arti lengkap tersebut dikembalikan kepadaPasal 8 Akta Nomor : 3 Tahun 2005, yakni dinamakan suratsuratlengkap salah satunya harus meliputi juga persetujuan parapemegang saham RUPS.

Nomor 3076 K/Padt/2019tanggal 30 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat VII:a.Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat yang diangkatoleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat pada tanggal 23 Januari2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mandiri AlamSejahtera (Turut Tergugat ) Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015maupuntindakan kepengurusan yang dilakukannya danpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat yang diangkatsesuai Akta Nomor 7

tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkatoleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II pada tanggal 23 Januari2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PersadatamaLestari Coalmining (Turut Tergugat II) Nomor 16 tanggal 30 Januari2015 maupun tindakan kepengurusan yang dilakukannya danpengangkatan pengurus perseroan Turut Tergugat II yang diangkatHalaman 8 dari 25 hal.

Nomor 3076 K/Pdt/2019melawan hukum;Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat (PT Mandiri AlamSejahtera) tanggal 23 Januari 2015, berikut setiap perikatan yangtimbul dari dan juga segala akibat hukum dari Keputusan RUPS LuarBiasa Turut Tergugat tanggal 23 Januari 2015 sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 30 Januari 2015 yang dibuatoleh Tergugat VII:a.Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan batal demi hukumpengangkatan pengurus perseroan

Turut Tergugat yangdiangkat oleh RUPS Luar Biasa Turut Tergugat pada tanggal 23Januari 2015 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTMandiri Alam Sejahtera (Turut Tergugat ) Nomor 18 tanggal 30Januari 2015 maupun tindakan kepengurusan yangdilakukannya dan pengangkatan pengurus perseroan TurutTergugat yang diangkat sesuai Akta Nomor 7 tanggal 23Februari 2016 yang dibuat oleh Tergugat VII yang berisi tentangperubahan suSunan pengurus' perseroan dan susunanpemegang saham Turut Tergugat !

Menyatakan dan menetapkan tidak sah dan tidak berkekuatanhukum RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II (PT Persadatama LestariCoalmining) tanggal 23 Januari 2015 tersebut, berikut setiapperikatan yang timbul dari dan juga segala akibat hukum dariKeputusan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat II tanggal 23 JanuariHalaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3076 K/Pdt/20192015 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT Persadatama Lestari Coalmining (Turut Tergugat I!)

Kajeco Indonesia telahmengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi Penggugat padatanggal 27 September 2014;Menimbang, bahwa dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)Perusahaan belum pernah memberikan pelepasan dan pembebasan (acquit etde charge) kepada Tergugat II terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tergugat II selaku Direktur Penggugat;Menimbang, bahwa RUPS sebagai salah satu organ yang memegangperaturan penting dalam undangundang Perseroan Terbatas dengan tegasmenyatakan bahwa

RUPS punya wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undangundangPerseroan Terbatas itu sendiri, dan atau anggaran dasar.

sampai dengan T.16 berupa perjanjian kredit antara Penggugat danTergugat I, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat II selaku Direkturmewakili Penggugat untuk melakukan perikatan kredit dengan Tergugat ,kemudian uang fasilitas kredit tersebut masuk ke dalam rekening Penggugatsebagaimana bukti T.121 sampai dengan T.124, atas dasar tersebut makatindakan Tergugat II yang melakukan perikatan dengan Tergugat adalah demikepentingan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakanbahwa dalam RUPS

Penggugat sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 tidakpernah memberikan persetujuan atas peningkatan plafon pinjaman untukfasilitas Perjanjian Pinajaman termasuk fasilitas DP/BNL harus ditolak karenatidak ada unsur kesalahan dalam tindakan sebagaimana dimaksud dalam daligugatan Penggugat;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II telah mengajukan permohonanpengunduran diri sebagai Direksi Penggugat pada tanggal 27 September 2014namaun RUPS belum pernah memberikan pelepasan dan pembebasan(acquit et de

charge) kepada Tergugat II terkait pelaksanaan tugas dantanggung jawab Tergugat II selaku Direktur Penggugat, dengan demikiantindakan Tergugat Il Sepanjang belum ada pelepasan dan pembebasanberdasarkan RUPS semuanya adalah masih terkait dengan tugas dan tanggungjawab untuk kepentingan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiridalam

Notaris di Medan;Bahwa jumlah saham yang dijual sebanyak 2.221 lembar denganperincian sebagaimana dalam surat gugatan;Bahwa dari perincian penjualan saham milik Penggugat sesuai denganhasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan Berita Acara RUPS (RapatUmum Pemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI No.58 yang dibuatoleh dan dihadapan Ny. Chairani Bustani, SH.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDAIR:1.Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Bumi MansyurPermai tersebut yang rencananya akan dijual kepada para Tergugatternyata belum dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;Bahwa selain itu memperhatikan ketentuan pasal 64 UndangUndangPT. yang menyebutkan RUPS diadakan di tempat Perseroan milikkegiatan usahanya;Bahwa PT. Bumi Mansyur Permai berdomisili di Medan dan kegiatanusaha mereka juga di Medan, namun PT.

BumiMansyur Permai, sehingga oleh karena itu mereka berhak untuk menyelenggarakan RUPS;3. Bahwa Pasal 64 ayat (1) UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1995menentukan RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempatperseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain, in casuRUPS yang diadakan bukan di Medan sebagai tempat kedudukan danusaha PT.

MdnMENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat Il sampai dengan Tergugat VII untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) PT. BUMI MANSYUR PERMAI, pada tanggal 29Oktober 1997 sesuai dengan Berita Acara RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) No. 58 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS...Pasal 78 ayat (2):RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.Pasal 79 ayat (1):Direksimenyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahulu! pemanggilan RUPS.Pasal 79 ayat (2):Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan...b.

perusahaan (i/.c. melalui dokumen Laporan Tahunan yangseharusnya disampaikan jika diadakan RUPS Tahunan).A.2.

kuorum, proses pemanggilan sudah sah maka selama prosesdiselenggarakan dilaksanakan RUPS hasilnya dapat diterima, dankeputusan RUPS oleh para pemegang saham dan Direksi dianggap sah.Bahwa Ahli menerangkan tentang makna pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksiyang menyiapkan dan menyampaikan laporan tahunan / laporan keuangankepada RUPS, harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi dansemua anggota Dewan Komisaris di Kantor Perseroan.Bahwa Ahli

Negeri untuk mengadakan / melaksanakan RUPS diPerusahaan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan batasan Pemegang Saham 10%, dalamPerseroan dan kalau dia sebagai Komisaris maka bisa menegur Direksiuntuk bisa melaksanakan RUPS.Bahwa Ahli menerangkan Dewan Direksi diberikan kewenangan danDewan Komisaris sebagai Pengawas jadi bisa menegur Direksi atau bisamengadakan RUPS sendiri pada Perseroan tersebut.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS dibahas juga tentang LaporanKeuangan Perseroan dilihat dari Penggunaan

laba bersin untukmenentukan untung atau rugi Suatu Perseroan yang diputuskan oleh RUPSuntuk kemudian dapat dibagikan sebagai Deviden kepada para PemegangSaham Perseroan.Bahwa Ahli menerangkan dalam RUPS juga membahas Direksi akanmengusulkan rencana kerja jika tidak disampaikan dalam RUPS makaRencana Kerja tahunan yang lalu masih diberlakukan.Bahwa Ahli menerangkan jika ada laba positif dalam Perseroan makakewenangan RUPS untuk pembagian Deviden kepada para PemegangSaham.Hal 99 dari 112 Putusan Nomor

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasic.

, RUPS LB 14 Agustus 2007 tidak membahas ataumengambil keputusan mengenai pengalihan saham milik suamiHalaman 49 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTPenggugat.

Bahkan, RUPS LB 14 Agustus 2007 dilakukan jauh sebelumdilakukannya pengalihan saham milik suami Penggugat kepada parapembeli;RUPS LB 30 Agustus 2008Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak1200 (seribu dua ratus) lembar saham, (b) penjualan sebagian sahammilik Siang Huat sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) lembarsaham, (c) perubahan susunan direksi

RUPS LB dengan agenda (a) perubahansusunan direksi dan dewan komisaris dari Tergugat II Intervensi I, dan (b)perubahan susunan pengurus dalam Tergugat II Intervensi ;e Bahwa RUPS LB 7 April 2014 dihadiri oleh para pemegang saham, yaituHerman, Endy, Tergugat II Intervensi Il, Hasan, Tio Lik Hwa, SiangHuat, Basri dan PT Jodoh Centre Indotama.

dasar dari Tergugat berdasarkan Keputusan TUN 1;e Bahwa sebagai catatan, pada RUPS LB 17 Agustus 2007, RUPS LB samasekali tidak membahas mengenai jual beli saham suami Penggugat;RUPS LB 30 Agustus 2008 e Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 para pemegang saham dariTergugat II Intervensi kembali mengadakan RUPS LB dengan agenda (a)penjualan saham milik Conti Chandra (suami Penggugat) sebanyak 1200(seribu dua ratus) lembar saham, (6) penjualan sebagian saham milikSiang Huat sebanyak 850 (delapan ratus

atas 70 (tujuhpuluh) lembar saham ;Nyonya chatarina Alimuddin sebagai DirekturPerseroan pemilik atas 50 (limapuluh) lembar saham ;Tuan Tiro Pandang Alimuddin sebagai pemilik atas 60 (enam puluh) lembarsaham ;Bahwa oleh karena salah satu pemegang saham yaitu tuan Alimuddin telahmeninggal dunia pada tanggal 22 November tahun 2013 , dalam hal ini selakuDirektur utama Perseroan Terbatas (PT Ali Sinar Sejati) maka menurut hokumpara pemegangsaham harus segera untuk melakukan Rapat Umum Pemegangsaham (RUPS

) ;Bahwa para pemohon melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitupada Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pada kantor Notaris Ferry ThiotrisnoS.H.

,MKn yang bertujuan untuk melakukan perubahan susunan pemegangsaham dan perubahan pengurus PT Ali Sinar Sejati tanpa dihadiri oleh saudaraWempy Alimuddin walaupun sudah dipanggil secara patut menurut hukum namuntanpa alas an yang jelas tidak menghadirinya ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sudah dilakukan oleh parapemohon tersebut pada poin 4 sudah memenuhi kuorum seperti yangdiamanatkan oleh Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas walaupun tanpa dihadiri oleh salah satu

Menyatakan menurut hokum bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)atas PT Ali Sinar sejati yang telah dilaksanakan oleh para pemohon pada tanggal11 Agustus 2016 kuorum dan sah menurut hokum walaupun tanpa dihadiri olehsalah satu pemegang yaitu Wempy Alimuddin ;3.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

) bagian dari jumlah seluruhHalaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Gin.saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujuipaling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;8.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

tetapi RUPSHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.yang diselenggarakan tidak dihadiri olen Febriansyah selaku pemegangsaham lainnya sehingga Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan tidak dapat berlaku sah dan berdasarkan UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PembubaranPerseroan Terbatas dapat terjadi akibat berdasarkan PenetapanPengadilan;Bahwa atas dasar dalil tersebut Pemohon memohon agar pengadilanmenyatakan sah pembubaran PT Buahan; Bahwa setelah mencermati