Tanah Mesjid No. 163 Kota Ternate KotaTernate;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS / Mantan KA BAPPEDA Provinsi MalukuUtara;Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :1.2.Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;Pembantaran Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014sampai dengan 4 September 2014 ;Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal23 September 2014;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18September 2014

No. 741 K/Pid.Sus/2016sebagaimana diperintahkan oleh ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf k KUHAP, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal197 ayat (2) KUHAP, putusan Majelis Hakim tersebut batal demihukum;Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi MalukuUtara dalam memutuskan~ perkara telah melakukanDISKRIMINASI dalam hal penahanan dimana Terdakwa tidakditahan pada dua tingkat peradilan sedangkan Ramdani, SE.yang merupakan bendahara pengeluaran yang disidangkansecara terpisah di tahan

UndangUndang Nomor 20 Tahun2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya

TinggiMaluku Utara Nomor : 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTE, tanggal 26 Februari 2015yang memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TernateNomor : 27/Pid.SusTPK/2014/PN.Tte, tanggal 23 Januari 2015 tersebut :MENGADILI SENDIRI1.

,HakimHakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai HakimHakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,Tid / MS. Lumme, S.H. Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.Ttd / Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.Panitera Pengganii,Ttd / Dr. H.

Tipikor tgl. 122013 no. 13/II/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikorsejak tg. 122013 s/d. 232013 ;Wakil Ketua PN. Tipikor tgl. 2222013 no. 13/II.Pen/K/2013 jo. No. 14/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg.;Sejak tg. 332013 s/d. 152015 ;Perpanjangan Wk.

Ketua Penagdilan Tinggi Tipikor Semarang ke1 tgl. 2242013 , no.90/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg ;Sejak tgl. 252013 s/d. 3152013 ;Pengadilan Tipikor Semarang tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang Nomor 14/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal : 1Pebruari2013 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.Surat Kepala Kejaksaan Negeri: 31 Januari 2013 tentang pelimpahan perkara ini untukdiperiksa menurut acara pemeriksaan biasa.Surat

penetapan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/II/Pen.PidSus/H/2013 /PN.TIPIKOR .Smg. tertanggal : 1Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidangperkara ini.Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan keterangan terdakwa;Setelah meneliti buktibukti surat dan barang bukti;Setelah mendengar tuntutan pidana atau requisitoir yang diajukan oleh penuntutumum, dimana berdasar perndapat bahwa dari hasil persidangan perkara ini terdakwaterbukti

;Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/317/X/2020/Satreskrim, Tanggal13 Oktober 2020, memanggil SUSILO HADI UTOMO untukdidengar keterangannya sebagai TERSANGKA perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UUTipikor;Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka, Tanggal 20Oktober 2020, SUSILO HADI UTOMO diperiksa sebagaiTERSANGKA perkara dugaan tindak pidana Korupsi danaBPNT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 atauPasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor

;Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/111.g/X/2020/Satreskrim,Tanggal 20 Oktober 2020, penyitaan barang dalam perkaradugaan tindak pidana Korupsi dana BPNT sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 8 UU Tipikor,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP;Surat Pernyataan, Tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat danditanda tangani oleh SAUNI dan SRI TUTIK (Pelapor) denganHalaman 25 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN Tbn12.

perkara yangdisangkakan;Bahwa Barang Bukti adalah barang yang digunakan atau berkaitandengan kejadian;Bahwa Alat Bukti adalah barang yang bisa membenarkan peristiwa itu;Halaman 31 dari 68 halamanPutusan Praperadilan Nomor 04/ Pid.Pra/ 2020/ PN TbnBahwa Buktibukti adalah segala hal yang bisa membenarkan peristiwa;Bahwa Untuk menjadikan tersangka sesorang tidak boleh hanya denganketerangan saksi saksi saja harus ada bukti bukti atau alat bukti;Bahwa dalam perkara ini perubahan pasal dari penggelapn ke tipikor

kepada sumarlik yang setahu saksi adalah agenyang menjual beras;Bahwa alasan saksi menjual sebagian beras karena sudah banyakberas dirumahnya;Bahwa saksi pada tanggal 19 Juni 2020 mendatangi Polres Tuban untukmenceritakan kejadian tersebut;Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sebanyak 3(tiga) kali untuk tanggalnya lupa;Bahwa setahu saksi pemeriksaan pertama dan kedua dalam perkarapenggelapan sedangkan yang ketiga dalam perkara tipikor

Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Adam Malik, Km. 5, Rt. 38 Rw. 010,Kelurahan Kambajawa, Kecamatan KotaWaingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarangbertempat tinggal di Rt. 009, Rw. 005, DesaLaihau, Kecamatan Lewa Tidahu, KabupatenSumba Timur ; Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Wiraswasta/ Konsultan Teknik ;Pendidikan : STM ; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh1 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal01 Oktober 20122 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;3 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 67 hal.

No. 03/Pid.Sus/2013/PTK.4 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 29 ayat (3)b KUHAPsejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;5 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarklan pasal 27 ayat (1) KUHAP sejaktanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;6 Pengadilan Tinggi Tipikor berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP sejaktanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 23/Pid.B/Tipikor/2014/PN BkI tanggal 04 November2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SARWAN,S.Sos Bin BASARUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Korupsisecara bersamasama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadakwaan Primair;Menjatuhkan pidana penjara terhadap

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Terdakwa Nomor23/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkI tanggal 25 Februari 2015;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan,bahwa pada tanggal 09 Maret 2015 Penasihat

Membaca uraian di atas, terlihat jelas bahwa metodeperhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehBPKP Provinsi Bengkulu dapat dikatakan tidak bersifat nyatadan pasti sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 22 UndangUndang Perbendaharaan Negara;Bahwa selain itu juga apabila melihat pertimbangan Hakim TingkatPertama yang kemudian diperbaiki oleh Tingkat Banding di atasmenyangkut pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksudPasal 18 UndangUndang Tipikor adalah keliru besar dan tidakberdasar

Nomor 1403 K/Pid.Sus/2015Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah beranimengatakan dalam pertimbangannya halaman 108 alinea pertamabahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dikwalifikasikansebagai pembuat bersama/turut serta melakukan (mede plege),namun putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamaterhadap Pemohon Kasasi sangatlah tidak adil, tidak bijaksana danjelasjelas keliru yaitu sebagai berikut: Bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Nomor39/Pid.B/Tipikor/2012/PN.

Bkl, yang diberikan kepada Mislanselaku Bendahara Pengeluaran pada triwulan adalah pidanapenjara 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan untukmembayar uang pengganti sebesar Rp1.274.000,00 (satu jutadua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sedangkan dalamPutusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.B/Tipikor/2012/PN.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

sekitarpukul 11.00 WIB, di Jalan Rahmat Saleh, Semarang, Penggugattelah dihadang dan dihentikan mobil Penggugat cara distopsecara mendadak/ dipepet dengan mobil oleh karyawanTergugat yang bernama saudara bernama SINAGA, Cs yangberjumlah 6 orang, selanjutnya setelah mobil berhenti langsungkontak dan STNK diminta secara paksa oleh Sinaga, CSakhirnya STNK Penggugatberikan tetapi mobil masih Penggugatkuasai sampai urusan Penggugat di Pengadilan TipikorSemarang selesai.Bahwa setelah urusan di Pengadilan Tipikor

Lebih lanjut terhadap dalil Penggugat angka 7 yang Pada intinya masihmenyatakan Bahwa setelah urusan dipengadilan tipikor semarang selesaiHalaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 345/PDT/2016/PT SMGPenggugat tetap dipaksa untuk meyerahkan mobil kekantor MPMGCabang Semarang yang beralamat di jalan Majapahit Nomor 65 BSemarang, dengan cara mereka sebagaian membuntuti dan sebagiandidepan mobil Penggugat dan saudara Sinaga, Cs duduk di dalam MobilPenggugat dan Perbuatan Suadara Sinaga, Cs tersebut

Dan atas permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa, pada tanggal 14 Agustus 2013.Menimbang bahwa kepada jaksa Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimanaternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon, masingmasing tanggal 23 Agustus 2013, Nomor: W27U1/974/HK.07/VII/2013.Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribuDemikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 8OKTOBER 2013, Oleh kami H.SOFYANSYAH, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN,SH,MH dan Drs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N, Hakim Tinggi danHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

PUTUSANNo. 276 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SYAHRIL DUKALANG, A.Ma.Pd ;Tempat lahir : Gorontalo;Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 Maret 1962 ;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Teratai, Kecamatan Marisa,Kabupaten Pohuwato ;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kasi Trantib Kantor CamatPatilanggio Kabupaten

Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.ttd./ H.

Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5.Penahanan ........5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomianNegara, dalam Undangundang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegasditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuanganNegara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukummelakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di PeradilanUmum maupun Peradilan Tipikor

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : RABU, TANGGAL 17 JULI 2013, oleh kami :HENKY HENDRADJAJA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, SH dan HERYLILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan padahari : RABU, TANGGAL 24 JULI 2013, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi HakimHakim Anggota, dibantu oleh : ROSNASANGADJI

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas

perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Cinyosog Rt 008/004Ds Undrus Binagung KecKadudampit Kab SukabumiAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa UndrusBinangun .Pendidikan : SPMA ( Berijazah) Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh ;e Penyidik tidak ditahan .e Penuntut Umum sejak tanggal O08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei2013.e Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 .e Perpanjangan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal

27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013e Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 16 Juli 2013 sampai dengan 14Agustus 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tgl.15 Agustussampai dengan 13 Oktober 2013.e Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung ke1, sejaktgl. 14 Oktober 2013 sampai dengan 12 Nopember 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : EKA AGUSTRIANTO SA ,SH.MH ,TAOFIK SAPRUDIN,SH Advokat/ Konsultan hukum pada LAW OFFICE EKAAGUSTRIANTO

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 13 Desember 2017 Nomor 345/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal11 Januari 2018 di Rutan Salemba.12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TingggiDKI Jakarta tanggal 27 Desember 2017 Nomor 351/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret2018 di Rutan Salemba.13.

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri JakartaUtara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor96/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2017 ;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 4 Januari 2018;Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 yang diterimaPanitera Muda Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10Januari 2018 ;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor42/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST kepada Terdakwa ttertanggal 11Januari 2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwatertanggal 18 Januari 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 januari 2018;Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :Halaman 46 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI01/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/

atau perekonomiannegara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunannasional yang menuntut efisiensi tinggi;Menimbang, bahwa perbuatan pidana dalam perkara ini dilakukan olehTerdakwa secara berulangulang;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harusmempunyai efek jera bagi yang bersangkutan dan sekaligus dapat mencegahanggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Tipikor

Klaten, kecuali saat ini berada di LembagaPemasyarakatan Khusus Wanita Bulu Semarang;Hal tersebut juga menunjukkan tindakan Jaksa Penuntut Umummemasukkan Terdakwa (Dwi Purwandari, SIP) ke dalam Daftar PencarianOrang (DPO) dan Sidang Terdakwa dilakukan dengan tanpa kehadiranTerdakwa adalah tidak benar, dengan kata lain, dengan tidak sahnyapanggilan mengakibatkan memasukkan Terdakwa kedalam DPO dansidang tanpa kehadiran Terdakwa adalah tidak sah, maka akibat hukumnya,Pemeriksaan Persidangan pengadilan Tipikor

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016hukum yang bertentangan dengan KUHAP, maka mengakibatkan BatalDemi Hukum termasuk halnya Surat Panggilan Tersangka dan BeritaAcara Penyidikan atas nama Tersangka Dwi Purwandari, Sip, selanjutnyahal tersebut menyebabkan baik dakwaan dan tuntutan Jaksa PenuntutUmum maupun Putusan Pengadilan Tipikor Semarang yangmendasarkan Surat panggilan dan Berita Acara Penyidikan tersebutadalah tidak sah dan Batal Demi Hukum pula;.

dihitung lagi ;Sehingga mengakibatkan perhitungan jumlah kerugian yang menjadidasar tuntutan penuntut umum dan pertimabangan berikut amarmajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Semarang menjadi keliru dan tidak benar mengenaiperhitungan kerugiannya, hal tersebut sangat merugikanTerdakwa/Terpidana Dwi Purwandari, Sip. karena dibebankankerugian uang yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya.Dengan demikian kerugian yang dituntut penuntut umum dan putusanpengadilan tipikor

surat pemidanaan harus memuat, pertimbangan yang disusun secararingkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yangdiperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa;Bahwa ayat (2) berbunyi :Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h. j,dan Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hokum;Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (2)KUHAP, buktibukti surat yang sesat tersebut dipakai oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Oleh karenanya sebagaikonsekuensi hukumnya, Terdakwa harus diputus bebas, karenapelanggaran Pasal 54, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP, sesuaiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991tanggal 16 September 1993;Berdasarkan yang telah kami uraikan di atas, maka telah terbuktiPengadilan Tipikor Semarang adalah telah jelas memperlihatkankekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuanPasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP ;.

Dan memerintahkan TergugatI/Terbanding Il untuk mewajibkan mencabut objek sengketa berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 258/Tlogosari Kulon, penerbitan Sertipikat padatanggal 18 November 1996 dengan Gambar Situasi tanggal 1 Mei 1996 atasnama Liem Wie Tjen; Menyatakan Kepada Tergugat I/Terbanding untuk menerbitkan SP3 kepadaPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat yang dibatalkan olehPutusan Tipikor No. 134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.

/PN BnaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri PHI/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : BAMBANG BAHARUDDIN Bin Alm.BAHARUDDINTempat lahir : Banda AcehUmur/Tanggal lahir : 49/.1 November 1966Jenis kelamin : LakiLakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : TWK Raja Keumala Dusun Kemuning GamppongMerduati Kec.

PUTUSANNomor: 04/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yangmengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :Nama : Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo ;Tempat lahir : Gunung Kidul ;Umur/tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1965 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Dusun Pagutan, RT 002

Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 07 Maret2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;Terdakwa dalam tingkat banding tidak didamingi oleh Penasehat Hukum ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca ; Penetetapan Ketua Pengadilan tinggi Yogyakarta tanggal 6 Maret 2013No.04/Tipikor/2013/PTY tentang penunjukan Majelis hakim untuk mengadiliperkara ini ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan

,MH, Advokat/ Pengacaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2018, terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI Jayapura Klas A NomorW30.UI/ HK.02.04/ 2/ 2018 tanggal 1422018;Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING/ Semula PENGGUGAT;LAWAN: JUNAN WASHINGTON WAROMILST; Umur: 44 Tahun,Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: di Jalan Nirwana II Nomor 16 BAngkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura; Dalam hal inimemberikan kuasa kepada: DR James Simanjuntak,SH.

,MH, danRekan, Advokat/ Pengacara PERADI KTPA 02. 12038, alamat di JayaAsri Blok AC No 25 Entrop Jayapura Selatan Kota Jayapura PropinsiPapua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal 6 Pebruari 2018,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor/ PHI JayapuraKlas IA Nomor W30.UI/ HK.02.04/ 3/ 2019 tanggal 2032019;Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING/ Semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah memperhatikan:1.

Hakim Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal18 Agustus 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.PTK, dilakukanPenahanan Kota di Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal16September 2014 ; 5. Perpanjangan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal8 September 2014, Nomor 32/Pen.Pid.Sus/ TP.Tipikor /2014/ PN.Ptk, sejak tanggal17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014; 6.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak,tanggal 11 Nopember 2014, Nomor 07/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d. tanggal 15 Desember 2014 ;7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak, tanggal 16 Desember 2014, Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2014/ PT.Ptk, sejaktanggal 08 Desember 2014 s/d. tanggal 06 Januari 2015 ; 8.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 30 Desember 2014, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2014 / PT.Ptk, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d. tanggal 07 Maret 2015 ; 9.

kontra memori banding tanggal : 14 Januari 2015dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.TP.Korupsi/2014/PN.PTK.telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 14 Januari 2015 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentanghaknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianakpada tanggal : 24 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Pontianak(Majelis Hakim tingkat banding) setelah mempelajari berkas perkara, Salinan PutusanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 32/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK.