Ditemukan 8127 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 08-08-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I., VS 1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, DK
100 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dari Keanggotaan Partai PersatuanPembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaserta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehpihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan
    surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;Memerintahkan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat III untukmerehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula;Menghukum Turut Tergugat
    Aka Cholik, S.Pd.l., dari Keanggotaan PartaiPersatuan Pembangunan, tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibathukumnya serta pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh pihak Tergugat III tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;5.
    Menyatakan surat Tergugat II Perihal Usulan Pemberhentian dariAnggota Partai dan suratsurat peringatan yang dikeluarkan olehTergugat Ill dan surat Perihal Usulan PAW Anggota DPRD KabupatenPenukal Abab Lematang llir, tidak sah dan/atau batal demi hukumdan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya;6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan dan sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten PenukalAbab Lematang llir Periode 20142019;7.
    Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah tindakan ParaTermohon Kasasi memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai AnggotaPPP dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penukal AbabLematang llir Periode 20142019;. Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa perselisinan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi adalah perselisinan Partai Politik sehinggabukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikannya;.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 12-11-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 16-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 20 Maret 2014 — -ER.SAPALAKKAI lawan -GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT
77 — 36
  • Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai masajabatan 20092014, tanggal 4 AgustusBahwa alasan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor : 1718332013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan MentawaiPengganti Antar Waktu tanggal 23 oktober 2013 adalah merupakan turunankebijakan berjenjang dengan memperhatikan Surat Bupati Kepulauan MentawaiNomor: 160/402/BupKM/2013 tanggal 27 September 2013, perihal PAW
    anggotaDPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Er Sapalakkai kepada PenggantinyaKurpi, Surat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 171/67/Umum/2013tanggal 23 September 2013, selanjutnya surat Dewan PimpinanCabang Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Kepulauan Mentawai NomorWaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi SumateraBarat Dari Er Sapalakkai kepada penggantinya Kurpi;Bahwa PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawaisebenarnya bermula adanya
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum
Register : 11-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PN MARABAHAN Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mrh
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.Ifhan Taufiq Lubis, S.H.
2.GALUH LARASATI, S.H.
Terdakwa:
1.ANDI HIDAYAT WIJAYANTO Als ANDI Bin KASIONO Alm
2.HAIRULLAH Als RULLAH Bin SUHAIMIN
64 — 21
  • SUPIANI;
  • 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putih dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya;
  • 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No. 0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 warna Merah Putih An. SUPIANI.
    SUPIANI; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker)putin dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motorHonda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 warna Merah Putih An.SUPIANI;Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.
    Srikandi RT. 20 KotaBanjarmasin pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah kontrakannyabersama barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam(les stiker) putih dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka :MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya, danjuga 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan NomorPolisi DA 6976 IW warna ungu; Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap
    Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telahterbukti, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783,Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya bukan milik para terdakwa melainkanmilik saksi RUSINAH Binti H.
    SUPIANI, 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Scopy warna hitam (les stiker) putin dengan Nomor Polisi terpasang DAHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mrh6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kuncikontaknya, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor HondaScoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An.
    SUPIANI; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No. 0801194000361tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopydengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An. SUPIANI.Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 28-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 469 K/TUN/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — DR.HM. Hary Djatmiko, SH., M.S; H.Yulius, SH., MH
54 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.
    Akan tetapi sudahsepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyaikewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) danPeraturan Perundangundangan ;Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab.Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan) tidakpernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr.
    ;Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T3) yangdiajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidakmemenuhi sifat kolektif kolegial ;Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan faktahukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenanganGubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotabersifat meresmikan, maka dalam memproses usulan PAW
    Bojonegoro melalui BupatiBojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilaikesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 ;Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnyakeputusan objek sengketa (Bukti T1) pada tanggal 27 Juli 2012 PemohonKasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/ataupenyangkalan terhadap surat usulan PAW
    adalah dalildalil yang tidak terdapat dalamJawaban maupun Duplik karena dalildalil tersebut disampaikan PemohonKasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalildalilPemohon Kasasi tersebut adalah dalildalil yang baru dan kesemuanya belumdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupunTingkat Pertama ;a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalildalil tersebut di atasbahwa surat usulan PAW
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.Pi. VS DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM, DKK
150 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang di tindaklanjuti olehTergugat Il dengan tindakan menerbitkan Surat Rekomendasi DPWJawa Tengah Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4Maret 2016 tentang Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.,yang berakibat Tergugat bertindak mengeluarkan Surat KeputusanNomor 012 Tahun 2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentiansebagai anggota Partai Nasdem dan Penggantian Antar Waktu SaudaraHalaman 2 dari 29 hal. Put.
    atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum disebutkan bahwa: Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidanadan perkara perdata di tingkat pertama;Gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang disertaipermohonan kepada Pengadilan untuk menilai, mempertimbangkan danmemutuskan perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa, menerbitkansuratsurat atau keputusan yang berisi pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai NasDem dan melakukan PAW
    ,dan atas usulan tersebut Tergugat II menerbitkan Surat RekomendasiDPW Partai NasDem Jawa Tengah bernomor: Nomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 yang dikirim kepadaTergugat dan selanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1April 2016 dengan Surat Nomor: 013UND/DPP.NasDem/IV/2016Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP PartaiNasDem pada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas nama Sdr. Muhammad Bahaudduror, S.Pi.
    Nomor 1159 K/Pdt.SusPar.Pol/201726.2728.anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan Para Tergugatterhadap Penggugat adalah melawan hukum dan tindakan/perbuatanyang dilakukan secara melawan hukum bermakna sebagai tindakanyang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugat mengusulkanmemberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian/Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sdr.
    Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat II memberikanRekomendasi Usulan PAW anggota DPRD Kabupaten Rembang atasnama Sdr. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi., (Penggugat) melalui suratNomor 023SI/DPWNasDem Jateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepadaTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);.
Pengadilan PN CIREBON Perdata Khusus Parpol
Register : 04-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 19/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN CBN
Tanggal 11 Juli 2018 — Perdata Penggugat: - Moch Ichwan Tergugat : - Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem - Yohanes Mulyo Pranoto anggota partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Cirebon
284 — 57
  • ETl HERAWATI serta mengajukan Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Cirebon ke Pimpinan DPRD KotaCirebon.;Bahwa adapun PENGGUGAT sekarang merasa keberatan atasPutusan TERGUGAT , seharusnya PENGGUGAT mengajukan UpayaPenyelesaian Perselisihan di Mahkamah Partai terlebin dahulu sesuaidengan peraturan perundangundangan.
    Eti Herawati (Tergugat Ill)yang telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Cirebon, danjustru Tergugat IV yang menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) anggotaLegislatif DPRD Kota Cirebon periode tahun 20142019 menggantikan posisiHj.
    Dan akibat dari pemberhentian tersebut, Penggugat yangsebelumnya memperoleh suara ketiga terbanyak dalam pemilihan calonanggota legislatif DPRD Kota Cirebon periode tahun 20142019 tidak diusulkanmenjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) atas nama Hj.
    Eti Herawati (Tergugat Ill);Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannyamempermasalahkan mengenai pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPartai NasDem serta mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) dari atasnama Hj.
    Dalam upaya Penggugat untuk menyelesaikan masalah mengenaipemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai NasDem serta masalahPenggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif DPRD Kota Cirebonperiode tahun 20142019 dari Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 25-01-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Januari 2012 — H. HASRI ABDUL MUTHALIB Vs DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), KABUPATEN TOLITOLI
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulteng telah mengusulkan kepada DPD PKPB untukpemberhentian Penggugat dari keanggotaan PKPB dan Pengantian AntarWakiu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Tergugat (DPP PKPB) atas usulan DPD PKPB Prop. Sulteng melaluisurat tanpa tanggal April 2011 No. 087 / DPD PKPB /STIV/2011 (vide:konsideran 1. huruf(e) surat DPP PKPB No.
    B34/DPPPKPB/IV/2011 tanggal27 April 2011) telah menyetujui pemberhentian dan PAW Penggugat darikeanggotaan PKPB dan sebagai anggota DPRD Tolitoli;. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menganggap keputusanTergugat tentang pemberhentian Penggugat tersebut tidak sah dan melawanhukum karena Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran AD/ARTHal. 2 dari 7 hal. Put.
    Hal mana mestinyadilakukan Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat(2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik;Bahwa berdasar alasanalasan tersebut mohon kiranya Pengadilan NegeriTolitoli berkenan memutuskan:Primer:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian Penggugat sebagai anggotaPKPB dan PAW adalah tidak sesuai AD/ART tergugat dan UU No. 2 tahun2008 berhubungan dengan UU No
    B34 /DPP PKPB /IV / 2011 tanggal 27 April tentang persetujuanpemberhentian Pemohon Kasasi sebagai anggota PKPB dan PAW AnggotaDPRD adalah perbuatan melawan hukum, dan menyatakan tidak sah dan batalSK Termohon Kasasi No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 16-01-1917 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 16 Januari 1917 — 1. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (DPP NASDEM), DK VS MUHAMMAD RUSLI
166 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MohammadRusli tertanggal 30 Mei 2016 serta Surat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Sampang Nomor 0265/SE2/DPDNasDemSampang/V1/2016Perihal Usul Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Sampang FraksiNasDem tertanggal 10 Juni 2016 karena Pemberhentian Penggugat sebagaianggota Partai Nasdem dan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat tidak sesuai dengan hukum dan aturan ART (Anggaran RumahTangga) Partai Nasdem;4.
    Atasketidakpatuhan dan pembangkangan Penggugat tersebut makakemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menjadi objekperkara;Bahwa berkaitan dengan pemberhentian Termohon Kasasi/dahuluPenggugat sebagai anggota Partai Nasdem dan Pergantian AntarWaktu (PAW) Termohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor 137SI/DPPNasDem/Halaman 19 dari 38 hal.Put.
    Atas dasar pembangkangan tersebut maka Tergugat memutuskan untuk melakukan pemecatan kepada Penggugat yangkemudian pemecatan yang diikuti dengan PAW ini digugat oleh Penggugatke Pengadilan Negeri tanpa terlebin dahulu melakukan mekanismekeberatan secara internal baik kepada DPP Partai Nasdem maupun keMahkamah Partai Nasdem;4.
    yang menjadi objek gugatan diakhiri dengan adanyaPutusan Mahkamah Partai yang menyatakan Penggugat terbukti bersalahdan digantikan posisinya sebagai caleg terpilih (bukan PAW).
    Atas Keputusan pemecatandan PAW ini Penggugat terbukti belum pernah menggunakan mekanismekeberatan ke DPP Partai Nasdem dan atau mengajukan keberatan melaluimekanisme Mahkamah Partai sebagaimana diatur dalam AD ART Partai;Halaman 32 dari 38 hal.Put. Nomor 1009 K/Pdt.SusParpol/20167.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-01-2012 — Upload : 06-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 K/Pdt/2009
Tanggal 4 Januari 2012 — INDRA GUNAWAN H. ABBAS, S.Pt., Vs. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (DPD PKPB) KOTA BIMA
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • B05/DPPPKPB/I/2006, tanggal 18 Januari 2006, perihal Pemberhentian Anggotadan PAW Anggota DPRD, sebagai tanggapan dan penegasan dari DPPPartai KPB atas surat Tergugat II No. 03/DPDPKPB/NTB/I/2006, tanggal 16Januari 2006, perihal Rekomendasi, adapun inti dari poin surat DPP PartaiKPB tersebut Proses pemberhentian Penggugat baru dapat dilakukanapabila telah diberikan teguran 3 (tiga) kali berturutturut dan diberikesempatan membela diri di hadapan rapat DPD PKPB Kota Bima, apabilapemberhentian Penggugat
    sudah sesuai prosedur, maka DPP Partai KPBdapat menyetujui pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai KPB,anggota DPRD Kota Bima, dan pengusulan PAW;8.
    Bahwa Penggugat baru mengetahui mengenai pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai KPB sebagaimana tersebut di atas, begitupunterhadap surat rekomendasi dari Tergugat Il yang menyetujui usulan dariTergugat mengenai usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggotalegislatif DPRD Kota Bima dengan merekomendasikan Tergugat III sebagaiPengganti Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan keanggotaan Penggugatdi DPRD Kota Bima;9.
    TaufikAhmad (Tergugat III) sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD KotaBima, adalah surat rekomendasi yang bertentangan dengan ketentuanhukum, ketentuan AD/ART Partai KPB sehingga harus dinyatakan batal dantidak sah;10.Bahwa berkenaan dengan usulan pemberhentian/recall anggota DPRD KotaBima terhadap diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah usulan yang tidak mengacu pada instruksi penetapan danpenggantian calon terpilin serta PAW sesuai dengan surat DPP Partai KPBNo.
    B05/DPP/PKPB/I/2006, tanggal 18 Januari2006 perihal Pemberhentian anggota dan PAW anggota DPRD sehinggatidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan Penggugat masih sah dan tetap menjadi anggota DPRD KotaBima periode 2004 berdasarkan surat keputusan Gubernur NTB No. 218Tahun 2004, tanggal 8 Juli 2004;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp264.500,00 (dua ratus enampuluh empat ribu lima ratus rupiah);8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PDT.SUS/2009
PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN KOTA TANJUNG PINANG; ANDI ARIEF RATE
42 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindak lanjut dari Keputusan tersebut, Tergugat pada tanggal 11Mei 2006 telah pula mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW)keanggotaan Penggugat pada DPRD Kota Tanjung Pinang ;5. Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahuun 2004 tentangPemerintahan Daerah Jo.
    Kota Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kota TanjungPinang sebagai Tergugat VI, dengan alas an karena Partai Politik bukanmerupakan Lembaga Pemerintah dan disamping itu yang mengeluarkanSurat Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat dari keanggotaanDPRD Kota Tanjung Pinang adalah Dewan Pengurus Nasional PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan sedangkan Pengurus Kota PartaiPersatuan Demokrasi Kebangsaan hanya melanjutkan dan mengusulkankeputusan tersebut untuk diusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW
    Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinangpada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan bahwa pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada alineakedua halaman 20 yang menyatakan bahwa menurut Majelis Hakimadalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 PeraturanPartal...................d0St, karena hak untuk melakukan recall terhadapanggota partainya yang duduk di Badan Legislatif adalah merupakan hakmutlak dari partai yang diwakilinya dan sudah tentu Pergantian AntarWaktu (PAW
    menyatakan bahwa PengadilanNegeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) yang berpendapat bahwa olehkarena tidak adanya persetujuan dari Presiden Partai ataspemberhentian Termohon Kasasi dahulu PenggugatTerbanding (AndiArief Rate) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaTanjung Pinang masa bakti 20042009, padahal Pemohon Kasasi dahuluTergugatPembanding dalam bandingnya telah melengkapi apaapa yangbelum sempat diajukan di persidangan tingkat pertama yaitu SuratPersetujuan Pergantian Awal Waktu (PAW
    No. 910 K/Pdt.Sus/2009pertimbangan hukum yang cukup sebagai putusannya (onvoeldondegemotiveerd) hal ini terbukti dari pertimbangan hukum pada halaman 4alinea pertama dan kedua karena itu pertimbangan hukum demikiansangatsangat tidak mencerminkan rasa keadilan maka harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebut di atas,terbukti (fakta hukum), Termohon Kasasi mengajukan gugatan sehubungandengan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari kedudukan Termohon Kasasisebagai Pengurus
Pengadilan PA DENPASAR Perdata Agama
Register : 11-11-2024 — Putus : 25-11-2024 — Upload : 25-11-2024
Putusan PA DENPASAR Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps
Tanggal 25 Nopember 2024 — Pemohon melawan Termohon
6 — 3
  • Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi harta peninggalan Pewaris sesuai hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);