(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Niaga, HAM, PHI,Perikanan dan Tipikor Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2012 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada hari itu juga ;Membaca suratsurat

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan) dalampertimbnagan hukum putusannya hanya didasarkandari keterangan 1 (satu) orang saksi.Bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Judex FactiTingkat Pertama (ic.

Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) telah mendengarkansendiri keterangan saksisaksi yang merupakan anggota PemohonHal. 245 dari 328 hal. Put. No.1605 K/Pid.Sus/2014Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang diduga diperintahkan Terdakwa untukmeminta uang dan kemudian menerima uang dari saksi H.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan), sehingga dengan tidak dipertimbangkannya faktafakta hukumyang telah terungkap di persidangan perkara ini maka sudah dapatdipastikan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama (ic. Majelis HakimHal. 246 dari 328 hal. Put.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan) kepada saksi Ahli BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara : Apakah pengeluaranpengeluaran lain seperti biaya pembelianbaju seragam, sepatu, dll sebagai penunjang penagihan air dimasukkandalam audit yang Saudara lakukan?

MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) maupun JudexFacti Tingkat Banding (ic.

Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Februari 2012,Nomor : 03/Pen.Pid/ /Tipikor/2012/PT.Bkl. sejak tanggal 07Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 03/Pen.Pid/Tipikor/ 2012/PT.BkI. tanggal 28 Februari 2012 sejaktanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :02/PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 14 Maret 2012 tentang PenunjukanMajelis

Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua/Penuntut Umumsejak Tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 13 Nopember 2014 denganTahanan Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIndak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Nopember 2014 sampai denganTanggal 13 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak Tanggal 27 Nopember 2014sampai dengan Tanggal 16 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister oleh Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor.W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.IIllPada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :Penetapan Ketua Pengadilan

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari KAMIS tanggal = 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dan di dampingi oleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI,S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

JMBKepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa 7 Desember 2015, denganregister Nomor 68/SK/Pid.Tpk/2015/PN .Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;~ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor : 3/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor JambiNo. 3/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JIMB tanggal 21 Maret 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding,berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;wnn Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS 03/SRLNG/09/2015 tanggal 08September 2015 sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa EDWAR MUTAQIEN

membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah); === = $+ === 22 = nnn on nnn nnn none nn enewnn Demikianlah diputuskan dalam frapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Kamis,tanggal 28 April 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagai Hakim KetuaMajelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 01/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALUtanggal 08 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 143/Pid.N/2011/ PN.LWK., tanggal 24 November 2011 ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan

No. 914 K/Pid.Sus/2012tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olen Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkaratersebut dalam Putusan tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 01/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU telah menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya (Ssebagaimana dimaksud dalam pasal 253

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 914 K/Pid.Sus/2012SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. ttd./ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.H.M.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

B aji, SH.Salinan Putusan Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPaniteraPilh.PANITERA MUDA TIPIKOR,H. Syahrir Dahlan, S.H.NIP.19651120 198903Halamam 11 dari 10 hal.Putusan Nomor 107/PID.SUS/2020/PT MKS

TARMULIUntuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAHalaman 10 Putusan Nomor 264/PID/2019/PT BNAT. TARMULI, S.H.NIP: 19611231 198503 1 029

Penunjukan Plh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi MakassarNomor : 367/Pid.Sus/2019/PT.Mks Tanggal 11 Juli 2019 tentangpenunjukan Panitera Pengganti ;3.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

ParaAdvokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice &Peace yang berkantor di Jalan Jeruk Nipis (depan Rumah Sakit Bhayangkara)Furia Kotaraja Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/LBHPJP/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan register NomorW30.U1/970/HK.02.04/X/2020;Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan berdasarkanPerintah/Penetapan Penahanan oleh:1. Penyidik:1.1.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiJayapura, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 11Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;Setelah membaca dan memeriksa:Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Pengadilan TinggiJayapura Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT JAP tanggal 21 Oktober 2020tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan

pertimbangan tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutusperkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Klas A Jayapuraterhadap pembuktian setiap unsur sudah benar dan tepat, maka PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapuramenyetujul dan menerima sehingga putusan Pengadilan Tipikor

TERGUGAT berupa LaporanHasil Audit Nomor : SR10916/PW1 1/5/2012 tanggal 18 desember2012 menurut Penggugat secara hokum harus dinyatakan BATALDEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya ;27.Bahwa, atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diriPenggugat baik itu kerugian materiil maupun immaterial, yaitu :KERUGIAN MATERIIL :Hal 12 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.SmgHonor Penasehat Hukum mendampingi Penggugat dalampemeriksaan sebagai terdakwa Tipikor

Tipikor Smgtanggal 24 Juni 2013).Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, maka dalilPenggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harusditolak.Hal 29 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg1)4. Bahwa dalil posita gugatan angka 18 s.d. angka 20 merupakanpengakuan Penggugat.5S. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugatangka 21, 22, 25, 26, 27 s.d. 28, dengan argumentasi yuridissebagai berikut:a.

Tipikor Smgtanggal 24 Juni 2013 dengan Terpidana Karyono.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;9.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 22 Agustus 2016 ;ll. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TipikorTingkat Banding di Jayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentang penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2016 ;lll.

Menyatakan barang bukti berupa:Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 tetap terlampir dalam berkas perkara,karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama IR.MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Manokwari pada PengadilanNegeri Manokwari telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagaiberikut :1.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak 7 Juli 2017 sampaidengan tanggal 4 September 2017 ;9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak 5Spetember 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR.

Sudirman No. 180 E Kota Pekanbaruberdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan Nomor: 107/SK/Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 23 Januari 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor04/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2017, serta suratsurat yangbersangkutan dengan perkara

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF,S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan pada hari RABU tanggal 30 Agustus 2017 pada persidanganyang terobuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj,NUR FATMAWATY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakHalaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpadihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa HERU WAHYUDI, S.H.

Jakarta;Islam;Mantan Kepala Perumnas Unit Tlogosari;Sarjana Muda Arstektur Pertamanan;Terdakwa tersebut :e Ditahan oleh:= Penyidik: sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan 10 September2013;= Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 11 September 2013 sampaidengan tanggal 20 Oktober 2013;= Penuntut Umum: sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal22 Oktober 2013;= Hakim: sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8November 2013;= Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Katamso No. 24(Panti Marhaen) Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;e Telah

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 ;8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;9.

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding diJayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tentang penunjukanMajelis Hakim Tinggi tanggal 22 Agustus 2016 ;I. Telanh membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim PengadilanTipikor Tingkat Banding di Jayapura Nomor : 31/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentang penetapan Hari Sidang tanggal 15 September 2016 ;Hl.

Menyatakan barang bukti berupa:Dari nomor urut 1 sampai dengan 59 tetap terlampir dalam berkas perkara,karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama IR.MARTHEN RUMADAS dan SUWITO SUKENDAR HANDOKO;Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor Manokwari pada PengadilanNegeri Manokwari telah menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagaiberikut :1.

PUTUSANNOMOR : 08/Tipikor/2011/PNJPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yangmemeriksa , mengadili dan memutus perkara perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Drs.

2011 sampai dengan 29 Oktober2011; 4 Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/Pen.Tipikor/2011/PNJPR tanggal 20 Oktober 2011 dengan jenis penahanan rutan diRutan Abepura Kota Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28Desember 2011; 5 Pengalihan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 08/TIPIKOR

Tipikor/2011/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 08/Pen.Tipikor/PNJPR tanggal 30 September 2011 Tentang PenetapanHari Sidang pada tanggal 11 Oktober 2011;3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Drs.

Martadinata Nomor 32Kampung Raja RT.03/RW.IIKelurahan Kalabahi Kota KecamatanTeluk Mutiara Kabupaten Alor.IslamWiraswastaSMAPara Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :1.2.3.4.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret2015;Majelis Hakim sejak tangal 13 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 12 April 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015

Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26Agustus 2015 ;8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 27 Agustus2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015 ;Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : 1.Sartje Seubelan, SH. 2.

Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kupangtertanggal 02 September 2015, Nomor :W26.U1/2920/HN.01.10/IX/2015, perihal Mohon bantuanpemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding An. TerdakwaBasonden Peing Baso, cs, yang ditujukan kepada Ketua PengadilanNegeri Kalabahi ;6.

Sebagian besar putusan ini sudah inkrachtberkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pekanbaru No : 10/PID.SUS/2011/PN.PBRtanggal 22 Desember 2011 atas nama Terdakwa Bupati Siak H.Arwin AS, SH, Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telahmenyatakan Terdakwa Bupati Siak H.

Arwin AS, SH) tanggal 16 Januari 2003 No.01/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hasilHalaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 147 K/TUN/2015Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas + 21.500 Ha (duapuluh satu ribu lima ratus hektar) di Kabupaten Siak atas nama PTRimba Rokan Perkasa, telah terbukti di Pengadilan Tipikor melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku dan bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)khususnya Asas Akuntabilitas;Oleh karenanya,

Dengan demikian SuratKeputusan Bupati Siak No. 01/IUPHHKI/2003 tanggal 16Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas +21.500 Ha di Kabupaten Siak atas nama Termohon kasasiIl telah terbukti melanggar hukum yaitu melanggar PP No34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002.5.2.2 Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR tanggal 22Desember 2011 a/n terdakwa H.

(Permenhut ini secara khusus diterbitkan untuk memverifikasiIIUPHHKHT yang bermasalah hukum tersebut karena melanggarPasal 42 PP No 34 Tahun 2002)5.4 Bahwa berdasarkan Permenhut P.03/MenhutII/2005 Pasal 6 ayat(3) huruf c : tentang kriteria areal; harus memenuhi Kepmenhut10.1/KptsII/2000 (Bukti P 9) jo Kepmenhut 21/KptsII/2001(Bukti P 10).55 Bahwa karena berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PNPekanbaru Nomor : 10/PID.SUS/2011/PN.BR diatas, telah terbuktipenerbitan SK Bupati Siak No 01/IUPHHK