Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 September 2018 — Drs.PAULUS SAMUEL PUTTI LEIHALAT CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENDAGRI
58 — 31
  • Bahwa ketika Penggugat bersama Tergugat Ill dan Tergugat IV sebagaipaket pasangan calon berikut pasangan calon lainnya mendaftarkan dirisebagai pasangan calon pada Kantor Tergugat Il, semua persyaratan calondan persyaratan pencalonan telah diserahkan oleh masingmasingpasangan calon bersama partai politik pengusung dan tim sukses untukdiverifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon sesuai denganpersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang Pilkada dan PeraturanKPU dan KPU Kabupaten/Tergugat Il
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2009 — Putus : 12-11-2009 — Upload : 06-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2009 — Muhammad Taufiq, SH., MH;Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
82 — 62
  • Sekretaris KomisiPemilihan Umum Kabupaten JombangBahwa Penggugat selama menjabat sebagai Pj.Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombangselalu aktif menjalankan tugas tugasnya dan tidakpernah mendapat komplain dari warga masyarakatmaupun partai politik, selain itu) Penggugat jugatidak pernah tersangkut masalah pelanggaran etikHalaman 9 dari 79 halaman Putusan Pkr No.104/G/2009/PTUN JKT10.kepegawaian maupun kasus pidana dan / atau perdataBahwa keputusan Tergugat tersebut telah merugikanPenggugat
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 04-04-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 25 September 2014 — SUPARIYAH vs. BUPATI BUNGO
153 — 79
  • Menjadi pengurus partai politik ;b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan 7= 270 202 ono een nnn enn eeMerangkap jabatan sebagai anggota DPRD $;d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah ; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BORNEO TRIBUNE PRESS vs. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
196 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YKtanggal 16 Juni 2010 dengan Objek Gugatan Surat Para TergugatNomor: $3299/PW.12/5/2009tanggal 6 Oktober 2009 tentangPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TindakPidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPCPartai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 ;b.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 27-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat:
ZAKARIA, S.P.d
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
124 — 91
  • Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Halaman 18 dari 31 HalamanPutusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.BNAb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik atau;d. dihukum penjara berdasarkan Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647 K/PID.SUS/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — ASMADINATA, S.H., M.Hum.
103 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    No. 1647 K/Pid.Sus/2014selaku Ketua dan lIdrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung Rl yang diterima
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 16-03-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Mtp
Tanggal 23 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
37 — 1
  • Ke 18 dari 33 HalamanP.19, P.20, P.21, P22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P28, P.29, P30, telahmemenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, makabuktibukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanyaMajelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).Menimbang bahwa tentang bukti surat P.31 Pertama, bersifat partai,maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan keduabelah pihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadapUndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilinan umum" ;11.Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa baikMahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai hak
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 24 Juni 2014 — -MAFTUH ALFAJRI Bin ASHURI
84 — 11
  • dari pejabat yang berwenang;Bahwa terdakwa berjualan obatobatan tradisional sejak lebih kurang tigatahun;Bahwa terdakwa menyimpan obat dan jamu tersebut di dalam kamar kosterdakwa;Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar tersebutdari Cilacap Jawa Tengah dengan cara membelinya sendiri ke Cilacapatau via telepon, barang datang disertai dengan nota pembelian tetapiterdakwa selesai mengeceknya nota pembelian tersebut langsungterdakwa buang;Bahwa terdakwa terkadang membeli secara partai
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 74/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
LALU SUMIARTHA
Tergugat:
Rudi Suryanto, SH
Turut Tergugat:
1.Sindian Osaputra, SH., M.Kn
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depo
111 — 28
  • Oleh karena sudah habis untuk merenovasi rumahnya, Penggugat tidakpunya uang dan kebetulan juga Penggugat mau nyaleg dari Partai AmanatNasional Kotip Depok, maka ia butuh banyak dana. Bahkan Penggugat memintaSaksi untuk mencarikan uang lagi;bahwa selanjutnya Saksi menjawab bahwa Saksi juga sedang tidak punyauang, kalaupun Saksi bisa mencarikan Penggugat uang, Saksi minta hutangPenggugat kepada Saksi dilunasi seluruhnya.
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum Penadahan
Register : 22-01-2014 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN PURWODADI Nomor 01/Pid.Sus/2014/ PN Pwi
Tanggal 27 Februari 2014 — RUKIN BIN DAMAN
43 — 7
  • Tidak menjadi pengurus salah satu partai politk; dani. Melepaskan jabatan struktural dan jabatan lainnya selamamenjadi hakim ad hoc;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal110 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan menyatakan sebagai berikut :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — Hj. ADLINA ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.262 K/TUN/201 1telah mengikuti proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Labuhanbatu dari Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 15Februari 2010 adalah bertentangan dengan Pasal 29 huruf (b) UndangUndangNo. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dalamPenjelasannya secara tegas menyatakan sebagai berikutYang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasankesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankankewajibannya
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 20-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn
Tanggal 7 Juli 2015 — Fredy Sutomo bin Sukoyo
33 — 13
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau28perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik,organisasasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum
Register : 06-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mjl
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
Drs. JAJANG BUCHARI Bin HASTA
38 — 7
  • Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejumlah uang yang telahdiserahkan oleh saksi Wahyudin dan saksi Cicih tersebut tidakgunakan langsung oleh terdakwa untuk mengurus prosespengangkatan PNS di Kabupaten Sumedang terhadap anakanakpara saksi sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa, melainkan telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sor.Sahrizal Solihin Penduduk Desa Ganeas Kab Sumedang yang saat itumengaku aktivis Ssuatu partai yang menyuruh terdakwa untuk mencar!
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAROS Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mrs
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
NOFITA KRISTIARINI, SH.
Terdakwa:
DWI SETYO UTOMO ALIAS TYO BIN RUSLI
256 — 108
  • Oleh karena itu pelaku usahamemanfaatkan momen tersebut membeli partai banyak dan menjualnyakembali atau mengekspor ke negara lain karena banyaknya permintaanyang berimbas kepada tingginya harga;Bahwa yang dimaksud dengan jumlah dan waktu tertentu pada saatterjadi kelangkaan barang adalah barang tersebut seharusnya tersediadipasaran apabila tidak ada wabah COVID19 tetapi dengan adanyawabah ini sehingga barang tersebut langka dan mengakibatkan langkaserta terjadi penimbunan yang berdampak kepada harga
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Pidana Umum Kehutanan
Putus : 10-03-2011 — Upload : 01-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 46/Pid.B/2010/PN.PTSB
Tanggal 10 Maret 2011 — HERMAN TONI Als AKUANG Bin LAUKHIWAH
405 — 35
  • Hal ini berbeda dengan risalah lelang yang diajukan sebagaibarang bukti oleh Penuntut Umum yang menerangkan secara jelas dan rinci bahwadilakukan lelang pada tanggal 17 Januari 2006 dengan nomor 020 / 2006 yangdilaksanakan oleh pejabat lelang Hendri Gunawan Lubis, SH yakni Partai I (Satu) denganjumlah kayu logs kelompok meranti sebanyak 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) batangdengan kubikasi sebanyak 1.073,90 m3 (Seribu Tujuh Puluh Tiga koma Sembilan noormeter kubik) dengan status barang bukti yang
Pengadilan PT BENGKULU Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/PDT/2020/PT BGL
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL Diwakili Oleh : SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Terbanding/Tergugat I : FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
Terbanding/Tergugat II : LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
Terbanding/Tergugat III : MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Terbanding/Turut Tergugat I : PUJI PITONO
Terbanding/Turut Tergugat II : SUPARMO
118 — 57
  • MukoMuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnyaatau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 16 September 2015 — H.MUCHLIS; Melawan 1. EKOL IBAS; 2. FERDINANDUS AGUN; 3. DIONISIUS PITANG; 4. DONATUS HADIR; 5. KRISTOFORUS RAUL; 6. ANTRI NOVEL;
142 — 11
  • Dengandemikian akta otentik dibedakan dalam bentuk yaitu (1) akta yang dibuat olehpejabat yang sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk); dan (2) aktaotentik yang dibuat dihadapan pejabat yang sering disebut dengan akta partai(acte parti));Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan akta bawahtangan (abt) menurut ketentuan Pasal 286 Rbg, yaitu surat, daftar, surat urusanrumah tangga, dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakaibantuan seorang pejabat umum ;Menimbang
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-09-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor No.02/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo
Tanggal 26 September 2014 — MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, S.Sos. M.H
99 — 28
  • Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk
    Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnyatidak ditemukan nama UP dalam manifestpenerbangan sebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk
    166Putusan No. 02/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GtloBahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang melaluibendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluar daerahtetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sebelum berangkat;Bahwa saya menerima uangnya dari bendahara;Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas anggota dewan memakaipendamping;Bahwa saksi mengetahul adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai
    ;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai,biaya yang saya pakai bukan dari biaya perjalanan dinas, perjalanan sayadibiayai oleh Ketua DPD PAN FERIYANTO MAYULU;Bahwa BKU dipegang oleh bendahara pengeluaran;Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;13. Hj. NELLY MARJUN, S.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.B/2010/PN.Pl.R
Tanggal 16 Desember 2010 — Drs. Huber Doyom
90 — 14
  • RunganHagatang Bersama dan baru pertama kali ini;= Bahwa saksi dalam memasarkan bibit tanaman buahbuahan yang saksiproduksi dengan menjadi mitra usaha dari kelompokkelompok tani;= Bahwa saksi menjual bibit tanaman buahbuahan kalau dalam partai kecil,saksi menjual bibit tanaman buahbuahan antara Rp. 20.000, sampai Rp.25.000, per batangnya;= Bahwa dalam pembelian partai besar bibit tanaman, saksi selalumenyiapkan bibit cadangan kalau ada yang mati untuk pembelian bibittanaman dalam partai besar sebanyak