Ditemukan 1258022 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 149/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 16 Januari 2020 — MUâÂÂIZZUDIN
44 — 7
44 — 7
berpendapat bahwacukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan ParaPemohon dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonanPara Pemohontelah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor : 24 Tahun 2013
Register : 28-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Pti. Tanggal 4 September 2019 — Moh. Solikhudin,dk.
91 — 25
91 — 25
SUKAHAR;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk merubah namanyasebagaimana yang disebutkan di atas, dapat digolongkan sebagai pencatatanperubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 24 Tahun 2013, tentangPerubahanAtasUndangUndang No. 23Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan berlaku dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas UndangUndang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi
Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal diDesa Kasiyan RT. 10 RW. 02 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Ssesuaibukti P1, P2, dan P6), maka penetapan sebagai dasar untuk pelaksanaanperubahan nama Pemohon tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriPati;Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2019/PN PtiMenimbang, bahwa perubahan nama menurut UndangUndang Nomor24 Tahun 2013
dikemudian hari setelah perkarayang bersangkutan diputus;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Pengadilan Negeri Pati menilai bahwa Pemohon tidak memilikikonsistensi dalam suatu kepentingan yang pantas terkait dengan permohonanini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidakdikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbuldalam permohonan ini;Memperhatikan Undang Undang No. 24 Tahun 2013
Register : 28-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PATI Nomor 120/Pid.B-LH/2018/PN Pti. Tanggal 19 Juli 2018 — NGATNO bin GAYENG
561 — 53
561 — 53
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh MENUNTUT:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan Menyatakan Terdakwa NGATNO bin GAYENG terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang pohon dalamhutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalamPasal 82 ayat (1) hurufb Undangundang Nomor 18 tahun 2013 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana penjara kepada NGATNO bin GAYENG selama 1(satu) tahun dan 6 (enam)
Bahwa ketika menebang pohon sonokeling tersebut terdakwatidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanJo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnyamenyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan
berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.BLH/2018/PN Pti.Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013
halhal sebagai berikut ; Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiaporang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibanyang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurutilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur orang perseorangan dalam pasal initidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan (error in persona) ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013
Orang yang melakukanperbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itumengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yangakan timbul daripadanya ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pohon sebagaimana Pasal 1 angka14 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yangbatangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh)sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu
Register : 27-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN PATI Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pti Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon:
Anik Dwi Rahayu
29 — 14
Anik Dwi Rahayu
29 — 14
Register : 24-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 8 Juli 2020 — Pemohon:
1.MUHAMMAD ANANURI
2.DARWATI
105 — 8
105 — 8
Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati melaluiPejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada registerPenetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Pti, halaman 7 Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka para Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalampermohonan ini;Memperhatikan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 19 Februari 2020 — Pemohon:
1.LALA LATANALA
2.KHALIFATUN NA'IROH
51 — 5
1.LALA LATANALA
2.KHALIFATUN NA'IROH
51 — 5
Register : 04-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN PATI Nomor 106/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 19 Agustus 2020 — MUHAMMAD SUYUTI
52 — 13
52 — 13
Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan AktaPencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan).Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohondikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yangtimbul dalam permohonan ini.Memperhatikan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013
Register : 09-03-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 17 Maret 2020 — Pemohon:
1.RUBIYANTO
2.rubianto
46 — 20
1.RUBIYANTO
2.rubianto
46 — 20
Register : 05-10-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 156/Pdt.P/2020/PN.Pti Tanggal 13 Oktober 2020 — ARIE YEKTI WIJAYANINGTYAS;
64 — 49
64 — 49
Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukanpermohonan;Menimbang, bahwa selanjutnya apabila faktafakta tersebut diatasdihubungkan dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 johalaman 4 dari 6 Penetapan No. 156/Pdt.P/2020/PN PtiUndang undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan penulisankelahiran Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon ini termasukdalam Perubahan pencatatan peristiwa
Nomor :130/165 tersebut namun menurut aturan tentang pencatatan yangberlaku;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untukseluruhnya, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biayayang timbul dalam permohonan ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 #Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undang undang No 24 tahun 2013 tentangperubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), HetHerzeine Inlands
Register : 29-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 152/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
Siti Safaatin
46 — 21
Siti Safaatin
46 — 21
Register : 16-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 264/Pid.B/LH/2020/PN Pti Tanggal 21 Desember 2020 — Terdakwa:
SUCIPTO bin SUGENG
667 — 231
667 — 231
Menyatakan terdakwa SUCIPTO bin SUGENG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan hasil hutankayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, yang dilakukan olehorang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitarkawasan hutan yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diaturdalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 83 ayat (3) jo Pasal 12 huruf hUU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan Jo
SUWANDI Alias PAK ERIK tanpa seijin dari PerumPerhutani Pati.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut RPH Dangklik BKPHLUNGGOH KPH Pati yang menjadi wilayah Hutan Negara yang dikelola olehPerum Perhutani Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesarHalaman 5 dari 36 Putusan No 264/Pid.B/2020/PN PtiRp.3.557.305, (Tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus limarupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013
oleh Perum Perhutani Pati, yang diambil oleh SUWANDI AliasPAK ERIK tanpa seijin dari Perum Perhutani Pati.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut RPH Dangklik BKPHLUNGGOH KPH Pati yang menjadi wilayah Hutan Negara yang dikelola olehPerum Perhutani Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesarRp.3.557.305, (Tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus limarupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 tahun 2013
Perum Perhutani Pati, yang dilakukan terdakwa yang bertempattinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan.Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut RPH Dangklik BKPHLUNGGOH KPH Pati yang menjadi wilayah Hutan Negara yang dikelola olehPerum Perhutani Pati mengalami kerugian kurang lebih sebesarRp.3.557.305, (Tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus limarupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (3) jo Pasal 12 huruf h UU RI Nomor 18 tahun 2013
SUWANDI alias PAK ERIKalamat Desa Guyangan Rt.03 Rw.03 Kecamtan Winong Kabupaten Patidengan hutan negara turut RPH Dangklik BKPH Lunggoh KPH Pati adalahberjarak kurang lebih 500 Meter.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa maupunseorang bernama SUWANDI alias PAK ERIK ternyata merupakan masyarakatyang tinggal di sekitar hutan, maka unsur kelalaian ini tidak dapat diterapkankepada Terdakwa, karena UU Nomor 18 tahun 2013 tentang PemberantasanPengrusakan Hutan memberikan perlakuan yang
Register : 03-11-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 149/Pdt.P/2021/PN Pti Tanggal 18 Nopember 2021 — Pemohon:
Okaraya Faisal Dwi Ananta
87 — 23
Okaraya Faisal Dwi Ananta
87 — 23
Register : 07-10-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 125/Pdt.G/2013/PN.Bpp Tanggal 3 Juli 2014 — Jakarta Utara 14130, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Oktober 2013, dibawah regester No. 242/II/KA/Pdt/2013/ PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; ---------------
L A W A N
PT. INKOR PRIMA COAL : Beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Blok. E. 16.
72 — 74
72 — 74
Jakarta Utara 14130, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Oktober 2013, dibawah regester No. 242/II/KA/Pdt/2013/ PN.Bpp, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; --------------- L A W A N PT. INKOR PRIMA COAL : Beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Blok. E. 16.
Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya KANG DUCK JAE, Kuasanya DJAMALUDDIN, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Nopember 2013, dibawah regester No. 271/II/KA /Pdt/2013/PN.Bpp selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat ; ----------------------------------
125/Pdt.G/2013/PN.Bpp
Jakarta Utara 14130, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 03 Oktober 2013, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Balikpapan tanggal 07 Oktober 2013, dibawahregester No. 242/II/KA/Pdt/2013/ PN.Bpp, selanjutnya disebutsebagai Penggugat ; LAWANPT. INKOR PRIMA COAL : Beralamat di Balikpapan Super Block (BSB) Blok.
Serta hasilkesepakatan tanggal 29 Januari 2013.
Jelas hal ini merupakan penolakan Tergugat untuk melaksanakankewajibannya tersebut.; Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan somasi kepada Tergugatuntuk segera melaksanakan kewajibannya tersebut berdasarkan surat somasi surat nomor63/HA/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 dan surat somasi nomor 65/HA/VII/2013tertanggal 15 Juli 2013.
2013 perhal Tanggapan dan Somasi terakhir, yang padaintinya menyanggah seluruh dalil kuasa hukum Tergugat.
Karang Mas Unggul tanggal 08Maret 2013,(foto cop telah dicocokan sesuai dengan foto copy email);Email, From Evi Pijer Dear pak Amri tanggal 11 Maret 2013, (foto copy yangtelah dicocokan sesuai dengan email); Email, dari Iwan Darmawan kepada Amriza Zamzamitanggal 11 Maret 2013,(foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan email); Email, From Amriza Zamzami Dear Evi Pijer tanggal 11 Maret 2013, (fotocopy yang telah dicocokan sesuai dengan email) ; Email, From Steve Kim Dear Sir tanggal 12 Maret 2013
Register : 15-02-2022 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN PATI Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 22 Februari 2022 — Pemohon:
mohammad syafÃÂi
60 — 24
60 — 24
Register : 12-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 194/Pdt.P/2020/PN Pti Tanggal 18 Nopember 2020 — ALFANI NUR MAULIDA
37 — 13
37 — 13
dengan undangundang serta merupakan hakasasi dari Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohonuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk selurunnya , maka kepada Pemohon akan dibebankan untukmembayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon maka Hakim akanmemberikan perbaikan redaksional secukupnya;Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undang undang No 24 tahun 2013
Register : 31-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN PATI Nomor 87/Pdt.P/2019/PN.Pti Tanggal 20 Agustus 2019 — APANDI;
61 — 17
61 — 17
Register : 16-10-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 143/Pdt.G/2013/PN.AB Tanggal 3 Maret 2014 — ., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jln Lorong Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
M E L A W A N :
WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mutiara RT 002/RW 01 Kelurahan Rijali Kec.
46 — 11
46 — 11
., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jln Lorong Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.M E L A W A N :WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mutiara RT 002/RW 01 Kelurahan Rijali Kec.
Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini di wakili oleh Dominggus S Huliselan,SH dan Mesak SD Matital,SH, Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum Pada Humanum Organisasi sesuai surat Kuasa No.18/HMN/XI/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor 416/2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
143/Pdt.G/2013/PN.AB
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan NegeriAmbon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN:WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.
Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini di wakilioleh Dominggus S Huliselan,SH dan Mesak SD Matital,SH, Advokat danPengabdi Bantuan Hukum Pada Humanum Organisasi sesuai suratKuasa No.18/HMN/XI/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon tanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor 416/2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca jawab menjawab, replik, duplik dan memperhatikanalatalat bukti
No. 143/Pdt.G/2013/PNAB)TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya telahmengajukan gugatan tertanggal 16 Oktober 2013, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Oktober 2013, denganregister perkara No.143/Pdt.G/2013/PN.AB, yang pada pokoknya sebagaiberikut :LsBahwa para penggugat adalah keturunan langsung dari almarhum ibu AnatjePapilaya atau yang lebih dikenal dengan nama A.A.Papilaya.Bahwa lamarhum Ibu Anatje Papilaya semasa hidupnya
Tulukabessy No.52Mardika Ambon, sesuai dengan Surat Kuasa No. 18/HMN/K/XI/2013, tanggal 25Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambontanggal 25 Nopember 2013, No.416/2013 ;(Hal 6 dari 15 hal Put.
No. 143/Pdt.G/2013/PN AB). Foto Copy Surat Kesaksian tanggal 19 Juni 1961,selanjutnya diberi tandabukti (T8) ;.
Register : 06-07-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN PATI Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Pti Tanggal 14 Juli 2021 — AHMAD SAMSUL HUDA
34 — 11
34 — 11
dengan undangundang serta merupakan hak asasi dari Pemohon, maka Hakim dapatmengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanuntuk seluruhnya, maka kepada Pemohon= akan~ dibebankan untukmembayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon maka Hakim akanmemberikan perbaikan redaksional secukupnya;Memperhatikan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan jo Undang undang No 24 tahun 2013
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pti Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat
lawan
Tergugat
65 — 11
65 — 11
pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempatperceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusanperceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnyamenerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Padt.G/2019/PN PtiMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UndangUndangNomor 24 Tahun 2013
Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil sah dan patut tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;3.
Putus : 05-02-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 8/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 5 Februari 2015 — BUNYANI LAYS atau BUNYANI melawan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw, dan terhadap
103 — 59
103 — 59
BUNYANI LAYS atau BUNYANI melawan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw, dan terhadap
Bahwa pada tanggal 17 April 2013, Pelawan telah menerima SuratPanggilan dari Pengadilan Negeri Slawi, melalui Pengadilan NegeriBrebes, agar pada tanggal 23 April 2013 menghadap Bp. KetuaPengadilan Negeri Slawi untuk menerima teguran (aanmanning),sehubungan dengan permohonan eksekusi hak tanggungan yangdiajukan Terlawan , sebagaimana dengan perkara yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi No. 04/Pdt.Eks/2013/PNSlw.2.
Bahwa sejak pemberitahuan aanmanning tanggal 17 April 2013,hingga saat ini, atas tanah tersebut pada punt 2.2, tidak diletakkansita eksekutorial lagi.4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2014, Pelawan telah menerimapemberitahuan Pengumuman Pertama Penjualan Lelang EksekusiHak Tanggungan Perkara No. 04/Pdt.Eks/2013/PN Slw.5.
Hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG yang juga telah dinyatakandalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pen/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 30 Desember 2013 tentangPenunjukan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Sebagai PihakPenjual dan telah diumumkan dalam Pengumuman PertamaPenjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 13 Januari 2014 jo.
Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Pengadilan Negeri Slawitelah memberikan kesempatan kepada Pelawan untukmenyelesaikan kewajibannya dengan Penetapan AanmaningNomor : 04/Pen.Pdt.Eks /2013/PN.Slw tanggal 8 April 2013 danBerita Acara Aanmaning (teguran) masingmasing tertanggal 23April 2013 dan tanggal 30 April 2013..
(PMK No. 93/2010) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013. Oleh karenanya lelang a quotidak dapat dibatalkan.