Ditemukan 886 data
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untukmemberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PajakPertambahan Nilai yang sama atas pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut :Angka 1Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
104 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 8 November 2012) KampungRanca Balok RT. 009 RW. 03 Desa Cukanggalih Kecamatan CurugKabupaten Tangerang, seluas 890 (delapan ratus sembilan puluh)meter persegi, dengan harga Rp72.980.000,00 (tujuh puluh duajuta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), batasbatasnya:Utara dengan tanah Kafi Cirarab;Timur dengan tanah milik Saniran;Selatan dengan tanah milik Sarman;Barat dengan tanah kali Cirarab;Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 27 (dua puluh tujuh) tanggal 29Desember 2010 di hadapan Ny.
1.MUDANTI SEPTIANA, SH
2.KARYATI,SH
Terdakwa:
MARJULI EFENDI ALIAS BUYUNG BIN MARLIUS
107 — 20
Kafi Parinduri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib diArea Apartement Bogor valley yang terletak di JIn. Sholeh Iskandar Kec.Tanah Sareal kota Bogor, dengan cara Sdr. Muh. Ramdoni yang tinggalPintu Ledeng BBHS Rt 001/011 Kel. Pagelaran Kec. Ciomas kab.
1.ASMORIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.RIRIN
4.SIDIN
5.ALMA alias BU TUM
6.ABDUL KAFI alias PAK MISBA
Tergugat:
1.ENI SILFI
2.UMI SILVI ASTUTI
3.ACH. BUNARTO
4.SITI SAHRIYA
5.MUKHTAR LUTFI
6.ABBAS SAID BAUZIR, SH
7.FATHUR RAHMAN, SH
8.AIMAN WAHIDIN, SH.MKn
9.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG JEMBER
10.Kementerian Keuangan RI cq.
14 — 3
Penggugat:
1.ASMORIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.RIRIN
4.SIDIN
5.ALMA alias BU TUM
6.ABDUL KAFI alias PAK MISBA
Tergugat:
1.ENI SILFI
2.UMI SILVI ASTUTI
3.ACH. BUNARTO
4.SITI SAHRIYA
5.MUKHTAR LUTFI
6.ABBAS SAID BAUZIR, SH
7.FATHUR RAHMAN, SH
8.AIMAN WAHIDIN, SH.MKn
9.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG JEMBER
10.Kementerian Keuangan RI cq.
83 — 21
Teguh Nurwanto.Bahwa setelah Saksi VI menghadap Dandenmadam IX/Udayana, Terdakwa pernah meminjami Saksi uangsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepadaTerdakwa, tetapi Saksi tidak pernah menyampaikankepada Terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakanuntuk apa, kemudian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi pergi ke Jakara setelah satu). minggu Terdakwamemberikan pinjaman uang tersebut dari penyampaianSerda Kafi dan Pratu Rusli yang merupakan teman 1 (satu)kost Saksi , tetapi Terdakwa tidak mengetahui
Tengku Muhamad Nazir Bin Tengku Zainur Rasyid
Tergugat:
1.Pemerintah Kab. Bengkalis Cq. Bupati Kab. Bengkalis
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
3.Kementrian Keuangan RI
4.Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Cq. Kepala Satpol PP Kab. Kepulauan Meranti
120 — 29
dan atas dasar itu, BPN Kafi. Bengkalis (TERGUGAT Il)menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. tahun 1991. Hal ini juga sesuaidengan surat keterangan dari BPN Kab. Bengkalis (TERGUGAT Il) dalamsuratnya No. 23/430/2006 tertanggal 23 Januari 2006, yang ditujukankepada T. Mirza Arafat bin T. Saleh Syaiif selaku kuasa ahli waris T. Syarifbin T.
27 — 11
, janganiah kamu merusaksedekahmu dengan menyebutnyebutnya dan menyakiti (perasaanpenerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karenariya(pamer) kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah danhari akhir.Perumpamaannya seperti batu yang licin yang diatasnya ada debu,kemudian batu itu ditimapa hujan yang lebat, maka tinggalah batuitu licin lagi, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apayang mereka kerjakan dan allah tidak member petunjuk kepadaorangorang kafi(AlBagarah ayat 264)Dapat
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha KenaPajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak danPenyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untuk memberikanpemahaman dan penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaiyang sama atas pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaanterpadu yang penyerahannya terutang dan tidak terutang PajakPertambahan Nilai, dengan ini disampaikan halhal sebagaiberikut:Angka 1Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untukmemberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PajakPertambahan Nilai yang sama atas pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut :Angka 1Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untukmemberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PajakPertambahan Nilai yang sama atas pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut :Angka 1:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
27 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha KenaPajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak danPenyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untuk memberikanpemahaman dan penerapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaiyang sama atas pengkreditan Pajak Masukan pada perusahaanterpadu yang penyerahannya terutang dan tidak terutang PajakPertambahan Nilai, dengan ini disampaikan halhal sebagaiberikut:Angka 1:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
39 — 7
tertanggal 23 Maret 2016 dimana pada pokoknya menyebutkanTerdakwa saat ini sedang mengalami stroke berat yang mengakibatkan dirinya tidak dapatmenggerakkan anggota badannya sehingga oleh karena itu) yang bersangkutanmemerlukan perawatan secara medis serta intensif di Rumah Sakit Sumenep ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini juga telah menerima Surat dariKepala Rumah Tahanan Negera Kelas IIB Sumenep bernomorW.15.PAS.PAS.27.Pk.07.01323 tertanggal 23 Maret 2016 yang di tanda tangani olehMohammad Kafi
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1470/B/PK/PJK/2016terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut:Angka 1Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir denganPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,Tandan Buah Segar (TBS) telah ditetapkan sebagai BarangKena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dlbebaskan dari pengenaan PPN;Angka 5Hal yang sama juga telah diatur dalam Peraturan
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
MASDUDI Bin TALIP
124 — 21
Pendidikan Kota Samarinda;Bahwa cara Saksi mendapatkan 1 (satu) lembar ijazah paket C dan 1 (satu)lembar sertifikat hasil ujian nasional Paket C adalah Saksi melakukanpendaftaran di yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Harapan etamKaltim Kota Samarinda (PKBM) jalan Cendana Kota Samarinda denganmembayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.500.000, (Satu Juta LimaRatus Ribu Rupiah);Bahwa setelah Saksi melakukan pendaftaran Saksi mengikuti matapelajaran dalam waktu 1 (satu) minggu selama 3 (Tiga) kafi
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untukmemberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PajakPertambahan Nilai yang sama atas pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut:Angka 1:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untukmemberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PajakPertambahan Nilai yang sama atas pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut :Angka 1:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PengusahaKena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajakdan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak dan untukmemberikan pemahaman dan penerapan perlakuan PajakPertambahan Nilai yang sama atas pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut :Angka 1:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1409/B/PK/PJK/2016Masukan pada perusahaan terpadu yang penyerahannyaterutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut :Angka 1:Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir denganPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,Tandan Buah Segar (TBS) telah ditetapkan sebagai BarangKena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dlbebaskan dari pengenaan
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1469/B/PK/PJK/2016terutang dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan inidisampaikan halhal sebagai berikut:Angka 1Berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kafi diubah terakhir denganPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,Tandan Buah Segar (TBS) telah ditetapkan sebagai BarangKena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;Angka 5Hal yang sama juga telah diatur dalam Peraturan
Sutrisno
Tergugat:
1.PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.Hj.Lucia esty Prastiwiyani,S.IP,MM
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
59 — 12
Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT REKONPENSI sebagai akibattindakan/ langkah dari TERGUGAT REKONPENSI yang tidak berdasardalam melakukan bantahan konpensi a quo tersebut jelasmengakibatkankerugian immateril yang tidak ternilai harganya padaPENGGUGAT REKONPENSI, sehingga oleh karena itu TERGUGATREKONPENSI bertanggungjawab dan berkewajiban untukmengembalikan seperti keadaan semula dengan cara :e Melakukan permohonan maaf di Media Lokal Televisi selama 3 hariberturut turut dengan ketentuan 12 kafi sehari