Ditemukan 4983 data
SUKIRNO
20 — 3
Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Purbalinggauntuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut AktaKelahiran Nomor. 1016/Klg/D/1994 serta pada buku register Catatan Sipilyang bersangkutan;4.
INDAH HARDIYATI
26 — 13
faktafakta hukum yakni sebagai berikut : Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada AktaKelahiran No. 111/1993; Bahwa pada ijasah Pemohon dari tingkat Taman KanakKanak (TK), SekolahDasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah LanjutanTingkat Atas (SLTA) dan Ijsah S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat) telahmenggunakan nama INDAH HARDIANTI PURNOMO; Bahwa pada Kartu Keluarga tercantum nama INDAH HARDIYATI adalahkarena kesalahan dalam penginputan data dari pihak Kantor Catatan Sipilyang
PURNOMO
78 — 11
Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung diTemanggung untuk mencatat tentang Penggantian nama Anak pemohontersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan AktaKelahiran No: 1699/TP/2007 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan:4.
Suprihatin
24 — 25
keduaperempuan dari pasangan suami istri MARSIAH dan SUHARNI, padahal yangsebenarnya nama dan data kelahiran Pemohon adalah SUPRI ATIN, lahir diBanyuwangi, tanggal 31 Mei 1997, anak kedua perempuan dari pasangansuami istri MARSIAH dan SUWARNI;Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 UndangUndang No. 23 Tahun2006 sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang No.24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pembetulan akta pencatatansipilkarena terdapat kesalahan tulis redaksional terhadap akta pencatatan sipilyang
MERLY OLVY PANGAU
40 — 35
Memeritahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenMinahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan status dalam Kartu TandaPenduduk Pemohon tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipilyang bersangkutan;4.
11 — 0
Majelis telah berusahamenasehati Penggugat untuk hidup rukun ~~ kembalisebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1)dan ayat (4) Undang undang Nomor 7 tahun 1989, jo.Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,namun tidak berhasil =;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil, maka sebelum pemeriksaan pokokperkara Majelis Hakim dipandang perlumempertimbangkan status kepegawaiannya;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagaiPegawai Negeri Sipil dan setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Hj. Syofiah
23 — 4
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Malang untukmencatat tentang Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan Sekaligus dapatmenerbitkan Akta Kematian atas Nama SIAMAH ;4. Menghukum Pemohon untuk membayar suruh biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 206.000, (Duaratus enam ribu rupiah )Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 September 2019oleh RATNA MUTIA RINANTI S.H.,M.Hum.
SITTI NURHAYATI HURASAN
36 — 25
didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnyadapat memberikan penetapan sebagai berikut :1.Z.Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.Menetapkan bahwa di Kota Ambon pada tanggal 06 Mei 2016 telahmeninggal dunia seorang lakillaki bernama : Mohamad FachmiLatupono karena sakit /kecelakaan Surat Keterangan Lurah PandanKasturi Nomor: 474.3/07/2021 tanggal 26 Januari 2021.Memerintahkan kepala Pegawai Kantor catatan SipilKota Ambon untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang
60 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggunaanpasal ini adalah tidak benar dan tidak tepat karena Pasal6 ayat (4) huruf c tersebut di atas berbunyi "Jenishukuman disiplin berat terdiri dari pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan hal tersebut di atas maka pasaltersebut bukan merupakan Pasal Pelanggaran Disiplin tapimerupakan Pasal tentang sanksi bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran indisipliner, dan Pasalpelanggaran indisipliner dalam Peraturan PemerintahNomor
Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kamihormati, dengan ini Pemohon jelaskan bahwa apabila Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin Tidak Masuk Kerja tanpaketerangan yang sah selama 519 hari, harus diaktifkan kembali sebagaiPegawai Negeri Sipil, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tersebut telah meniadakan dan mengesampingkanketentuan dalam Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 huruf d PeraturanPemerintah Nomor
73 — 55
secara tertulis yangmerupakan hukuman disiplin ringan, dan jugaberdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (4) hurufb penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin beratdapat dilakukan dengan juga memperhatikan jasajasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan, terhadap hal ini Tergugat ataupunPejabat yang diberi wewenang delegasi' tidakpernah memberikan alasan alasan yangproporsional ataupun melakukan pemeriksaan yangkomprehensip dengan melibatkan Penggugatmengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa pada ketentuan pasal 12 ayat 2 PeraturanPemerintah Nomor 32 tahun 1979 menentukan bahwa :(Ayat 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6(enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinaninstansinya, dapatditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itukarena ada alasanalasan yang dapat diterima ;b. diberhentikan dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, apabila ketidak hadirannya ituadalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipilyang
16 — 5
penetapansebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan telah dilahirkan seorang anak bernama : RAFAEL MUFTI SANTOSO,lakilaki, anak ke2, lahir di Pasuruan pada hari Rabu, jam 03.20 Wib. tanggal 27 Mei2009, adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah antara Pemohon (JONISANTOSO HARIYADI) dengan SITISULYANA 2222202 n nnn nnn n nnn nnnMemerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari penetapan kelahiran anak yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang
22 — 2
dan Pencatatan Sipil Kotamalang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
Ahmad Fajar Mahardika
43 — 15
KotamadyaDaerah Tingkat Il Malang maka instansi pelaksana adalah DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
ABDUL AZIZ
17 — 5
Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, PejabatPencatatan Sipil demi hukum atas perintah Undangundang berkewajiban membuatcatatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ketiga dapat dikabulkan denganperbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonanPemohon dikabulkan seluruhnya ;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi
27 — 3
tertuang dalam Kutipan AktaKelahiran No. 4575/Dis/1990, tanggal 31 Maret 1990 dari semula tertulis tanggal18 Nopember 1981 dan nama ayah TJOMINANGUN diganti menjadi tanggal 16Juli 1982 dan nama ayah COWINANGUN ;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahantersebut dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
YAHYA SIREGAR
25 — 25
ini;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung olehbukti Suratsurat dan keterangan saksisaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang
47 — 14
PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai yang diajukan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil ;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 atasperubahan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983, Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipilyang
32 — 4
Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon, maka kelahiranADINDA AIRIN ALTHOFUNNISA yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipilyang diterbitkan dengan No. 3509LT040420120045 tertanggal 10 April2012 dengan nama ADINDA AIRIN ALTHOFUNNISA lahir pada tanggal 07Januari 2012 sementara dan yang sebenarnya lahir pada tanggal 07Januari 2011 ;3.
51 — 4
Indonesia Nomor 25tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menyebutkanpembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baikinisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta olehPenduduk dan ketentuan Pasal 101 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Bie Ing alias Ratna Witarsi
29 — 2
pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Malang;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1497/Pdt.P/2018/PN MIgKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang